• skala besar pengadaan tanahdilaksanakan oleh BPN, bukan oleh Terdakwa selaku Kadis Perkim yangditunjuk sebagai Ketua panitia berdasarkan SK Walikota Bima Nomor256 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Pengadaan tanah bagiPembangunan untuk kepentingan Umum di Kota Bima tahun 2017.

  Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diKota Bima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lahan kepada saksi Drs, Usman apakah sahmenurut hukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapanharga tanah atau tidak.3. Selisin harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs,usman dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

  Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisin harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

  Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecilHalaman 95 dari 139 hal.put. Nomor 06/PID.TPK/2021/PT MTR2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

  Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di KotaBima Tahun 2017 termasuk skala besar atau kecil2. Surat kuasa dari ke 9 pemilik lanan kepada saksi Drs, Usman apakah sah menuruthukum dan dapat diterapkan dalam proses negosisasi penetapan harga tanah atautidak.3. Selisih harga tanah dari pemilik lahan yang dikirim/diterima oleh saksi Drs, usmandapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara atau tidak4.

• UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal92 ayat (1) yang berbunyi :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi2.

  Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan SkalaUpah, pasal 1 berbunyi:struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampaiyang terting gi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah.Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurutkelompok jabatan.129.

  Hal ini sesuai Peraturan Penyusunan Struktur dan SkalaUpah yang tertulis di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 92 ayat (1)dan Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004Pasal1 tentang Struktur dan Skala Upah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 9 didalamgugatannya menyatakan pada tanggal 30 April 2014 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi kesepakatan penandatanganan surat Perjanjian BersamaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Upah Sundulan

• MARSIDIQ YASIN;

• 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah;
• 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;(Terlampir dalam berkas perkara);4.

MARSIDIQ YASIN;10 (sepuluh) lembar Foto copy surat dari para petani pemilik tanah;3 (tiga) lembar Foto copy peta tanah tanpa skala;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar awalnya Saksi Benny selaku pemilik dari PT.

MARSIDIQ YASIN; 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Merupakan dokumen yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan denganberkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, olehRudy Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.

• SAAT KEDATANGAN KAPAL MOTHER VESSEL (ETA) SAMPAITUTUP PALKA, SKALA PRIORITAS := Royalty Fee Masyarakat USD 2.00 / 50 %; Royalty Fee KSU dan Pihak Lain USD 1.00 / 50 %;Hal. 2 Dari 10 Hal. Put.No.11/Pdt/2016/PT Sultra= Bea Eksport 20 % Jalan Hauling StockpileUSD 6.50 / 100 %;USD 3.00 / 100 %;USD 1.00 / 100%;(KAPAL BERANGKAT) :USD 8.00 / 100 %;USD 1,50 / 100 %;= Sewa JettyTahap 2 : SATU MINGGU SETELAH TUTUP PALKA Royalty Fee Kepada PT.

• PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8Nopember 2011;Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi :BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHAPERKEBUNANiIzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT.Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga

  BuktiP 15.P15.d.P 16.a.P 16.b.Nomor. 79/KptslI/2001, tanggal 15 Oktober 2015,Skala : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya PetaCitralandsat Hasil Investigasi LSM BADAKPelanggaran Perkebunan PT. Prima MitrajayaMandiri terhadap Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor. 79/KptsI1/2001 ( DataCitralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta CitralandsatInvestigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin UsahaBudidaya Perkebunan PT.

  Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besarwajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagiansaham atau Pola IntiPlasma;c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;e.

  Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unitpengolahan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;J.

  minimal 1:100.000;izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya;izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasanhutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal1:100.000; danpernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecualipermohonan oleh Pemerintah, untuk:7. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasanhutan

• Indorama Polyester Industries Indonesia dengan status Pekerja Tetap(Benin dengan jabatan Senor Leader dan Dadang Suhendar denganJabatan Foreman), dimana besaran upahnya ditetapkan denganmenggunakan Struktur Skala upah yang ada di perusahaan, hal ini sesuaidengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 14ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman padastruktur

  dan skala Upah.Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor : Kep. 49/men/2004 Pasal 4 ( empat ) hurup a, yang berbunyisebagai berikut :Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimanadimaksud dalamPasal 3 diperlukan data/informasia. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2Oktober 2013, menetapkan kewenangan

  2014 tentang Penetapan UpahMinimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T2 ), adalah merujuk padaKBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikNomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentuSebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telahditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudahterakumulasi dalam struktur dan skala

• Pemerintah fisik : Tingkat kesadan pasien baik ,luka robek pada lengansebelah kiri atas ,luka robek pada lengan sebelah kiri bawah, tekanandarah 120/80 mmHg , denyut nadi 88x/menit ,oernapasan 22x/menit,suhuketiak 36.0C ,skala nyeri 2.

