pertimbangan di atas maka eksepsiTergugatditolak untuk seluruhnya,dansyaratsyarat formil gugatan Penggugat telahterpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo dalam pokok perkaranya;DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakimmempelajari Gugatan,Replik, Bukti Surat,dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, danKesimpulandari Tergugat, selanjutnyaberdasarkan kewenangan Hakim Peradilan TataUsaha Negara yang bersifat aktif (Dominus

keterangan pihakpihak yang berkaitan serta memeriksa buktibukti yangrelevan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari segi prosedural maupunsubstansi di atas (vide supra), maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian40Peraturan PerundangUndangan secara mutatis mutandis juga dijadikan dasarpertimbanganobjek sengketa a quo berdasarkan pengujian AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Dominus

PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero) ;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam paragraf 1 halaman 24putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang Bahwa dalam rangka upaya menemukan kebenaranmatenil maka sesuai dengan asas dominus litis berdasarkanketentuan Pasal 107 undangundang Peratun Hakim Peradilan TataUsaha Negara diberikan kewenangan untuk dapat menentukansendin apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebanipembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yangbersengketa

CliverWalker, dijelaskan dalam suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuranatau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan,bersifat Korosif atauklaim Legitimasi Negara yang yang berbasis nilainilai sistem peradilan pidanayang menghormati hak hak individu.Dalam konteks ini kegagalan penegakankeadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukumpidana,lebin jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akanpenegakan hukum.Bahwa dihadapan Majelis Hakim yang sebagai Dominus

Majelis Hakim ;oencee Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat sertamenguatkan dalil jawaban, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti suratyang telah bermeterai cukup diberi tanda T Il INTV 1 s/d T II INTV 10, sertamengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Salaka, dan Nelly Tetahelusemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;soecees Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara,Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (dominus

Objek gugatannya haruslah berupa keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diBidang Tata Usaha Negara yang berasaskan dominus Iitis yaitu hakim bersifataktif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undangundang Nomor 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Judex Facti diberikewenangan untuk mencari kebenaran materiil dalam pembuktian, menentukanapa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian.Sehingga tidak terikat dengan

NO. 52/B/2015/PTTUN.Mks.Intv.26 C bukti bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya kecuali bukti T.Il Intv7, T.ll Intv9, T.ll Intv15, T.ll Intv24,T.ll Intv26A, T.Il Intv26B, sedangkan T.ll Intv22 berupa asili, sertamenghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebasterbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannyaUndangUndang Nomor

surat yang diberi tanda T1 sampaidengan T 7 bukti bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dipersidangan, demikian pula Tergugat Il Intervensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.Il Intv.1sampai dengan T.Il Intv.29 bukti bukti tersebut bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2(dua) orang saksi di muka persidangan;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus

Bahwa dalam rangka pemeriksaan persiapan Penggugat sangatmengharapkan penjelasan dan nasihat dari Pengadilan Tata UsahaNegara (con quis) Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untukmenentukan tanggal mengetahuinya obyek sengketa dari aspek kajianteoritis, yuridis, dan praktek sehigga atas dominus litis tidak hanya berupaslogan tapi benarbenar teraplikasi sehingga law in the book dan lawinthe action berjalan seiring ;IV. Hak gugat ( legal standing) dari Pengqugat.1.

danTergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyampaikan buktibukti tambahan olehkarenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melepas haknya, selaindari pada itu buktibukti Penggugat/Pembanding samasama dapat dijadikan buktibukti Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding oleh karenanyaMajelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaanPokok Perkara pada Pengadilan TingkatMenimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbandingdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Sertipikat Hak Milik Nomor95 tertulis atas nama Ny.Murni, terletak di Desa Namlea Kabupaten Buru yangdijadikan objek gugatan secara yuridis telah batal berdasarkan bukti T5,T9,T10 sesuai Jawaban Tergugat/Terbanding tertanggal 12 SeptemberMenimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak,dengan mendasarkan pada asas dominus

Bahwa khusus bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara baik ditingkatpertama maupun di Mahkamah Agung RI harus bersikap akktif dalammelakukan pemeriksaan suatu perkara (dominus litis), Karena perananHakim Peradilan Tata Usaha Negara dibebani tugas untuk menearikebenaran materiil.

2.6Perjanjian Pinjaman No. 014.DL/12/04 tanggal 9 Desember 2004 (antaraDupoer Finance B.V. dengan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan telah mengabaikan persyaratan pemilikmanfaat/beneficial owner untuk dapat tidaknya Pasal 11 ayat (4) P3BIndonesiaBelanda diterapkan, karena dengan demikian Majelis telahmembatasi kewenangannya sendiri secara tidak sah, padahal MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

120) bahwa "Hakim Administrasi diberikan peran aktif KarenaHakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunyasuatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelasbertentangan dengan undangundang yang berlaku, hanya karena alasanpara pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa., PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai bagian dari Hakim Administrasi diberikewenangan untuk bertindak sesuai asas keaktifan hakim (dominus

atas namanya, memberikan ganti rugikepada wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangandibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atauperlu;Bahwa doktrin hukum menurut Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadidalam bukunya "Seri Hukum PerikatanPerikatan Yang Lahir Dari UndangUndang", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Desember 2002,hal 14, yang menjelaskan "......jika kKepentingan telah diurus dengan "baik ",yang artinya sesuai dengan kehendak dan pengharapan dari dominus

,maka dominus berkewajiban untuk mengganti segala pengeluaran yangtelah dikeluarkan oleh gestor, yang dianggap perlu dan atau berfaedahbagi jalannya pengurusan kepentingan yang baik tersebut";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1100 BW juncto Pasal 1236 BWjuncto Pasal 1237 BW juncto Pasal 1357 BW dan doktrin hukum tersebutdi atas maka perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan IV (ParaTergugat) selaku ahli waris dari almarhum Dr.

dengan undangundang;Adapun penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilankhusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkunganperadilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.Dengan demikian, sesuai dengan UndangUndang Tata UsahaNegara maka Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yangberada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Adapun sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara padadasarnya menganut asas dominus

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan olehpara pihak;Asas Dominus Litis tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:e Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir danmempunyai kekuatan

buktisurat yang diberi tanda T1 sampai dengan T 11 bukti bukti tersebut bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, demikian pulaTergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tandaT.II Intv.1 sampai dengan TIT Intv.26 bukti bukti tersebut bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta menghadirkan 2 (dua)orang saksi di muka persidangan ;Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masingmasing pihak, denganmendasarkan pada asas dominus

Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksidakwaan Penuntut Umum sebagai dominus l/itis.Sedangkan dakwaan adalahdasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi olen Hakim.

pertimbangan hukum terhadap perbuatan Jaksa PenuntutUmum yang dengan sengaja melakukan penambahan/pencantuman pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan yang tidak melalui mekanisme prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b UndangUndangNomor : 8 Tahun 1981 Tentang : Hukum Acara Pidana dan pasal 76 ayat (2)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UndangUndangNomor : 45 tahun 2009 Tentang : Perikanan, di mana Jaksa Penuntut Umummelandaskan tindakannya tersebut pada Asas Dominus

Putusan a quo tidak sesuai dengan asas hukum dominus Iitis, dimanahakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satupihak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini terbukti daripertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutusperkara aquo yang mengabaikan begitu saja fakta hukum dan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon PK, padahal berdasarkanketentuan Pasal 76 jo.

yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo, Pertama, Majelis Pengadilan Pajakmengesampingkan bukti pendukung (P40, P41, P49 sampai denganP51) yang disampaikan oleh Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang bersifat menentukan berkaitan dan dominus

;Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan Laporan adalah pemberitahuanyang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibanberdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentangtelah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, olehkarena itu Penasihat Hukum telah menggiring opini yang tidak berdasardan tidak memahami hukum acara pidana;Selama materinya masih relevan dalam berita acara Penyidikan, jaksamemiliki Kewenangan untuk menambah pasal dakwaan perkara sesuaidengan azas Dominus

.), maka memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negarayang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara;Dimohonkannya pembatalan atas keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa ke2 ini adalah karena obyek sengketa ini berhubungan denganobyek sengketa ke1 yang sengketa terhadapnya di tingkat pertama harusdiajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;Bahwa dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara maka Hakim adalahbersifat aktif (dominus litis) bahkan berdasarkan yurisprudensi MahkamahAgung