Gugatan Nomor 78 /Padt.G/2017/PN BPP(dua ratus dua puluh dua juta ratus Sembilan puluhdelapan ribu delapan ratus rupiah) menjadi Sebesar Rp.11.109.940, (Sebelas juta seratus Sembilan ribu Sembilanratus empat puluh rupiah) setiap bulan sejak jatun tempopembayaran bulan Mei 2016 sampai gugatan Rekonpensi inidiajukan bulan Juli + selama 15 (lima belas) bulan ( 15 bulan XRp. 11.109.940 ) total menjadi Rp. 166.649.100, ( seratusenam puluh enam juta enam ratus empat puluh Sembilanjuta seratus rupiah ) ;5.2.3

ratusSembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) menjadi SebesarRp. 11.109.940, (Sebelas juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratusempat puluh rupiah) setiap bulan sejak jatunh tempo pembayaran bulanHalaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78 /Padt.G/2017/PN BPPMei 2016 sampai gugatan Rekonpensi ini diajukan bulan Juli + selama 15(lima belas) bulan ( 15 bulan X Rp. 11.109.940 ) total menjadi Rp.166.649.100, ( seratus enam puluh enam juta enam ratus empatpuluh Sembilan juta seratus rupiah ) ;5.2.3

sesuai dengan :1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/peranggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPPUEP(arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaansebenarnya.2) Penjelasan V angka 5.2.3

TPK.BJMe Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.e = Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.e Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaansebenarnya.2) Penjelasan V angka 5.2.3 huruf a, b, c dan d tentang Tugas danTanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyatakan :a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPMMandiri Perdesaan di Kecamatan ;b.

Saksi menjadi tetangga Tergugat dan Penggugatpada tahun 2016 sejak saksi menikah dengan tetanggaTergugat.5.2.3. Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan barumengetahui Penggugat adalah istri Tergugat pada bulanSyawal 4 bulan lalu saat Penggugat cuti pulang dariHongkong.5.2.4. Saksi bertempat tinggal di rumah mertuanya yangberhadaphadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.5.2.5. Saksi jarang di rumah dan sering merantau.5.2.6.

yang kemudiandisalurkan dalam bentuk kredit (general loan dan consumerfinance) pada berbagai jenis usaha;Bahwa selain penyaluran kredit tersebut, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) jugamelakukan kegiatan lainnya antara lain:5.2.1.Investasi (penempatan dana) pada call money,simpanan pada bank lain;5.2.2.Investasi pada surat berharga pasar uang dan pasarmodal seperti: SBI, Obligasi Pemerintah, ObligasiPerusahaan lain, saham serta wesel ekspor, termasukreverse repo bond dan repo bond;5.2.3

suatupenyimpangan fakta hukum, karena bagaimana mungkintransaksitransaksi pembobolan dana tersebut dilakukan denganPIN yang benar milik PENGGUGAT (dalam hal ini seolaholahTERGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGATlah yangmelakukan transaksi tersebut) sementara fakta bahwa padasaat itu kartu ATM PENGGUGAT a quo tertelan di dalam mesinATM Bank Mandiri di lokasi SPBU Raden Inten, PENGGUGATsama sekali belum memasukan nomor PIN dan selama iniPENGGUGAT tidak pernah memberikan nomor PIN ATMnyakepada siapapun;5.2.3

kalimatsebelumnya.Bahwa dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dapatdikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknyapenyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya,yang dalam kasus ini adalah TBS.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapatdipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBStidak dapat dikreditkan.5.2.3

.584.600.000,Rp.Rp.237.750.000,Rp. 134.499.870,Rp. 175.979.857,40tahun 2012 seharusnya melaksanakan seluruh tug as dan tanggung jawabnyasesuai mekanisme dan tata cara yang mengatur tentang kegiatan PNPMMPdsebagaimana termuat dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional ProgramNasional Pemberdayaan Masyarkat (PNPM) Mandiri Perdesaan Nomor:414.2/3717/PMD tanggal 05 Nopember 2008 yang diterbitkan olehDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia pada Penjelasan V mengenaiPELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN angka 5.2.3

Sapei sebagai saudara laki-laki seayah;

5.2.3. Alis binti H. Sapei sebagai saudara perempuan seayah ;

bersama-sama mendapatkan ashobah atau sisa atau bagian ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :

6.1. Hj. Jubaedah mendapatkan ( x 5/20) x Rp. 2.800.000.000,- = Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

6.2. Maman bin H.

Sapei sebagai saudara lakilaki seayah;5.2.3. Alis binti H. Sapei sebagai saudara perempuan seayah ;bersamasama mendapatkan ashobah atau sisa atau % bagian ;Menetapkan bagian masingmasing ahli waris dari harta peninggalanpewaris adalah :6.1. Hj. Jubaedah mendapatkan (% x 5/20) x Rp. 2.800.000.000, = Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) ;6.2. Maman bin H.

Dengan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memeriksa, meneliti,apalagi mencermati Memori Banding Pembanding/ Penggugatsekarang Pemohon Kasasi, berarti Majelis Hakim Pengadilan TinggiBandung hanya mendengarkan satu pihak saja, yaitu pihakTerbanding/para Tergugat sekarang para Termohon Kasasi.5.2.3. Dan dengan demikian, berarti Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanding juga bertindak sebagai Hakim Tinggi hanya sematamatakarena Jabatan Hakim yang disandangnya.

sebelumnya;Bahwa dengan demikian, penentuan Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehanJKP dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkanpada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenisBKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus iniadalah TBS;Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;5.2.3

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan :5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2 mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonanpemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curahyang telah diberikan catatan persetujuan muat kepadaeksportir.6.

Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan V tentang Pelaku PNPMMP angka 5.2.3., pengertian UnitPengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatanPNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan membantu Badan KerjasamaAntar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan.Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari ketua, sekretaris danbendahara.

75.050.000 17.680.00028 Mawar 1 (Desa Besakih) 87.500.000 19.890.00029 Kencana Wangi 2 (Desa 85.000.000 19.890.000Besakih)30 Mawar 7 (Desa Besakih) 90.000.000 21.060.00031 /Kencana Wangi 5 (Desa 88.800.000 21.060.000Besakih)32 Merta Sedana 2 (Desa Besakih) 89.300.000 19.890.000Jumlah 1.567.917.000 395.500.000 Bahwa perbuatan Terdakwa WAYAN SUKERTIA selaku Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) telah bertentangan dengan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP dalam Penjelasan V tentang PelakuPNPMMP angka 5.2.3

Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan V tentang Pelaku PNPMMP angka 5.2.3., pengertian UnitPengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasionalkegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan membantu BadanKerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuanpertemuandi kecamatan. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari ketua,sekretaris dan bendahara.

Masyarakat MandiriPerdesaan Kabupaten Karangasem Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem telahmenerima dan mengelola dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang dananya tersebutbersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD KabupatenKarangasem untuk disalurkan kepada masyarakat miskin; Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPdalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPMMP angka 5.2.3

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2 mencantumkan hasil pengawasan pemuatan padapermohonan pemuatan barang ekspor curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curahyang telah diberikan catatan persetujuan muat kepadaeksportir.6.

Putusan Nomor 1313/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menagihkan lagi ke Idemitsu Lube (Singapore) Pte Ltd.5.2.3.

Investasi pada surat berharga pasar uang dan pasar modalseperti: SBI, Obligasi Pemerintah, Obligasi Perusahaan lain,saham serta wesel ekspor, termasuk reverse repo bond danrepo bond;5.2.3. Transaksi derivative yang meliputi: interest rate swap, crosscurrency swap, dan opsi;Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/20165.3.5.4.3,9.5.2.4.

NombongSebelah Barat : Tanah sawah Nasriani, Spd.5.2.3. 1 (Satu) Petak sawah seluas lebih kurang 0,17 Ha, yang terletakdi Lingkungan Cempa Pasar Kelurahan Cempa KecamatanCempa Kabupaten Pinrang dengan berbatas dengan:Sebelah Utara : Tanah sawah TolawatiSebelah Timur : Tanah sawah Rudi Sappe;Sebelah Selatan : TarsirSebelah Barat : Tanah sawah Suka KandaDan kalau diuangkan obyek sengketa pada point 5.2 .ini, nilainyasebesar 6.600 m2 x Rp.650.000/m2 = 420.000.000,00 ( Empatratus dua puluh juta rupiah

Yang benar adalah laporan polisi tersebut dicabutkarena adanya syarat yakni orang tua Pemohon dan saudarasaudara Pemohon harus minta maaf kepada Termohon;5.2.3. Tidak benar. Yang benar adalah bulan Xxxx seperti dalam suratpermohonan;5.2.4. Tidak benar.

Perkawinanhalaman 10 dari 40 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Swwtersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama RahminTumenggung Bin Mahkarma Tumenggung (Pemohon XxXIil)5.2.3. Kasmin Bapino bin Mahkarma Tumenggung(Pemohon X)5.2.4. Herlina Bapino binti Mahkarma Tumenggung(Pemohon XI)5.2.5. Imran Bapino bin Mahkarma Tumenggung (PemohonXi)5.3.

Bahwa pada prinsipnya turut Tergugat mengakui dalildalilPenggugat khususnya posita gugatan point 5.2.3. Bahwa tidak benar posita pada point 5.1 yang menyatakanobyek sengketa yang bersertifikat Hak Milik nomor 112 seluas 345 m2terdaftar atas nama ibu Tergugat (Yuni Kristanti). Yang benar sertifikattersebut atas nama Hasan Arfane, dimana tanah tersebut berasal daripemberian hak berdasarkan SK Gubernur KDH Tk.I Malukuno.DA.205/8/HMB/Malut/Pr.5/8.3 tanggal 15 Nopember 1083 ;4.

Tuanku Tambusai ukuran : 12 M; sebelah barat dengan Alfamart ukuran : 30 M;5.2.3 (tiga) unit ruko (permanen) yang terletak di XXX Kota Pekanbaru,tercatat atas nama Tergugat III, yang sekarang fisik dan suratsuratnyadikuasai oleh, dengan batas sempadan sebagai sebelah utara dengan Toko Anggun Busana ukuran : 35 M; sebelah timur dengan Rumah Warga ukuran : 13,5 M; sebelah selatan dg Toko Bima Elektronik Service, ukuran : 35 M; sebelah barat dengan JI.