  Pemerintah fisik : Tingkat kesadan pasien baik, luka robek pada lengansebelah kiri atas, luka robek pada lengan sebelah kiri bawah, tekanandarah 120/80 mmHg , denyut nadi 88x/menit ,pernapasan 22x/menit,suhuketiak 36.0C ,skala nyeri 2.

• Bahwa selama kurun waktu dari Tahun 2004 sampai dengan 2017,Penggugat tidak Pernah mendapatkan slip dan atau suratpemberitahuan tentang rincian kenaikan gaji karyawan secara berkalayang menjadi kewajiban Tergugat untuk diberikan setiap tahunnyakepada Karyawan, hal ini menurut Penggugat ada unsur kesengajaandari Tergugat, walaupun sering dimintakan oleh Penggugat mengenailaporan penilaian kompetensi dan skala kenaikan upah berkalapertahun nya tapi sampai dengan saat ini permintaan itu belum jugadilakukan

  estimasikerugian Penggugat dari gaji yang seharusnya diterima selama 13( tiga belas ) tahun adalah = gaji terakhir Penggugat adalah sebesarRp. 9.046.000 + ( dikurangi 3 % menjadi besaran gaji tahun 2016kemudian dikurangi 3 % Hasilnya menjadi besaran gaji tahun 2015dikurangi 3 % menjadi nilai besaran gaji tahun 2014 dan seterusnyadikurang 3 % setiap tahunnya sampai dengan perhitungan besarangaji tahun 2004 ), kemudian setelah diketahui besaran gaji yangditerima pada tahun 2004 maka sesuai dengan kenaikan skala

  upahdan berdasarkan catatan penilaian kompetensi kerja karyawan makadari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 Penggugat merasa bahwasepatutnya Penggugat menerima besaran kenaikan gaji skala upahpertahun minimal sebesar 10 % dari gaji tahun sebelumnya, jadi biladihitung dari gaji tahun 2004 maka kita tambahkan nilai besarannyaHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdgditambah 10 % dari gaji yang diterima dari tahun 2004 ditambah teruspertahunnya 10 % sampai dengan tahun 2017 dengan

  asumsikenaikan gaji berkala pertahunnya sekitar 10 % pertahun.Pasal 92 Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.Ayat (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,dan Kompetensi .Ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas .Ayat (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri .Evaluasi dan

• ;Bahwa demikian pula didalam Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor1 Tahun 1980 Tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman ModalDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ; jo. Surat KeputusanKetua BKPM Nomor 08/A/KEP/BKPM/II/1977 Tentang Daftar SkalaHal. 10 dari 73 hal. Put.

  Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 1 Tahun 1980Tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman ModalDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing ; jo. SuratKeputusan Ketua BKPM Nomor 08/A/KEP/BKPM/II/1977Hal. 19 dari 73 hal. Put.

  No. 1929 K/Pdt/201329.Tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman ModalDalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yangmengatur bahwa kepemilikan asing (PMA) sebagaipemegang saham didalam perusahaan yang bergerakdibidang perkayuan bidang kehutanan adalah tertutup ;Maka berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimana tersebut diatas,pemegang saham P.T.

  HK tersebut jugabertentangan dengan Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1Tahun 1980 Tentang Daftar Skala Prioritas PenanamanModal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.jo.SuratKeputusan Ketua BKPM No. 08/A/KEP/BKPM/II/1977tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal dalamNegeri dan Penanaman Modal Asing, menerangkan danmengatur mengenai susunan bidang usaha sebagaimanaterdaftar didalamnya haruslah tunduk dan tidak bolehbertentangan dengan ketentuan yang diatur didalamUndangundang No. 1 Tahun 1967 jo

  Surat Keputusan Ketua BKPM No. 08/A/KEP/BKPM/II/1977 tentang Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal dalamNegeri dan Penanaman Modal Asing, dan Keputusan Presiden RI No. 54Tahun 1977 tentang Ketentuan Umum Pokok Tata Cara PenanamanModal;Hal. 65 dari 73 hal. Put.

• Bahwa Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirakhir ini mulai terjadi dinamika, penggugat dengan tergugat sering terjadiperbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya berakhirdengan perselisihnan skala kecil dan kembali seperti sediakala;.

  Bahwa Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihandalam skala besar akibat alasan yang kurang begitu jelas, halhal kecilseringkali memicu terjadi percekcokan diantara kKeduanya, sehingga antarapenggugat dengan tergugat sudah mulai putus hubungan komunikasi;.

• SPPK Pondok Gede berada di sekitar KelurahanJatiwaringin mencakup wilayah pelayanan KelurahanJaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin,Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan;b.

  Pondok Gede terletakpada wilayah dengan arahan fungsi sub pusat pelayanan kota(SPPK) Pondok Gede dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasa dan pusatpendidikan. Dengan melihat arahan fungsi dimaksud makapengembangan hunian vertikal dan kawasan komersial dinilai tepat.Dst...

  Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir danretail kKelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan adalah melanggarsalah satu tujuan dibuatnya Perda RIRW Kota Bekasisebagaimana dalam Perda RTRW Kota Bekasi Nomor 13/2011;g.

  SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka,Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailberkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;b.

  Lokasi pembangunan apartemen city terrace sesuaiPasal 8 Perda RTRW Kota Bekasi Nomor 13/2011 berada kawasanyang peruntukannya hanya untuk fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasa dan pusatpendidikan, bukan untuk fungsi hunian.

• Perjuangan Kenaikan Gaji Pokok Awak Kabin Garuda Indonesia;Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;. Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;.

  Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;Perjuangan proses Pemutusan Hubungan Kerja anggota Penggugatsebagaimana amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebutsebagai UU PPHI);Bahwa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, mendapatkan responrespon negative, yaitu namun tidak terbataspada:.

  Serbaguna GMF ke Hotel Kyriad Tangerang yangmemakan biaya tidak kurang dari Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);Bahwa alasan penyelenggaraan Musang Illegal oleh Tergugat V sampaidengan Tergugat XII didasari pada isu yang telah disebarkan yaitu KetuaUmum dan Sekjen Penggugat Periode 20182021 tidak sah;Bahwa patut diduga penyelenggaraan Musang llegal dilatarbelakangsebagai respon negative atas perjuangan Penggugat dalam Perundingandan Penandatangan PKB, Kenaikan Gaji Pokok, dan PembuatanStruktur dan Skala

• sebagai berikut12aFhotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 743/KptsII/1996 tentangPemberian hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas areal Hutan seluas + 299,975(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar diPropinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Arara Abadi, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1 ;Fhotocopy Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT.ARARA ABADIPropinsi Dati I Riau luas 299,975 Ha skala

  Industri Pt.Arara Abadi (Unit Minas I) sepanjang 89.455,42 (Delapan puluh sembilan ribui empatratus lima puluh lima empat puluh dua perseratus ) meter di Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T5 ; Fhotocopy Peta Penetapan Sebahagian Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Minas I ) pada Kelompok Hutan MinasKabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi daerah tingkat I Riau Skala

  hutan Tanaman IndustriPT.ARARA ABADI (Unit Melibur) sepanjang 55,925,50 (Lima puluh lima ribusembilan ratus dua puluh lima, lima puluh perseratus )meter Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T7Fhotocopy Peta Hasil Penetapan batas sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Melibur) pada Kelompok Hutan SungaiMandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau Skala

  ARARA ABADI (Unit Minas I) padaKelompok Hutan Sungai Mandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau Skala I : 50.000, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapatditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10 ; Fhotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Areal yang di gugat Perdata diPN.Dumai Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.DUM pada areal Konsesit HPHTI PT.ARARAABADI Area Duri Distrik Duri II Kec.Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,telah bermaterai cukup dan sesuai

  ARARAABADI Distrik Duri II yang di Gugat dipengadilan Negeri Dumai Desa Tasik serai,Beringin dan Malibur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Skala I : 50.000, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T12 ; Fhotocopy Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan kayu pada HutanTanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008s/d 2017 PT.ARARA ABADI Area Duri, Minas dan Siak Propinsi Riau, telah bermateraicukup dan sesuai

• , sejatinya pihak yang berwenang yang dalam perkara in casuKementerian Lingkungan Hidup terlebih dahulu mensosialisasikan produkundangundang tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa olibekas atau pelumas bekas yang termasuk dalam kategori limbah B3 apabiladibuang langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadaplingkungan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya.Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha industri baik skala

  menghasilkanlimbah B3, mengumpulkan, menyimpan , mengangkut, memanfaatkan, mengolahdan menimbun limbah B3.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli IDHAM KHALIK, M.Kesyang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi yangpada pokoknya menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup belum pernahmelakukan sosialisasi tentang limbah B3 dan dampaknya serta tata cara pengelolaanlimbah B3 kepada masyarakat khususnya pelaku dunia usaha yang berkecimpung dibidang kegiatan industri skala

  menengah dan kecil seperti kegiatan usaha bengkelbengkel sepeda motor atau bengkel lainnya yang menghasilkan limbah B3 atau bukan B3sesuai dengan persyaratan lingkungan karena selama ini upaya tersebut hanya terbatasdilakukan kepada pelaku dunia usaha dalam kegiatan industri skala besar.Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk mencegah bahaya lingkungan,maka Majelis berpendapat bahwa setiap orang baik perseorangan ataupun pelaku usahaperseorangan ataupun badan usaha yang terkait dengan mata rantai

• Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

• kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

• sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (SatuJuta Rupiah), sebanyak 1 (Satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeliuntuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

  Terdakwa bahwa sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah),sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untukdipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis SabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

  Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urinepada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadapTerdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urineOne Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil positif (+) sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

• Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

  Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

  ; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

• tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

  syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

  melakukan pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

  non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN BanBahwa pupuk bersubsidi ada 5 (lima) jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36,NPK Phonska dan pupuk Petroganik;Bahwa syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

• Photo copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 50.000, tahun 2003;---------------12. Photo copy Foto Peta Hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kab. Tana Toraja;----------------13. Photo copy Foto Patok kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan;------------------14.

  Produksi;Bahwa ahli melakukanpengukuran denganmenggunakan alat berupaGPS merk garmin. seriMontana 650, sedangkanuntuk menentukan posisitonggak tebang dilakukandengan cara melakukanploting hasil pengukuranpada peta tata bataskawasan hutanLatimojong KabupatenTana Toraja Propinsi Dati IlSulawesi Selatan skala 1:20.000 tahun 1984.

  Makputusan tersebut tidakmembatalkan yang sudahada sebelumnya;e Bahwa proses Penetapankawasan hutan adalahdimulai dari Penunjukankewasan Hutan, TataBatas Kawasan Hutan,Penetapan Kawasanhutan;e Bahwa sumber data yangahli gunakan dalammelakukan olah TKPadalah :e Peta rupa bumi Indonesiaskala 1: 50.000 per tahun2013;e Peta kawasan hutan dankonservasi perairan diwilayah Provinsi Sulawesiselatan skala 1 : 250.000,(lampiran SK Menhutnomor : SK434 /MenhutII/2009, tanggal 23 Juli2009);e Bahwa ada kegiatanrekonstruksi

  Tana Toraja,perinal Permintaan Ususl Daftar Namanama yang berada dalamkawasan Hutan, kemudian diberi tanda bukti T.10;Photo copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja ProvinsiSulawesi Selatan Skala 1 : 50.000, tahun 2003, kemudian diberi tandabukti T.11;Photo copy Foto Peta Hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PerkaraLokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kab.

  Tana Toraja,perihal Permintaan Usul Daftar Namanama yang berada dalam kawasanHutan;Photo copy Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja ProvinsiSulawesi Selatan Skala 1 : 50.000, tahun 2003;Photo copy Foto Peta Hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PerkaraLokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kab. TanaToraja;13. Photo copy Foto Patok kayu yang baru dipasang yang dipindahkan olehDinas Kehutanan;14.