Bahwa tindakan Tergugat yang telah memohonkan Hak Pengelolan Nomor1 tahun 1974 dan memasukkan tanah Penggugat seluas 40.000 m* (empatpuluh ribu meter persegi) kedalam bahagian Hak Pengelolan tersebut, tanpamengindahkan dan menghormati hak Alm. Syarikat Ginting, yangmemperolehnya berdasarkan warisan dan tindakan Tergugat yang tidakmengindahkan bukti kepemilikan berupa:9.1.

Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya;. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di PropinsiSumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, PangkalanMansyur adalah Hak Pengelolaan seluas 40.000 m? (empat puluh meterpersegi) dengan bukti kepemilikan berupa:Halaman 8 dari 31 hal.

Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2013petitumnya telah mengetahui dan mengakui secara tegas diatas tanahterperkara telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/PangkalanMansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat dimana dalamhal perbuatan pendaftaran tanah tersebut telah pula sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa, Penggugat mendalilkan agar dinyatakan batal Sertifikat HakPengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya,

yang berwenang untuk menguji keabsahan dari perbuatanadministrasi negara, kewenangannya ada pada Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN);Bahwa, berpijak dan bertitik tolak pada dalil Penggugat pada petitumnyayang meminta agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat maka seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan pembuatanadministrasi penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/PangkalanMansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994

atas nama Tergugat tidak sesuaidengan aturan administrasi secara hukum dan sejatinya tindakanadministrasi atas pernerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994, sementara lembaga yang berwenang untukHalaman 10 dari 31 hal.

Selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan Negeri tersebut;Membaca, Permohonan Pemohon tanggal 18 Januari 2021;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Hakimyang mengadili perkara tersebut;Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 19 Januari 2021;Membaca, Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkaratertanggal 4 Februari 2021 yang disampaikan oleh Pemohon yang padapokoknya mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Msh

;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 4Februari 2021 menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh tersebut dilakukan oleh Pemohon dan pencabutanperkara Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalamPermohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor1/Pdt.P/2021/PN Msh yang dilakukan oleh Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Msh tersebut dalam registerperkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00.

Setelah memperhatikan permohonan Pemohon tentang pencabutanperkara pra peradilan.Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukanpermohonan secara tertulis tentang pencabutan perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt.Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilantersebut belum masuk dalam tahap jawabmenjawab, sehingga sesualkaedah hukum acara tidak diperlukan persetujuan dari Termohon.Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilanmerupakan hak Pemohon.Menimbang

bahwa permohonan pencabutan perkara pra peradilantersebut tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka terhadap permohonan pencabutan perkara pra peradilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena permohonan tentang pencabutanperkara pra peradilan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera PengadilanNegeri Blitar diperintahkan untuk mencoret perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara pra peradilan nomor1/Pid.Pra./2021/PN.BIt yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoretperkara pra peradilan nomor 1/Pid.Pra./2021/PN.BIt dari daftar registerperkara pra peradilan.Halaman 1 dari 2 Penetapan Pid.Pra.Peradilan nomor 1/2021/PN. Bit.3.

Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Majelis HakimYang Memeriksa dan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin memberikan putusan sebagai berikut :MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Bahwa karena ketidakjelasan atas pelaksanaan Putusan Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 pada tanggal 10 Januari 2018,PENGGUGAT berkirim surat mengajukan permohonan aanmaning daneksekusi melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2018 PENGGUGAT dan kuasa HukumPENGGUGAT serta TERGUGAT diwakili staf TERGUGAT hadir dihadapanKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar TERGUGATmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap dan setelah itu Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin membuat Penetapan Nomor : 1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 yang amarnya sebagaiberikut :MENETAPKAN.

Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menjalankanPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017;4.

Bahwa hal yang salah dan sangat tidak benar dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daad), karena tidak melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 dan Penetapan/EksekusiNomor : 1/P/FP/PENEKS/2017PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018,karena berdasarkan fakta Tergugat telah melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017

Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksiPenggugat dan Tergugat di persidangan;DUDUKPERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2020yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di KepaniteraanPengadilan Agama Simalungun Nomor180/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 3Februari 2020, telah mengemukakan halhal sebagai berikut

Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.oO. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2017 ,Tergugat mengantarkanPenggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antaraPenggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;7.

Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.11.Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkanpada adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terjadi terus menerusantara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuanPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang padapokoknya menyebutkan bahwa :Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga12.

Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkansebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sudahmempunyai 1 orang anak ANAK umur 2,5 tahun;.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;3.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membinarumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannyauntuk bercerai dengan Tergugat;2.

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.JrArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceralikepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyamenderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengansuaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki ataumenyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanyaberbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti

Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.JrJumlah Rp. 316.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Oleh,Pengadilan Agama JemberPaniteraAkhmad Muzaeri, S.H.hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr

Pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboSaksi 1.

Muhabidin Sakimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboVVVV VVVvVV VvBahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi sebagai saksi;Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halamanterakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?

Irwan Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboVV VvVV VvVvBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halamanterakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?

PerbuatanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboterdakwa keempat terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDIdengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya,terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima)gram.

PerbuatanHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor1 15/Pid.B/2017/PNLboterdakwa keempat terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDIdengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya,terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima)gram.

PN.Mtr, dengan alasan bahwaPemohon akan melengkapi kekurangan suratsuratnya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dimaksud dapatdilakukan, maka menurut Hakim, permohonan pencabutan suratPermohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Permohonan yangdiajukan Pemohon dapat dikabulkan, maka perlu diperintahkan agar Paniteramencoret perkara Nomor; 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr dari Register yangdisediakan untuk itu;Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Padt.P/2020

DWIANTO JATI SUMIRAT,SH.Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Padt.P/2020/PN.MtrPERINCIAN BIAYA :1. Materai :Rp. 10.000,002. Redaksi :Rp. 10.000,003. Proses Rp. 50.000,004. PNBP :Rp. 40.000,005. Panggilan :Rp. 110.000,00Jumlah > Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Padt.P/2020/PN.Mtr

Jawaban, maka terhadappencabutan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (videPasal 272 Rv);Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatanPenggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat telah selesai;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukmencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya sah yang untukmelakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor1

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor1/Pdt.G.S /2021/PN Cbn;2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S /2021/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebuttelah selesai;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untukmencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;4.

BASRIEF ARIEF, Jabatan Jaksa Agung RepublikIndonesia, beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; 2. NOFARIDA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara, beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor 1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; 3. BUDIYAHNINGSIH, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara, beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor 1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan Nomor ; 134/G/2014/PTUNJKT4.

., Jabatan Jaksa PengacaraNegara, beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; 5. ESTHER VALERINA, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara, beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; 6. ALHERI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara,beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor 1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; 7.

., Jabatan Jaksa PengacaraNegara, beralamat Jalan Sutan Hasanuddin Nomor1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Kesemuannya Berkewarganegaraan Indonesia, Jaksa pada KejaksaanAgung Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Sutan HasanuddinNomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK077/A/JA/10/2014, tanggal17 Oktober 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ..........

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakimtelah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2016/PN.

Hendrawan Dian A.W dan ditandatangani pada tanggal 03Maret 2016, yaitu:Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2016/PN. YykSurat Visum Et Repertum (VER) No : 073/MR/RSIH/III/2016, yangmenerangkan bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum (VER) terhadapsdr.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2016/PN.

Pakel Baru Selatan No. 36 RT.19/RW.06Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta sambil membawa 1 (satu) buahsenjata tajam jenis clurit dari pinggang sebelah kirinya yang telahHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2016/PN.

Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh MALINDAMARGARETHA, SH Penuntut Umum dan TerdakwaHakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor1 16/Pid.B/2016/PN. YykSUMEDI, SH. MH. WIWIK D. WISNUNINGDYAH, SH. MH.HAPSORO R. WIDOD HPanitera Pengganti,RYONO NUGROHO, SH.

., Agama Islam, Pekerjaan Polri,Alamat Aspol Kebon Kolot Purwakarta yang menerangkan: Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam. 00.47.Wib. dimempergunakan jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dariBupati ; Bahwa saksi malam itu sedang melakukan ketertiban, kebersihan dan keindahan; Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraan truck colt dieselnya di bahu jalan;Halaman 1 perkara Nomor1 7/Pid.C/TP/2018/PN.PWK.Bahwa Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakuiperbuatannya

: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnyaPemerintah Daerah ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi; Terdakwa sopan dan mengakui terus terang;Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana,maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;Halaman 2 perkara Nomor1

,MH,.Halaman 3 perkara Nomor1 7/Pid.C/TP/2018/PN.PWK.Halaman 4 perkara Nomor1 7/Pid.C/TP/2018/PN.PWK.

Lintas Sumatera Km.200, GunungMedan 27678 selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN.PIljSetelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor1/Pid.Pra/2021/PN Plj tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;Setelan membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara inl;Setelah membaca berkas permohonan Praperadilan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Surat dari Kuasa Hukum ParaPemohon tanggal 18 Juni 20121 No : 03/KH.JF/VI/2021 Perihal: permohonanPencabutan Gugatan perkara No:01/Pid.Pra/2021/PN Plj tersebut dikabulkanmaka perkara permohonan No. 1/Pid.Pra/2021/PN PIlj, dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan No.1/Pid.Pra/2021/PN Plj, dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret dari Registerperkara permohonan pra peradilan terhadap perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pid.Pra/2021/PN Plj sebagaimana surat dari Kuasa Hukum ParaPemohon tanggal 18 Juni 2021 No: 03/KH.JF/VI/2021 Perihal:permohonan Pencabutan Gugatan perkara No:01/Pid.Pra/2021/PN Pjtersebut;. Menyatakan perkara permohonan Praperadilan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 Juni2021 dengan Register perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pj dicabut;.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019;5.

., tersebut yang dimohonkanbanding, yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan perkara tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan dalam duduk perkaraini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor1/G/2019/PTUN Abn., dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyisebagai berikut:Mengadili:.

dan menyerahkan salinannyakepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 6September 2019;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Ambon kepada para pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor1

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkanputusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusanPengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang diwakili kuasa hukumnyatelah hadir saat persidangan pengucapan putusan pada tanggal 24 Juli 2019,fakta hukumnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Bandingtertanggal 1 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Penggadilan Tata UsahaNegara Ambon sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 3 Desember2019, oleh kami H.

MAIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwasaksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan denganadanya perkara pencurian terhadap genset milik Syamsul AnwarHarahap; Bahwa saksi sebelumnya telah membeli barangbarang berupa gensetpada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi bulan Januari tahun2016 sekira 18.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwatepatnya diBangun Raya Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;Halaman10 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN.

Barang siapa;Halaman16 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN.

SERASIJAYA CAP HARUM MANIS brutto 30 Kg, yang merupakan alat untukmelakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslahdimusnahkan;Halaman21 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN. Lbs.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : 1. Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;2.

SERASIJAYA CAP HARUM MANIS brutto 30 Kg.Dimusnahkan;Halaman22 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN. Lbs.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000, (tiga riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016,olenMUARIF, S.H., sebagai Hakim Ketua,ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNUSURYADI, S.H.

MUARIF, S.H.WHISNU SURYADI, S.H.Panitera Pengganti,MEIYENTI, S.H.Halaman23 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN. Lbs.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuaTermohon di Rawageni, RT. 001 RW. 002, Desa Ratu Jaya, KecamatanHalaman dari 12 Halaman Putusan Nomor1 118Pdt.G/2014/PA.PdgPancoran Mas, Kota Depok Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 3 (tiga)tahun. Kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jl. Padang Pariaman No. 890 RT. 002 RW. 006, Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang,Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;.

kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangandalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;PRIMER:1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajlterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;Membebankan biaya perkara Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER:Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor1

sebagai bukti dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi dipersidanganditemukan fakta sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 30 Maret2003 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;2.Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada tandatanda akan baik kembali;3.Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akantetapi tidak berhasil;Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor1

untuk dikabulkan dengan memberikan izinkepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TermohonKonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ( incracht van gewijsde );Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian di wilayahhukum PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan untukmemenuhi maksud pasal 84 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1989 secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untukHalaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor1

Biaya Proses : Rp. 50.000,00Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor1 118Pdt.G/2014/PA.Pdg=PanggilanRp. 245.000,00 Materai Rp. 6.000,00Redaksi Rp. 5.000,00Jumlah Rp. 336.000,00

melalui media massa;Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Pemohon IIuntuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmidan patut;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan PemohonIl telah hadir secara in person;Bahwa Pemohon dan Il di persidangan menyatakan secara lisantanggal 31 Januari 2017 mencabut perkara yang telah diajukannya padatanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar diregister KepaniteraanPengadilan Agama Stabat Klas B dengan Register Nomor1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Pemohon II telah datang sendiri secara inperson ke persidangan, sehinggamasingmasing dapat mengemukakan kepentingannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan mencabutsecara lisan pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 yang telah dicatatdiregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas B dengan Nomor1

/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 31 Januari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II telah telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pe meriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il Register Nomor1/Pdt.P/2017/PA.Stb. dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2017/PA.Stb.2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3.

Surat permohonan Penggugat mengenai pencabutan gugatan Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Kla tanggal 19 Januari 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutangugatan dari Penggugat tanggal 19 Januari 2015, Penggugat bermaksud untukmencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriKalianda tanggal 6 Januari 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2015/PN. kla;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelumdibacakan gugatan dan belum dilakukan jawab jinawab sehingga

Menyatakan surat gugatan yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda di bawah register perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Kla tanggal 6 Januari 2015 telah dicabut;3. Memerintahkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Kla dicoret dari register perkara perdata gugatan;4.

Nomor1!

Nomor1!7/Pdt.P/2016/PN DpsI Ketut Sulendra,SH.NIP. 19571231 197603 1 002Catatan :Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasartertanggal 24 Pebruari 2016 No. 17/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan ataspermintaan Pemohon Komang Arya Purwanto, pada hari :tanggal Pebruari 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :1. Upah tulis... ce eeecceesececsseceesseeeesseeeeneeeenee Rp. 2.7002.

;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan KuasaHukum Pemohon telah menyampaikan secara lisan untuk mengajukanpermohonan pencabutan permohonan Praperadilan Nomor1/Pid.Pra/2020/PN nr, serta Kuasa Hukum Pemohon juga telahmenyerahkan surat tertanggal 28 September 2020, perihal pencabutanPermohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tnr, yang menyatakanbahwa Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan mencabut PermohonanPraperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tnr;Menimbang, bahwa oleh karena surat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Tnr dari Kuasa Hukum Pemohon;2. Menyatakan perkara permohonan Praperadilan Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Tnr, dicabut;Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tnr3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untukmencoret perkara permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PNTnr., dari buku register yang disediakan untuk itu;4.