Ditemukan 630 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 2221/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalildalil Pemohon harus dibuktikan alasanalasan yang padapekoknye bahwe lak) tangga Pemohondan Termohon dalam feehdaa nM i Sjak hlan Februari 2013antara Pemohon da : Ab, disebabkan: Termohon t 3 inya bahkanTermohon lebt Termohon ah anaknyaPemohon, be n.Termohonsekarang sugafi h tempat tinggal, yang hingga, rang lebih 5tahun 4 bulan Yamanya, wsMenimbang, @a eraian denganalasan telah terja Majelis Hakimmemandang perlu merit
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
8267
  • Pendidikanterakhir SLTA dinaikkan Grade (kelas Jabatan) dari Grade 5 (lima)menjadi Grade 7 (tujuh) Menggantikan/ menempati Posisi Penggugat ; 2) Penggugat diberi Tugas Kepanitiaan Diklat Sangat sedikit biladibandingkan dengan Pegawai Sesama Golongan III maupun denganPegawai Golongan II dan Golongan I, hal tersebut dapat dilinat melaluiSIM Diklat Balai Diklat Keagaamaan Bandung ;Perbuatan tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 22 :Sistem Merit
    Pasal 1 Angka 22 : Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASNyang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Secara adildan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,atau kondisi kecacatan ;"""Berdasarkan Pasal 1 Angka 22, jika berdasarkan kualifikasi makaPenggugat seharusnya Gread 7(tujuh) karena Pendidikan terakhirPenggugat adalah S 1, sesuai Surat Sekretaris Jenderal KementerianAgama Nomor : SJ
    Undangundang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,telah dengan jelas menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harusprofesional, dikelola dengan sistem merit yang didasarkan pada aspek pendidikan, kompetensi danKINGIA Fannseseseen ee nneeseeneeeceemeeensnnseesseb. Tidak benar dan tidak brdasar, jika Penggugat menyatakan bahwaterjadi tindakan diskriminatif.
Register : 18-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 09/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FAHRI NUR MALLO
Terbanding/Terdakwa : YESAYA BUDI HANDOYO, SE,MM
11178
  • Menandatangani surat pernyataan tanggung renteng bersamasama dengan anggota kelompok lain.Bahwa di Pegadaian Penilaian Kinerja dan Perilaku Pegawai/Pejabatdiatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 23/Kp.400.324/2003Tanggal 6 Januari 2003 tentang Prosedur dan Tata Cara PenilaianPrestasi Kerja Pegawai PERUM Pegadaian.Bahwa Penilaian Kinerja Karyawan ini akan berpengaruh kepadaJumlah Tunjangan Perusahaan yang dikenal dengan TunjanganPerusahaan Merit yang akan diterima karyawan untuk periodepenilaian
    selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiIndeks Prestasi = Besaran Nilai Akumulasi Penilaian Kinerja Karyawan.Bahwa untuk menjamin pengembalian dana kredit KRISTA pihakPerum Pegadaian mengadakan perjanjian dengan PT.
    FokusPenyaluran KREASI, KRASIDA dan KRISTA ke lingkunganPasar.7) ketentuanketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Direksiterkait dengan pelaksanaan skim KRISTA tersebut.Bahwa dalam menyalurkan KRISTA secara besarbesaran Terdakwabersamasama dengan saksi WAWAN KURNIAWAN selaku AnalisKredit/Pegawai Fungsional KUMK Cabang Perum Pegadaian (CPP)Pungkur telah mengetahui bahwa dari setiap penyaluran programPegadaian terdapat keuntungan/feedback bagi terdakwa yaitu berupakeuntungan tidak langsung berupa Merit
    selanjutnya.Atau dirumuskan sebagai berikut :Tunjangan Perusahaan Merit = Tunjangan Dasar X Indeks PrestasiHalaman 41 dari 83 halaman .
