tersebut termasukmenjadi perhitungan Saksi sebagai kekurangan, kekurangan tiangtersebut masuk dalam perhitungan dianggap kekurangan volume.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53 (BuktiPengembalian Denda) kepada saksi Terdakwa dan PenasihatHukumnya), benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada saksi,lerdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

Inspektorat, rekomendasi dari Inspektoran kepadaKepala BLH untuk memerintahkan secara tertulis kepada PPK agarmenarik kelebihan bayar kepada CVBahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53, BuktiPengembalian Denda, kepada Saksi, Terdakwa dan PenasihatHukumnya, benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

kolam,padahal seharusnya pergola berdiri dipinggirpinggir jalan.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti No.53 (BuktiPengembalian Denda) kepada saksi Terdakwa dan PenasihatHukumnya), dan benar barang bukti ini;Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti LHPyang dibuatoleh para saksi kepada saksi,lerdakwa dan Penasihat Hukumnya,benar barang bukti ini;Bahwa pemeriksaan dimulai Senin tanggal 7 Januari 2014 dan hanyasekali.Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan

Bahwa tupoksi Inspektorat diatur dalam Peraturan PemerintahNo.55/Menpan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang standar auditdan pengawasan pemerintahan.

Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB) melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkansurat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisiPetunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahdijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (vide bukti T5);5.

dalam kerugian negara yang lebih besar,ini berdasarkan SKB 2 Menteri dan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppkHalaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.pusat dan daerah yang masih ada asn terkena tipikor tetapi belum di PTDHmaka diberi waktu Sampai bulan Desember dan dasar hukum SKB ini hanyahimbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan ini berlaku sampai denganTanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansi yang tidakmelakukan maka keluarlah surat edaran Menpan

Dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorangauditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opinimengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihakjawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi.Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian,beserta pihakpihak yang terkait dengan terjadinya kejadiantersebut berdasarkan buktibukti yang telah dikumpulkannya.Dalam Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tanggal 31 Maret 2008 mengenai Standar Audit AparatPengawasan /ntern

rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkansatu dengan yang lainnya, maka berdasarkan asas pemeriksaan cepat,sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kemanfaatan bagi pencarikeadilan, guna menuntaskan penyelesaian sengketa a quo, Majelis Kasasimemandang perlu mempertimbangkan substansi objek sengketa ke 1;Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat telah memenuhi syarat danmengikuti prosedur sebagaimana diatur pada Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN

dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Putusan Nomor 74 P/HUM/2018Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hakuji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hakuji materiil Para Pemohon adalah Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Tahun

Inspektorat Bidang Investigasiuntuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DepartemenKeuangan;berdasarkan surat Menteri Negara Penertiban Aparatur NegaraNomor B824/Il/MENPAN/9/1982 tanggal 20 September 1982, hasilpemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan dapat sepenuhnya dipergunakan sebagai dasarHalaman 51 dari 65 halaman.

Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), dan Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, denganNomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor:153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang TelahHalaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABNDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

;Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 91/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada Penggugat bukan kemauan Tergugat namun atasperintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Menteri DalamNegeri, Menteri Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)tanggal 13 September 2018, dimana Surat keputusan bersamatersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 87/ PUU/XVI/ 2018 yang amarnya berbunyi :Seorang PNS yang melakukan penyelewengan

administrasi pendaftaran penerimaanCPNS/PNS tersebut; Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor : 35/G/2012/PTUNPLGe Bahwa sepengetahuan Saksi,pada tahun 2007 telah ada surat pembatalan NIP dariBKN terhadap 10(sepuluh) CPNS dilingkungan pemerintahan Kota Pagar Alam,salah satunya adalah Penggugat; e Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala BKD Pagar Alam yang lama telahmemberitahukan kepada kesepuluh orang tersebut; e Bahwa BKD pernah menanyakan mengenai pembatalan NIP kesepuluh orangCPNSD tersebut kepada Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan No. 41/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

Sehinggakewenangan berada pada PPK 5penegakan hukum harus dilakukan sebagai upayamelaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentangReformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dankomunikasi dengan sejumlah pihak ;Kemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untukmelakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB,KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upayapenegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakansemaksimal mungkin ;Memang, fakta riil ditemukan yakni ada perbedaan dataantara kami

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Bahwa bidang keahlian saksi adalah akutansi audit dan keuangan ; Bahwa UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkanpemeriksaan harus dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan,sehubungan dengan UndangUndang ini maka Menpan berdasarkanPeraturan Menpan No. 5 Tahun 2008 menerbitkan yang namanya standarAudit Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) yang disitumenyebutkan tentang BPKP adalah bagian dari APIP ; Bahwa seorang auditor

dan kerja dengan terdakwa; Bahwa Riwayat Pekerjaan : 1991 CPNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 19911995, PNS pada tahun 19911995 PNS PusatdDipekerjakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 1995 hingga sekarang PNS pada Biro Hukum KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Jabatan Terakhir sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya; Bahwa Dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya berdasarkanKeputusan Menpan

No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

SUGIARTO (KepalaBagian Keamanan pada Biro Umum KPU).35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDIKepala Biro SDM KPU.36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU danSekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana BagianPersidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran

SUGIARTO (KepalaBagian Keamanan pada Biro Umum KPU).35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDIKepala Biro SDM KPU.36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU danHal. 96 dari 203 hal. Put.

berkaitan dengan pidanaumum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukanpenipuan buka korupSIi; Bahwa ahli belum membaca secara lengkap putusan MK Nomor 87 TahunBahwa apabila seseorang sudah memangku jabatan dan melakukankorupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH;Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai adaatau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untukmemutuSskan; 22222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa setelah aturan dari Menpan