Ditemukan 1579 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
664660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Namun uang yang dicairkan dari belanjabantuan sosial tersebut tidak diperuntukkan sebagaimana dimaksud ;Bahwa pengelolaan dana Bansos harus pula berpedoman padaPermendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan PermendagriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos,yaitu :Pasal 30 A:e Ayat (1) : Kepala Daerah mencantumkan daftar namapenerima, alamat penerima dan besaran bantuansocial dalam Lampiran IV Peraturan Daerahtentang Penjabaran APBD, tidak termasukbantuan sosial kepada individu
    Namun Terdakwa dalam pengelolaan keuangandaerah tidak berpedoman pada peraturan perundangundangan karenapengelolaan dana Bantuan Sosial tanpa melalui mekanisme danketentuan pemberian dana Bansos sebagaimana diatur dalamPermendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bansos yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39Tahun 2012;Bahwa penggunaan anggaran belanja Bantuan Sosial KabupatenDogiyai T.A 2013 telah menyimpang dari ketentuan dan sebagian tidakdapat dipertanggung jawabkan
    No. 2659 K/PID.SUS/2016sebelum ditetapkan persetujuan bersama antaraPemerintah Daerah dengan DPRD terhadapRancangan Peraturan Daerah tentang APBD ;Terhadap pengelolaan dana Bansos yang diambil dari objek belanjabantuan sosial adalah tidak sesuai dengan pasal 30A, pasal 32 Ayat(1), dan pasal 42 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentangperubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD oleh karenaTerdakwa Drs.
    pencairan dan pembayaran atas dana bansos dandana belanja bantuan penunjang penyelenggaraan tugastugasPemerintahan Kabupaten Dogiyai tahun 2013(halaman 54).
Putus : 05-05-2017 — Upload : 17-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 5 Mei 2017 — Musa Lemana K alias Musa anak Sulaiman
6818
  • Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM,tertanggal 20 Maret 2013.6. Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 20.07 / 93.09 / SPK / PSP /PPK / Ill / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarna danSarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang denganKelompok Tani SEMADAM, tertanggal 20 Maret 2013.7. Dokumen Ringkasan Surat Perjanjian Keriasama Kelompok Tani SEMADAM,tanggal 20 Maret 2013.8.
    2013 Nomor : 902 / 243 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013sebesar Rp. 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ).Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013Nomor : 902 / 298 / PSP / VIII / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ).Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013Nomor : 902 / 326 / PSP / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah)Tanda Terima dana BANSOS
    Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM,tertanggal 20 Maret 2013.6.
    2013 Nomor : 902 / 243 / PSP / VI / 2013, tanggal 10 Juni 2013sebesar Rp. 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ).Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun2013 Nomor : 902 / 298 / PSP / VIll / 2013, tanggal 20 Agustus 2013sebesar Rp. 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ).Dokumen Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun2013 Nomor : 902 / 326 / PSP / KX / 2013, tanggal 16 September 2013sebesar Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah)Tanda Terima dana BANSOS
    Lima Puluh Juta Rupiah ).Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 299 / PSP / VIll / 2013, tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ).Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 Nomor :902 / 326 / PSP / KX / 2013, tanggal 16 September 2013 sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ).Pengajuan Cetak sawah 50 HA dari Kelompok Tani MENYABONG denganNomor: 01/POKTANMYBG/2011,tanggali0 Januari 2011.Tanda Terima dana BANSOS
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi - AMIR FAUZI
394225
  • Gubernur pernahmemanggil saksi ke ruangannya terkait pelaksanaan pekerjaan saksi,tetapi di akhir pembicaraan Gubernur menyampaikan terima kasihkepada saksi karena saksi telah menandatangani surat kuasa ;Bahwa saksi tidak pernah menghadiri persidangan terkait perkaragugatan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan di PTUNMedan ;Bahwa perkara bansos yang diselidiki oleh Kejaksaan terjadi padatahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
    Saksi tidak mengetahuipermasalahan bansos tersebut karena saksi sebagai Kepala BiroKeuangan Pemprop Sumut dilantik sejak 2 Mei 2014 ;Bahwa setelah disodori surat kuasa pendampingan di KejaksaanAgung, saksi melihat adanya klausul administrasi fee. Kemudian saksisaling berbisik dengan SABRINA, Kemudian SABRINA menyampaikanke OTTO CORNELIS KALIGIS : ini gimana kita bayarannya nantipak?
    Sekretaris Daerah ProvinsiSumatera Utara pada tanggal 30 Januari 2015 berdasarkan suratKeputusan Gubernur Sumatera Utara ;Bahwa saksi mengetahui Kejaksaan Agung dan Kejaksaan TinggiSumatera Utara sedang melakukan penyelidikan mengenai dugaanterjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS),Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
    KALIGIS dan Tim, setelah adanya islah;Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pokok gugatan adalah adanyasurat panggilan Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PenahananPencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
    Dikarenakan wektu itu ibu EVYSUSANTI mengetahui bahwa saya sedang menjalin/nengembalikanhubungan silaturahmi dengan Wagub Sumut TENGKU ERI RIADI(islah) yang saya dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan selakupihak yang melaporkan kasus Tindak Pidana Korupsi Dana BantuanSosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana BagiHasil (DBH) di atas ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan AgungRl.
Putus : 04-09-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 130/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 4 September 2012 —
4313
  • H.NARDIYANTO, MMA telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 521/359/405.15/2010 tentangPenetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) dan Bantuan Langsung BenihUnggul (BLBU) SLPTT Kabupaten Ponorogo tahun 2010.
    Dalam Lampiran Surat Keputusantersebut memuat daftar kelompok tani penerima dana Bansos dan BLBU kegiatan SLPTT Kedelai seKabupaten Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan dengan tanggal tanam yakni bulan JuniJuli 2010.Berkaitan dengan penetapan kelompok tani tersebut Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timurtelah mengeluarkan surat persetujuan dan penugasan nomor : 521/568/113.17/2010 tanggal 22 Maret2010 perihal persetujuan dan penugasan penyaluran BLBU benih kedelai dan kacang tanah melaluiSLPTT
    NARDIYANTO, MMA telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 521/359/405.15/2010tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) dan BantuanLangsung Benih Unggul (BLBU) SLPTT Kabupaten Ponorogo tahun 2010. Dalam LampiranSurat Keputusan tersebut memuat daftar kelompok tani penerima dana Bansos dan BLBUkegiatan SLPTT Kedelai se Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan dengan tanggaltanam yakni bulan JuniJuli 2010.
    Ponorogotentang kelompok penerima dana Bansos SLPTT Tahun 2010.
    NARDIYANTO, MMA telah mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 521/359/405.15/2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima DanaBantuan Sosial (BANSOS) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SLPTTKabupaten Ponorogo tahun 2010.d Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut memuat daftar kelompok tanipenerima dana Bansos dan BLBU kegiatan SLPTT Kedelai se Kabupaten Ponorogoyang terdiri dari 21 kecamatan dengan tanggal tanam yakni bulan JuniJuli 2010.e Bahwa pengadaan dan distribusi barang tersebut harus
Putus : 19-04-2016 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1768 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 April 2016 — TAHIR ALIWU
14161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwalpelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan(RUG) yaitu; untuk pembelian gabah/beras dan atau jagung oleh unitusaha distribusi/oemasaran dari petani anggotanya atau diluaranggotanya untuk kegiatan jual beli komoditas tersebut.2.
    Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwalpelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan(RUG) yaitu :a. Membangun/merehabilitasi gudang kapasitas 3040 ton.Hal. 11 dari 61 hal. Put. Nomor 1768 K/Pid.Sus/2015b. Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadanganpangan.c. Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusihasil pertanian.2. Mengembangkan dana dalam rangka :a.
    Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwalpelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan(RUG) yaitu :a. Membangun/merehabilitasi gudang kapasitas 3040 tonb. Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadanganpanganc. Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusi hasilpertanianHal. 16 dari 61 hal. Put. Nomor 1768 K/Pid.Sus/20152. Mengembangkan dana dalam rangka :a.
    Menggunakan dana bansos sesuai dengan usulan dan jadwalpelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan(RUG) yaitu :a. Membangun / merehabilitasi gudang kapasitas 3040 ton ;b. Pembelian gabah/beras untuk disimpan sebagai cadanganpangan.c. Pembelian gabah/beras/jagung oleh unit usaha distribusihasil pertanian.2. Mengembangkan dana dalam rangka :a.
    Menggunakan dana Bansos sesuai dengan usulan dan jadwalpelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Gapoktan(RUG) yaitu; untuk pembelian gabah/beras dan atau jagungoleh unit usaha distribusi/pemasaran dari petani anggotanyaatau diluar anggotanya untuk kegiatan jual beli komoditastersebut.2.
Register : 29-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2887 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 April 2018 — Sharifa
24851626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 3 UU Tipikor. ... [Selengkapnya]
  • No. 2887 K/Pid.Sus/2017seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiahkoma sembilan puluh sembilan sen) sesuai Laporan Hasil AuditBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SR20/PW20/05/2015 tanggal 30 Juni 2015; Bahwa Terdakwa selaku Bendahara USBSMK Kesehatan Buton,Kabupaten Buton dalam pekerjaan bantuan Pembangunan UnitSekolah Baru (USB) SMK Baru melakukan penyimpangan dana yaituDana Bantuan Sosial (Bansos) yang diterima SMKN 2 LasalimuSelatan
    memberi pinjamanyang akan dikembalikan manakala SMK Kesehatan Butonmemperoleh dana dari Pemerintah;e Bahwa pengukuran terhadap hasil pekerjaan unit sekolah baruSMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang dilakukan oleh Ahli dari DinasPU Kabupaten Buton diperoleh hasil nilai bangunan hanyaRp1.156.828.185,01 (satu miliar seratus lima puluh enam juta delapanratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah komanol satu sen) dari Anggaran Belanja yang ditetapkan (berupa DanaBantuan Sosial atau Dana Bansos
    oleh Terdakwa sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.171.814,99(lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapanratus empat belas rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) akibatpengambilan dana oleh Terdakwa, kualitas bangunan buruk, volumebangunan kurang dan lainlain; Bahwa walaupun bertujuan membantu biaya operasional sekolahdan bukan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, perbuatanTerdakwa yang mengambil/memperhitungkan pelunasan pinjamandari Dana Bansos
Register : 26-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2016 — - SABAR SIAGIAN, SP
80153
  • Hal.13dari 135 mendukungtanama pangan diToba Samosir 2 57311 Sekelompoktani dosroha Dana BantuanSosial BerupaCetak Sawahmendukungtanaman PanganDi Toba Samosir1.630.000.000,0 Nihil0 Jumlah 1.770.000.000,00 11.Pada tanggal 1 Oktober 2012 Salasa Harahap, SH selaku a/n KuasaPenggunamenandatanganiAnggaraanDinas Pertanian Provinsi Sumatera UtaraSurat Membayar Nomor 00179/079027/Bansos/IX/2012tanggal 1 Oktober 2012 dengan UraianPembayaran Lunas Bansos berupaCetak Sawah dikabupaten Toba samosir520.2/551.1
    Hal.28dari 135 mendukung tanamanPangan Di Toba SamosirJumlah 1.770.000.000,00 12.Pada tanggal 1 Oktober 2012 Salasa Harahap, SH selaku a/n Kuasa PenggunaAnggaraanDinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menandatangani SuratMembayar Nomor 00179/079027/Bansos/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012dengan UraianPembayaran Lunas Bansos berupa Cetak Sawah di kabupatenToba samosir sesuai SK P2K nomor. 520.2/551.1/DP.3/TPH/VIII/2012 tanggal 9Agustus 2012 sebesar Rp1.770.000.000,00.13.Pada tanggal 3 Oktober 2012,
    Ir M.Roem, M.Si selaku Kuasa penggunaanggaran Dinas Pertanian pencairan dana nomor 53890745/004/112pembayaran Lunas Bansos berupa Cetak Sawahdi Kabupaten Toba Samosirsesuai SK P2K nomor 520.2/551.1/DP.2/ TPH/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012sebesar Rp1.770.000.000,00.14.Pada tanggal 3 Oktober 2012, Ir.
    Hal.35dari 135sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilanrupiah) dengan perincian : No Uraian Jumlah1 Penerima dana Bansos Rp 1.630.000.000..
    Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAk)20.Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun201221.Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial22.Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBNTA 2012 No.520.2/707/DP3/TPHAPBN.D/X/2012 untuk Tahap 23.Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBNTA 2012 No.520.2/98/DP3/TPHAPBN.D/X/2012 untuk Tahap II24.Fotocopy Buku Rekening Gapoktan Dos Roha25.Perjanjian Kerja sama pejabat pembuat
Putus : 06-01-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 14/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS
Tanggal 6 Januari 2016 — NI MADE SUMERTAYANTI,S.H.. Als. YANTI
6019
  • secaraterpisah) telah menbentuk kelompok ternak fiktif yang pada kenyataannyakelompok ternak tersebut tidak pernah ada karena namanama masyarakatyang menjadi anggota kelompok Pucang Sari adalah fiktif karena orangnyamemang ada namun tidak pernah mengetahui dan merasa sebagai kelompokternak Pucang Sari, sehingga kelompok ternak itu sengaja dibuat olehterdakwa bersamasama dengan saksi MANGKU LABA dan MADEJULIASA als KADEK JULI (masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah) agar mendapatkan bantuan bansos
    kuitansi para penjual tersebut tidak membenarkan bahwa merekapernah menjual sapisapi betina ke MANGKU LABA dan MADE JULIASA AlsKADEK JULI (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah) disampingitu. sapisapi yang menurut MANGKU LABA dan MADE JULIASA ALSKADEK JULI telah dibeli sama sekali tidak pernah diberikan kepada anggotakelompok yang namanamanya tercantum dalam proposal sebelumnya; Bahwa saat dilakukan monotoring dan evaluasi kegiatan oleh team propinsi dankabupaten terkait dengan kegiatan bansos
    Bahwa saat dilakukan monotoring dan evaluasi kegiatan oleh team propinsidan kabupaten terkait dengan kegiatan bansos ini terdakwa sengajamembohongi team dengan menunjukkan ke team 7 (tujuh) ekor sapi betinadi Kandang milik MANGKU LABA sebagai sapi yang diakui dimiliki terdakwasebagai anggota Kelompok Ternak Pucang Sari padahal sebenarnya saksiMANGKU LABA dan MADE JULIASA ALs KADEK JULI (masingmasingdilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memberikan sapi itu kepadaterdakwa;2.
    Bukti Pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktiftahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Balitahap Il:e Foto copy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRANDANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 03112011, Nomor: 340869V / 037/112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada :Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun2011, NPWP : 00.242.049.5903.000, Bank BRI;e Foto copy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) Nomor
    Bukti Pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktiftahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Balitahap Ill :Foto copy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dariBedahara Umum Negara, tanggal 25112011, Nomor : 345364V / 037 /112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : ParaKelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun2011, NPWP : 00.242.049.5903.000, Bank BRI;Foto copy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM ) Nomor :02056/2011
Putus : 18-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 Juli 2018 — DR. H. Dadan Akhmad Muharam, Amd, MM bin H. Deden
9044
  • Bag.Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 188 Tahun 2011 tanggal 18Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan BupatiCianjur Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang AlokasiBelanja Hibah, Bansos dan Subsidi TA. 2011;Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 236 Tahun 2011 tanggal 19Oktober 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan BupatiCianjur Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang AlokasiBelanja Hibah, Bansos dan Subsidi TA. 2011;Dan setelah
    Tahun 2011 tanggal 18Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan BupatiCianjur Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang AlokasiBelanja Hibah, Bansos dan Subsidi TA. 2011;Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 236 Tahun 2011 tanggal 19Oktober 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan BupatiCianjur Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang AlokasiBelanja Hibah, Bansos dan Subsidi TA. 2011;Dan setelah dilakukan perubahan tersebut, khusus terhadap
    kepada organisasi kemasyarakatandan salah satunya untuk kegiatan keagamaan, kepemudaan danolahraga dan juga pendidikan, adapun mengenai rinciannya terurai dalamSK Bupati Cianjur tentang penetapan Penerima Bansos Tahun 2011.Bahwa dari 19 (sembilan belas) SP2D, saksi membenarkan bahwatandatangan yang tertera didalamnya benar adalah tandatangan saksi,dan dokumen tersebut dibuat oleh siapa saksi tidak ingat lagi, danadapun alasannya dalam SP2D tersebut dana Bansos di tujukan kepadaHalaman 62 dari 205
    Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi sudah pensiun waktu itu; Bahwa Pengguna Anggaran untuk kegiatan Bansos di DPKAD; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;11.
    Cianjur (APBD) Tahun Anggaran 2011 adalah para penerimabantuan Hibah/Bansos yang didukung dengan Surat Pernyataan yangdibuat oleh penerima bantuan Hibah/Bansos;Bahwa alasan terdakwa tetap menerbitkan Nota Dinas perihalPermohonan pencairan bantuan sosial untuk kegiatan Kadikpora Tahun2011 kepada DPKAD Kab. Cianjur dikarenakan adanya perintah lisandari Asisten Kesejahteraan Rakyat Kab. Cianjur yaitu Sdr.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN BJM
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH.,MH. Bin H. DARKANI SEMAN
15734
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 350 s/d 372 23 berkas Lengkap39. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 326 s/d 349 24 berkas Lengkap40. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 303 s/d 325 23 berkas Lengkap41. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 281 s/d 302 22 berkas Lengkap42.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
296113
  • Kaloar meminjam dana bansos ke DewanPembina Fakultas Kedokteran Untan tahun anggaran 2006, sehingga yangterjadi setiap akhir tahun anggaran setelah dilakukan pencairan danaBansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan dilakukanpengembalian Pinjaman Setda Prov. Kalbar, selanjutnya dipinjam kembalioleh Setda Prov.
    Kalbar adalah:(1) Dokumen penerimaan dan realisasi bansos serta bukti pendukungkuitansi pengeluaran KONI Prov. Kalbar tahun 2007, 2008, dan 2009.(2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Kalimantan Baratkepada pihakpihak yang terkait dengan penerimaan dan realisasibansos Provinsi Kalimantan Barat kepada KONI Prov.
    Kalbar atas dugaan penyalahgunaan danabantuan sosial Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan TahunAnggaran 2006, 2007 dan 2008 adalah dengan membandingkan buktipengeluaran dana bansos dari APBD Pemerintah Prov.
    SYAKIRMANHalaman 241 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptkmenggunakan dana Bansos yang seharusnya dialokasikan untuk DewanFakultas Kedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak untuk tahun2006 sebesar Rp. 5.000.000.000.
    Kalimantan Barat tersebut dilakukan denganmenggunakan dana BANSOS yang dialokasikan untuk Komite OlahragaNasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukansecara bertahap hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 7.660.000.000,00(Tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah)Bahwa berdasarkan keterangan Drs.
Upload : 15-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 07/PID.TPK/2014/PT..DPS
MADE NGURAH ADI PUTRA DANA
8925
  • .-----------------------------------------------------------------------------------------17. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.----------18. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal 09 Agustus 2012 beserta lampirannya.----
    Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 2011.---------20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 1 Maret 2012 beserta lampirannya.------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Buleleng. --------------------------------------------------------------------------21.
    Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 222" on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nnn nnn nee nnn ne nnn ennes16)1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS
    SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O09 Agustus 2012 besertalAMPIANNYA. ooo nnn nen nn nnn nnn nnn ene nnn ne nen ne nnn nnn nescence cnn18)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu)
Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1915 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — SUGIARTO bin MOH. IKSAN
14875 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) lembar Surat perintah Membayar (SPM) Nomor SPMLS/0003750/540/1200900/2013, tanggal 22 Agustus 2013, 2 (dua)lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/414/KPTS/013/2013, tanggal 10 Juni 2013:1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0021794/2013, tanggal 27 Agustus 2013:1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan;1 (satu) lembar Surat Pernyataan;1 (satu) lembar Kertas Kerja Audit (KKA);.f (tujuh) lembar laporan hasil pemeriksaan lanjutan terhadappenerima hibah dana Bansos
    No. 1915 K/Pid.Sus/201911. 7 (tujuh) lembar laporan hasil pemeriksaan lanjutan terhadappenerima hibah dana Bansos/Hibah Tahun 2013 pada PokmasMangunsari Desa Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. LumajangNomor 741/362/201/2015;12. Fotocopy bukti setoran Bank Jatim tertanggal 03 September 2013yang sudah dilegalisir;tetap terlampir dalam berkas perkara;8.
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES DEDY, SE. M.Si Diwakili Oleh : Dekie GG Kasenda SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
14791
  • Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :16.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosialdan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.16.4. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dariPemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterimaoleh Universitas Palangka Raya, yaitu :16.4.1.
    Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dariPemerintah Daerah Kabupaten Lamandau hingga diterimaoleh Universitas Palangka Raya, yaitu :17.5.1.
    SPM Nomor : 214/SPMLS(BTL Bansos)/PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011senilai Rp. 3.000.000.000,18.7.1.2 SP2D Nomor : 214/SP2DLS(BTL Bansos)/PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011senilai Rp. 3.000.000.000,18.7.1.3 Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek.BTN cabang Palangka Raya Norek.000004410130.0000021 an. Dana HibahProg. Studi Pendidikan Dokter.18.7.2.
    Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dariPemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima olehUniversitas Palangka Raya, terdiri dari :21.7.1.
    Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dariPemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hinggaditerima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :22.6.1. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39Hal. 158 dari 225 Hal.
Register : 19-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — SUKAHARDIMAN Bin LA TANDI (Terdakwa)
5720
  • Natuna.Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada yang perlu saksi tambahkandalam pemeriksaan tersebut diatas.Bahwa yang menjadi dasar saksi mengeluarkan surat rekomendasi dari bakesbangadalah adanya peraturan bupati natuna no 26 TAHUN 2011 TENTANG TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN,PERTANGGUNG JAWAPAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DANEVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS DAN BANTUANKEUANGAN Pasal 11 ayat 3 kepala SKPD terkait menyampaikan hasil usulanberupa rekomendasi
    aspirasi DPRD dikarenakan apabila aspirasi tersebut sifatnya fisikmaka usulan tersebut diserahkan oleh anggota DPRD kepada SKPD masing masingtergantung pada fisiknya sedangkan kalau bansos atau dana hibah dan dana subsididiserahkan kepada BPKAD sehingga badan perencanaan pembangunan daerah kabnatuna merencakan pembangunan tersebut berdasarkan usulan dari SKPD masingmasing.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidakkeberatan.6 Saksi IKHWAN SOLIHIN, SE, MA, e Bahwa
    yang diberikan kepada anggota DPRD Kab Natuna yang manajumlah keseluruhan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah daerah kepadaanggota DPRD Kab Natuna adalah saksi sudah lupa berapa jumlahnya dan yangmengatur mengenai dana bansos tersebut diatur dalam permendagri No 32 tahun2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan Hibah yang bersumber darianggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 22.Bahwa pada tahun 2012 organisasi GAPESTRA ada mengajukan proposal kepemerintah daerah Kab natuna untuk
    yang diberikan oleh pemerintah daerah kab natunakepada penerima dana bansos bahwa pemerintah daerah tidak ada membuat timuntuk mengawasi tentang dana bansos tersebut.Bahwa proses dan prosedur untuk mendapatkan dana bansos tersebut daripemerintah daerah kab natuna pemohon atau yang mengajukan dana bansostersebut membuat proposal ke pemerintah daerah, setelah proposal tersebutdibuat lalu pemerintah daerah melakukan Verifikasi terhadap dana yangdiajukan oleh pemilik proposal tersebut, apabila proposal
    pada tahun 2012 pemerintah daerah kab natunaatau TAPD kab natuna ada menganggarkan dana bansos tetapi untukpenganggaran dana bansos kepada anggota DPRD Kab natuna saksi tidak tahuapakah TAPD ada menganggarkan dana bansos atau tidak yang diberikankepada anggota DPRD Kab Natuna dan ketentuan tersebut diatur dalampermendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah danbantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahpasal 22.Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun
Register : 05-06-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 26/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 24 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : CAHYADI, SH
Terbanding/Terdakwa : I WAYAN SUKAYA, SP alias WAYAN
9323
  • TRIE IRIANYLAMAKAMPALI, M.M; n nnn nnn nnn nnn nn nnn nner rence ccc eee ences Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani DesaSingura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong tersebutHalaman 3 dari 36 halamanPutusan Nomor : 26/Pid.SusTPK/2015/PT PALberdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013 Satuan KerjaDinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengah jumlah dana Bantuan Sosial(BANSOS) Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi untukKelompok Tani Kalou Desa Singura Kec.
    .520/0523/Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima BantuanSosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2013 tanggal 18 Maret 201 tersebut yakni sebesar Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk biayaperluasan areal sawah seluas 68 Ha (enam puluh delapan hektar) denganharga satuan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per 1 ha(satu hektar), dimana dana Bantuan Sosial (BANSOS
    PertanianTahun 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari 2014 oleh Terdakwa WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) ke Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah danKementerian Pertanian bahwa pekerjaan tersebut telan selesai 100%(Sseratus persen); Bahwa perbuatan Terdakwa WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYANselaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tugasnya antara lain menyiapkanCalon Petani Calon Lokasi (CPCL), menadatangani semua dokumenadministrasi yang berhubungan dengan dana Bansos
    TRIE IRIANYLAMAKAMPALI, M.M;; 2222 nnn nn nnn nnn nnn nnn ne Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani DesaSingura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong tersebutberdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013 Satuan KerjaDinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengah jumlah dana Bantuan Sosial(BANSOS) Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi untukKelompok Tani Kalou Desa Singura Kec.
    PertanianTahun 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari 2014 oleh Terdakwa WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) ke Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah danKementerian Pertanian bahwa pekerjaan tersebut telan selesai 100%(seratus persen); Bahwa perbuatan Terdakwa WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYANselaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tugasnya antara lain menyiapkanCalon Petani Calon Lokasi (CPCL), menadatangani semua dokumenadministrasi yang berhubungan dengan dana Bansos
Register : 11-09-2014 — Putus : 24-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 41 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN.Bgl
Tanggal 24 Desember 2014 —
7830
  • Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani SINAR PAGI Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani SINAR PAGI Dikembalikan Kepada JOSMAN EDI, STP Bin NAUPIN34. 1 (satu) bundel berkas Kelompok Tani TIK SLAN BERSATU YANG TERDIRI DARI :- Surat Perintah Membayar Nomor:10023/PSP-08/TP-BANSOS/V/2012 Tanggal
    dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hendri Irwansyah dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.- Berita acara pembentukan kelompok tani Tik Slan Bersatu.- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Tik Slan Bersatu. 35. 1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani HARAPAN BARU yang terdiri dari :- Surat Perintah Membayar Nomor:10022/PSP-08/TP-BANSOS
    Kuitansi Tanda Terimah Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Hadirman Dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.- Surat permohonan transfer dana bantuan sosial yang di tanda tangani oleh Hadirman dan di Ketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.- Draft gambar perencanaan cetak sawah kelompok Tani Harapan Baru36. 1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR yang terdiri dari :- Surat Perintah Membayar Nomor:10024/PSP-08/TP-BANSOS
    (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh Budi Utomo dan diketahui Oleh Koordinator Lapangan/ Tim Teknis Sukaidi, SP.- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kelompok Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju Tanjung Kepahiang.38. 1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani TANI KARYA yang terdiri dari :- Surat Perintah Membayar Nomor:10200/PSP-08/TP-BANSOS
    pembentukan kelompok tani Suka Maju I- Surat permohonan transfer dana Bantuan Sosial yang di tanda tangani harian Zoni dan di Ketahui Oleh Josman Edi, S.TP- 2 (dua) lembar Kuitansi Tanda Terima Bantuan Sosial Yang Di Tanda Tangani Oleh harian Zoni dan diketahui Oleh Josman Edi, STP- Gambar perencanaan cetak sawah kelompok tani Suka Maju I Desa Senabah41. 1 (Satu) Bundel berkas Kelompok Tani TANA DEWA yang terdiri dari :- Surat Perintah Membayar Nomor:10301/PSP-08/TP-BANSOS
    Kecamatan Pondok Kelapal kabupatenBengkulu Tengah telah memberikan sejumlah uangkepada para terdakwa yang berasal pencairandana Bansos Perluasan Areal Cetak Sawah TA.2012.Bahwa benar saksi Abdullah Bin Idris selaku KetuaKelompok Tani Padang Harapan Desa PondokKubang dan saksi Haluan Muslimin selakuBendahara Kelompok Tani Padang Harapan DesaPondok Kubang telah memberikan sejumlah uangkepada para terdakwa yang berasal pencairandana Bansos Perluasan Areal Cetak Sawah TA.2012.14910.11.12.Bahwa benar
    dana Bansos Perluasan Areal CetakSawah TA. 2012.Bahwa benar saksi Hendri Irwansyah selaku KetuaKelompok Tani Tik Selan Bersatu Desa TalangPauh dan saksi Saufi Bin Autwi (Alm) selakuBendahara Kelompok Tani Tik Selan Bersatu DesaTalang Pauh telah memberikan sejumlah uangkepada para terdakwa yang berasal pencairandana Bansos Perluasan Areal Cetak Sawah TA.2012.Bahwa benar saksi Harian Zony Bin Senari selakuKetua Kelompok Tani Suka Maju Desa SenabahKecamatan Pematang Tiga dan saksi Tarma'l BinSani selaku
    Bendahara Kelompok Tani Suka MajuDesa Senabah Kecamatan Pematang Tiga telahmemberikan sejumlah uang kepada para terdakwayang berasal pencairan dana Bansos PerluasanAreal Cetak Sawah TA. 2012.Bahwa benar saksi Devi selaku Ketua KelompokTani Tanah Dewa dan saksi Budi Sakti BinAbdullah Hasin selaku Bendahara Kelompok TaniTanah Dewa telah memberikan sejumlah uangkepada para terdakwa yang berasal pencairandana Bansos Perluasan Areal Cetak Sawah TA.2012.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
    Bahwa saksi Usman Effendi Bin Abdullah selaku Ketua Kelompok Tani HarapanMakmur Desa Kembang Ayun telah memberikan sejumlah uang kepada paraterdakwa yang berasal pencairan dana Bansos Perluasan Areal Cetak Sawah TA.2012.14.
    Bahwa saksi Hendri Irwansyah selaku Ketua Kelompok Tani Tik Selan BersatuDesa Talang Pauh dan saksi Saufi Bin Autwi (Alm) selaku Bendahara KelompokTani Tik Selan Bersatu Desa Talang Pauh telah memberikan sejumlah uangkepada para terdakwa yang berasal pencairan dana Bansos Perluasan ArealCetak Sawah TA. 2012.15.
Register : 15-04-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 13/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 20 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ARIATI, SH
Terbanding/Terdakwa : ASMAN. S
12949
  • Sigi tahun 2013;
  • 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  • 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;
  • 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;
  • 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi
    ;
  • 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
  • 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;
  • 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);
  • 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;
  • 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;
  • 1 bundel laporan akhir konsultan
    Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVkhasana kreasi konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program
    bansos revitalisasi pasartradisional melalui kKoperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuansosial revitalisasi paar tradisional melalui koperasi tahun anggaran2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 19 November 2013 digunakan dalam perkara SyarifudinS
    Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT PAL5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVkhasana kreasi konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal
    melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuansosial revitalisasi paar tradisional melalui koperasi tahun anggaran2013;10. 1lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampaidengan
    Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasanpasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasikonsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak)perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUDGumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawasKUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasipasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2384 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM, DKK
8038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hj.Futinat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada BiroKesra tersebut digunakan untuk kelengkapan admistrasi pencairandana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten.
    ..Pada halaman 91 aline ke3 :Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana Bansos yangditerimanya...Pada halaman 92 aline ke1 :.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti TerdakwaH.Zainal Muttagin , SP, MM selaku Asisten Administrasi Umum danKesra (ASDA Ill) Setda Provinsi Banten , dari awal ada niat jahat(actus reus) untuk melakukan korupsi dana bansos..Hal. 95 dari 117 hal.
    No. 2384 K/Pid.Sus/2015Bahwa perkara a quo adalah bukanlah berkaitan Perkara TindakPidana Korupsi Dana Bansos atau Dana Bantuan Sosial namunberkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah TahunAnggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012, oleh karenanya alasanalasan dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menggunakanredaksi kalimat dana bansos dalam pertimbangan hukum danputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten yang memutusdakwaan tindak pidana korupsi dalam perkara dana hibah adalahsangat
    Terkumpul 9 (Sembilan) Lembaga/Yayasan dan 1 (satu)lembaga Forum Masyarakat Pedulu Lingkungan Hidup, dari 10(sepulih) Lembaga/Yayasan tersebut terkumpul dana Bansossebesar Rp 4. 150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh jutarupiah ), selanjutnya dana Bansos tersebut diambil oleh Sutan AmaliSH, MSi.
    Dana Bansos sebesar Rp4.15.000.000,00 (empatmilyar seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh Sutan AmaliSH, MSi. Selanjutnya diserahkan kepada Siti Halimah sebesarRp3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima jutarupiah), sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh limajuta) diambil olen Sytan Amali SH, MSi. Untuk kepentingan pribadi;Hal. 98 dari 117 hal. Put.
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
129113
  • Hibah dan Bansos dalam APBD TahunAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD.Halaman 75 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Pid.SusTpk/2015/PN.
    dan bansos yang bersumberdari APBD, selanjutnya penganggaran dan pelaksanaan anggaranbelanja hibah dan bansos dimaksud dilakukan setelah memenuhikretirea hibah dan bansos serta persyaratan kelengkapan adminstratifmeliputi usulan tertulis, evaluasi, dan rekomendasi SKPD terkait danpertimbangan TAPD dengan mempedomani Permendagri No. 32tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yangbersumber dari APBD; Bahwa mengacu pada perintah gubernur Riau pada putusannya point. 2 dan 3 pada hasil keputusan
    yang saksi ketahui bahwa ada salahsalah satu staf dari bagian Keuangan yang berperan banyak dalammenangani dana hibah dan bansos tersebut yaitu.
    dan bansos yang bersumberdari APBD, selanjutnya penganggaran dan pelaksanaan anggaranbelanja hibah dan bansos dimaksud dilakukan setelah memenuhikreteria hibah dan bansos serta persyaratan kelengkapan adminstratifmeliputi usulan tertulis, evaluasi, dan rekomendasi SKPD terkait danpertimbangan TAPD dengan mempedomani Permendagri No. 32tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD; Bahwa mengacu pada perintah gubernur Riau pada putusannya point.2 dan 3 pada hasil keputusan
    Porrekening 1.20.03.00.000.5.1.4 untuk belanja hibah sebesar Rp.67.661.259.000, yang menyebutkan supaya nama dan besaran hibahatau Bansos dicantumkan dalam rincian objek belanja sebagaimanatercantum pada pasal 11 dan Pasal 30 Permendagri No. 32 tahun2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumberdari APBD, selanjutnya penganggaran dan pelaksanaan anggaranbelanja hibah dan bansos dimaksud dilakukan setelah memenuhikreteria hibah dan bansos serta persyaratan kelengkapan adminstratifmeliputi