Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).29. Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).30.

sudah divalidasi atau diperiksa oleh staf di Perbendaharaan dan yangmenguatkan saksi menandatangani SP2D karena sudah ada SPP danSPM;Bahwa barang bukti SP2D Nomor :542/LS/IV/2018 tanggal 23 April tahun2018 yang diperlinatkan kepada saksi, saksi membenarkan bahwa SP2Dtersebutlah yang ditandatangani saksi;Tanggapan terdakwa :Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.YAMIN SAKA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi sebagai Bendahara pengeluaran PPKAD

muslempang kabupaten kota yang juga diikutisecara intensif oleh Bapeda Provinsi jadi didalam pelaksanaan itu Provinsidalam hal ini direpresentasikan oleh Bapeda ke Kabupaten kota walaupun dikabupaten kota itu melibatkan seluruh SKPD ini berkaitan dengan pencapaianLPJMD, baik LPJUMD kabupaten kota maupun provinsi, hasilnya itu dibawa kemuslempang provinsi, bahan muslempang provinsi inilah yang menjadi acuanTAPD tetapi itu terutama kepada pembangunan, adapun BPKAD dalamstruktur di TAPD itu selaku PPKAD

dan setahu saksiPPKAD lah yang akan mengkoordinasikan ini untuk sinkronisasiperuntukannya walaupun ada yang bersifat top down dan bersifat bottom upyang terjadi prosesnya itu adalah di PPKAD;Bahwa Pada waktu penyusunan APBD induk biasanya Bapeda rapat denganBPKAD dalam hal ini selaku PPKAD untuk menetapkan berapa porsi belanjalangsung dan berapa porsi belanja tidak langsung, setelah mendapatkanketetapan ini yang belanja tidak langsung dimana porsi bansos itu adalahbagian dari BPKAD itu diproses

didalam PPKAD, Bapeda itu lebih kepadabelanja langsung, menyangkut APBD perubahan dari 1,4 T menjadi 2,1 Tseingat saya penyebab utama adalah pelaksanaan ISG (Islamic SolidarityGame) dan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang kemudian dibawa rapatyang dipimpin oleh Pak Sekda yang pada saat itu dijabat olen Pak Yusri yangmenyebabkan perlunya ada perubahan untuk beberapa kebutuhan yangporsinya seperti yang terjadi itu lebin banyak dalam proses belanja tidaklangsung dan dalam perincian belanja tidak langsung

Setelah kirakiradapat plafonnya maka ini langsung kami bahas dalam hal belanja tentu dalamhal ini adalah Bapeda dengan PPKAD untuk merancang bagaimana kirakirabelanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung meriverHalaman 106 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plgkepada program yang kami sampaikan tadi, belanja tidak langsung ini adalahsepenuhnya di Pak Tobing terutama pada gaji termasuklah halhal yang hibahdan segala macam dengan secara profesional itu dimiliki oleh PPKAD

yang memiliki tugas berkaitan dengan danahibah;Bahwa PPKAD itu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menjalankanfungsi BUD;Halaman 108 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBahwa yang dilakukan setelah PPKAD menyampaikan plafon anggaranadalah membahas plafon anggaran tersebut pada rapat TAPD di Bapeda;Bahwa Ada kaitan antara plafon anggaran yang disampaikan oleh BPKADdengan SKPDSKPD;Bahwa SKPD yang ikut mengelola terkait dengan dana hibah terdiri dariKesbangpol, Biro Kesra, Kesehatan

sebesar Rp. 20.000.000Ketua Pengadilan Kota Probolinggo sebesar Rp. 20.000.000Wakil walikota Probolinggo sebesar Rp. 20.000.000Sekda Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.000.000Asisten Kota Probolinggo sebesar Rp. 5.000.000Asisten Il Kota Probolinggo sebesar Rp. 5.000.000Asisten Ill Kota Probolinggo sebesar Rp. 5.000.000Inspektorat sebesar Rp. 20.000.000Kepala Bappeda sebesar Rp. 5.000.000Kepala Dinas PU sebesar Rp. 5.000.000LLL L LLL LLL RRAHal 55 Putusan Nomor : 138/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbyv Kepala Dinas PPKAD

