pertamayaitu pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 adalah lelaki FAISAL dankemudian 2 (dua) orang lelaki yang baru saksi ketahui bernama TerdakwaGUNAWAN Alias GUN dan lelaki AMINULA ;Bahwa para pelaku melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempardengan menggunakan batu, melontarkan batu berukuran kecil denganmenggunakan alat pelontar batu yaitu ketapel ;Bahwa posisi para pelaku pada saat penyerangan ke Kantor Polsek Biauadalah berada di sekitaran kompleks Rumah Sakit Lama dan di Jalan depanKantor PPKAD

Nomor :33/Pid.B/2014/PN.BUL Bahwa asal batu yang dilontarkan dan dilemparkan dari arah depan KantorPolsek Biau dan dari arah samping kanan yaitu disekitaran jalan depan KantorPPKAD dan Rumah Sakit lama, yang mana batubatu tersebut mengena padabagian atap dan kacakaca jendela Kantor Polsek Biau hingga rusak danpecah; Bahwa para pelaku berkumpul disekitaran jalan depan Kantor PPKAD Kab.Buol, dijalan depan Rumah Sakit lama dan didalam kompleks MAN 01 Biau; Bahwa saksi mendapati batubatu berukuran kecil

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PPKAD DOMPU.
4.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. LURAH BALI.
5.PEMERINTAH DAERAH DOMPU, Cq. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DOMPU.

Kolektif berdasarkan strutur dan/atauhirarkikepemerintahan Daerah Kabupaten Talaud, hal ini sangat menciderai HukumHalaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN Mndyang ada di Indonesia karena seharusnya masih ada oknum oknum yangharus dijamah dan ditarik dalam perkara ini tapi tidak di sentuh sama sekalioleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Oknum oknum tersebut adalahBUPATI TALAUD SAAT ITU DR.ELLY ENGELBERT LASUT,ME, DENNY RTATUWO,SE,ME SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH JUGA KEPALADINAS PPKAD

Setelah Dokumen SPP ditelitioleh PPKSKPD dan dinyatakan lengkap makaPengguna Anggaran menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) yang kemudian diajukan kepadaKepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerahyang diwakili oleh Kuasa Bendahara Umum Daerahuntuk diterbitkan SP2D. Setelah melaluiverifikasi maka SP2D diterbitkan.

menyeret orang/oknum terhadap suatu Perbuatanyang jelas jelas bersifat Kolektif berdasarkan strutur dan/atauhirarkikepemerintahan Daerah Kabupaten Talaud, hal ini sangat menciderai Hukumyang ada di Indonesia karena seharusnya masih ada oknum oknum yangharus dijamah dan ditarik dalam perkara ini tapi tidak di sentuh sama sekallioleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Oknum oknum tersebut adalahBUPATI TALAUD SAAT ITU DR.ELLY ENGELBERT LASUT,ME, DENNY RTATUWO,SE,ME SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH JUGA KEPALADINAS PPKAD

UDANG, MBA.MM diruang kerjanya danyang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas PPKAD saksiDENNY TATUWO, SE.ME, Kabid Anggaran saksi AMOS LUMENTUT danPit. Kabag Hukum saksi DENNY LALEGIT, SH.MH. Kemudian terdakwa Ir.FRANS CH.

(tujuh ratus juta tiga ratusenam ribu rupiah) kemudian terbit Surat Perintah Membayar Langsung (SPM=LS)Nomor :0148/SPMLS/BBKDPPKAD/X/09 tanggal 23 Oktober 2009 lalu saksiDEKI EDAH S.pd.M.Si membawa SPMLS beserta seluruh dokumenpenunjangnya ke Dinas PPKAD melalui saksi SPENER S.M IPU selaku KetuaBUD mengeluarkan SP2D Nomor :3209/SP2D/12051/09 tanggal 23 Oktober 2009sebesar Rp.700.316.000.

SBD, selanjutnya SPP danSPM diajukan ke dinas PPKAD/keuangan untuk dilakukan verifikasi dandikeluarkan SP2D, kemudian uang langsung masuk ke rekening pihakketiga.

