Gugatan Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium), yaitu dengantidak dilibatkannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangtelah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor242/2015, tanggal 04 Agustus 2015 dan Kepala KantorPertanahan Kota Kupang berhubungan dengan proses penerbitanSERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR 338/2016 ;2.

Cabang Walikota Jakarta Barat;Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit Nomor242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 yangmenjelaskan atas permohonan penarikan pencairan fasilitaskredit yang diajukan oleh PT. Likotama Harum sebesarRp29.771.871.567,00 telah =memenuhi persyaratanpencairan sesuai dengan SPPK surat di tandatangani olehRiana Vitasari Divisi Adminsitrasi Kredit Grup ManajemenRisiko Kredit PT.

Jakarta dalam putusan Nomor242/Pid/201 WPT. DKI Tanggal 6 Desember 2011 telah keliru dalam menerapanhukum sebagaimana unsur "dengan sengaja" pada halaman 2 yangmenyebutkan sebagai berikut:"orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan suratpemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidaklengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatannegara."

No.2417 K/Pid.Sus/2017825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor242/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan Pejabat Pembuat AktaTanah MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, S.H.Fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor464/06 tanggal penerbitan 28 Juni 2006 nama pemegang haktanggungan PT.

No. 1756 K/Pid.Sus/201330Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten PohuwatoTahun 2008 tertanggal 25 September 2008;3) 1 (satu) lembar fotocopy Instrusksi dari PPTK dan KPAkepada panita pengadaan barang dan jasa KabupatenPohuwato TA. 2008 Nomor: 800/BLHTKPHWT/115/IX/2008bulan September 2008;4) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiPohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang PenetapanKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat PelaksanaTeknis

Nomor242/2009 tanggal 28 April 2009, yang didaftarkan dan dibukukan diKantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 1 Mei 2009;4.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor242/PDT1/2008/PT.DKI, tanggal 16 Juni 2008 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor242/Pdav/2008/PT.DKI tanggal 16 Juni 2008 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor242/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 16 Juni 2008 Jo. Putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat Nomor 409/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR tanggal 18 Juli2007.7.10.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor242/PD1/2008/PT.DKI, tanggal 16 Juni 2008 jo.

Bahwa selain itu juga terdapat putusan Nomor409/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR tanggal 18 Juli 2007 (bukti P18) jo Putusan Nomor242/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 16 Juni 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 1320 K/ Pdt/2009 tanggal 17 November 2009 yang membatalkan aktaaktayang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa putusanputusan perkara perdata yang membatalkan Akta PengikatanJualBeli No.24, Akta Kuasa No.25, Akta Pengikatan JualBeli No.26 dan AktaKuasa No.27 tersebut salah satunya

Akta Jual Beli Nomor58/K/JB/MTL/XII/1993 tanggal 1 desember 1993(Fotokopi sesuai dengan asli);Fotokopi Kuasa Nomor 141 tanggal 31 Agustus2007 (Fotokopi Sesuai dengan asilli);Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor242 atas nama Mike Safista Candra dahulu LiemLie Mei isteri Hery Wibowo (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);Fotokopi Sertifikat HGB Nomor 243 atas namaFredy Susanto dahulu Liem Djwan (Fotokopisesuai dengan asli);Fotokop!

KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan registerperkara GugatanNomor 758/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 13Desember 2012, GugatanNomor 242/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.tanggal 22 April 2013 dan Gugatan Nomor:425/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tertanggal 16 Juli 2013;Bahwa untuk Gugatan Nomor 758/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL .dicabutdengan surat Dahlia Falaby Arif & Rekan selaku Kuasa Hukum PARAPENGGUGAT tertanggal 27 Februari 2013;Selanjutnyva PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan dengan Nomor242

Rohomi Dachlan, Perihal: Pengakuan Hak KepemilikanH.Rohimi Dachlan di atas Verponding 5516; Para TURUT TERGUGAT Il.1 sampai denga TURUT TERGUGATll.7 (ahli warisahli waris lainnya) bertindak sebagai Para Penggugatdi dalam Perkara Perdata Nomor242/PDT.G/2013/PN.JKT.SELATAN, Tanggal 22 April 2013, karenadipengaruhi langsung oleh Drs. H.

2018 sampai dengan tanggal 27Agustus 2018Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukumnya : RATNAKAHALI,SH Dkk kesemuanya adalah Advokat/Tim Pembela Umum/AsistenHalaman 1 dari 66 Putusan Nomor 827/Pid.B/2018/PN MksPembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yangberalamat di jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No. 9 Makassar, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 27 Maret 2018 dan telah di daftarkan di KepaniteraanHukum Pengadilan negeri Makassar pada tanggal 26 Juni 2018 Nomor242

KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAKTERBANDING = II/TERGUGAT Il DALAM MELAKSANAKANKETENTUAN /PERATURAN YANG DIKELUARKAN PEMERINTAHDALAM HAL INI BANK INDOENSIA BERUPA SURAT EDARANNOMOR 23/12/BPPP TERTANGGAL 28 FEBRUARI 1991 TENTANGPutusan Nomor 91/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 62 dari 81UPAYA PENYELAMATAN KREDIT YAG DAPAT DILAKUKAN OLEHBANK.DARI HAL TERSEBUT,FAKTA PIHAK PEMBANDING/PENGGUGATSANGAT DIRUGIKAN TERLEBIH HAK ~~ HAKNYA UNTUKMELAKUKAN ITIKAD BAIK DALAM RANGKA UNTUKMEMENUHI/KEWAJIBAN PERJANJIAN KREDITNYA NOMOR242

yang diperoleh berdasarkan Akte Jualbeli Nomor 240/10/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984,Nomor 241/11/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984, Nomor242/12/kebayoran Lama/1984 tertanggal 30 Juli 1984, NomorHal. 34 dari 62 hal. Put.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sebagaimanadinyatakan dalam Undertaking, maka PT ESE tidak dapatberproduksi yang akhirnya mengakibatkan putus komunikasiantara terdakwa dengan saksi Haryono Eddyarto dan kemudiansaling melaporkan ke pihak Kepolisian yang pada akhirnyaterdakwa dan Haryono Eddyarto samasama diproses secarapidana dan diajukan kemuka Pengadilan sebagai terdakwadimana proses pidana terhadap MHaryono Eddyarto telahdijatunkan putusan dengan putusan nomor Nomor242/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Neneng Sastramijaya.Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Konsep Peta Bidang Tanah Nomor242/2018, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, JawaBarat, tanggal 31012018, (belum ditanda tangani Ketua Tim Satgas A), yangsama dengan bukti T Il 7, walaupun kedua alat bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pembuatnya, akan tetapi karena diajukan oleh kedua belah pihakmaka Majelis Hakim menilai kKedua belah pihak mengakui dan membenarkantentang apa yang tercantum dalam bukti P7/ bukti T Il7 tersebut

. : Foto copy sesuai dengan copynya Rekomendasi PengelolaanSarang Burung Walet Goa Temuluang Nomor242/SDBD/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 ;26.

Januar Effendy Siregar qq.Pemerintah Kota Sibolga tanggal 23 Nopember 2012 Nomor242/L/SGM/201 2;** Bahwa dengan tidak adanya penanggalan/pelepasan hak oleh ADELY LISALIAS JULI, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonansertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan.+ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.

Januar Effendy Siregar qq.Pemerintah Kota Sibolga tanggal 23 Nopember 2012 Nomor242/L/SGM/2012;Bahwa dengan tidak adanya penanggalan/pelepasan hak oleh ADELY LISALIAS JULI, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonansertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 131 ayat (3)menyebutkan Pendaftaran

2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018,dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 11 Desember 2017 dalam register Nomor242

Bahwa jawaban Tergugat dan Tergugat III sangat tidak jelas dan kabur atausalah alamat karena perkara yang disengketakan adalah perkara Nomor242/Pdt.G/2017/PN Amb bukan perkara Nomor 424/Pdt.G/2017/PN Amb.2. Surat Kuasa Tergugat menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 35 UUNomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 tahun2001Tentang Yayasan, tidak secara implisit ditegaskan Ketua Umum danSekretaris bertindak didalam maupun diluar Pengdilan.

perusahaan meskipun tidak sebanyak yangditemukan oleh saksi Nur Surya Darma sebagai team audit perusahaan danmemberikan pinjaman uang perusahaan kepada saksi Devi Malinda Usmanalias Indah tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan, apalagi terdakwadalam persidangan dalam duplik secara lisan mohon keringanan hukuman olehkarena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukumterdakwa maka pendapat Penasehat Hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya dalam perkara Nomor242

Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SK/V/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak di Kampung Batu Licin RT.004, RW. VII,Desa/Kelurahan Kp.

Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SK/V/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak di Kampung Batu Licin RT.004, RW. VII, Desa/Kelurahan Kp.

Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SK/V/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak di Kampung Batu Ucin RT.004, RW. VII, Desa/Kelurahan Kp.

Kijang, Kecamatan Bintan Timur, DaerahTingkat Il Kepulauan Riau, Peta Nomor 547, juncto SuratPernyataan Pelepasan Hak Usaha Di atas Tanah Nomor690/PHT/BT/1993, tanggal 24 Juni 1993, yang dibuat di hadapanCamat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah KecamatanBintan Timur, Daerah Tingkat Il Kepulauan Riau.Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SKN/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak

perusahaan meskipun tidak sebanyak yangditemukan oleh saksi Nur Surya Darma sebagai team audit perusahaan danmemberikan pinjaman uang perusahaan kepada saksi Devi Malinda Usmanalias Indah tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan, apalagi terdakwadalam persidangan dalam duplik secara lisan mohon keringanan hukuman olehkarena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukumterdakwa maka pendapat Penasehat Hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya dalam perkara Nomor242