Ditemukan 654 data
YAN NAFTALI. M, S.H.
Terdakwa:
MUSTIKA ALIAS MAMA MUTIA
76 — 19
satu) Buah kalkulator merk Beerster;10.1 (satu) Buah Korek api warna ungu M200;11.1 (satu) Buah Hekter besar Max HD50/50 R;12.1 (satu) Buah hekter kecil HD10;13.2 (dua) Buah Bolpoin warna merah merk Faser;14.11 (Sebelas) Lembar potongan kertas karbon;15.3 (tiga) Blok Kupon berwarna Pink bercap SDY TK;16.1 (satu) Blok Kupon berwarna Pink bertuliskan shio dan angkatertanggal 052208;17.5 (lima) Lembar Kupon putih bertuliskan shio dan No, tertanggal 0522018;18.1 (satu) Blok warna hijau bercap SGP TK;19.3
Hal. 19 dari 22 Halaman14.11 (sebelas) Lembar potongan kertas karbon;15.3 (tiga) Blok Kupon berwarna Pink bercap SDY TK;16.1 (satu) Blok Kupon berwarna Pink bertuliskan shio dan angkatertanggal 052208;17.5 (lima) Lembar Kupon putih bertuliskan shio dan No, tertanggal0522018;18.1 (satu) Blok warna hijau bercap SGP TK;19.3 (tiga) Blok warna putih bercap KMJ Tk;20.1 (Satu) Blok Kupon warna biru bercap HKG TK;21.1 (Satu) Buah HP Lipat warna hitam merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;6.
7 — 0
Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;19.3.
15 — 8
XXXX,selaku anak kandung lakilaki.19.3. XXXX,selaku anak kandung lakilaki.19.4. XXXX, selaku anak kandung perempuan.19.5. XXXX,selaku anak kandung perempuan.19.6.
28 — 16
ALHARAMAIN SUMBAWA yangmenggunakan KBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH dalam merekrut dan menerimapendaftaran Calon Jamaah Haji Non Quota, dari Kementerian Agama RI KantorWilayah Provensi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KW.19.3/8e/Hj.00/914/2011, tanggal 21 Maret 2011 tentang pembekuan ljin OperasionalKBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH, sehingga terdakwa selaku pemilik PT.ALHARAMAIN SUMBAWA yang menggunakan KBIH RAUDHLATULMUBAROKAH tidak berhak untuk menyelenggarakan Haji Knusus Non Quota yaitumerekrut, menerima
AlHARAMAIN SUMBAWA yangmenggunakan KBIH RAUDHLATUI MUBAROKAH dalam merekrut dan menerimapendaftaran Calon Jamaah Haji Non Quota, dari Kementerian Agama RI KantorWilayah Provensi NTB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KW.19.3/8e/Hj.00/914/2011, tanggal 21 Maret 2011 tentang pembekuan ljin OperasionalKBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH, sehingga terdakwa selaku pemilik PT. ALHARAMAIN SUMBAWA yang menggunakan KBIH RAUDHLATU!
RoudatulMubarokah yang dipimpin oleh Terdakwa pada tahun 2010 ada ijinnya yaitu hanyabergerak sebagai KBIH (Kelompok Bmbingan lbadah Haji) yang bertugasmembimbing Calon Jemaah Haj, akan tetapi ijin tersebut telah dibekukan tanggal21 Maret 2011 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaPropinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.3/8e/Hj.00/914/2011 ;Bahwa, surat pembekuan tersebut dikeluarkan karena dari Calon Jemaah Hajiyang diberangkan gagal diberangkatkan melalui PT.
Sumbawa, ijin yang dipergunakan Terdakwa sebagaiKBIH tersebut telah dibekukan tanggal 21 Maret 2011 sesuai dengan Surat KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :Kw.19.3/8e/Hj.00/914/2011 ;Bahwa, walaupun telah dikeluarkan Surat Keputusan Pembekuan ljin Operasionaluntuk KBIH RAUDHLATUL MUBAROKAH, pada tahun 2011 terdakwa selakupemilik PT.AlHaramain Sumbawa masih menggunakan KBIH RAUDHLATUL61MUBAROKAH dalam merekrut dan menerima pendaftaran Calon Jamaah Haji NonQuota
Badrus Salam Syamsuripada tahun 2010 yang berijin sebagai KBIH (Kelompok Bmbingan lbadah Haji) yangbertugas membimbing calon jemaah haji dan ijin tersebut telah dibekukan tanggal21 Maret 2011 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Baratsesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa TenggaraBarat Nomor : Kw.19.3/8e/Hj.00/914/2011 ;Menimbang, bahwa Pasal 63 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan dalambahwa setiap orang sebagai penerima pembayaran
49 — 18
Rivan Kurniawan Saputra bin Ridwan Ahmad, (anak kandung);19.3. Dian Febriani Putri binti Ridwan Ahmad, (anak kandung);19.4. Desi Jelita Putri binti Ridwan Ahmad, (anak kandung);19.5. Ula Alya Putri binti Ridwan Ahmad, (anak kandun);Bahwa setalah meninggal dunia anak kedua daripernikahan Abdullah bin Raja Hitam dengan isteri pertama Khep binti Adamyang bernama Abu Bakar bin Abdullah, Maka Ahli Waris yang ditinggalkanadalah:20.1.