Kepala Dinas padabulan November dan Desember 2015 yait:e Untuk SPD (Surat Penyediaan Dana) sebelumnya sudah diterbitkan olehKepala Dinas sebelumnya pada bulan Oktober dan sudah dikirim ke SKPDmasingmasing.e Proses pencairan di Dinas PPKAD yaitu, awalnya dokumen pencairanberupa SPP, SPM dan dokumen lainnya dimasukan oleh bagianPemerintahan ke Bagian Umum DPPKAD dalam hal ini petugaspenerimaan dokumen untuk diregistrasi.

Pulau Morotai;e Penerbitan SP2D.e Penerbitan Surat Penyediaan Dana.e Tugas sebagai Kuasa BUD 2015:e Meneliti kKelengkapan dokumen suatu kegiatan dari SKPD dan apabilasudah sesuai persyaratan, maka diterbitkan SP2D.e Menandatangani SP2D.e Menyampaikan laporan realisasi harian pengeluaran anggaran dari kasdaerah kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Pulau Morotai dan kepadaBupati Pulau Morotai.e Bahwa Pelaksanaan tugas saksi sebagai Kepala Bidang Kas padaDPPKAD Kab.

dengan keterangan lisan yangSaksi berikanya;Bahwa tidak pernah ada arahan, tekanan dan paksaan dalam pemeriksaanSaksi tersebut;Bahwa Saksi memberikan paraf dan menandatangani Berita AcaraPemeriksaan saksi tersebut;Bahwa kaitan Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum pada bagian Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2015 tersebutadalah saksi selaku Operator Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diDinas PPKAD

Pulau Morotai pada Sistim InformasiManajemen Daerah (SIMDA) di Dinas PPKAD Kab. Pulau Morotai;Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan tanah bagikepentingan umum Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenPulau Morotai tahun anggaran 2015. Namun saksi pernah diminta bantuanoleh Kabag. Pemerintahan saat itu (Mufti Siruang), Bendahara SekretariatDaerah (Nining Ladjame), dan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kab.

Kepala BRIUnit Morotai, yaitu:e Awalnya SP2D dibawa oleh pihak Dinas PPKAD Kab. Pulau Morotai dandidaftarkan di dalam register SP2D di Costumer Servive (CS) BRI UnitMorotai.e Kemudian CS membawa register dan SP2D ke kepala Unit untukdiverifikasi.e Setelah saksi verifikasi, SP2D tersebut divalidasi di Kasir.

2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;DAN:KEDUA :PERTAMA :Bahwa Terdakwa MOCHTAR MOHAMAD, selaku Walikota Kota Bekasiberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.3277 Tahun 2008 tanggal21 Februari 2008, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan denganTJANDRA UTAMA EFFENDI selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi, HERRYLUKMANTOHARY selaku Inspektorat Kota Bekasi serta HERRY SUPARJAN selakuKabid Asset dan Akuntansi PPKAD

Pasal 65 ayat(1) KUHPidana ;ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa MOCHTAR MOHAMAD, selaku Walikota Kota Bekasiberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.3277 Tahun 2008 tanggal21 Februari 2008, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan denganTJANDRA UTAMA EFFENDI selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi, HERRYLUKMANTOHARY selaku Inspektorat Kota Bekasi serta HERRY SUPARJAN selakuKabid Asset dan Akuntansi PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah) Kota Bekasi (masingmasing perkaranya

tanggal 11 Mei 2016

tanggal 11 Mei 2016

tanggal 11 Mei 2016

Bahwa mekanisme pencairan dana Pertamatamasaksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukanSurat Perintah Pembayaran (SPP) ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka selanjutnyaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka yangmencairkan dananya langsung ke Rekening Rekanansedangkan Saksi sebagai bendahara pengeluaranhanya mendapatkan SP2D (Surat Perintah Pencairandana) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (PPKAD

Intan Lestari) pernah berkatakepada Saksi bahwa MUHAMMAD MAHFUD jugatidak bisa menarik dana dalam rekeningnya di luardana yang di blokir tersebut.Bahwa sudah lunas dilakukan pembayaran kepadapihak rekanan atas dasar SP2D dari Dinas PPKAD,sedangkan masalah pemungutan atas dendaketerlambatan pekerjaan Saksi tidak tahu.Bahwa pencairan dana Retensi 5 % setelah masapemeliharan tanggal 23 Agustus 2012 sudahdibayarkan lunas kepada Rekanan melalui rekeningrekanan.

;Dengan terbitnya DPA setiap SKPD menjadikan DPA sebagai acuan untuk mengajukan permintaan pembayaranmasingmasing kegiatan ke bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD ) dan selakuBendaharawan Umum Daerah (BUD) ;e Bahwa khusus untuk kegiatan pencairan anggaran Bagian Keuangan selakuKuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah sebagai berikut :Setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan Sekretaris Daerah, saksiselaku Kabag Keuangan berdasarkan

konsultan pengawas, dan rekanan yangmengerjakan gedung Bappeda yakmi berdasarkan memo dan dokumendokumen dariPPK yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator dantim verfikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selasai dibuatSPP terebut di kirmkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasikembali, lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksi penandatangan SPPtersebut dikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkan ke PPKAD

Sementara untuk sekolah swastamasuk dalam DPA Dinas PPKAD. Selanjutnya untuk sekolah negeri bendaharadinas PPO mentransfer dana BOS ke rekening masingmasing sekolah untuksetiap triwulannya. Untuk dinas PPO Kab. Belu, dalam rangka pengendalianmaka permintaan pencairan oleh sekolah di Bank harus mengetahul TimManajemen BOS Kabupaten.

konsultan pengawas, dan rekanan yang mengerjakan gerdungBappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK yang diserahkankepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator dan tim verfikatordiberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selasai dibuat SPP terebut dikiimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, laludiverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebutdikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskkan ke PPKAD

tanggal 11 Mei 2016

tanggal 11 Mei 2016

tentang Perubahan atas Undangundang Nomor :31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;DANKEDUA ;Pertamawannnnn enna = Bahwa TERDAKWA MOCHTAR MOHAMAD, selaku Walikota KotaBekasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.3277 Tahun2008 tanggal 21 Pebruari 2008, baik secara sendirisendiri atau bersamasamadengan dengan TJANDRA UTAMA EFFENDI selaku Sekretaris Daerah KotaBekasi, HERRY LUKMANTOHARY selaku Inspektorat Kota Bekasi serta HERYSUPARJAN selaku Kabid Asset dan Akuntansi PPKAD

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 Ayat(1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;atauKedua ;wannn Bahwa TERDAKWA MOCHTAR MOHAMAD, selaku Walikota Kota Bekasiberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.3277 Tahun 2008tanggal 21 Pebruari 2008, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengandengan TJANDRA UTAMA EFFENDI selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi,HERRY LUKMANTOHARY selaku Inspektorat Kota Bekasi serta HERYSUPARJAN selaku Kabid Asset dan Akuntansi PPKAD

Kuitansi Penerimaan, Sudah diterima dari : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Tapin, Uang sejumlah : Rp. 159.402.581,20 -, Yaitu untuk keperluan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ( Dana Desa yang bersumber dari APBN) tahap I TA. 2019 untuk Desa Sawaja Kecamatan Candi laras Utara, Kabupaten Tapin, yang menerima Kepala Desa Sawaja MULIADI Tanggal 19 Maret 2019.