Dama Nunna membawa (SPP) dan SuratPerintah Membayar (SPM) ke Dinas PPKAD Kabupaten Sumba BaratDaya; Setelah Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Barat Daya memprosesmaka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitupembayaran langsung ke rekening Penyedia Barang/Jasa CV. DamaNunna berupa pembayaran utuh 30% dari nilai kontrak karena9 sebelum pengajuan Penyedia Barang/Jasa CV. Dama Nunna telahmembayar pajak; Penyedia Barang/JJasa CV.

yang mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten SumbaBarat Daya.

Kabupaten Sumba Barat Dayamaka bukan saksi selaku Bendahara yang mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) ke Dinas PPKAD Kabupaten SumbaBarat Daya.

Setelah Dokumen SPP ditelitioleh PPKSKPD dan dinyatakan lengkap maka Pengguna Anggaranmenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukankepada Kepala Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah yang diwakilioleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D. Setelahmelalui verifikasi maka SP2D diterbitkan.

Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 00115/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ V/ 2014, tanggal 04 Mei 2014 ; 25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;26. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;28.

Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;30. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPM-LS/ PPKAD/ DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/ PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ; 32.

Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0080/ SPM-LS/ PPKAD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2893/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;46. Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0079/ SPM-LS/ PPKD/ BPKD/ VI/ 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 2892/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI / 2016, tanggal 09 Juni 2016 ;48.

Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat,b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal 18 Oktober 2013,c. 1 (satu) lembarfotocopy SK Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum daerah Nomor 043/SPD/DISPORA/20.18/I-IV/2013 Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan

Barat.e. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013.f. 2 (dua) rangkap fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013tertanggal 18 Oktober 2013.g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,f. 1 (satu) exemplar Asli Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013 tertanggal 18Oktober 2013,g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,halaman 31 dari 62Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PNMnkh. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

SILASKAPISA, M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat,Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal18 Oktober 2013, Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian (SPPTU)nomor: 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 PPKAD selaku BUD tanggal18 Oktober 2013, dan Rencana Penggunaan Dana Nomor043/SPD/DISPORA/20.18/IV/2013 tanggal 18 Oktober 2013;Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan

1 (satu) lembarAsli Surat Pernyataan Pengajuaan SPPTU Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,f. 1 (satu) exemplar Asli Formulir RKA SKPD 2.2.1 Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat TA 2013 tertanggal 18Oktober 2013,g. 2 (dua) rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persedian(SPPTU) Nomor : 007/SPPTU/DISPORA/2013 tanggal 18 Oktober 2013,h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahunanggaran 2013 PPKAD

cukup maka diganti dengan pidana penjaraselama3 (tiga) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:a.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatanLiga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Nasional pada Dinas Pemuda danOlahraga Provinsi Papua Barat,1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahTahun anggaran 2013 PPKAD

Sekretaris: Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Sekretaris: Sekretaris BAPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Sekretaris 2: Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Sekretaris 3: Kabid Anggaran Dinas PPKAD KabupatenTasikmalaya.

/PPKAD/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang telah dilegalisir.

SALINANPUTUSANNomor 32/Pdt.G/2017/PA.Lt2) (5 al a4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, dalam perkara ceraigugat antara :XXXXXXXXXXXXXXX inti Xxxxxxx, UMur 40 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan PNS Dinas PPKAD Lahat, tempat kediamandi Kapling Blok AA RT.010 RW. 003 No. 2 Kelurahan BandarJaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, SebagaiPenggugat;melawanXXXXXXX DIN XXxXxXxxXx

DD/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

(Surat Pengantar) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;

Fotocopy 2 (dua) Jlembar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016Tanggal 10 Oktober 2016;q Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKAD (Surat Pengantar) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;r.Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKAD (Rincian) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;Halaman8 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkdiSs.

Bahwa yang tahu kelengkapan dokuman pencairan adalah SKPDatau PPKAD karena sebelum masuk ke ruangan saya, masuk dulu kePPKAD yang juga dilingkungan Badan Keuangan Daerah (BKD).

DiBadan Keuangan Daerah juga dibentuk PPKAD; Bahwa benar semua barang bukti itu dan yang diverifikasi;Halaman58 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdi Bahwa dari pihak Pemerintah Desa, mereka datang dan bertemudengan PPKAD; Bahwa proses verifikasi berkas pencairan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) yaitu awalnya mendaftar registrasi diSekretaris / resepsionis setelah itu masuk di bidang anggaran setelahitu masuk dibidang Akutansi kemudian masuk dibidang perbendaharaandan terakhir

Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Langsung' BelanjaPengeluaran PPKAD (Surat Pengantar) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016; r. FotocopySurat Pernyataan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKAD(Rincian) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober2016; s. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKAD (Ringkasan) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016; t.

Fotocopy 2 (dua) lembar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Nomor : 93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016Tanggal 10 Oktober 2016;q Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKAD (Surat Pengantar) Nomor :93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;r. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKAD (Rincian) Nomor93/SPM/LS/SKPKD/ADD/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016;Ss.

Yamin Imran;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/1040/VIII/2013 tanggal 27 Agustus2013 perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran Wa Ode Hasnia dan PPK Keg.Pemb/Peningk.Jalan dan Jembatan (DAK/DAU Transdes) Ir. Muh.Yamin Imran;Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pid.Sus/201759)60)61)62)63)64)1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Integritas yangditandatangani oleh PPK Keg.Pemb.

Yamin Imran, BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia, dan CV Tri Tunggal Konsul RayaAzmat Karim, S.T;1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan DokumenSPPLS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, S.E., selakupeneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/187/VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013perinal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan

Fatahul Hayat;1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan DokumenSPPLS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, S.E., selakupeneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/190/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013perinal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh.

Samran, S.T;1 (satu) lembar legalisir Surat Penelitian Kelengkapan DokumenSPPLS yang ditandatangani oleh Wa Ode Haisa, S.E., selakupeneliti kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Juli 2013;1 (satu) lembar legalisir surat yang ditujukan Kepada KepalaDinas PPKAD Nomor 910/184/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013perihal Permintaan SP2D yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran Wa Ode Hasnia dan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna Ir. Muh.

HUMA, ST. untuk diajukan keDinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untukpencairan termin I sampai dengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisiksedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminansisa pelaksanaan dari Bank.Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir.RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yang mana saksi Ir.RAINMALNUS I.

PekerjaanPengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);48 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1I/201049 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan BreakWater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);50 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor900/366/PPKAD

PekerjaanPengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);4348 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1I/201049 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan BreakWater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);50 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor900/366/PPKAD

ribulima ratus tiga puluh empat rupiah).Maka ada selisih lebihnRp. 167.683.144,(Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Enam Ratus Delapan Puluh TigaRibu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) akan menjadi keuntungan baginegara/daerah sehingga proyek pekerjaan tersebut tidak mengalami kerugiannegara.h Progres fisik pekerjaan hingga akhir kontrak adalah 89,052 % sesuai laporanbulan ke V (tanggal 130 desember 2010) dan realisasi keuangan 84 % (buktiterlampir) dan sisa 16% telah terpotong secara otomatis oleh PPKAD

HUMA, S.T. untuk diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten RoteNdao untuk diterbitkan SP2D, sedangkan untuk pencairan termin I sampaidengan IV harus dilampirkan laporan kemajuan fisik sedangkan termin Vdisamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisapelaksanaan dari Bank.Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir.RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalamproses pencairan uang muka, Termin I, Termin II dan Termin III, yangmana saksi Ir. RAINMALNUS I.

Kontrak)Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TahunAnggaran 2010 Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asli) ;1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor :523/027.14/PANPBJ/V1/20101 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PekerjaanPerpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010(Asli) ;1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor : 900/366/PPKAD

Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TahunAnggaran 2010 Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIII/2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asli) ;48 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikast Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1/2010 ;49 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan PerpanjanganBreak Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli) ;50 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor : 900/366/PPKAD

ToyotaLandcruiser Prado TXL 2,7 AT Audioless dari Lakeside Auto tanggal29 Januari 2016Surat Nomor : 39/TCPLB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 perihalpenyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) keKPA Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentangPermohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni,S.Sos)1 (Satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang.Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD

kepada Kabid Aset PPKADtanggal O1 Februari 2016 perihal Pelaksanaan PengadaanKendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 20161 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah dengan PT.

TCPLB/IV/2016 tanggal O05 April 2016 perihalpenyerahan barang dari TOP CAR Indonesia (Aditya Karjanto) ke KPAKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.Asli Surat Nomor : 028/64/16/SK/2016 tanggal 05 April 2016 tentangPermohonan Pemeriksaan Barang dari KPA selaku PPK (Suherni,S.Sos)1 (satu) berkas Nomor :005/004/16/SK/2016 tanggal O5 April 2016perihal Undangan Pemeriksaan Barang.Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT.TJK83.84.85.86.87.88.eo.90.G1.92.Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD

kepada Kabid Aset PPKAD tanggal01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan DinasPPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 20161 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahdengan PT.

AcengHermawan, dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui olehBendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan Kepala DPPKAD KotaBanjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.SPM932/202/LsHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 dari Kuasa BUD dengannomor 931/03327/LsHibah/BUD/1.20.5.2/201 tanggal 22 Juli 2014 di BankJabar Banten Cabang Banjar dengan jumlah yang dibayarkan sebsesarRp.55.000.000, ( lima puluh lima juta rupiah

GeisaNofazia, dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui olehBendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.A.Md dan Kepala DPPKAD KotaBanjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Hibah kepada Kelompok BinaKarya yang beralamat di Dusun Cipantaran Rt.18 Rw.04 Desa CibereumKecamatan Banjar sebesar Rp.20.000.000, ( Dua Puluh juta rupiah) yangditandatangani oleh Ketua Kelompok Sdr.

AcengHermawan, dibubuhi materai, stempel kelompok dengan diketahui oleh BendaharaPengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.AMd dan Kepala DPPKAD Kota Banjar selakuPPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.SPM932/202/LsHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 dari Kuasa BUD dengannomor 931/03327/LsHibah/BUD/1.20.5.2/201 tanggal 22 Juli 2014 di Bank JabarBanten Cabang Banjar dengan jumlah yang dibayarkan sebsesar Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah)

Nia Kaniawati, dibubuhi materai, stempel kelompok dengandiketahui oleh Bendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,HAAMd dan KepalaDPPKAD Kota Banjar selaku PPKD Drs.Yuyung Mulya Sungkawa, MM.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No.SPM932/149/LsHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 01 Juli 2014 dari Kuasa BUD dengannomor 931/02661/LsHibah/BUD/1.20.5.2/20 tanggal 01 Juli 2014 di Bank JabarBanten Cabang Banjar dengan jumlah yang dibayarkan sebsesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)

Yuyun Rahayu, dibubuhi materai, stempel kelompok dengandiketahui oleh Bendahara Pengeluaran PPKAD Rd.Lita,H.AAMd dan KepalaDPPKAD Kota Banjar selaku PPKD Drs.

PUTUSANNomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Buolxsl o> sIl alll pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:NAMA PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1Ekonomi, pekerjaan Honorer di Dinas PPKAD Kab.

daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Papua Barat, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatanTerdakwa dilakukan dengan caracara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja tidak langsung nomor1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD

,(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) nomor cek, CB 575270 yangditandatangani oleh Terdakwa SUYONO, S.Sos dan saksi HAMID KUMAN,SE., M.Si, Pencairan pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 35.600.000.000,(tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) nomor cek, CB 575271 yangditandatangani oleh Terdakwa SUYONO, S.Sos dan saksi HAMID KUMAN,SE., M.Si.Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku bendaharadinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Fakfak

sengajamenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara perbuatan Terdakwa dilakukan dengancaracara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja tidak langsung nomor1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD