MUHAMMADBAKRI melanggar Undangundang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Bahwa ahli menerangan Peta menurut Peraturan Direktur Jenderal Planologi KehutananNomor : P.3/VIIIPSDH/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran Dan PenyajianPeta Kehutanan adalah suatu gambar dari unsur unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatubidang datar dengan skala

tertentu.Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan isinya peta dibedakan menjadi Peta Umum, contoh: Peta Atlas , Peta Dunia dan Peta Tematik, co : Peta Geologi, Peta Kawasan Hutan.Berdasarkan Skalanya peta dibedakan menjadi : Peta Kadaster (skala 1:1000 s.d 1:5000),Peta Skala Besar (skala 1:5000 s.d 12250.000), Peta skala sedang (skala 1:250.000 s.d12500.000), Peta Skala Kecil (skala 1:500.000 s.d 121.000.000), Peta Geografi (Lebihkecil dari skala 1:1000.000).Bahwa ahli menjelaskan bahwa Pemetaan adalah

Kegiatan menggambarkan unsur unsuralam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumiyang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.Bahwa Pengukuran batas hutan adalah kegiatan menentukan titik batas di ataspermukaan bumi (tanah atau perairan) dari suatu areal hutan untuk memisahkan kawasanhutan dengan selain kawasan hutan, atau membagi jenis kawasan hutan yang memilikiperbedaan fungsi.Bahwa ahli menjelaskan Hutan berdasarkan Pasal langka 1 UndangUndang

;

1. 2 (dua) Lembar print out rekening koran KSM Singki SPALD Bank Sulselbar Cabang Rantepao;
2. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor: 640.84/DISPERKIMTAN/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Sanitasi TA. 2018;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala

   Palittin tertanggal Agustus 2018;

4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK TA. 2018 oleh SEMUEL S.

   /li>

   7 (Tujuh) lembar print out Daftar Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi TA. 2018;

   1 (satu rangkap) Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 343/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Sanitasi Kabupaten Toraja Utara TA. 2018;

   1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran LS Termin III tanggal 28 Desember 2018 sebesar 30 persen Pembangunan SPALD Terpusat Skala

   Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao senilai Rp.225.000.000,-

5. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 16/SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan DAK Bidang Sanitasi Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Keluarahn Singki, Kecamatan Rantepao;
6. 1 (satu) rangkap Addendum I Nomor : 16/ADD I-SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IX/2018 Tanggal 04

   Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;

7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan IPAL Kamar Mandi, WC, Tempat Cuci KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
8. 1 (satu) bundel Gambar Septic Tank Komunal Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Tahun Anggaran 2018 KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
9. 1 (satu

Setiap pelaku usaha perkebunan;Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunanmerupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undangundang perkebunanyang menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yangHalaman

8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Titdimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yangberbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurutPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi

dalam 2(dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu denganluas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yangmencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dandiwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian tersebut di atasyang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usahaperkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi pada sidangPengadilan

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala besar sejakterbitnya SIUP tersebut:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 berlaku sebagai SIUP skala menengah denganjangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Menyatakan

dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor800/Pdt/2018/PT SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor04/Pdt.G/2018/PN Bil;Mengadili Sendiri:Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum;Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517/114/424.077/2010 tanggal31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Putusan Nomor 68 PK/Pid/20161000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong,Kecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandri, B.Sc.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/2016124/PTGT/BTN/BPNSBW/2006 tanggai 27 Maret 2006 yangditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/201610.2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

K dan ditanda tanganiPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbernama Edy Ratno Sanjaya, SH;m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006, oleh Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah bernama Burhanuddin, SH;n. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah ANomor 500/06/2006 tanggal 04 April 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa;o.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/20164.1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmembuat STNK Palsu dan Notis Pajak Palsu tersebut dengan caraterdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET mempersiapkanmatrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu. terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmemasukkan identitas STNK yang telah dipesan dengan cara mengetikidentitas kendaraan yang telah dipesan tersebut ke dalam matrik atauskala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop.

Selanjutnyasetelah memasukkan identitas tersebut ke dalam Laptop lalu terdakwadan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET membuat STNK dan NotisPajak Palsu dengan cara terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIASMET menghapus identitas yang tertera dalam STNK Bekas dan NotisPajak Bekas yang telah dibeli dengan menggunakan penghapus danamplas dan setelah identitas kendaraan yang telah dipesan diketikdalam Matrik, Skala dan denah STNK dan Notis Pajak di Laptop,setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET

atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu AHMAD ZULKIFLI HADI,SH ALIAS ENOK dan terdakwaAHMAD ISNAINI ALIAS MET memasukkan identitas STNK yang telahdipesan dengan cara mengetik identitas kendaraan yang telah dipesantersebut ke dalam matrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajakdi dalam Laptop.

usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VIBandar Lampung dan JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP WilayahVI Bandar Lampung (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah),pada waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai PemantauanPemanfaatan

Pramuka Bandar LampungBahwa sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa bertemu denganJORJE MANUEL DACOSTA (Pejabat Pengadaan Barang/ Jasasekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HPWilayah VI Bandar Lampung).

Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani olehterdakwa selaku pemilik tanah dan JAKA SUYANTA selaku PejabatPembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung;.

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligusKetua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danJORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sekaligusAnggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung(yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antarabulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan

pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;Halaman 27 dari 85 halaman.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(2) Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang

dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf c ditetapkandengan kriteria

Putusan Nomor 52 P/HUM/2015a. pemantapan fungsi Bandar Udara SoekarnoHatta sebagaibandar udara pengumpul skala pelayanan primer;b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalamsatu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmosebagai bandar udara pengumpul dengan = skalapelayanan sekunder;e. pemantapan

fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelyanantersier; dani. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara

Bahwa, sebagaimana tertulis dan disepakati dalam perjanjian proposalbrand valuation, dengan terlaksananya penjualan perusahaan atau assetTergugat senilai Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah),maka Penggugat telah selesai melaksanakan tugas nomor dua (2) nya(lihat poin 2b di muka) dengan sukses, sehingga atas keberhasilannyatersebut maka Penggugat berhak meminta sukses fee (jasakesuksesan) Ssesuai dengan skema skala sukses fee yang telah disetujuidalam perjanjian (pada perjanjian dimaksud

calon investor/pembeli (Kino), defisit diatasditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilaijualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukaninvoice tagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dengan tagihansejumlah Rp.3.125.000.000, (tiga milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal BrandValution sbb :Perhitungan Biaya Skala

adalah struktur kompensasiyang dibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran danpenugasan tambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untukkepentingan klien ,keberhasilan menutup transaksi kesepakatandengan investor atau mitra prosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilalkeberhasilan penutupan kesepakatan yang benar dan wayar,tergantung pada penyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupan kesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : Kisaran Skala

Putusan No 731/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selpenilaian tapi antara investor (pembeli) dengan tergugat ; bentuknya ituklausul /kisaran skala nilai contohnya :o . Rp.15.000.000.000, x 5% : Rp. 750.000.000,oO Il. Rp.15.000.000.000,x4,5% : Rp. 675.000.000,oO Ill. Rp.15.000.000.000, x 4.0% : Rp. 600.000.000, ;oO IV. Rp.15.000.000.000,x3,55% : Rp.525.000.000, ;oO V. Rp.15.000.000.000,x 3.0% : Rp. 450.000.000, ;o VI Rp. 5.000.000.000,x2,5% : Rp.125.000.000.

Majelismelihat skema skala sukses pada bukti P4 (berupa proposal) yang ternyatadidalam skema skala tersebut terdapat 8 (delapan) kisaran skala yang masingmasing skala memiliki penilaian keberhasilan penutupuan transaksi serta biayakeberhasilan (sebagai % nilai Kesepakatan) yang harus diperhitungkan atasCapaian Penggugat dan syarat lainnya yang harus dibuktikan berupa transferbank nilai transaksi yang ditutup atau disepakati kedalam rekening Tergugat,maka perhitungan skala yang mana (yang keberapa

Undangundang, umpamanya atas perintah petugas penyidikdalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.Pasal 7Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hiduplayak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkanperhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakankepadanya.Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorangPada umumnya sistim penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistim,yaitu apa yang disebut sistim skala

tunggal dan sistim skala ganda.Yang dimaksud dengan sistim skala tunggal adalah sistim penggajian yangmemberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengantidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan danberatnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.Yang dimaksud dengan sistim skala ganda adalah sistim penggajian yangmenentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapijuga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi

kerja yangdicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakanpekerjaan itu.Selain daripada kedua sistim penggajian yang dimaksud di atas, dikenal pulasistim penggajian ketiga, yang biasa disebut sistim skala gabungan, yangmerupakan perpaduan antara sistim skala tunggal dan sistim skala ganda.Dalam sistim skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi PegawaiNegeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepadapegawai yang memikul tanggungjawab yang berat, mencapai

prestasi yangtinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukanpemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya mungkin dapatdilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, danevaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistim penggajianberdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala gabungan dikemudian hariapabila keadaan sudah memungkinkan.Dalam menentukan

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000;b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 denganskala 1 ; 250.000;c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;d. Peta Dasar Temati Kehutanan;e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Hal. 17 dari 34 hal.

Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangIzin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawita.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran petaskala 1 : 50.000;Hal. 31 dari 34 hal.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MMternyata peta lokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telahditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas Kebun Percobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon Percobaan Pasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur Balai Penelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8 Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona & Cibeureum; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27 Nopember 1981; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun Pertjobaan CINCHONA skala

1 : 2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun Pertjobaan CIBEUREUM skala 1:2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Perum Perhutani Nomor: 99/043.1/Ren-SDH/drjb tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak 18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalin sesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;e 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 : 2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) melaluisaksi ELLY

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;262 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 :2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);2 (dua) batang pohon teh bekas potongan/tebangan;1 (satu) buah golok yang terbuat dan besi

Setelah sekian lama tanpa kejelasan, Penggugat melaporkanTergugat dan Il kepada Kepala Desa Berliku pada Juli 2017 untukmemastikan apakah benar tanah milik Agustinus Nahak Taek telahbersertifikat atas nama Josep Bria Klesuk.Bahwa pada waktu urusan di Kantor Desa, Tergugat II membawa copySertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 Atas Nama JosepBria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 luas 4.820 M2 GambarSituasi Skala 1:2000 dan menyerahkan sambil mengatakan kepada HakimPerdamaian Desa

padakenyataannya + 6.807 m2, demikian pula Gambar Situasi (GS) berbedabentuknya dengan kenyataan di lapangan.Bahwa satusatunya hal yang sama antara Sertifikat dengankenyataan di lapangan adalah batasbatas bidang tanahnya.Bahwa Penggugat coba mengamati luas tanah dan bentuk tanahdalam sertifikat kenapa sampai berbeda dengan kenyataan di lapangansedangkan batasbatas tanahnya sama, lalu Penggugat mengukur danmenghitung sesuai GS dengan Skala 1:2000, hasilnya sesuai SertifikatUtara 5 cm x 2000 = 100

Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atasnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas4.820 m2 Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPG6. Memerintahkan Tergugat dan Il dan/ atau siapa saja yang menguasaidan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkanTanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalam keadaan kosongapabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.7.

Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPGnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur sementara No. 713/1987 Luas4.820 M2 Gambar Situasi Skala 1: 2000;5.

Gambar Situasi Skala 1:2000 tanpa sesuai prosedur sertaperbuatan Tergugat dan Il menguasai dan mempertahankan TanahSengketa seolaholah warisan dari Josep Bria Klesuk adalah perbuatanmelawan hukum.5. Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas namaJosep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m2Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.6.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

(peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.

diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 25 Mei 2015 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2015 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan DaerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pasal 388 ayat (1) huruf d, knususnyaZona Jalur Hijau Blok 05 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

sosial budaya,ketenteraman dan ketertiban.Negara kita adalah Negara hukum oleh sebab itu semua tindakan harusberdasarkan hukum;ANALISIS YURIDISBahwa dalam penetapan Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

hukum (Bukti P.16);Oleh karenanya menurut pendapat Pemohon, bahwa Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukanpermohonan uji materi atas Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

Menyatakan bahwa Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A PetaZonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran Ill1 dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola RuangHalaman 9 dari 25 halaman.

Memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segeramencabut Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05 KelurahanCilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi JakartaSelatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran Ill1dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan PasarMinggu

KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);c. KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

SURIYAHOMKAJORN (terdakwa);KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT;KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (Satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7 dan1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n. Mr.WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

SuriyaHomkajorn, 1 (Satu) lembar sertifikat;eBahwa selain surat tersebut di atas terdakwa memiliki dua buat petaAceh atas lain : 1 (satu) lembar poto copy peta skala kecil dan 1 (satu)lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP. C2034 kamimendapatkan ikan hasil tangkapan sekitar + 20 (dua puluh) Ton/blongwarna biru dengan jenis ikan campuran;eBahwa terdakwa dengan menggunakan KM.