54 — 43
anak yaitu:16.1 INAQ MINERAN (Istri +);16.2 MINERAN Bin AMAQ MINERAN (TT.13);Bahwa JUMAHAT Bin AMAQ NURAHAT, telah meninggal duniasekitartahun 1980 dengan tidak ada meniggalkan seorang suami dananak ( PUSU);Bahwa MAHYAN Binti AMAQ MAHYAN, telah meninggal dunia sekitartahun 1985 dengan meniggalkan sorang suami dan 1 orang anak;18.1 AMAQ MULIK (Suami +);18.2 OWER Bin AMAQ MULIK (Tidak Waras)Bahwa INAQ RUMAIN Binti AMAQ MENE telah meninggal dunia sekitartahun 199219.2 RUMAIN Bin AMAQ RUMAIN (TT.14);19.3
anak yaitu:16.1 INAQ MINERAN (Istri +);16.2 MINERAN Bin AMAQ MINERAN (TT.13);Bahwa JUMAHAT Bin AMAQ NURAHAT, telah meninggal duniasekitartahun 1980 dengan tidak ada meniggalkan seorang suami dananak ( PUSU);Bahwa MAHYAN Binti AMAQ MAHYAN, telah meninggal dunia sekitartahun 1985 dengan meniggalkan sorang suami dan 1 orang anak;18.1 AMAQ MULIK (Suami +);18.2 OWER Bin AMAQ MULIK (Tidak Waras)Bahwa INAQ RUMAIN Binti AMAO MENE telah meninggal dunia sekitartahun 1992;19.2 RUMAIN Bin AMAQ RUMAIN (TT.14);19.3
29 — 18
ANAK (Saudara kandung perempuan)19.3. PEMOHON XXIV (Saudara kandung perempuan)20. Menyatakan ANAK yang meninggal duna pada tanggal 26Agustus 2014 sebagai pewaris;1521. Menetapkan sebagai ahli waris dari ANAK yaitu:21.1. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilakisebagai ahliwaeis pengganti)21.2. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki sebagai ahliwaris pengganti)21.3. PEMOHON XVI (anak kandung perempuan)21.4. ANAK (anak kandung lakilaki)21.5.
ANAK (Saudara kandung perempuan)19.3. PEMOHON XXIV (Saudara kandung perempuan)66. Menyatakan ANAK yang meninggal duna pada tanggal 26Agustus 2014 sebagai pewaris;67. Menetapkan sebagai ahli waris dari ANAK yaitu:21.1. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.2. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.3. PEMOHON XVI (anak kandung perempuan)21.4. ANAK (anak kandung lakilaki)21.5. PEMOHON XVIII (anak kandung perempuan)21.6. ANAK (anak kandung perempuan)21.7.
ANAK (Saudara kandung perempuan)19.3. PEMOHON XXIV (Saudara kandung perempuan)20. Menyatakan ANAK yang meninggal duna pada tanggal 26Agustus 2014 sebagai pewaris;21. Menetapkan sebagai ahli waris dari ANAK yaitu:21.1. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.2. ANAK (cucu lakilaki dari anak kandung lakilaki)21.3. PEMOHON XVI (anak kandung perempuan)21.4. ANAK (anak kandung lakilaki)21.5. PEMOHON XVIII (anak kandung perempuan)21.6. ANAK (anak kandung perempuan)21.7.
13 — 1
Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;19.3.
37 — 28
Ully Eka Kusumawati Binti Koesmardjo, (Pemohon 8);19.3. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo, (Pemohon 9);19.4. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo, (Pemohon 10;19.5. Budi Wiarto Bin Koesmardjo, (Pemohon 11);20. Bahwa, pada tahun 1956, Kartini Binti M Noerahmat, telahmenikah dengan seorang Lakilaki yang bernama Suhadji SoeriodinotoBin Soeriodinoto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu)orang anak yang bernama;20.1. Noeradji Prabowo Bin Suhadji Soeriodinoto, (Pemohon 7);21.
11 — 0
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 890/130/XII/2009 pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan KarangAmpel Indramayu Putus karenaPerceraian;19.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;20.Atau21.Apabila Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.
I wayan ledeng
Tergugat:
Moh. Suardi
98 — 23
., tanggal 9 Mei 2018.Bukti T2 : Fotocopy Surat Pernyataan almarhumah Juheria tahun2017.Bukti T3 : Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar KoperasiPertanian Mudah Rejeki Badan Hukum Nomor22/BH/KDK.19.3/X1/1999, tanggal 16 Nopember 1999.Bukti T4 : Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menegah Republik Indonesia, Nomor18/BH/PAD/1.15.01/DISKOP.UKM., tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Pertanian MudahRejeki Badan Hukum Nomor 22/BH/KDK.19.3/X1/1999,tanggal 16 Nopember
7 — 0
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 890/130/XII/2009 pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan KarangAmpel Indramayu Putus karenaPerceraian;19.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;20.Atau21.Apabila Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.
Meirulsyah Pribadi Siregar
Tergugat:
sarismawati
Turut Tergugat:
NOTARIS 7 PPAT AZNURLI SH. SPN
86 — 4
grand new xenia tahun 2019 warna putih Nomor Polisi BK 1226 NO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda/vario 125 cc Nomor Polisi BK 6342 NAP;
- Sebidang tanah di atasnya rumah 1 (satu) lantai dengan luas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi di Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah di atasnya rumah 2 (dua) lantai dengan luas 19.3
90 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghasilan keuntungan karena penjualanatau karena pengalihan harta), akan tetapi setiap transaksipengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selain yangdiatur dalam Pasal 5 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;d Bahwa selain itu, pada angka 19.3
dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atastanah dan bangunan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008.Pertimbangan menurut Majelis HakimBahwa pada angka 19.3
danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 47 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33339/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3
5 — 0
Memberi ijin kepada Pemohon (ii iiGM) menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (gaaMG) ci depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.19.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.21.Apabila Pengadilan Agama Purwokerto cq majelis hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain saya mohon putusan yang seadiladilnya. Putusan nomor: ..... /Pdt.G/201 7/PA.
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. BRI UNIT KALIBOTO
Tergugat:
1.Ahmad Zaidi
2.Dewi Iswati
39 — 6
Bahwa Para Tergugat bukannya tidak akan membayar hutang tersebut, inidikarenakan perekonomian Para Tergugat belumlah stabil ditambah wabahcovid 19.3. Bahwa dari pihak Para Penggugat tidak mengadakan pembinaan padaTergugat untuk supaya usaha bangkit lagi dan bisa membayar hutangnyapada kreditur yaitu PT. BRI Persero Tbk.4. Bahwa Para Tergugat masih menawarkan obyek jaminan tersebut dengancara menawarkan sendiri kepada calon pembeli.5.
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghasilan keuntungan karenapenjualan atau karena pengalihan harta), akan tetapi setiaptransaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selainyang diatur dalam Pasal 5 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;Bahwa selain itu, pada angka 19.3
dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakimbahwa pada angka 19.3
danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 35 alinea ke3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33338/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :pahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas RestrukturisasiPerusahaan yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danCc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.e
Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/20129.7.dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Maijelis Hakim Bahwa pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bpahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan
pemekaran usaha tidakdikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutanPajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan; Bahwa dalam Halaman 483 alinea ke1 Putusan Pengadilan PajakNomor : 33343/PP/M.XIlV/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, MajelisHakim menyatakan :pahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :pahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas RestrukturisasiPerusahaan yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlakudicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penghasilan dari pengalihan harta tersebuttermasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangandengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakimbahwa pada angka 19.3
Bahwa dalam Halaman 36 alinea ke6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor:11.Put.33337/PP/M.XIl/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakimmenyatakan :pahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE23/PJ.42
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penghasilan keuntungan karena penjualanatau karena pengalihan harta), akan tetapi setiap transaksipengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan selain yangdiatur dalam Pasal 5 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal31 Desember 2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;Bahwa selain itu, pada angka 19.3
dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atastanah dan bangunan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008.Pertimbangan menurut Majelis HakimBahwa pada angka 19.3
danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 47 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33344/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3