SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal daripemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPLPKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu

Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan

No. 484 K/PID.SUSLH/2016bertugas selaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yangberfungsi sebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, sedang beradadilokasi tersebut, sehingga mengetahui Terdakwa akan melakukanpengangkutan kayu ebony tanpa dilengkapi dengan surat keterangan ataudokumen tentang sahnya hasil hutan. Melihat kejadian tersebut Lk.

BUSTANIL, SP (Terdakwa yang diajukan dengan berkaspenuntutan terpisah) yang merupakan pegawai dari Dinas Kehutanan yangbertugas selaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yangberfungsi sebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, sedang beradadilokasi tersebut, sehingga mengetahui Terdakwa akan melakukanpengangkutan kayu ebony tanpa dilengkapi dengan surat keterangan ataudokumen tentang sahnya hasil hutan. Melihat kejadian tersebut Lk.

SULTENG dan surat SK5HH (Surat Keterangan Sahnya HasilHutan) yang akan diselesaikan oleh pemilik TPK (Sarman Bio).selanjutnya Terdakwa menemui saksi ALWI, SE sebagai KepalaBidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas KehutananKabupaten Poso dan saksi BUSTANIL, SP sebagai pejabat pembuatdokumen/sebagai Pengawas Teknis (WASGANIS PHPL);Penuntut Umum secara tegas menyatakan bahwa.

Gubernur Sulawesi Tengah Cq.Dinas Kehutanan Kabupaten Poso yang dalam hal ini kemudiandi berikan/didelegasikan kepada WASGANIS PHPL sebagaipenerbit dokumen SKSKB yang dalam perkara a quo adalahsaksi BUSTANIL, SP;Terhadap penerbitan SKSKB akan dikeluarkan oleh DinasKehutanan Cq.

Pejabat WASGANIS PHPL (saksi BUSTANIL,SP), dengan persyaratan dan ketentuan adalah apabila PD.SULTENG sebagai pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan kayu,sudah melunasi pembayaran PSDH (Provisi Sumber DayaHutan)/DR (Dana Reboisasi) sebagai bentuk Pendapat NegaraBukan Pajak. Setelah dilakukan kewajiban membayar PSDH/DR,maka akan terbit SKSKB yang akan diberikan kepada PD.SULTENG, yang nantinya PD.

Menhutll/2012, bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalammenguasai atau memiliki hasil hutan hak jenis kayu olahan adalahberupa SKAU (Surat kerangan asalusul) apabila kayu tersebut berasaldari hutan hak dan dari hasil budi daya, sedangkan kalau tumbuh sevaraalami, maka dokumennya adalah SKSKB (Surat keterangan sah kayubulat) yang diangkut dalam bentuk kayu bulat atau kayu gelondongan.Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalahpetugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL

Adapun yang berwenangmengeluarkan dokumen tersebut adalah petugas pada Sawniillyang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL (Pengawas tenagatekhnis pengelolaan hutan produksi lestari);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telahterbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena ituDakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan TUNGGAL yaitu :Melanggar Pasal 50

Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumenHalaman 21 dari 28 halamantersebut adalah petugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagaiWasganis PHPL (Pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksilestari);Menimbang, bahwa delik inti (bestanddeel delict) dalam pasalyang didakwakan terhadap terdakwa adalah: mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan uraianpertimbangan hukum diatas maka delik inti (bestanddeel

Berita Acara serah terima barang terhadap 19 (sembilan belas) kegiatanpengadaan;32.Berita Acara pemeriksaan fisik barang terhadap 19 (sembilan belas)kegiatan pengadaan;33.1(satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No:56/BawasKeu/VIl2006 tanggal 7 Juli 2006;34.1(satu) berkas PokokPokok Hasil pemeriksaan (PHPl) BadanPengawas Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian danKehutanan Kota Sawahlunto tahun pemeriksaan 2006;35.1(satu) lembar Surat Tugas No: 700/233/BawasSU/2006 tanggal 7 Juni2006 dari

No. 1769 K/Pid.Sus/201044.1(satu) berkas foto copy PokokPokok Temuan Hasil Pemeriksaan (PHPl) Inspektorat Kota Sawahlunto tahun pemeriksaan 2005 pada DinasPertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto;Semua barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara; Uang tunai sebesar Rp 169.325.000, (seratus enam puluh sembilan jutatiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahluntountuk disetorkan ke kas daerah Sawahlunto;5.