Register : 16-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1-G-2017-PTUN-BL
Tanggal 8 Juni 2017 — Penggugat : Drs.Muhammad Dawan,M.Si. Tergugat : Bupati Kab Pringsewu
266182
  • Melaksanakan Manajemen ASN berdasarkan Prinsipprinsip Sistem Merit.
    . ; 22222222222 > Melaksanakan Managemen ASN Berdasarkan Prinsip Merit> Agar Saudara Bupati memerintahkan Tim Baperjakatmembuat Standart Operating Prosedure (SOP) Terkaitdengan promosi, Rotasi, Punismen dalam tugas kedinasanpada lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu.> Meminta kepada Saudara Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian dan atau pejabat yang berwenang agarmenjatuhkan hukuman disiplin kepada Kepala BadanKepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Pringsewusebagaimana dimaksud Pasal
Register : 29-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.P/2019/PA.JP
Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
181
  • Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (Satu) kali yaitu denganSunarti pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 1967 (8 Ruwah 1387) sesualdengan kutipan akta nikah nomor: 670/1967 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Merit Kabupaten Kebumen, pada saat wafatnyaPewaris masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai4 (empat) orang anak yang bernama:a. Chusnun Hendarto Bin Koesnen Moeslich Lukmono, lahir di Jakarta, 22031970;b.
Register : 19-09-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0274/Pdt.P/2017/PA.Tgt
Tanggal 16 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
135
  • ~..Perkawijian yaaT ih podgainsh merit UUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan. (e)Jilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan = i Spit! secara Stqmatis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d)aie bdkan alas dDube Ae mena Ari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara a. syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dikabulnya hn a I P i .)
Putus : 15-01-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 614/Pid.B/2013/PN Mlg
Tanggal 15 Januari 2014 — IMAM SUWANDI Al. WANDI
204
  • karenaberjualan kupon judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer yangperuntungannya ia ketahui dari orang lain dan diadakan sebanyak 5 (lima)kali putaran dalam tiap minggunya yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu,Minggu, selanjutnya bila ada pembeli nomor togel maka terdakwamelayaninya baik pembeli yang datang langsung kepada terdakwa maupunpembeli yang menghubungi terdakwa melalui telepon ataupunmengirimkan pesan singkat SMS ke Handphone merit
Register : 08-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 18/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RITA PERMATA SARI, S.Tr. Keb
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
3741143
  • Selanjutnya, dengan dasar tersebut Tergugatmemerintahkan BKPP Kabupaten Katingan untuk memproses SK MutasiPenggugat (Bukti T7);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebutdihubungkan dengan ketentuan mengenai prosedur Mutasi yang diaturdalam Peraturan PerundangUndangan, Majelis Hakim menilai bahwa,Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak menerapkanSistem Merit dan juga tidak sesuai dengan mekanisme Mutasi karena tidakmelalui proses perencanaan mutasi PNS.
    Terdapat kesalahan substansiSelanjutnya, Penjelasan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa : Yangdimaksud dengan kesalahan Substansi adalah, kesalahan dalam hal tidaksesuainya Materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuatdengan paksaan fisik atau psikis maupun dengan tipuan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketatidak memperhatikan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 162 Peraturan Pemerintah
    No. 11/2017, yang mengatur bahwa :Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi danpromosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan denganmenerapkan prinsip Sistem Merit;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Merit adalah,kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi,kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakanlatar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan
Register : 06-01-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 1/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI SARMI
320574
  • Berdasar Pasal 31 angka 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 tentangASN ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KASN dalammelakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaanSistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah;4.
