memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2,dan saksi 3 Tergugat, sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2,dan saksi 3 Tergugattelah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini tidak lagi rukun, sehingga keteranga saksisaksi Tergugattersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang,untuk mememuhi maksud ketentan

kenyataan yang ada dalam suatuperkawinan, maka perceraianlah yang biasa ditempuh oleh pasangan suami25istri dan hal tersebut disebut pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan didepan SidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, dan ketentan

melakukan perbuatanwanprestasi sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatandimana petitum ke3 gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri menyatakanTergugat melakukan perbuatan wanprestasi dinyatakan ditolak, maka terhadapgugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok dalam gugatanPenggugat yakni tentang gugatan wanprestasi telah dinyatakan ditolak, makakepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan

(satu) kotak kaleng kecil permen menthos warna biru yang di dalamnyaterdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berles merah yang berisikan 10(sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna biru berlogo mata uangpoundsterling.dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwaIBRATAMA SOFYAN Alias IBRA Bin SOFYAN.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan

sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasarhukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalamunsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukansalah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telahterpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan;Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tariff upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan

perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan; Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tarif upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidakberdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsur tindakpidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dariperbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, halaman 51 pada pokokhya menyatakan bahwa yang dimaksuddengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (forrnulation) surat gugatanyang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan terbuktinya Gugatan Wanprestasi a quo diajukan tanpaditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan suatukeharusan pada

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul , HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, halaman 51 pada pokoknhya menyatakan bahwa yangdimaksud dengan formulasi Surat gugatan adalah perumusan jformulaiion ) suratgugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersbeut di atas, Gugatan Wanprestasi Aquoyang diajukan tanpa ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa ketentuan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya(Pasal 301 R.Bg atau pasal 1888 KUH Perdata), dengan kata lain jika kutipanakta tersebut tidak bisa dicocokan dengan aslinya maka kekuatanpembuktiannya tidak melekat dan tidak sempurna sehingga dapatdikesampingkan dan oleh karenya Majelis Hakim tidak memperimbangkan lebihlanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T6) yang tujuannya untukmembuktikan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, halini sesuai dengan ketentan

terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehinggaterbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga(perbuatan);Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

Penggugat dan Tergugat memiliki anak dibawahumur yang asih membutuhkan Penggugat dan Tergugat;untuktumbuh kembang anak tersebut;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat,perceraian akan memberikan efek yang tidak baik bagi lingkungandan keluarga;~ Bahwa memberi pandangan pada masyarakat bahwaperceraian adalah tidak mudah, dalam hal ini dalam waktu singkatPenggugat telah bercerai sebanyak 2 kali perceraian;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 3bulan hal ini belum memenuhi ketentan

dengan Tergugat (TERGUGAT; ) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mel2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (Penggugat; );Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan

permen yang bertuliskan Doublemint. 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan kartu AS nomor082387328024. 1 (satu) buah celana panjang wama biru merk Wrangler.sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor polisiBM 4565 NY.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Nida Laylia.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan

(bukti T.1,IL9) danfotocopy Surat Keterangan Nomor Kec.Oeb.590/1607B/V/2010, tanggal 19 Mei2010 (bukti T1110), Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan NomorDispenda 973/508/II/2014 tanggal 12 Maret 2014 (bukti T.I,Il12, ternyataJual Beli Tanah Sengketa antara Tergugat dan Tergugat Il dilakukanberdasarkan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentan Pasal24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah........ dan seterusnya;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pdt.G

warna abuabu metalik BM 1351 QW ; 1 (satu) buah STNK serta Surat ketetapan pajak Daerah mobil ToyotaAvanza BM 1351 QW atas nama NOFIANDI.dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Nofiandi bin Tonjang 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna merah hatidikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Zulfadli Bin Alimin ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan

Bahwa Penjual yang dimaksud sesuai ketentuanPasal 1 angka 49 Penjual adalah Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atassangat jelas para Penggugat/para Pembanding tidak termasuk pihak laintersebut dan kehendak tindakan lelang dan atau penjualan objek akad olehTergugat adalah sesuai dengan ketentan Pasal 129 Kompilasi Hukum EkonomiSyariah karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak;Hal.22 dari 27 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.C.

Oditur Militersebagai berikut :Unsur kesatu : Dengan sengaja.Bahwa oleh karena pada dakwaan Primair Oditur Militerunsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkanmaka dalam dakawaan Subsidair Majelis tidak akanmenguraikannya lagi.Unsur kedua : Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasasakit kepada orang lain.Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapatrumusan yang memuat unsurunsur dari tindak pidana ini danhanya dikualifikasikan Penganiayaan saja.Bahwa dengan tidak adanya ketentan

Tuan Rudi Kumala S dan pihak kedua An.Tuan yang diterbitkan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH di Pekanbaru;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Sudirman Als Akun;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.B/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan pasal 378 KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan

namun tidak pernah hadir tanpa alasan sah menutut hukum, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan hakhaknya sebagaiTurut Tergugat dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukumnya,baik untukmenyangkal gugatan Penggugat maupun untuk mengajukan alatalat bukti dalam perkaraMenimbang, sesuai dengan pasal 154 Rbg, maka Majelis berkewajiban untukmendamaikan para pihak agar dapat menempuh upaya perdamaian dalam menyelesaikanperkara diantara mereka serta untuk memenuhi ketentan

PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :(3) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa

PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa