• Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2276/WPJ.07/2014 tanggal 05 September 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Nomor: 00123/406/11/055/13 tanggal 10 Juni 2013Tahun Pajak 2011;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 753 B/PK/Pjk/20184. Membatalkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00123/406/11/055/13 tanggal penerbitan 10 Juni 2013 atas nama PTHirose Electric Indonesia, NPWP: 01.071.311.3055.000:5.

  permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP2276/WPJ.07/2014 tanggal 05 September 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2011 Nomor 00123

• ., kecamatan bajeng, hal tersebut sesuai dengan sertipikathak milik NO 00123 tgl 13 11 1980, berubah menjadi hak milik 00489/Limbung/surat Ukur Nomor 00330/2011, tanggal 27 102011.atas namaSUTRISNO (Tergugat)..

  Bahwa tanah sengketa dari seluas 184 M2 (seratus delapan puluh empatmeter persegi) yang terletak di Jalan Balla Lompoa, kelurahan Limbung,kecamatan Bajeng, kabupaten Gowa,sesuai dengan Sertipikat hak milikNomor 00123 kemudian berubah menjadi hak Milik Nomor 00489/Limbung, surat ukur Nomor 00330/2011, tanggal 27 10 2011, atas namaTergugat, dengan batas batas sebagai beriku;e Sebelah Utara Jalanane Sebelah Timur Tanah /rumah Milik pak Suryae Sebelah selatan tanah sengketae Sebelah Barat Tanah/rumah

  Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 84 M2 (delapan puluh meter persegi ),yang terletak di JL Balla Lompoa, kelurahan Limbung, kecamatan Bajeng,kabupaten Gowa,sesuai dengan Sertipikat hak milik Nomor 00123 kemudianberubah menjadi hak Milik Nomor 00489/ Limbung, surat ukur Nomor00350/2011, tanggal 27 10 2011, atas nama Tergugat, dengan batas batassebagai beriku;e Sebelah Utara Jalanane Sebelah Timur Tanah /rumah Milik pak Suryae Sebelah selatan tanah sengketae Sebelah Barat Tanah/rumah Milik Mas

  Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00123 surat ukur No.46/2001 tanggal 22Desember 2001, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup diberi kode P.12. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00489 surat ukur No. 330/2011 tanggal 27Oktober 2011, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup diberi kode P.2.3.

• olehNama :PT XXXJenis Usaha : Perkebunan Kelapa SawitPokok Sengketa : Koreksi positif atas pajak masukan PPN Masa Pajak Juni2005 sebesar Rp3.196.750,00;bahwa adapun hasil Rapat Musyawarah pada intinya adalah sebagai berikut :bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal19 Maret 2012 Nomor 003/PSuTx/III/12 atas Keputusan Terbanding NomorKEP853/WPJ.27/BD.0604/2011tanggal 22 Desember 2011 yang menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor 00123

  termasuk sanksiadministrasi: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperUndangUndangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP853/WPJ.27/BD.0604/2011 tanggal 22Desember 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajakJuni 2005 Nomor 00123

• Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00243/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 15 November 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/13/725/15 tanggal 28 Agustus 2015 Masa Pajak Februari 2013, atasnama PT Sarana Bina Semesta Alam, NPWP02.484.771.7725.001, beralamat di Desa Rantau Hempang, RT10, Dusun Tanjung Karas, Rantau Hempang, Muara Kaman kutaiKertanegara Kalimantan Timur, 75553, adalah telan sesuaidengan

  Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00243/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 15 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor : 00123

• MUHAMMAD HABIBI NUR YUMNA OKTAVIAN ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HABIBI NUR YUMNA OKTAVIAN ;

• 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3309073005070006, atas nama Kepala Keluarga DALIMIN ;
• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Elektronik sementara No. 3309/SKT/20180523/00123 An. ANDIKA NANDA PRATAMA;

Dikembalikan kepada Tedakwa ;

6.