No. 1769 K/Pid.Sus/201034.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.1 (satu) berkas PokokPokok Hasil pemeriksaan (PHPl) BadanPengawas Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian danKehutanan Kota Sawahlunto tahun pemeriksaan 2006;1 (satu) lembar Surat Tugas No: 700/233/BawasSU/2006 tanggal 7Juni 2006 dari Kepala Badan Pengawas Provinsi Sumatera Barat;1 (satu) lembar SK Walikota Sawahlunto Nomor: KKD.77 Tahun 2003tanggal 7 November 2003 tentang Pengangkatan Sar. Ir.

satu) lembar foto copy surat Nomor: 700/1386/Pemerintah/Xll2006tanggal 4 Desember 2006 perihal teguran dari Walikota Sawahluntokepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto;1 (satu) lembar foto copy surat tugas Nomor: 700/08R/ST/ITKOSwl/2005 tanggal 5 Oktober 2005 beserta lampirannya;1 (satu) berkas foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dariInspektorat Kota Sawahlunto Nomor: 700/30R/LHP/ITKOSwl/2005tanggal 30 Desember 2005;1 (satu) berkas foto copy PokokPokok Temuan Hasil Pemeriksaan(PHPl

Berita Acara bibit kakao yang tidak layak sebar yang ada di TPS;30.Berita Acara serah terima barang terhadap 19 (sembilan belas)kegiatan pengadaan;31.Berita Acara pemeriksaan fisik barang terhadap 19 (sembilan belas)kegiatan pengadaan;32.1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No:56/BawasKeu/VIl2006 tanggal 7 Juli 2006;33.1 (satu) berkas PokokPokok Hasil pemeriksaan (PHPl) BadanPengawas Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Pertanian danKehutanan Kota Sawahlunto tahun pemeriksaan 2006;34.1 (

Kalteng.Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut:a) Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 danPerdirjen PHPL Nomor P.17/PHPLSET/2015;b) Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman sebagaimanadiatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 dan PerdirjenPHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015.c) Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimanadiatur dalam Permenthk Nomor

diturunkan di TPTKO yang telah memiliki izin yang sah dandisimpan di dalam luasan yang telah ditentukan.Tidak diperkenankan menerima kayu yang tidak sah di TPT KO.Membuat Laporan penerimaan kayu, pengiriman kayu dan penerbitan Notaangkutan sesuai tata waktu yang ditentukan.Bahwa prosedur penerbitan Nota Angkutan untuk pengangkutan hasil hutanberupa kayu olahan dari TPTKO sebagaimana diatur Permenhut Nomor:P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal darihutan alam dan Perdirjen PHPL

Apabila ada perubahan ukuran, jenis dan potong setelah pemeriksaan danpengukuran ini bukan menjadi tanggung jawab Petugas WasganisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lagi;2.

Apabila ada perubahan ukuran, jenis dan potong setelah pemeriksaan danpengukuran ini bukan menjadi tanggung jawab Petugas WasganisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lagi;Bahwa benar berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan)Nomor : DUKKO/021/Dishut/X/2018 dengan keterangan Bahwa kayu yangdiukur adalah Kelompok Jenis Meranti diukur di Halaman belakang KantorPolda Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah

Apabila ada perubahan ukuran, jenis dan potong setelah pemeriksaandan pengukuran ini bukan menjadi tanggung jawab Petugas WasganisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli danterdakwa bahwa Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor :Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN PIkDUKKO/021/Dishut/X/2018 dengan keterangan Bahwa kayu yang diukuradalah

yang ada difotoyang disita dari Terdakwa dapatdikategorikan kayu hasil Hutannamun Ahli tidak bisa membedakankayu tersebut berasal dari Hutanperhutani atau dari hutan rakyat;Bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa dengan sengajamengeluarkan, mengangkut,membongkar, memiliki kayu jati19yang ditebang atau diambil darikawasan hutan milik perhutanidiwilayah RPH Kandangan tidakdapat dibenarkan;e Bahwa yang berwenangmenerbitkan FAKB (Faktur AngkutKayu Bulat) adalah petugasperhutani yang berkwalifikasiGANIS PHPL

Halaman 23 dari halaman 3124berkwalifikasi GANIS PHPL PKB(Penguji Kayu Bulat) yangditetapbkan pimpinan PerumPerhutani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan pakah Terdakwa dapat dipersalahkanmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaantunggal yaitu melanggar pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k UURINo.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

3128FAKB (Faktur Angktan Kayu Bulat)apabila dokumen FAKB. tersebuttidak dimiliki oleh masingmasingpelaku, maka patut diduga bahwacara perolehan kayu tersebutillegal /tidak sah;e Bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa dengan sengajamengeluarkan, mengangkut,membongkar, memiliki kayu jatiyang ditebang atau diambil darikawasan hutan milik perhutanidiwilayah RPH Kandangan tidakdapat dibenarkan;e Bahwa yang berwenangmenerbitkan FAKB (Faktur AngkutKayu Bulat) adalah petugasperhutani yang berkwalifikasiGANIS PHPL

ahli FAKHRUDDIN, S.Hut, menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa AHLI membenarkan keterangan dalam berkas perkara.Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi ahli sehubungan denganperkara memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan tidakdilengkapi dengan Surat keterangan syahnya hasil hutan (GSKSHH).Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 672/Pid.SUS/2014/PN.BWIBahwa benar saksi menjabat sebagai Penyuluh Kehutanan Muda danWasganis PHPL

di Kantor Dinas Kehutanan Kab BanyuwangiBahwa benar Tugas dan wewenang dari Penyuluh Kehutanan Muda danWasganis PHPL adalah Memberikan penyuluhan kepada masyarakatagar tahu mau dan mampu melaksanakan kegiatan kehutanan sesuaiperaturan untuk mendukung pembangunan hutan lestari, sedangkansebagai Wasganis PHPL adalah Pengawasan pengujiam hasil hutanbidang penata usahaan hasil hutan tujuannya untuk pembangunan hutanlestari.Bahwa benar SKSHH adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yangmerupakan dokumen

Bahwa benar pada saat dilakukanpenangkapan saksi IMAM SUPINGI als IMAM SYAFI'l tidak dapat menunjukansurat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu Fakhruddinsebagai Penyuluh Kehutanan Muda dan Wasganis PHPL di Kantor DinasKehutanan Kab Banyuwangi, menerangkan bahwa SKSHH adalah SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan yang merupakan dokumen bukti legalitas hasilhutan dan menyertai angkutan hasil hutan yang di keluarkan oleh Pejabat yangberwenang yang dipergunakan

Khususuntuk pengangkutan kayu hasil Izin Pemungutan HasilHutan Kayu (IPHHK) diatur berdasarkan Surat EdaranDirektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor SE.6 / PHPL / IPHH / HPL.4/2/2018 tanggal 15Februari 2018 Tentang Pembuatan LHP, PembayaranPNBP dan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Dari IPHHKpada angka 5 huruf d Pengangkutan disebutkan bahwaKayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP dapat diangkutke luar areal IPHHK untukmemenuhi kebutuhan masyarakatsetempat atau fasilitas umum dilengkapi

WELEMMUSENA dari Kampung Sakapul Distrik Salawati Tengah Kab.Sorong dengan tujuan Kota Sorong dengan hanyamenggunakan dokumen IPHHK dan Nota Pembayaran PSDHtidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang16Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alamdan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor SE.6/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018Tentang Pembuatan LHP, Pembayaran PNBP danPengangkutan Hasil Hutan Kayu

paling lama 5(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) ; e Ahli menerangkan bahwa Menurut pendapat Ahli pengangkutankayu tersebut tersebut tidak sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangBerasal dari Hutan Alam dan Surat Edaran Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorSE.6/PHPL

BerkatCahaya Timber.Halaman 37 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUNJKT18) Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari No.S.835/PHPL/KPHP/11/2016 tanggal 29November 2016, PT.

S.756/ PHPL/IPHH/PHPL.4/10/2016 tanggal 31 Oktober2016.19) Berdasarkan pertimbangan angka 1 s/d 18 tersebut di atas, makaKepala BKPM a.n.

S.756/PHPL/IPHH/PHPL.4/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016.Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan Keputusan TUNobjek gugatan a quo tidak melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakimyang menangani perkara a quo untuk menolak gugatanPenggugat.Dari uraian yang terdapat dalam permohonan penundaan, eksepsi maupunpokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon denganhormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangHalaman 51

S.756/ PHPL/IPHH/PHPL.4/10/2016 tanggal31 Oktober 2016;53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitanSurat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjanganIUPHHKHA Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat, telahmemenuhi syaratsyarat dan prosedur peraturan perundangundanganyang berlaku.IV. SURAT KEPUTUSAN AQUO YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATSUDAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZASAZASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.54.

Berkat CahayaTimber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Kementerian Lingkungan HidupDan Kehutanan RI Nomor : S.750/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 TentangPembatalan SPPIIUPH Nomor : S.258/PHPL/IPHH/PHPL.4/4/2016 Tanggal 11 April 2016 a.n. PT.Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Bukti Penerimaan Negara Penerimaan NegaraBukan Pajak atas nama Wajib Bayar PT.

Kalteng.Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut:a) Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alamsebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 danPerdirjen PHPL Nomor P.17/PHPLSET/2015;b) Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman sebagaimanadiatur dalam Permenlhk Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 dan PerdirjenPHPL Nomor P.18/PHPLSET/2015.Cc) Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimanadiatur dalam Permenlhk Nomor

di dalam luasan yang telah ditentukan.Tidak diperkenankan menerima kayu yang tidak sah di TPT KO.Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN PIke) Membuat Laporan penerimaan kayu, pengiriman kayu dan penerbitan Notaangkutan sesuai tata waktu yang ditentukan.Bahwa prosedur penerbitan Nota Angkutan untuk pengangkutan hasil hutanberupa kayu olahan dari TPTKO sebagaimana diatur Permenhut Nomor:P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal darihutan alam dan Perdirjen PHPL

Apabila ada perubahan ukuran, jenis dan potong setelahn pemeriksaan danpengukuran ini bukan menjadi tanggung jawab Petugas WasganisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lagi;2.

Apabila ada perubahan ukuran, jenis dan potong setelah pemeriksaan danpengukuran ini bukan menjadi tanggung jawab Petugas WasganisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lagi;Bahwa benar berdasarkan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan)Nomor : DUKKO/021/Dishut/X/2018 dengan keterangan Bahwa kayu yangHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN PIkdiukur adalah Kelompok Jenis Meranti diukur di Halaman

Apabila ada perubahan ukuran, jenis dan potong setelah pemeriksaandan pengukuran ini bukan menjadi tanggung jawab Petugas WasganisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli danterdakwa bahwa Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor :DUKKO/021/Dishut/X/2018 dengan keterangan Bahwa kayu yang diukuradalah Kelompok Jenis Meranti diukur di Halaman belakang

ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutangan Nomor : P.62 / MenLhk Setjen /2015 tentang jinPemanfaatan Kayu:Bahwa dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pertimbanganteknis, pejabat penerbit IPK memrinthakan kepada pemohon untukmelakukan Timber Crusing (TC) pad aareal yang dimohon dengan intensitas100% untuk seluruh pohon dan membuat Rekapitulasi Laporan Hsil Cruising(RLHC) yang dilakukan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksilestari prerencanaan hutan (Ganis PHPL

Cahnut) yang dimiliki olehpemohon atau menggunakan Ganis PHPL Canhut pemegang IUPHKK (ijinusaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) pada hutan alam atau hutan tanamanterdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memilikiGanis PHPL Canhut atau Wasganis PHPL Canhut pada BalaiPemantauan Pemanfaatan hutan produksi dan menuangkan RekapitulasiLaporan Hasil Ccruising (RLHC) dalam berita acara dan ditandatangani olehpemohon dilengkapi dengan fakta integritas dan persyaratan keebenaranPelaksanaan

S. 109/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019, Hal. Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. 109/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/2/ 2019 tanggal 4 Februari 2019, Hal. Tindak Lanjut Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara;-----------------------------------------------------------------------------------------

berusaha;2) Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakandan peraturan perundangundangan di bidang kehutanandan keuangan (reformasi kebijakan serta rasionalisasipajak dan pungutan);3) Berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi proses sertifikasipengelolaan hutan lestari dan optimalisasi pemanfaatanHalaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 22 P/HUM/20143.5.3.6.serta pemasarannya baik pada tingkat nasional maupuninternasional;4) Mengembangkan standarisasi praktek Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL

Bukit Batu Hutani Alam No. 3/BBHA/X2013 tanggal 3 Oktober2013 kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (Bukti P26a)Sertifikat PHPL No. 18/PHPL/001 PT. Bukit Batu Hutani Alam (Bukti P26b)Sertifikat LEIl Standard 5000 2 The Indonesia Ecolabeling Institute (LE1)Standard for Sustainable Plantation Forest Management System No.TRIDPHTL0005 PT. Bukit Batu Hutani Alam (Bukti P26c)Surat PT.

Sumatera Riang Lestari No. 512/SRL/XII/2013 Tanggal 18Desember 2013 kepada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)Perihal Permohonan Revisi PP 150 Tahun 2000 dan PP 4 Tahun 2001(Bukti P27a)Sertifikat PHPL No. 09.r1SIC04.01 PT. Sumatera Riang Lestari(Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten KepulauanMeranti) (Bukti P27b)Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 22 P/HUM/20142/c.

Seri KO.A.0233943 kayu olahan asalCV.RIEVE PRATAMA tidak dibuat melalui SIPUHH, dimana berdasarkan dataHalaman 4 dari 36 halaman Putusan No. 144/Pid.B/LH/ 2019/ PN.BIk.user pada SIPUHH, CV.Rieve Pratama telah memiliki Usrld SIPUHH,stock/persediaan kayu olahan didalam aplikasi SIPUHH adalah 29.6523 M3dan Ganis PHPL PKGR atas nama Verimawaty, S.Pd. MM No.

KO.A.0233943 kayu olahan asalCV.RIEVE PRATAMA tidak dibuat melalui SIPUHH, dimana berdasarkan datauser pada SIPUHH, CV.Rieve Pratama telah memiliki Usrld SIPUHH,stock/persediaan kayu olahan didalam aplikasi SIPUHH adalah 29.6523 M3dan Ganis PHPL PKGR atas nama Verimawaty, S.Pd. MM No.

Data GANIS PHPL> Status sertifikasi legalitas kayu :a. Nomor, tanggal, dan masa berlaku sertifikasi LK;b.

Nama dan nomor akreditasi lembaga sertifikasi;Bahwa proses pengangkutan kayu olahan diatur dalam pasal 25 Bahwaberdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No.P.17/PHPLSET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasipenatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan yaitu : Ayat (1) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer danserpih dari industry primer disertai dengan SKSHHK yang diterbitkanoleh GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi; Ayat (2) pengangkutan

RIEVIPRATAMA yang merupakan industry primer stok / persediaan kayu olahanadalah 29.6523 M3, GANIS PHPL PKGR atas nama VERISMAWATY,S.Pd.,MM No. Reg 0068915/PKGR/XXIII/2016;Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Permen LHK No P.43/MenlhkSekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutanalam dijelaskan bahwa penetapan nomor seri dan penyediaan blankoSKSHHK harus dilakukan dengan aplikasi.

., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah,dengan disaksikan anggota Kepolisian Polres Kapuas, pada hari Jumat tanggal30 April 2021, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengkuran sebagai berikut : Hasil pengukuran kayu bulat/ log jenis Meranti (KBS) sebanyak 50 batang =4,74 MeBahwa berdasarkan keterangan Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI dariDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Negara

oleh terdakwa tidak dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga selanjutnya terdakwa Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.BLH/2021/PN KIkyang disusul terdakwa Il beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuasuntuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengkuran Barang Bukti Sitaan (KayuOlahan) dihalaman Kantor Kepolisian Resor Kapuas, yang dibuat danditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL

keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yaituJAKA LELANA Bin KARNADI yang keterangannya dibacakan dipersidangansebagai berikut: Bahwa ahli menjelaskan ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Berita AcaraPengkuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) yang dibuat danditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL

Nusantara Sentosa Raya;

Nusantara SentosaRaya;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia nomor: SK.6577/MENLHK PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggalO05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHT)tahun 2017 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut AtasNama PT.

Nusantara Sentosa Raya; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : Sk.6577/MENLHK PHPL / UHP /HPL.1/12/2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri(RKUPHHK HTI) Tahun 2017 2026 Dalam Rangka PerbaikanTata Kelola Gambut Atas Nama PT. Nusantara Sentosa Raya DiPropinsi Riau; Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun 2018An. PT.

SK.202/Menhut LI / 2007 Tanggal 16 Mei2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT.Siak Raya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 23.030 (duapuluh tiga ribu tiga puluh) Hektar Di Propinsi Riau;e Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) Tahun 2017 2026 PT.Nusantara Sentosa Raya;e Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : Sk.6577/MENLHK PHPL

Nusantara SentosaRaya;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia nomor: SK.6577/MENLHK PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggalO05 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHT)Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 311/Pid.B/LH/2020/PN Plwtahun 2017 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut AtasNama PT.

MRJ tidak secara nyata melaksanakan usahapemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman (UPHHKHT)serta tidak memiliki tenaga kerja yang berkualifikasi danberkompetensi sebagai tenaga teknis kehutanan (GANIS PHPL);Halaman 12 dari121 halaman Putusan Nomor 223/G/2014/PTUNJKT11.3.

Merauke Rayon Jaya belum memiliki tenaga kerjayang berkualitas dan berkompetensi sebagai tenagateknis kehutanan (GANIS PHPL) ; PT. Merauke Rayon Jaya tidak pernah menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan pembangunan HIIkepada BPPHP Wil. XVII Jayapura ;Halaman 42 dari121 halaman Putusan Nomor 223/G/2014/PTUNJKT2) Pemeriksaan Lapangan Tim melakukan pemeriksaan kegiatan PT. MeraukeRayon Jaya melalui Kampung Aiwat, Distrik Subur,Kab.

Merauke Rayon Jaya tidak secara nyatamelaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalamhutan tanaman serta tidak memiliki tenaga kerja yangberkualifikasi dan berkompetensi sebagai tenaga tekniskehutanan (GANIS PHPL) ;Atas peringatan tersebut, Direktur PT. Merauke Rayon Jayadengan surat Nomor : 006/MRJ/X1V2012 tanggal 03 Desember2012 memberikan tanggapan, yang intinya : PT.

Merauke Rayon Jaya belum memiliki tenagakerja yang berkualitas dan berkompetensi sebagaitenaga teknis kehutanan (GANIS PHPL) ;PT. Merauke Rayon Jaya tidak pernahmenyampaikan laporan perkembangan kegiatanpembangunan HIl kepada BPPHP Wil. XVIJayapura ;Pemeriksaan LapanganTim melakukan pemeriksaan kegiatan PT.Merauke Rayon Jaya melalui Kampung Aiwat,Halaman 50 dari121 halaman Putusan Nomor 223/G/2014/PTUNJKTDistrik Subur, Kab.

Bukti P19 :PHPL yang ditujukan kepada Kepala Balai PemantauanPemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XVII Papua(foto kopi sesuai dengan asili) ;Daftar Nama Peserta Diklat Ganis PHPL PT Mearuke RayonJaya (foto kopi sesuai dengan asli) ;Surat Keterangan atas nama Didik Sukamto, tanggal 27 Mei2013 (foto kopi sesuai dengan asili) ;Surat Keterangan atas nama Jagad Pradigda Setioaji,tanggal 27 Mei 2013 (foto kopi sesuai dengan asli) ;Surat Keterangan atas nama Ridwan Maulana Malik lorahim,tanggal 27

P 60/MenlhkSetjend/kum.1/2016; Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asessmentmelalui aplikasi SIPUHH, penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegangizin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self asessment oleh karyawan pemegang izindan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal daripemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKByang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; Bahwa GANIS PHPL

proses penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan setiap kayuolahan yang akan diangkut dimulai ketika kayu olahan yang berada diindustri yang telah memiliki ijin yang akan diangkut terlebin dahulu GANISPHPL PKGR melakukan pengecekan dan memberitahukan tentang bentukkayu, jenis kayu dan jumlah kayu yang akan dimuat ke dalam alat angkutkepada karyawan di indutri tersebut, setelah selesai melakukan pemuatanGANIS melakukan penghitungan dan pengecekan kembali kayu yang akandiangkut, setelah itu GANIS PHPL

PKGR menerbitkan surat ataupundokumen SKSHHKKO secara SIPUHH Online sesuai dengan bentuk kayu,jenis kayu dan jumlah kayu yang dimuat ke dalam alat angkut denganmencantumkan pengirim, penerima, tujuan, waktu pengiriman, alat angkut,nomor surat, ID Barcode, dan daftar kayu olahan, setelah selesai pengisianGANIS PHPL PKGR menandatangani surat atau dokumen tersebutkemudian diserahkan kepada pengirim kayu olahan tersebut;Bahwa menurut Pendapat Ahli, dokumen SKSHH yang ditunjukkan olehterdakwa tersebut

., Staf Setditjen PHPL;6. Michael Edward, S.H., M.H., Staf Setditjen PKTL;Kesemuanya Pegawai pada Sekretariat Jenderal KementerianLingkungan Hidup Dan Kehutanan, berkedudukan di GedungManggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,berdasarkan Surat Tugas Nomor: S.8/ADH/2/UUM.6/7/2010,tanggal 27 Juli 2020;Usaha Negara Jakarta tersebut;Pih. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor140/PENDIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2020, tentang Lolos Dissmisal;2. PenetapanPih.

Kepala BPPHLHKKalimantan selaku penyidik Nomor: S.178/BPPHLHKIV/SW.3/8/PPNS/2020 tanggal 16 Agustus 2020 dan Surat Perintah dariKepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIIIPontianak dengan Surat Perintah Nomor : ST.156/BPHPVIII/PEPHP/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020;Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BalaiPengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak denganJabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan kualifikasisebagai Wasganis PHPL Permanenan Hutan

, Wasganis PHPL PKBR,Wasganis PHPL PKGR, dan menjadi ahli peredaran hasil hutan;Bahwa Ahli telah menempuh Pendidikan dan pelatihan antara lainPendidikan dan Pelatihan Pengawas HPH, Pelatihnan PengawasPenguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI), PelatihanPengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI), danPelatihan Pengawas Tenaga Teknis Permanenan Hutan (WasganisNenhut);Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentangPencegahan