Oleh karenanya Tergugattetap bertahan dan sampai sekarang tetap masih seatap dalam rumahtempat kediaman bersama isteri dan anak.Bahwa kemudian Tergugat menanggapi poin 5 dan 6 dalam replikPenggugat, memang menggunakan bantuan Hukum dari LBH ALBANNALamongan, sebagai Lembaga Pemberi Bantuan hukum yang dipercayaPermerintah, dalam hal ini Kemenkum HAM RI, untuk membantu orangorang yang tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum, termasukTergugat, tanpa biaya untuk fee pengacara.

Bengkayang Kab.Bengkayang Kalimantan Barat.Bahwa Saksi atas nama Aswan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yangbersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidangdengan alasan tidak adanya dana akomodasi dan pengamanan sertaijin dari Kanwil Kemenkum HAM Kalbar sesuai dengan Surat dariKepala Rumah Tahanan Negara Klas ll B Bengkayang Nomor :W11.PAS.L.PK.01.04.0582 tanggal 6 Februari 2013, makaketerangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan

I05/AD//2013Bahwa Saksi atas nama Hesti Suryani telah memberikanketerangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaandan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadirdi sidang dengan alasan tidak adanya dana akomodasi danpengamanan serta ijin dari Kanwil Kemenkum HAM Kalbar sesuaidengan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas Il BBengkayang Nomor : W11.PAS.L.PK.01.04.0582 tanggal 6 Februari2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara PemeriksaanDenpom XIV/1 Sintang Nomor

Bengkayang, Prov.Kalimantan Barat.Bahwa Saksi atas nama Sulastri Lena telah memberikanketerangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaandan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadirdi sidang dengan alasan tidak adanya dana akomodasi danpengamanan serta ijin dari Kanwil Kemenkum HAM Kalbar sesuaidengan Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas Il BBengkayang Nomor : W11.PAS.L.PK.01.04.0582 tanggal 6 Februari2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara PemeriksaanDenpom

Memerintahkan barang bukti berupa- 1(satu) bundle aplikasi pembiayaan kendaraan dengan NOMOR kontrak 821/MF 201210000124 atas nama JONI SUMARSONO- 1(satu) bundle sertifikat jaminan Fidusia Nomor W.11 JM.0066318 AH 05.01 tahun 2013 STD tertanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM (asli)- 1(satu) lembar kwitansi pelunasan 1(satu) unit kendaraan TOYOTA INNOVA V AT tahun 2004 warna hitam Nomor POLISI B 299a TM dari PT.Maxima Inti Finance kepada Queensha Motor tertanggal 06 Oktober

., (satu milyar rupiah), apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan.Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuhdan berkembang dalam masyarakat, yang menghendaki agar pelaku tindakpidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya, Terdakwa seorangPNS yang bertugas di Kantor Kemenkum dan HAM, seharusnya Terdakwatidak melakukan tindak pidana ini dan juga perbuatan Terdakwa tersebuttidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas

KEMENKUM & HAM R.I., Nomor : AHU499.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.HN.O7.02 Tahun 2018 Jo.

BONITA jenis B2 KingNo.Reg.IDM000044413 Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesarRp4.000.00 (empat ribu rupiah)/Pcs dan sebagai alat transportasi untukmembawa sprei tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Pick Updengan cara menyewa ketetangga dengan biaya sewa perharinyaRp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa, tidak pernah meminta izin penggunaan merekBONITA dari pemilik sertifikat merek Saudara ADI SUTANTO dan HUIDYSUTANTO dengan daftar nomor IDM 000044413 Ditjen Kekayaanintelektual Kemenkum