DALIMIN ; 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan KTP ElektronikSementara Nomor : 3309 / SKT / 20180523 / 00123, atas namaANDIKA NANDA PRATAMA ;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara ;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkarasebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah ).Setelahn mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang padapokoknya Terdakwa memohon: Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum,Terdakwa sadar bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalahperbuatan

juta ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh riburupiah), 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Sigra Nopol AD 9268 BS tahun 2018 NokaMHKS6GJ3JJJO17350 Nosin : 3NRH261426 beserta STNK An MUHAMMADHABIBI NUR YUMNA OKTAVIAN, 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu KeluargaNo.3309073005070006 atas nama kepala keluarga DALIMIN, 1 (Satu) lembarfoto copy surat keterangan KTP Elektronik sementara No.3309/SKT/20180523/00123

2018 Noka MHKS6GJ3JJJO17350 Nosin : 3NRH261426beserta STNK An MUHAMMAD HABIB NUR YUMNA OKTAVIAN, berdasarkanketerangan saksisaksi dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barangbukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD HABIBI NUR YUMNAOKTAVIAN maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HABIBI NURYUMNA OKTAVIAN, 1 (Satu) Jembar fotocopy Kartu KeluargaNo.3309073005070006 atas nama kepala keluarga DALIMIN, dan 1 (satu)lembar foto copy surat keterangan KTP Elektronik sementara No.3309/SKT/20180523/00123

Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra Nopol AD 9268 BS tahun 2018 NokaMHKS6GJ3JJJ017350 Nosin : 3NRH261426 beserta STNK AnMUHAMMAD HABIBI NUR YUMNA OKTAVIAN ;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HABIBI NUR YUMNA OKTAVIAN; 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3309073005070006 atasnama kepala keluarga DALIMIN ; 1 (Satu) lembar foto copy surat keterangan KTP Elektronik sementara No.3309/SKT/20180523/00123 an

• Menyatakan batal atau tidak Sah Sertifikat Hak Pakai No: 00099tanggal 06 Agustus 2015 dengan surat ukur No: 00123/Cililitan/2015tanggal 05 Agustus 2015 seluas 50.552m2 atas nama Pemerintah R.1c.q. Kementerian Pertahanan R.L.;Halaman 46 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUNJKT.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No: 00099tanggal 06 Agustus 2015, dengan Surat Ukur No: 00123/Cililitan/2015seluas 50.552 atas nama Pemerintah R.I. c.q. Kementerian PertahananRI;4.

  Bahwa setelah diterbitkan SK tersebut di atas, selanjutnya diterbitkanSurat Ukur No.00123/2015 tanggal 05 Agustus 2015, yang merupakankutipan dari Peta Bidang Tanah No.40/T/2015 NIB: 09.04.04.02.02588tanggal 19062015;6.

  KementerianPertahanan dan Surat Ukur No. 00123/Cililitan/2015 tanggal 5 Agustus2015 seluas 50.552 M2 adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.Halaman 81 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUNJKT.10 tahun 1961 jo.

  Surat Ukur nomor: 00123/Cililitan/2015, tanggal 05Agustus 2015, seluas 50.552 m? atas nama PemerintahRepublik Indonesia c.q.

  Bukti T 2 : Surat Ukur No. 00123/2015, tanggal 05 Agustus 2015,luas 50.552 M2, terletak di Jalan Jambul Lama, KelurahanHalaman 94 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUNJKT.3. Bukti T34. Bukti T 4Cililitan, Kecamatan Kramatjati.

• PUTUSANNomor 1521/Pdt.G/2016/PA.BmsaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara :PENGGUGAT, Tempat/tangal lahir : Banyumas10 Nopember 1981, Jenisidentitas Surat Keterangan nomor 3302/SKT/20161019/00123, NomorHp : Alamat RT. 009, RW. 002, Desa Klinting, Kecamatan Somagede,Kabupaten Banyumas Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam,

  Surat Surat Keterangan nomor 3302/SKT/20161019/00123,bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tandaP1 ;2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/02/I/1999tanggal 30 Januari 1999 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesualdengan aslinya diberi tanda P2;3.

• membayar hutang kepada Pihak Ke sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah).Pasal 2Pihak dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulandari tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021, yang akandibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.Pasal 3Apabila sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 belum dilunasi sebesarRp.8.000.000, (delapan juta rupiah), maka Pihak akan melelang danmengeksekusi objek jaminan yang diagunkan yaitu Sertifikat Hak MilikNo.00123

• Menyatakan pelaku usaha akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusihak tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan olehpelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00123 Desa/Kel. Batunadua Julu berupasebidang tanah dan bangunan seluas 240 m?

  Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:A.Permintaan Lelang oleh Pelaku usaha Kepada Kantor PelayananKekayaan negara dan lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yangmenjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00123 Desa/Kel. Batunadua JuluHal 3 dari 53 hal Put. Nomor 374 K/Pdt.SusBPSK/2017berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 240 m?

  Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkanagunan berupa: Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00123 Desa/Kel. Batunadua Julu atasnama Tadi Siregar;Terhadap Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan HakTanggungan Peringkat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh jutarupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 18/2012 ,tanggal 17Hal 6 dari 53 hal Put.

  Nomor 374 K/Pdt.SusBPSk/2017waris/anak dari almarhum Tadi Siregar) saat ini sedang dalam keadaanperekonomian keluarga yang memburuk, sedangkan pelaku usaha tidakmembayarkan klaim asuransi jiwa dan tidak mengembalikan agunan yangmenjadi jaminan konsumen/almarhum Tadi Siregar, yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00123 Desa/Kel. Batunadua Julu berupasebidang tanah dan bangunan seluas 240 m?

  Nomor 374 K/Pdt.SusBPSk/2017apapun kepada Ahli Warisnya, maka hal tersebut berarti bahwa MajelisBPSK Kabupaten Batu Bara bermaksud menggugurkan Hak Tanggunganyang melekat pada Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00123 Desa/Kel.Batunadua Julu atas nama Tadi Siregar dan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 1708 Kelurahan Kedai Ledang atas nama Tadi Siregar .

• Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT90389/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00230/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00123

• Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00123/Desa Tawalian, Surat Ukur : 177/Tawalian/2006,tanggal 27 Nopember 2006 seluas 10.628 m2, NIB: 31.01.14.01.00177, atas nama Allokaiyang, tanggal 18 Desember 2006, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal

  Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00123/Desa Tawalian, Surat Ukur : 177/Tawalian/2006, tanggal 27 Nopember 2006 seluas 10.628 m2, NIB: 31.01.14.01.00177, atas nama Allokaiyang, tanggal 18 Desember 2006, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ;-----------------4.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00123/Desa Tawalian, Surat Ukur : 177/Tawalian/2006,tanggal 27 Nopember 2006 seluas 10.628 m2, NIB: 31.01.14.01.00177, atas nama Allokaiyang, tanggal 18 Desember 2006, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ;----------------- 5.

• MoeriahSoedarsono (Ibu Penggugat 2/Tergugat 1), yang terletak di Kelurahan Kasin,Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, setempat dikenal dengan JalanKalimantan 44, Kota Malang, dengan luas sebesar 534 m2 sebagaimana yangtercantum dahulunya dalam Sertipikat Hak Milik No. 44 yang sekarang telahdiganti blanko menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2199.Dengan batasbatas tanah :Sebelah Timur : Jalan KalimantanSebelah Barat : SU. 00093/1998, SU. 00250/2000 dan SU. 00123/1941Sebelah Utara : SU. 00288/1994

  sahatas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan kasin, Kecamatan Klojen,Kota Malang sebagaimana bunyi Sertipikat Hak Milik nomor 2199 dengan luas534 m2, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Kantor Pertanahan Kota Malang Kota Malang, setempat dikenal dengan JalanKalimantan 44, Kota Malang.Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2019/PN MlgDengan batasbatas tanah :Sebelah Timur : Jalan KalimantanSebelah Barat : SU. 00093/1998, SU. 00250/2000 dan SU. 00123

  terletak di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, KotaHalaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2019/PN MigMalang, Provinsi Jawa Timur dengan luas tanah 534 m2 sebagaimana saat initercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 2199, yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Malang,setempat dikenal dengan Jalan Kalimantan 44, Kota Malang.Dengan batasbatas tanah :Sebelah Timur : Jalan KalimantanSebelah Barat : SU. 00093/1998, SU. 00250/2000 dan SU. 00123

• selisih tersebut untukMasa Pajak April, Juli dan Desember Tahun 2006;Bahwa Surat Banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai PemohonBanding Tahun Pajak 2006 dibuat terpisah masingmasing (Masa Januari s.d.Desember) berdasarkan Surat Keputusan Terbanding yang telah PemohonBanding terima untuk setiap Masa pajak agar memenuhi ketentuan formal yangberlaku;Bahwa atas hasil pemeriksaan untuk Masa Januari 2006, Pemohon Bandingtelah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor 00123

  Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/20162006 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingIV;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor008/TaxPMA IV/PITI/IV/2008 tanggal 13 Mei 2008 atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00123/207/06/057/08 tanggal6 Maret 2008 untuk Masa Pajak Januari 2006 dan telah diterima olehTerbanding tanggal 22 Mei 2008;Bahwa atas Surat Keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan SuratKeputusan Terbanding Nomor

  Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.28366/PP/M.VI/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang amarnyamemutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31Oktober 2008" mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2006 Nomor 00123/207/06/057/08 tanggal 06 Maret 2008, atas nama:PT.

  Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.28366/PP/M.V1/16/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang menyatakan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1410/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008, mengenai Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00123/207/06/057/08 tanggal 06Maret 2008, atas nama : PT.

• Menambah Jumlah Pajak Yang Masih Harus dibayar dalam SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor 00123/207/09/201/11 tanggal 21 November2011 Masa Pajak Agustus 2009;dengan perincian sebagai berikut: Ditambah/s MenjadiUraian emura (Dikurangi) jal PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 922.817.656Rp 39.810.728) Rp 962.628.384Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Rp Rp Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 922.817.656Rp 39.810.728) Rp 962.628.384Jumlah PPN ymh / (Lebih) dibayarRp 1.845.635.312Rp 79.621.456)Rp 1.925.256.768 Il

  KEPUTUSAN KEBERATANBahwa alasan Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksasebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Daftar Hasil PenelitianKeberatan SKPKB PPN Nomor 00123/207/09/201/11 tanggal 21 November2011 Masa Pajak Agustus 2009;1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :Menurut SPT Pemohon Banding Rp 1.103.057.878Menurut Pemeriksa Rp 180.240.222Menurut Penelaah Keberatan Rp 140.429.4942. Dasar dilakukan koreksi dalam keberatan :a.

  Bahwa berdasarkan hal di atas Penelaah Keberatan menolakkeberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yang masihharus dibayar pada SKPKB PPN Nomor 00123/207/09/201/11;VI. ALASAN BANDING1.

  Bahwa Terbanding telah mengakui Penyerahan Barang yang terutangPPN terbukti pada Lampiran SKPKB PPN Nomor 00123/207/09/201/11Masa Pajak Agustus 2009: UraianJumlah Rupiah Menurut Pemohon BandingTerbanding Dasar Pengenaan Pajak la.

  Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54437/PP/M.XVIII.A/16/2014, Tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP759/WPJ.27/2012 tanggal 12November 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2009 Nomor 00123

• Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 17 Januari 2017 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Meruya Selatan No. 46, RT. 008/001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 08045/Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat Luas 130 m2 atas nama Setiyadi (Tergugat) yang batas-batas tanah sesuai dengan tercantum dalam Surat Ukur Nomor 00123

  tanggal 14 Nopember 2014;

• Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum dengan segala konsekwensi hukumnya atas sebidang tanah seluas 130 M2 yang terletak di Jalan Meruya Selatan No. 46, RT. 008/001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana ditegaskan dalam Sertipikat Hak Milik No. 08045/Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat atas nama Setiyadi (Tergugat) yang batas-batas tanah sesuai dengan tercantum dalam Surat Ukur Nomor 00123

  /Joglo/2014 tanggal 14 Nopember 2014 sehingga Penggugat dapat melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut;

• Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mencatatkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 08045/Joglo luas 130m² Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat yang batas-batas tanah sesuai dengan tercantum dalam Surat Ukur Nomor 00123/Joglo/2014 tanggal 14 Nopember 2014 atas nama Setiyadi (Tergugat) dirubah menjadi LINDA TAN LIEP NIO (Penggugat) dihadapan Turut Tergugat

• Foto Ijazah atas nama LINDO SIGALINGGING nomor 00123/STMIKNH/S.1/04 yang di keluarkan sekolah tinggi manajemen informatika dancomputer (STMIK) NURDIN HAMZAH JAMBI yang telah di beri materalsesuai dengan yang aslinya ; Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohonmemohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu haripersidangan dengan memanggil Pemohon terlebin dahulu guna memeriksapermohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut !1.

  Fotokopi ljazan S1 atas nama Lindo SigalinggingNomor : 00123/STMIKNH/S.1/04 yang dikeluarkan oleh YayasanDewi Nurdin Hamzah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika DanComputer (STMIK) Nurdin Hamzah Jambi tertanggal 07 Februari2004 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya (diberi tanda) P6 ;07.

