Ditemukan 432 data
110 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :(3) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa
PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa
19 — 4
sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah teroenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
Firman Ramadani Bin Nurhansyah
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
32 — 5
diri, nantinya TERMOHONakan sampaikan dalam Pembuktian bahwa tindakan TERMOHON dalamperkara a quo telah melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 JoPasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana.Menimbang, selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan Tersangkaberdasaran Pasal 1 Angka 14 KUHAP adalah adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
103 — 46
butir 14 tersebut, dihubungkan lagidengan Sertipikat Hak Milik/SHM Pengganti No. 15 DesaSentul yang menjadi objek sengketa a quo dihubungkanlagi lagi dengan Akta Jual Beli / AJB No. 002/C trp/JB/I1V/1993, tanggal 27 April 1993, dengan kesimpulan :sebagai sebuah Akta PPAT AJB yang sah, kuat dan lebih tuausia transaksi jual beli dihadapan PPAT yang sahsebagaimana butir 14 tersebut, dihubungkan lagi denganfisik tanah sudah 22 tahun dimiliki dan dikuasai ParaPenggugat, dihubungkan lagi lagi dengan ketentan
30 — 4
Barang bukti 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecilgantungan kunci dan tissue untuk pembuktian di sidang Pengadilan. 1 (satu) buah handphone merek samsung wama putih dengan kartu ASnomor 082381905732.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun
54 — 20
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59ayat (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demihukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TERGUGAT II tidak pernahdidaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja KabupatenBandung, hal ini nyatanyata dan jelas tindakan yang dilakukan olehTERGUGAT dan TERGUGAT II tidak sesuai dengan ketentan
33 — 15
Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan ketentan apa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kelabu motif hitam ada bercak darah ; 1(satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 1 STNK dengan identitas merkYamaha Mio warna hitam tahun 2009 nomor Polisi AG5929ZE Noka : MH328B2048 K163 657, Nosin :28D1163966 atas nama Tohari alamat Dsn.
75 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BIMCkepada Gede Karsika sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) untuk pembayaran Building Rental per 05 November 2009s/d 05 November 2010 (payment in advance);Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 1, 2 Akta Nomor 136 dan bukti P.5dan P.6 tersebut, tidak terdapat atau diketemukan kalimat/frasa yangmenyebutkan pembayaran uang muka masa sewa ke depan untukperpanjangan masa sewa berikutnya atau setelah masa sewamenyewa berakhir, sebagimana disebutkan dalam pertimbanganMajelis Hakim tersebut
27 — 8
masyarakat danpejabat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan PengadilanNegeri Mandailing Natal tanggal 26 Pebruari 2013 No. 167/Pid/B/2012/PNMdl harusdikuatkan ;n Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;a Mengingat,Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pasal 21, 27, 193, 197,241, 242 KUHAP dan ketentan
27 — 5
Sehingga Tergugat mengirahilangnya kontak sejak tahun.2010 sampai sekarang tidak menjdi permaslahan,olehkarenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaktidanyatidak dapat diterima; Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat , makasesuai ketentan pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan beban pembuktian dan Tergugatdiwajibkan pembuktian atas bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Penggugat sejaktahun 2003 sampai
35 — 5
sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasarhukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalamunsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukansalah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telahterpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
Terbanding/Penggugat I : H. Drs. Ariyono W. Ardi
Terbanding/Penggugat II : Ny. Vera Yunita
53 — 36
Bahwa didalam Surat Perjanjian tidak terdapat satupun ketentan tentangjangka waktu ataupun jatuh tempo terkait pembayaran hutangHalaman 11 dari 26 Hal. Putusan No 807/Pdt/2018/PT.DKI10.11.sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam SuratGugatannya.Bahwa selain tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu ataupun jatuhtempo hutang A Quo, sepanjang pengetahuan Tergugat, tidak pernah adasatupun langkah musyawarah untuk membahas masalah hutang tersebutyang ditempuh oleh Para Penggugat.
Terbanding/Terdakwa : Hanafi Alias An Bin Tarmizi
60 — 113
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlahRp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4. Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) buah KTP an Hanafi;Dikembalikan kepada Terdakwa;1 (Satu) unit HP merek Samsung No. HP 082363650851;1 (Satu) unit HP merek Samsung M20 No.
AGUS ZAINAL, S.T
Tergugat:
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN
470 — 282
Kepolisian dan/atau Kejaksaan; Ayat (8) : Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dituangkan dalam Berita Acara; Ayat (9) : Jika berdasarkan hasil koordinasi ebagaimanadimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpanganuang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkankepada APIP untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuandalam peraturan pemerintah ini dan ketentan peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai administrasipemerintahan; Ayat (10) : Jika berdasarkan
Kepolisian dan/atau Kejaksaan;Ayat (8) : Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dituangkan dalam Berita Acara;Ayat (9) : Jika berdasarkan hasil koordinasi ebagaimana dimaksudpada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan uang bersifatadministratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untukditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahini dan ketentan peraturan perundangundangan yang mengaturmengenai administrasi pemerintahan;Ayat (10) : Jika berdasarkan
165 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbanganhukumnya telah mengabaikan, mengesampingkan pengakuan TermohonKasasi dimaksud sebagai alat bukti yang sempurna, memberatkan danmengikat Termohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pengadilan HubunganIndustrial Serang membuat suatu pertimbangan hukum yang menyimpang,diluar dan berbeda dari pengakuan Termohon Kasasi yang sama sekalitidak berdasarkan faktafakta atau buktibukti yang terungkap dipersidangan;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Serang telah keliru dalammenerapkan hukum yakni tidak menerapkan ketentan
134 — 67
akibat hukum, sehingga mulaisaat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak;Menimbang, bahwa disamping itu. bahwa dengan adanyapembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, tandatangan yang diberikan menjadi pengakuan kehendak yang syah terhadap isiperjanjaian;Menimbang, bahwa dari uraianuraian dan pertimbangan tersebutdiatas Majelis berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antra Penggugatdan Tergugat sebagaimana dalam surat bukti P1 dan T2 tersebut telahmemenuhi ketentan
69 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga jelasTindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan aquo, yang membebaskan Penggugat dari memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medis di RSUP DR M Djamil Padang adalah bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku yakni ketentan Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tersebut diatas. ;Bahwa selanjutnya juga tindakan pembebasan sementara adalah bersifat fakultatif yaknikata dapat tidak wajib.
34 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
.Menimbang bahwa dari buktibukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah merupakan pegawaiPD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang tunduk pada peraturankepegawaian di Lingkungan PD BPR Bank Pasar Kabupaten yang bersifatpublik dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yangditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat untilateral(sepihak) yang memenuhi unsurunsur keputusan Tata Usaha Negarasebagaimanan dimaksud dalam ketentan
198 — 61
Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 15 jo Pasal 225 Undangundang No. 37 tahunHalaman 13 Putusan Nomor : 16/Pailit/2015/PN.Niaga Surabaya2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur perihal pengangkatanKurator/Pengurus, maka PARA PEMOHON PAILIT mohon kepada PENGADILANNIAGA SURABAYA c.q MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk berkenan menunjuk dan mengangkat :Sdr.
68 — 29
bangunan yang menjadi agunan diPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok dan menandatangani dokumendokumen yang berkaitan dengan penjualan atau peralihan hak tersebut.Dalam proses lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakudanpenetuan harga jual dari barang agunan dilakukan oleh appraisalcompany yang independen dan memiliki reputasi baik sesuai dengan pasal12 PMK Nomor 93/PMK/2010 sebagaimanatelah diubah dengan PMKnomor : 106/PMK/062013 tentang penunjukkan Pelaksanaan Lelang ;12.Bahwa selain ketentan