Ditemukan 393 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhutangan perbutatan perhutani perbutaan pertanan perbutanan perhutaniã perputaran perhitunan perkutatan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 13-12-2016 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 5 Mei 2017 — Ir. MUHAMMAD TUASAMU
213 — 111
  • Muhammad Tuasamu namun saksitidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Perhutanan Sosial pada DinasKehutanan Kabupaten Buru Selatan dan pada kegiatan Reboisasi danPengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 saksimenjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Seksi PerhutananSosial adalah :** Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) danPengamanan Hutan untuk melaksanakan
    Operasional Kegiatan (ROK) ;+ Mengawasi pekerjaaan fisik dilapangan ;* Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan,triwulan, semester dan akhir dari pelaksanaan kegiatan kepadaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkankemajuan presentase fisik dan keuangan ;Halaman 156 dari 347 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.* Memeriksa dan menandatangani dokumen yang menjadikelengkapan dalam ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa ;Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Perhutanan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
70 — 11
  • KoperasiYayasanBUMN / BUMDBUMSInstansi PemerintahPasal 9 ayat (2) berbunyi : Permohonan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksudayat (1) diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Pimpinan Perusahaan/PimpinanKoperasi/Pimpinan Yayasan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada :a Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;b Kepala Badan Planologi Kehutanan;Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;QOd Direktur jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam;e Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3130 — 1616
  • Tentang : Cipta Kerja
  • diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 29Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (2) dapat diberikan kepada:a. perseorangan;b. koperasi;c. badan usaha milik negara;d. badan usaha milik daerah; atauebadan usaha milik swasta.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal,yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 29A(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28dapat dilakukan kegiatan Perhutanan
    sosial.(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan kepada:a. perseorangan;b. kelompok tani hutan; danc. koperasi.Pasal 29BKetentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusahapemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diaturdalam Peraturan Pemerintah.9.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014
306 — 124
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 78 Pasal 289Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan dalamketentuan ini adalah pajak yang dikenakan atas bumidan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatanusaha perkebunan, perhutanan, pertambangan,berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangandi bidang Pajak Bumi dan Bangunan.Huruf bPajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29yang diatur dalam UndangUndang Nomor
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pemerintahan Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1119 — 275
  • Tentang : Pemerintahan Daerah
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 78 Pasal 289Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan dalamketentuan ini adalah pajak yang dikenakan atas bumidan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ataudimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatanusaha perkebunan, perhutanan, pertambangan,berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangandi bidang Pajak Bumi dan Bangunan.Huruf bPajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29yang diatur dalam UndangUndang Nomor
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB
Tanggal 14 Nopember 2011 — - PENGGUGAT : PT.KRISTAL KENCANA ABADI - TERGUGAT : PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
180 — 85
  • Asahan, berikut terlampir SURAT PERNYATAAN/PENGAKUAN tanggal 01 Maret 2010 atas nama GUNTUR MARPAUNGserta SURAT KETERANGAN tanggal 02 Maret 2010 atas namaTUGIONO, Bukti ini telah dinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda : TI, II, If = 181.Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009, tanggal 07 Mei 2009 berikutSURAT SETORAN PBB PERTAMBANGAN, PERHUTANAN DANPERKEBUNAN (SSPBB P 3), tanggal 29 Oktober 2009 dan SURATSETORAN PAJAK BUMI
    Bukti ini telah dinazegel dan dilegalisir disesuaikan denganaslinya, selanjutnya diberi tanda : T I, IL, II = 182.Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009, tanggal 01 April 2010 berikutSURAT SETORAN PBB PERTAMBANGAN, PERHUTANAN DANPERKEBUNAN (SSPBB P 3), tanggal 26 Oktober 2010 dan SURATSETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB), tanggal bayar 26Oktober 2010 atas nama PT INTI PALM SUMATRA.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.M. ANGGA WILANTARA, S.H
6.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
7.HARLAN, S.H.
8.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
9.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Ir. Daniel Lebang, M., M. Alias Daniel
148 — 0
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 1/V-SET/ 2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tanggal 28 Januari 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
    dokumen kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultan peilaian, pemeliharaan rhl tahun pertama P-1 TA. 2019 Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
  • 1 (satu) Rangkap asli dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL T.A. 2018 No: PKS.118/BPDAS.LM/Evl/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
  • 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.AMANAT PANGGALO, S.H
6.M. ANGGA WILANTARA, S.H
7.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
8.HARLAN, S.H.
9.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
10.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Hadi Prabowo, S. Sos Alias Bapak Elsya
80 — 0
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 1/V-SET/ 2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tanggal 28 Januari 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
    dokumen kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultan peilaian, pemeliharaan rhl tahun pertama P-1 TA. 2019 Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
  • 1 (satu) Rangkap asli dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL T.A. 2018 No: PKS.118/BPDAS.LM/Evl/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
  • 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
2.ALIF YOLANDA PUTRA, S.H.
3.JUANDA MAULUD AKBAR, S.H.
4.Syamsu Gunawan, S.H.
5.AMANAT PANGGALO, S.H
6.M. ANGGA WILANTARA, S.H
7.MUHAMMAD YASIN WAWO, S.H.
8.HARLAN, S.H.
9.Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H.
10.M. Farid, S.H.
Terdakwa:
Nenny Tandi Rapak, S.Hut., M.Si Alias Nenny
139 — 72
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 1/V-SET/ 2013 tanggal 05 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  • 1 (satu) bundel photocopy dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/ Menhut-II/ 2013 tanggal 28 Januari 2013tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
    dokumen kerangka acuan kerja pekerjaan jasa konsultan peilaian, pemeliharaan rhl tahun pertama P-1 TA. 2019 Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa
  • 1 (satu) Rangkap asli dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Pekerjaan Penilaian Tanaman RHL T.A. 2018 No: PKS.118/BPDAS.LM/Evl/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
  • 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
205 — 55
  • sekota Bogordilakukan cetak masal SPPT pada awal tahun yaitu tanggal 2 Januaritahun bersangkutan, lalu didistribusikan ke kelurahan sekota Bogoruntuk diantarkan ke alamat wajib pajak; Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening Kas DaerahPemerintah Kota Bogor pada Bank Jabar.Bahwa PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Pajak atas Bumidan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orangpribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
629 — 215
  • BhaktiPraja Mulia belum ditanami hutan tanaman, kalau sekarang saksitidak tahu ;Bahwa saksi tahu dari anggota tim yang bisa baca peta bahwa dalam hasil survey ada areal kawasan hutan lindung gambut ; Bahwa tahun 2004 itu merupakan kawasan hutan lindung gambut,sedangkan tahun 2001 tentang RIRWK areal tersebut kawasanbudidaya perhutanan hutan produksi, adanya perbedaan itu karenaberkaitan dengan tata guna hutan yang menerbitkan beda, satunyayang menerbitkan Kabupaten yang satu lagi provinsi Riau ;
    SUHARIYANTO;427Bahwa ahli berpendapat mengenai manajemen perhutanan terkait dengan aturan pengelola kehutanan ;Bahwa ahli tahu mengenai Kepmenhut Nomor : 10.1/Kptsl/2000tanggal 6 Nopember 2000 yang mengatur tentang pedomanpemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutantanaman, juga terkait HPH dan standar mengenai pemberian izinusaha tersebut berkaitan dengan Kepmenhut Nomor : 21/Kptsl/2001tanggal 31 Januari 2001 tentang areal yang bisa digunakan untukpembanguan hutan tanaman adalah
    Dan saksi ingin mengoreksi bahwasetelah dia mendapatkan RKT, perusahaan itu harus punya IPK ( IzinPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR5/72Pemanfaatan Kayu), ada didalam SK Menteri Nomor : 538 tahun 1999bahwa perusahaan yang akan menebang kayu harus mempunyai IPK(Izin Pemanfaatan Kayu), IPK ( Izin Pemanfaatan Kayu) ini diberikankepada daerah yang satu daerah konversi dari daerah kehutananmenjadi lahan perhutanan dan kebun, atau kedua dalam rangkapembangunan hutan tanaman.