BONITA jenis B2King No.Reg.IDM000044413 Terdakwa mendapatkan keuntungansebesar Rp4.000.00 (empat ribu rupiah)/Pcs dan sebagai alattransportasi untuk membawa sprei tersebut Terdakwa angkutmenggunakan mobil Pick Up dengan cara menyewa ketetangga denganbiaya sewa perharinya Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa, tidak pernah meminta izin penggunaan merekBONITA dari pemilik sertifikat merek Saudara ADI SUTANTO dan HUIDYSUTANTO dengan daftar nomor IDM 000044413 Ditjen Kekayaanintelektual Kemenkum

HAM RI. sehingga pelapor menderita kerugianHak ekonomi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).Dan/atau tidak memiliki sertifikat dalam penggunaan merek tersebut dariDitjen KI Kemenkum HAM RI;Menimbang bahwa, merek BONITA dengan daftar nomor IDM000624745 dan IDM 000624739 masih mendapat perlindungan hukumsesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 35 UU No. 20 tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurkedua dakwaan primer

Semen Cibinong Tbk.)dengan Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 27 November 2001(QUIET 2B) genes tess eee eee eens nem eee emanate amenBahwa kemudian pada tahun 2001, BPK RI dalam melaksanakan tugas rutinpemeriksaan kepada badanbadan pemerintah termasuk Kementerian Hukumdan HAM dan menemukan adanya Perjanjian Kerjasama 27 November 2001di atas antara Kemenkum &HAM (d/h Depkeh & HAM) dengan Tergugat I.Karena ada hal yang belum jelas sehubungan dengan rumusan Ganti RugiPemanfaatan Tanah (GRPT) yang

Putusan No. 513Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.dengan Kemenkum & HAM. Atas dasar inilah Tergugat kemudianmemanggil beberapa orang yang memahami masalah ini baik yang masihaktif di perusahaan Tergugat yaitu Tergugat Ill maupun Penggugat.

AHLI TRI PRIYONO, SH : Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa ;e Bahwa ahli bertugas di Kantor Wilayah Kemenkum dan Ham Jawa Timur pada bagianperlindungan dan penegakan hukum dibidang hak dan kekayaan intelektual ;e Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Perundangundangan yang berlaku yakni UU RI.

DHANU OCTA MANDIRI dengan Ijinyang di buat melalui Notaris NOVAIN PRIBADI S.H, dengan SKKemenkum HAM RI, No:C-621.HT.03.02-Th,2023, Tanggal 29Desember 2003;

CEPI KRISWANTO, S.H sebagai Kepala SeksiSarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin92.1 (satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.PAS.15KP.04.011467 tanggal 30 Juli 2018 perihalPenghadapan Pegawai/Pejabat a.n.

CEP KRISWANTO, SH besertalampirannya93. 1(satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.Pas1.DL.01.01.0211704 tanggal 12 September 2018 perihalPermohonan Harmonisasi MoU Kerjasama pengelolaan KeterampilanPercetakan beserta lampirannya94.1 (Satu) berkas copy Perjanjian Kerjasama Nomor:W11.PAS.PAS.1.HM.05.0311545 dan MOU.1001/SKM/GKA/2018antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin Bandungdengan PT GLORI KARSA ABADI tentang Program PembinaanKemandirian Narapidana di Bidang Industri Percetakan

CEPI KRISWANTO, S.H sebagai Kepala SeksiSarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin1 (satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.PAS.15KP.04.011467 tanggal 30 Juli 2018 perihalPenghadapan Pegawai/Pejabat a.n. CEP!

KRISWANTO, SH besertalampirannya1(satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.Pas1.DL.01.01.0211704 tanggal 12 September 2018 perihalPermohonan Harmonisasi MoU Kerjasama pengelolaan KeterampilanPercetakan beserta lampirannya1 (Satu) berkas copy Perjanjian Kerjasama Nomor:W11.PAS.PAS.1.HM.05.0311545 dan MOU.1001/SKM/GKA/2018antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin Bandung denganPT GLORI KARSA ABADI tentang Program Pembinaan KemandirianNarapidana di Bidang Industri Percetakan pada

penggelapan aset Stikes, akantetapi saksi tidak begitu mengikuti beritaberitanya;Bahwa terjadinya pergolakanpergolakan didalam tubuh Yayasan dayahBustanul Ulum disebabkan karena masuknya Pengurus yayasan dayahBustanul Ulum Langsa yang baru secara paksa dan mereka juga melakukanpergantian Pimpinan di Stikes tanpa prosedur yang telah ditentukan;Bahwa memang sebelumnya sudah timbul kecurigaan pada saat YDBULmulai masuk kedalam Kepengurusan YDBU karena YDBUL tidak pernahsekalipun memperlinatkan SK Kemenkum

HAM tentang pendirian ,akantetapi yang diperlihatkan Akta Pengesahannya;Bahwa SK Kemenkum HAM tersebut nama Yayasan adalah Yayasan DayahBustanul Ulum Langsa (YDBUL) dan isi dari SK tersebut tentang PendirianYayasan;Bahwa sebelumnya YDBU tidak pernah merubah namanya, baik Akta tahun1972, Akta tahun 1986 maupun Akta tahun 2003 namanya tetap sama,Halaman 54 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgshanya pada Akta Tahun 1972 masih memakai ejaan lama akan tetapi Jjikadibaca tetap sama

tahun 1972 hanyasebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah).Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan 2010 penghadap pemohon orangnyamasih tetap sama.Bahwa tidak pernah terjadi salah seorang atau lebih dari penghadapPemohon yang merasa keberatan terhadap Akta tersebut.Bahwa setelah tahun 2010 selanjutnya ada beberapa kali lagi terjadiperubahan terhadap Akta tersebut yaitu pada tahun 2011, tahun 2012, tahun2013 dan tahun 2016.Bahwa semua perubahan Akta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016di laporkan Kemenkum

dibuat seorangNotaris kemudian Akta tersebut dimohonkan untuk dibatalkan olehPenghadap hal tersebut bisa dilakukan ;Bahwa Apabila terjadi Penyesuaian Yayasan, Yayasan dimaksud tetapYayasan yang sama dengan yang Yayasan lama ;Bahwa karena pada masa itu Permohonannya sudah lewat jangka waktuPengesahan yang diatur oleh Menkum HAM dimana apabila sudah lewatwaktu 60(enam puluh) hari maka akan dibatalkan dan harus dibuatkanPermohonan baru hal tersebut karena pada waktu itu masih Manual;Bahwa Permohonan Kemenkum

selang beberapa hari kKemudian orangorang dari Yayasan DayahBustanul Ulum Langsa melakukan pembukaan paksa pintu ruang rapat danruang Direktur, lalu seluruh karyawan AKBID di kumpulkan dan di suruhmenandatangani suatu kertas semacam absen yang ada namadan NIP nya;Bahwa saksi tidak mengenal orangorang yang melakukan pembukaanpaksa tersebut;Bahwa pada awal nya seluruh pengurus dan tenaga pengajar menolak, akantetapi kumpulan orangorang yang datang tersebut menunjukkan semacamsurat keputusan dari Kemenkum

Budi Bakti a Charge, pada pokoknya keterangansaksisaksi ini hampir sama dengan keterangan saksi ke 3. a Charge, demikianjuga saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum Binarfin Hadi, SE yang padapokoknya menerangkan azas koperasi adalah kekeluargaan akta pendiriannyatelah didaftarkan di Kemenkum Ham segala yang dijalankan pengurus harussesuai dengan anggaran dasar (lihat halaman 36, 37 putusan) ;Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan No.166/PID /2020/PT.PDGMenimbang, bahwaTerdakwa mengajukan saksi yang

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan No.166/PID /2020/PT.PDGdi dalam hal ini termasuk penggantian nama, karena Koperasi ini telahmerupakan badan hukum yang telah di daftarkan di Kemenkum Ham sudah pastiperubahanperubahan tersebut harus didasarkan AD dan rapat Anggotasebagaimana pendapat saksi ahli yang diajukan oleh JPU tersebut, tetap!

Rahmaniati yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Nomor : 474/17082910322520-M/DAFDUK, Tanggal 29 Agustus 2017;4) 1 (satu) lembar KEMENKUM HAM RI, Nomor : AHU-2443736.AH.01.01.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Medika Cahaya Abadi Cirebon, tanggal 16 Juni 2015;5) 1 (satu) lembar Lampiran KEMENKUM HAM RI, Nomor : AHU-2443736.AH.01.01.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa sedianya Penuntut Umum akan menghadirkansaksi ahli atas nama Agung Damarsasongko, SH, MH oleh karenasaksi tersebut telah dipanggil secara sah dan payut namuntidak dapat hadir di persidangan dan oleh karena terdakwatidak keberatan keterangan tersebut dibacakan di persdanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi PertimbanganHukum Pada Direktorat Hak Cita, desain industri, DTLSTdan Rahasia Dagang Dirjen HAKI Kemenkum

Bahwa desain Neurobion dan Neurobion + Logo yang beredar di pasarantidak sama dengan desain Neurobion dan Neurobion + Logo yang terdapatpada sertifikat merek dari Ditjen HKI Kemenkum HAM.4.2. Bahwa secara normatif yang harus dijadikan dasar gugatan adalah desainyang ada pada sertifikat merek yang diterbitkan oleh Ditjen HKI KemenkumHAM bukan desain edar, oleh karena itu Gugatan Penggugat yangmendasarkan pada desain edar tersebut adalah Obscuur Libel (Tidak jelas /kabur)5.

Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkahdari SABH Kemenkum dan Ham;Bahwa dokumen Terdakwa Ren Ling yang tertulis didalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT.

Utrmengecek profil perusahaan melalui data SABH yang didownload daridatabase Dirjen AHU Kemenkum dan HAM, mulai dari Akta berdirinyaperusahaan tersebut;Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

BCMG Tani Berkah No. 06 tanggal 10 Januari 2012 olehNotaris POERBANINGSIH ADI WARSITO di Jakarta Selatan dandidaftarkan di Kemenkum dan Ham Nomor: AHUAH.01.1006712 tanggal7 Februari 2012;Bahwa tanggal 22 Maret 2014 dilaksanakan RUPS PT.

Bogor Jawa barat,komoditas pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya;Bahwa dasar pendiriannya Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 yangdibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dandidaftaran di Kemenkum dan Ham No.

BCMG Tani Berkah didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utaradan didaftaran di Kemenkum dan Ham No.

Sebagai benda jaminan fidusiadengan Sertifikat Fidusia yang didaftarkan di KEMENKUM HAM WilayahJawa Timer tertanggal 21 Januari 2013, berdasarkan Akta No. 71 dariNotaris Agus Giyanto tertanggal 24 Oktober 2012 dengan Tergugat 1selaku Penerima Fidusia;6.

Sebagai benda jaminan fidusiadengan Sertifikat Fidusia yang didaftarkan di KEMENKUM HAM WilayahJawa Timur tertanggal 21 Januari 2013, berdasarkan Akta No. 71 dariNotaris Agus Giyanto tertanggal 24 Oktober 2012 dengan Tergugat 1selaku Penerima Fidusia;6.Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas secara tegas Tergugat 3menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat3 mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Pasuruan/ Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh

Pada tanggal 12 September 2017 terbit Akta Nomor 4 tentang PernyataanKeputusan Rapat Pendiri dan Pembina Yayasan Sekolah Belajar AktifIndonesia 1996 dibuat di hadapan Notaris Rohana Frieta, SH kemudianAkta tersebut telah diterima Perubahan Datanya di Kemenkum & HAMsebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI No.

Tanggal 10 April 2019 Direktur Perdata atas nama Dirjen AHU Kemenkum &HAM mengundang Notaris Rohana Frieta, SH untuk hadir di ruang rapatLt.3 Dirjen AHU dengan agenda konfirmasi dan klarifikasi pengajuanpermohonan on line pada tanggal 12 April 2019 (vide bukti T3);10. Hasil konfirmasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Konfirmasi Notaristanggal 12 April 2019 (bukti T6);11.Pada tanggal yang sama juga dibuat Berita Acara Konfirmasi Ny.

pihaknya tidak pernah mengadakan pertemuan Rapat PembinaYayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 dan tidak pernah menandatangani Notulen Rapat, dan bahwa Akta No. 4 tanggal 12 September 2017yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, SH bukan merupakan keputusanHalaman 89 dari 100 halaman Putusan No.216/G/2019/PTUNJKTRapat Pembina Yayasan, Akta tersebut tidak sesuai dengan AnggaranDasar YSBAI (vide bukti T9);13.Pada tanggal 15 April 2019, Tergugat II Intervensi menyampaikan suratkepada Dirjen AHU Kemenkum

Tanggal 16 April 2019 Direktur Perdata atas nama Dirjen AHU Kemenkum &HAM mengirimkan undangan Konfirmasi ke2 kepada Tergugat II Intervensisupaya hadir pada tanggal 25 April 2019 dengan agenda konfirmasi danklarifikasi (vide buktiT4 = bukti T.II.Intv21);15.Hasil konfirmasi tersebut tertuang pada Berita Acara Konfirmasi Notaristertanggal 25 April 2019 (vide buktiT7);16.Tanggal 27 Juni 2019 Ketua Pembina Yayasan sekolah Belajar AktifIndonesia 1996, Resnu Narendra dan anggotaanggota badan pembinayaitu

Soegondo Notodisoerjo yang dalam perkembangannya berubahmenjadi PT.Kerbaudengan akte No.26 tgi, iO januari i974 dibuat oiehiViarialheresia Budisantosa,SH.disahkan iVienteri Kanakiman Ritgl. 20 april1974, kemudian dirubah dengan akte No.7 tgl 19 juli 2002 ditfaf oleh RuthKarliena,SH. dan perubahan terbaru dengan akteNo.19 tgl. 21 Juli 2008dibuat oleh Sri Wahyuni Soepardan,SH.disahkan Kemenkum dan HAM RI.tgl. 2September 2008 dan semua anakanak almarhum Tuan Hadi Subroto sebagaipemegang saham dengan

Para Pengguga tidak mengajukan upayahukum banding sebagaimana diatur pada pasal 29 UU No.15 Tahun 2001tentang Merek, sehingga wajar hingga saat Inl tidak ada keputusan akhirdari Dirjen HAKI Kemenkum & HAM RIBahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat posita 19, 20 sangat tidakberdasar menurut UU NQ.15 Tahun 2001 Tentang Merek,harus dikesampingkan danHal 12 dari 34 Putusan Nomor : 1/Pat.SusHKI1./2018/PN.Smg.mohon dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalll gugatan para penggugat posita 21 tidak

Surya Kreasi Smartindo yangdikeluarkan Ditjen AHU Kemenkum HAM RI diketahui terdakwaberhentisebagai Direktur PT. Surya Kreasi Smartindo tanggal 16 Februari 2021berdasarkan Akta No. 71 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dihadapanAriyani, S.H Notaris Kota Surabaya yang tercatat di Ditjen AHU KemenkumHAM RI tanggal 24 Februari 2021 No.

AHUAH.01.030119494 bukti Profil PT.Surya Kreasi Smartindo di Ditjen AHU Kemenkum HAM RI /terlampirdalampledooi Penasehat Hukum).Halaman 20 dari 44 putusan Nomor 1137/PID/2021/PT SBYTerdakwa sebagai Direktur PT. Surya Kreasi Smartindo dalam kurun waktutanggal 1 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2018merangkap / menjabatpula sebagai Sales & Event Strategy Division Head PT. Hatsonsurya Elektric.(hatur periksa Akta Pendirian PT.