sesuai dengan1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit perkelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu KreditKelompok SPPUEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu KreditSPPUEP (arsip kelompok);(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat;(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatatdalam BKUSPP;(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat;(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya;2) Penjelasan V angka 5.2.3

sesuai dengan :1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu) Kredit perkelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu KreditKelompok SPPUEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu KreditSPPUEP (arsip kelompok);(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat;(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatatdalam BKUSPP;(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat;(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya;2) Penjelasan V angka 5.2.3

Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke saranapengangkut dan menyerahkan Permohonan Pemuatan BarangEkspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muatkepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan,525 Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan,52.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas saranapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan,Bday mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonanpemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat,5.2.3

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan,5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas saranapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan,5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonanpemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat,5.2.3, menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curahyang telah diberikan catatan persetujuan muat kepadaeksportir.6.

Turut Tergugat I ; 5.2.3. Penggugat II ; 5.2.4. Penggugat VIII ;5.2.5. Adik III Penggugat II ( Karena telah meninggal dunia lebihdahulu dari Pewaris ( Ibu Penggugat ) digantikan oleh anaknyasebagai ahli waris pengganti masing masingmasing bernama : 1. Turut Tergugat II ; 2. Turut Tergugat III; 5.3. Dua orang anak lakilaki masingmasing bernama :5.3.1.

XXXXXXX binti Supriono, perempuan, umur 9 tahun;5.2.3. XXXXXXX bin Supriono, lakilaki, umur 2 tahun;6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anakanakPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yangakan datang masingmasing bernama:6.1. XXXXXXX bin Supriono, lakilaki, umur 19 tahun, sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;6.2. Nezta Sazkia Meca binti Supriono, perempuan, umur 9 tahun,Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;6.3.

No.1241 K/Pat/201322225.2.9.1,9.2.3.2.5.2.3.3.persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/JB/VII/2002, yangdibuat di hadapan Tergugat XI (Pejabat Pembuat Akta TanahSementara Kecamatan Cibuaya) ( bukti TI6);5.2.3. Dan pada tahun yang sama, tahun 2002, Tergugat (Asyikin Bin Edyh alias Asikin Bin Edyh) menjual tanahempang Edie alias Edyh alias Swi Liong, Kohir/Letter CNomor 2436 Persil Nomor 299 D. Ill, seluas kuranglebih 50.000 M?

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan :5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2 mencantumkan hasil pengawasan pemuatan padapermohonan pemuatan barang ekspor curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curahyang telah diberikan catatan persetujuan muat kepadaeksportir.6.

S21,3.2.2Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke saranapengangkut dan menyerahkan Permohonan Pemuatan BarangEkspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muatkepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan :melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonanpemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat;5.2.3

HASANUDIN (Turut Tergugat1);5.2.3. MUHAJI (Tergugat1);5.2.4. REMBEK (pusu),Isteri kedua bernama MELOK Alias Inaq ARNI (ceraimati/Tergugat4) dan memperoleh 3 orang anak yaitu :5.1.1. MASPAINI (Turut Tergugat2);5.1.2. ZAENAL ABIDIN (Tergugat2):5.1.3.

tidak sesuai dengan :1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/peranggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPPUEP(arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaansebenarnya.Penjelasan V angka 5.2.3

tidak sesuai dengan:1)Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/peranggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPPUEP(arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaansebenarnya.Penjelasan V angka 5.2.3

2006 2011, antara lain:Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/peranggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPPUEP(arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuattidak sesuai keadaansebenarnya.Penjelasan V angka 5.2.3

sesuai dengan :1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/peranggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPPUEP(arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok);(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuattidak sesuai keadaansebenarnya.2) Penjelasan V angka 5.2.3

tidak sesuai dengan :Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/peranggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPPUEP(arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuattidak sesuai keadaansebenarnya.Penjelasan V angka 5.2.3

ataspenyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan daripengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 834/B/PK/PJK/20172) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahanhasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PPN ataudibebaskan dari pengenaan PPN, maupun untuk unit kegiatanyang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebutterutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlahperedaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;5.2.3

Hal 11 dari 47 hal5.35.45.5tertanggal 01112002 (satu November dua ribu dua)Nomor : 563/BRS/2002; Demikian menurut sertipikat(tanda bukti hak) atas tanah yang dikeluarkan padatanggal 20052005 (dua puluh Mei dua ribu lima)tercatat atas nama : SAGITA DESIREE LASUT;5.2.3 1 (satu) Unit Apartemen, terletak di Menteng EksekutifApartemen, Tower Tanjung Lantai 10, R.1003, JalanPegangsaan Barat Kav. 612, Jakarta Pusat;5.2.4 Bidangbidang Tanah, yang terletak di Leuwiliang,Cimanggu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Bukti P5 Foto copy Surat Relas Panggilan tertanggal 29Desember 2017 tentang Panggilan Sidang Lanjutan atas perkaraNo.48/Pdt.G/2017/PA.Pspk, bukti perkara masih berlanjut hinggasurat kuasa khusus dicabut, sehingga patut dipertimbangkansebagai bukti jikalau Terbanding telah lalai melaksanakankewajibanya layaknya seorang Kuasa yang beritikad baik;5.2.3.

Dan orang tua Pemohonmeminta angsuran rumah Rp. 800.000, perbulan tetap harusdibagi 2 (dua) dengan alasan yang sama Termohon belumbekerja;5.2.3. Bahwa ketika pindah rumah, dari rumah lama kerumah yang baru Termohon sudah mengajak orang tuaTermohon untuk membantu memindahkan peralatan rumahlama ke rumah yang baru.

diartikanmanfaat ekonomi yang berasal dari penguasaan ataukepemilikan dari suatu property ;Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2017/PN Kpn5.2.2 Kesetaraan nilai pasar adalah salah satu dasar dalampembentukan nilai dengan memperhatikan data pasar.Untuk beberapa real property yang memiliki data pasarterbatas atau sama sekali tidak ada data pasarnya, makanilai pasar yang dimaksud disetarakan dengan potensipenggunaan (tanpa melihat rencana pengadaan tanahuntuk kepentingan umum) ;5.2.3

danTURUT TERGUGAT, tidak adanya prinsip saling mendengar,menerima dengan ruka rela bahkan justru timbul kesewenang wenangan dengan pemberian ganti rugi secara sepihak, sertaketidakadilan, sehingga PENGGUGAT berada dalam posisi yangdirugikan, bahkan saat PENGGUGAT meminta data dari TERGUGATl, PENGGUGAT tidak diberikan data secara utuh mengenai metodedan dasar penilaian tanah milik PENGGUGAT serta PENGGUGATtidak pernah dilibakan dalam proses perhitungan ganti rugi tanahtersebut ;Bahwa berdasarkan pasal 5.2.3

Tini binti Hamido (almarhumah), memperoleh 1/10 x 77,92 m2 = 7,792 m2 yang bagiannya jatuh kepada ahli warisnya; 5.2.3.Bahar bin Hamido, memperoleh 2/10 x 77,92 m2 = 15,584 m2; 5.2.4.Hamid bin Hamido, memperoleh 2/10 x 77,92 m2 = 15,584 m2; 5.2.5.Hasnah binti Hamido, memperoleh 1/10 x 77,92 m2 = 7,792 m2; 5.2.6.Udding bin Sulle, memperoleh 2/10 x 77,92 m2 = 15,584 m2;5.3.

Teuku Syahruzar (Alm);5.2.3. Cut Suri Mawarni (Tergugat XIII);5.2.4. Teuku Zulkarnain (Penggugat XXvVII);5.2.4. Teuku Zulkifli (Alm), meninggal pada tahun 2004,semasa hidupnya telah menikah dengan Cut Nurmaladan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu;5.2.4.1. Cut Desmaliana yaitu Penggugat L;5.2.4.2. Cut Zulma Mustika yaitu Penggugat XXV;5.2.4.3. Teuku Natasya Fitra, yaitu Penggugat XXVI;5.2.5, Teuku Syahruzar (Alm), meninggal padatahun1967, dan tidak mempunyai anak;5.2.6.

poin 4.4.4.h;Bahwa Terdakwa RADEN UYOH SUKAYAT, S.Pdi. sebagai Ketua UPKKecamatan Setu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan AGNESIRMANATALYA Br HUTABARAT selaku Fasilitator Kecamatan sejak tahun2010 s/d tahun 2013 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan danaperguliran pada tahun 2011 s/d 2013 tidak melibatkan Sekretaris danBendahara sebagaimana mestinya Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PNPM Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPMMandiri Perdesaan di Kecamatan poin 5.2.3

poin 4.4.4.h;Bahwa Terdakwa RADEN UYOH SUKAYAT, S.Pdi. sebagai Ketua UPKKecamatan Setu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan AGNESIRMANATALYA Br HUTABARAT selaku Fasilitator Kecamatan sejak tahun 2010s/d tahun 2013 yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana perguliranpada tahun 2011 s/d 2013 tidak melibatkan Sekretaris dan Bendaharasebagaimana mestinya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MandiriPerdesaan dalam Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan diKecamatan poin 5.2.3

WIJAYANTIsebagaimana yang telahdiuraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :1.Penjelasan Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) undangundang nomor : 1tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa tugaskebendaharaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)meleputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar/menyerahkan, menatausahakan, mempertangungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;Penjelasan V Angka 5.2.3

Penjelasan Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) undangundang nomor : 1tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa tugaskebendaharaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2)meleputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar/menyerahkan, menatausahakan, mempertangungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya; Halaman 16 Putusan No.219/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyPenjelasan V Angka 5.2.3 huruf c dan d Petunjuk Teknis OperasionalProgram

Buktisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbulHalaman 90 Putusan No.219/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby10.11.12.dari penggunaan bukti dimaksud;Penjelasan V Angka 5.2.3 huruf c dan d Petunjuk Teknis Operasional ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, yangmenyebutkan tugas dan tanggung jawab UPK : bertanggung jawab terhadappengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat

Adanya Kesalahan.Bahwa di dalam perkara ini sudah sangat jelas sekali kalauPara Tergugat tidak dapat dikualifikasikan telah melakukankesalahan karena memang obyek sengketa yang saat iniditempati oleh Para Tergugat adalah bagian atau warisan dariHalaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pat.G/2018/PN Migorang tuanya sendiri dimana Penggugat juga telahmendapatkan bagian tersebut namun telah dijualnya.5.2.3.