• Put.19062/PP/M.VI/16/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbandingdengan posita perkara sebagai berikut;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak April sampai dengan Desember 2005 Nomor 00123/207/05/059/07 tanggal 27Juni 2007 diterbitkan berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Nomor : Lap161/WPJ.07/KP.0900/2007 tanggal

  VII/16/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP664/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 21 Mei 2008 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril sampai dengan Desember 2005 Nomor 00123/207/05/059/07 tanggal 27Juni 2007, atas nama : PT.

• bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51990/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:KETENTUAN FORMALbahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Terbanding menerbitkan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00123

  0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 118.353.569.364,00 118.353.569.364,00 0,00Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 475.890.274,00 475.890.274,00 0,00Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.108.339.203,00 2.080.243.063,00 28.096.140,00Lainlain (kelebihan bulan lalu) 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (1.632.448.929,00) (1.604.352.789,00) 28.096.140,00 bahwa selanjutnya,atas SuratKetetapanPajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00123

  Lainlain (kelebihan bulan lalu)0,00 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (1.632.448.929,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51990/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1187/WPJ.06/2012 tanggal 11September 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00123

  Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2016bahwa berdasarkan bukti Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00123/407/09/073/11 tanggal24 Oktober 2011 Masa Pajak Mei Tahun 2009 dan Laporan PenelitianKeberatan Nomor: LAP986/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 11 September2012 terbukti Terbanding tidak melakukan reklasifikasi dari penyerahanyang terutang Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yangdibebaskan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Majelis menyimpulkanPemohon Banding hanya

  PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanMengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1187/WPJ.06/2012 tanggal 11 September2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00123

• perkara sebagaiHalaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/2017berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 018/ACC/PMJ/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut ini :Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP566/WPuJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 Mei2014, yang menolak permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00123

  12 Mei 2014 tersebut di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put63559/PP/M.IVA/16/2015, Tanggal 03 September 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP566/WPUJ.27/2014tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00123

  dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.63559/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 3 September 2015 yang menyatakan:Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/2017Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP566/WPU.27/2014tanggal 12 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00123

  berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP566/WPUJ.27/2014 tanggal 12 Mei 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor:00123

• bukti Berita) Acara Pembayaran Uang Muka No.004.BA.UM/LISDESSUMBAR/2014, hari selasa tgl 8 Juli 2014nominal Rp 629.709.600,, SPM tgl 18072014 Nomor : 00004,Nominal Rp 571.361.100,, SPM tgl 18072014 Nomor : 00005,Nominal Rp 58.348.500, dan Berita Acara Pembayaran No.0612.BA/LISDESSUMBAR/2014 hari selasa tgl 9 Desember2014 Nominal Rp 733.526.400,00 , SPM tgl 11122014 Nomor :00123, Nominal Rp 664.140.900,, SPM tgl 11122014 Nomor :00123, Nominal Rp 69.385.500,(berikut Rekapitulasi LaporanPelaksanaan

  Juni 2014 NilaiKontrak Rp 2.099.032.000, Nilai Kontrak Setelah Add Rp.1.363.236.000, bukti telah selesai pekerjaan kontrak denganbukti Berita Acara Pembayaran Uang Muka No.004.BA.UM/LISDESSUMBAR/2014, hari selasa tgl 8 Juli 2014nominal Rp 629.709.600,, SPM tgl 18072014 Nomor : 00004,Nominal Rp 571.361.100,, SPM tgl 18072014 Nomor : 00005,Nominal Rp 58.348.500, dan Berita Acara Pembayaran No.0612.BA/LISDESSUMBAR/2014 hari selasa tgl 9 Desember2014 Nominal Rp 733.526.400,00 , SPM tgl 11122014 Nomor :00123

  , Nominal Rp 664.140.900,, SPM tgl 11122014 Nomor :00123, Nominal Rp 69.385.500,(berikut Rekapitulasi LaporanPelaksanaan Konitrak (LPkK));1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor :17.PJ/611/LISDESSUMBAR/2014 tanggal 24 Juni 2014 NilaiKontrak Rp 2.055.693.000, Nilai Kontrak Setelah Add Rp. 1.914.178.000, bukti telah selesai pekerjaan kontrak dengan buktiBerita Acara Pembayaran Uang Muka No. 005.BA.UM/LISDESSUMBAR/2014, hari selasa tgl 8 Juli 2014 nominal Rp616.707.900, SPM tgl 18072014