    3 di atas sertapengaduan yang masuk ke KASN, maka pengajuan rencanaseleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di PemerintahKabupaten Sarmi belum dapat kami setujui hingga prosespemeriksaan serta penelusuran data dan informasi yangHalaman 16 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.dilakukan oleh tim dari KASN selesai dan menghasilkanrekomendasi terkait hal tersebut;Selanjutnya, apabila rekomendasi hasil pemeriksaan tim dari KASNtelah dinyatakan tidak ada pelanggaran sistem merit
    Tindakan yangbersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabiladihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenalSistem Merit, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkanpada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesualkualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajardengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warnakulit, agama, asal usul, jenis kelamin
    Untuk itu dalam rangka pengisian JPTharus pula memperhatikan 9 (Sembilan) prinsip dasar dalamsistem merit, yaitu:Halaman 32 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkankompetisi yang terbuka dan adil;b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adildan setara;Cc) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaanpekernaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas,
    dasar dalam sistemmerit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakanTERGUGAT a quo bertentangan dengan sistem merit danAUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGATuntuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkanHalaman 33 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ataudilakukan.3.
Register : 09-01-2014 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.Bjm
Tanggal 9 Januari 2014 — Pidana: - Terdakwa: AHMAD DANI SATRIAWAN ALS DANI BIN EBEN ZAINI - JPU: ANGGRAENI RAHMA. SH.
285
  • Kec.Banjarmasin Tengah KotaBanjarmasin sambil berjualan obat jenis Camophen/Zenith, tidak lamakemudian datang saksi petugas dari polsek Banjarmasin Tengah melakukanpemeriksaan, setelah dilakukan penggeledahan saksi petugas berhasilmenemukan 1 (satu) buah tas kecil wama hitam yang berisikan 54 (limapuluh empat) butir obatobatan jenis Camophen/Zenith dan uang tunaisebesar Rp.147.000, (Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), terdakwamengaku obat tersebut miliknya.e Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat merit
Register : 22-07-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — Ir. H. JAMAING, M.Sc, DK VS WALIKOTA MAKASSAR;
7142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agardiumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melaluipapan pengumuman, danlatau media cetak, media elektronik(termasuk media online/internet);Hal ini karena tahapan pengisian jalatan pimpinan tinggi danrekrutmen atau yang dikenal dengan lelang jabatan yang dilakukanTergugat tidak dilakukan secara Terbuka jabatanjabatan mana yanglowong untuk didaftar dan diisi oleh peserta lelang jabatan, adil dankompetitif serta mengabaikan prinsipprinsip dalam sistim merit
    Putusan Nomor 335 K/TUN/2016tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbukadi Lingkungan Instansi Pemerintah, tetapi lelang jabatan danrekruitmen yang dilakukan Tergugat terkesan tertutup dan diskriminasiserta mengabaikan prinsip dalam sistem merit;Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkansetiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakankewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang laindan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan
    tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Keputusan Nomor:821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015 serta Surat KeputusanNomor: 821.23.342015, tanggal 12 Februari 2015 telahmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindaksewenangwenang dengan memberhentikan Para Penggugat darijabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yangjelas dan mendudukkan Para Penggugat dalam jabatan non strukturalsebagai anggota KP3S yang tidak jelas dasar hukumnya, sertamengabaikan prinsipprinsip sistim merit
Register : 24-06-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 657/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum: 1.AGOES HARMAINI, SH., MH. 2.SUMARDI, SH. 3.DANANG L, SH 4.IWAN S., SH. Terdakwa: ERIC YUDITH ARBYANTO Als PAIJO BIN KUSAENI
10439
  • ., ACE OSFTC, Brigadir Polisi NRP 85011478, pemeriksa Digital Forensik pada Polda Metro jaya Dirreskrimsus dan Robby Pahrianto, SH Brigadir Satu NRP 93030252, Pemeriksa Digital Forensik pada Polda Metro Jaya Dirreskrimsus;Tetap terlampir dalam berkas perkara;- 1 (satu) buah Handphone merit SAMSUNG warna putih Nomor IME1: 357926/07/241811/9, IMEI: 357927/07/ 241811/7 simcard nomor 0812 5999 0386;Dirampas untuk dimusnahkan;6.
Register : 15-10-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 09-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 496/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 Desember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
TAUFIK RASYID Bin RASYID
11831
  • Simcard : 0853 9635 9621
  • 1 (satu) dos Eiger,
  • 1 (satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu
  • 1 (satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ,
  • 4 (empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,
  • 10 (sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu
  • 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,
  • 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna bau-abu terpasang papa nama an
    Simcard : 0853 9635 9621 1 (Satu) dos Eiger, 1(satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu 1 (Satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ, 4(empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2019/PN Kdi10 (sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenisshabu1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,1 (satu) Iembar baju lengan pendek warna bauabu terpasang papanama an.
    Simcard : 0853 9635 96211 (Satu) dos Eiger,1 (Satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu1 (Satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ,4 (empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,10 (Sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,1 (satu) lembar baju lengan pendek warna bauabu terpasang papa namaan.
    Simcard : 0853 9635 96211 (Satu) dos Eiger,1 (Satu) dos Buccheri wama coklat diduga bekas tempat shabu1 (Satu) timbangan digital warna hitam merit CHQ,4 (empat) buah buku diduga catatan penjualan narkotika jenis shabu,10 (sepuluh) lembar kertas diduga catatan penjualan narkotika jenisshabu1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna putih berkotak kecil,1 (satu) Iembar baju lengan pendek warna bauabu terpasang papanama an.
Register : 04-06-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8340
  • ketentuan peraturanperundangundangan; angka 14Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyaikewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; angka 17Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkatdaerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariatdewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknisdaerah, Angka 22Sistem Merit
    Pasal 51Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit;h. Pasal 52Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK;i.
    Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat PembinaKepegawaian di instansi masingmasing;(3). Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat PembinaKepegawaian di instansi masingmasing;(4).
    ketentuan peraturan perundangundangan; angka 17Halaman 41 dari 56 halaman Putusan No. 24/G/2018/PTUNPBRb.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN danpembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesual denganketentuan peraturan perundangundangan; angka 21Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yangmengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT; Pasal 24Sistem Merit
Register : 08-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.B/2018/PN Amb
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ANWAR
2.CHATERINA .O.LESBATA,SH
Terdakwa:
SAHNAWI PELLU
2416
  • Bahwa tidak beberapa merit kemudian ada pemuda atau warga wakalyang datang ke Polsek untuk menyelesaikan permasalahan laka lantastersebut. Bahwa kemudian ada dua orang warga wakal lalu berteriak bahwa katong dapatlempar dan ada juga warga waipokol mengatakan bahwa katong dapat makidisini.
    Bahwa awalnya saksi pergi ke waipokol untuk memperbaiki sepedaHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Ambmotor saksi kemudian karena bengkel tersebut tutup saksi lalumemperbaiki sendiri sepeda motor saksi dan selang 5 merit saksimendengar ada, ibuibu serta anak kecil yang berteriak bahwa Wakalsudah mau naik serang .Bahwa mendengar hal demikian saksi lalu pergi ketempat kejadiandan saksi melihat kelompok masa dari Desa Hitu dan mesa dari DesaWakal sementara Baling melempar batu dank arena
Register : 13-03-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN BANTA ENG Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Ban
Tanggal 14 Mei 2018 — Pidana - MUH.ANSAR Alias ANCA Bin H. MUSTAMIN
4319
  • Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabushabu yang seberat 2, 9170 gram milik terdakwa;1 (satu) buah Timbangan Merk Constat wama hitam silver lengkapdengan sarungnya;1 (satu) batang sendok shabushabu yang terbuat dari potongan pipetwama putih;4 (empat) sachet kosong berukuran sedang;4 (empat) sachet kosong berukuran kecil:1 (satu) buah isolasi bening;1 (satu) Handphone merit Samsung lipat wama hitam:1 (satu) buah Handphone android merk Vivo
    Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:4 (empat) sachet Kristal bening berisi narkotika jenis shabushabu yangseberat 2, 9170 gram milik terdakwa;1 (satu) buah Timbangan Merk Constat wama hitam silver lengkapdengan sarungnya;1 (satu) batang sendok shabushabu yang terbuat dari potongan pipetwama putih;4 (empat) sachet kosong berukuran sedang;4 (empat) sachet kosong berukuran kecil:1 (satu) buah isolasi bening;1 (satu) Handphone merit
Register : 08-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.B/2018/PN Amb
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ANWAR
2.CHATERINA .O.LESBATA,SH
Terdakwa:
HUSEN WAEL
3431
  • Bahwa tidak beberapa merit kemudian ada pemuda atau warga wakalyang datang ke Polsek untuk menyelesaikan permasalahan laka lantastersebut. Bahwa kemudian ada dua orang warga wakal lalu berteriak bahwa katong dapatlempar dan ada juga warga waipokol mengatakan bahwa katong dapat makidisini.
    Bahwa awalnya saksi pergi ke waipokol untuk memperbaiki sepeda motorHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Ambsaksi kemudian karena bengkel tersebut tutup saksi lalu memperbaikisendiri sepeda motor saksi dan selang 5 merit saksi mendengar ada, ibuibu serta anak kecil yang berteriak bahwa Wakal sudah mau naik serang .
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2017 — Hj. SITI MASITHA SOEPARNO ; KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
9755
  • Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTKASN berfungsi mengavasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kodeperilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan danManajemen ASN pada Instansi Pemerintah.Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 22 UU 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara menyatakan :Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkanpada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengantanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asalusul
    Bahwa berdasarkan Pasal 31 UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara menyatakan :(1) KASN bertugas:a. menjaga netralitas Pegawai ASN;b. melakukan pengavasan atas pembinaan profesi ASN; danc. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanManajemen ASN kepada Presiden.(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASNdapat:a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaanSistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah;b. melakukan pengavasan
    Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara menyatakan:(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggarprinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a.peringatan;b.teguran;c.perbaikan, pencabutan
    Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara menyatakan :(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjutisebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASNmerekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksiterhadap Pejabat Pembina Kepegavaian dan Pejabat yangBerwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuanperaturan perundangundangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. peringatan;b. teguran;c. perbaikan, pencabutan
    ruang lingkup fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 yang menyebutkan: "KASN berfungsi mengavasi pelaksanaannorma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Meritdalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah".Pemberhentian pegawai dari jabatannya masingmasing yang dilakukan olehPenggugat yang melanggar peraturan perundangundangan merupakancontoh nyata dari pengingkaran terhadap sistem merit
Register : 08-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.B/2018/PN Amb
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ANWAR
2.CHATERINA .O.LESBATA,SH
Terdakwa:
BAYU OHORELLA
2114
  • Bahwa tidak beberapa merit kemudian ada pemuda atau warga wakalyang datang ke Polsek untuk menyelesaikan permasalahan laka lantastersebut. Bahwa kemudian ada dua orang warga wakal lalu berteriak bahwa katong dapatlempar dan ada juga warga waipokol mengatakan bahwa katong dapat makidisini.
    Bahwa awalnya saksi pergi ke waipokol untuk memperbaiki sepedaHalaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Ambmotor saksi kemudian karena bengkel tersebut tutup saksi lalumemperbaiki sendiri sepeda motor saksi dan selang 5 merit saksimendengar ada, ibuibu serta anak kecil yang berteriak bahwa Wakalsudah mau naik serang .
Register : 01-04-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 39/Pdt.P/2016/PA.Thn
Tanggal 25 April 2016 — Pemohon I dan Pemohon II
4914
  • SOMA SAAl IW Merete Deku merit) uly Nivel) dla eueataurat terkaitlainnya.9 Batwa ole sedad ii Remonon dan Pemohon Hl memohon kepada KetuaPengadiian Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentangsahnya penvkahan Pemohon dan Pemohorn ItBerdasarken halhal tersebut di ates. Pemonhon dan Permohon lt mohon agarKetua Pengadiian Agama Tahuna segera memerikea perkara ini, dan sefanjutnyamenyatuhkan penetapan yang amamya berbuny! sebagai berikutPrimer:1.