usaha swasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkanadalah dengan menggunakan truck tanhgki pengangkutan yangharus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebutjuga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumenakhir, dan untuk agen dan transporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan olehpemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

bdan usaha swasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakarminyak yang dibenarkan adalah denganmenggunakan truck tanhgkipengangkutan yang harus' memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order)atau LO (Loading Order) dari badanusaha yang menjual BBM tersebut jugadisertai dengan surat jalan yang ditujukanke konsumen akhir, dan untuk agen dantransporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

bdan usaha swasta;e Bahwa cara pengangkutan bahan bakarminyak yang dibenarkan adalah denganmenggunakan truck tanhgkipengangkutan yang harus' memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order)atau LO (Loading Order) dari badanusaha yang menjual BBM tersebut jugadisertai dengan surat jalan yang ditujukanke konsumen akhir, dan untuk agen dantransporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

., dan saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketenuan Pasal 175 R.Bg, keterangan manatelah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai dengan ketentuanPasal 171 R.Bg sehingga hal tersebut dapat dinyatakan telahmemenuhi syaratsyarat formil untuk menjadi saksi;Menimbang, bahwa sasisaksi yang diajukan oleh para Pemohon telahmemberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan atau alamisendiri prinal waktu dan tempat pernikahan, wali nkihan, saksisaksi nikah

AgungRepubtk indonesia Nomor 1 tahun 2076 tentang Prosedus Mediasi diPengadilan:Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaituputusan yang dijatubkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjangPemoheon untuk membuktkan dallidall permohonannya,Pemohon telah mengajukan aiat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi:Mermbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yangdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,sehingga sejalan dengan ketenuan

meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehinggatujuamn perkawinan untuk membentik rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan warohmah sudah sulit diperthankan lagi, dank arenaagar masingmasing pihak tidak melanggar norma hokum dan normaagama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagipenggugat untuk meyelesaikan permaslahan dengan Tergugat;Membebankan biaya perkara ini menurut ketenuan

Bahwa Penggugat telah berusaha sekeraskerasnya untuk mempertahankankeutuhan perkawinan dan telah pula ditempuh usahausaha yang kerasuntuk mendamaikan dan meyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadidalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan baikoleh pihak keluarga Penggugat maupun Pihak Ketiga pada bulan September/ Oktober 2014, namun usahausaha tersebut tidak menemukan hasil yangsesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh ketenuan Pasal3 KHI (Kompilasi Hukum Islam

Panitera diperintahkan untuk mengirimkansehelai salinan putusan yang telah berkekuatan humum tetap kepadaPegawai Pencaatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinandilaksanakan dan ditempat masingmasing Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanyang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 angka 9masuk katagori gugatan cerai, maka berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk itu, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketenuan

Bima sesuai dengan ketenuan UUPA yangdidalamnya menjelaskan tentang peralihak Hak atas tanah melaluijual beli labur yang telah memenuhi asas Terang, Tunai dan Rilserta jual beli melalui aturan adat yang berlaku. Maka apabilapengusaan tanah secara terus menerus tanpa putusputus selamaHal. 11 dari 22 Put. No. 460/Pdt.G/2017/PA.Bm15 tahun yang berdampak pada penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional Kab. Bima dalam hal ini sertifikat Hak Milik No.332 tahun 2001 An.

Kewenangan Absolut;Bahwa oleh karena turut tergugat telan menguasai tanah obyek sengketaselama 42 tahun secara teruS menerus tanpa terputusputus, danperolehannya melalui jual beli sesuai ketenuan UUPA yang didalamnyamenjelaskan tentang peralihak Hak atas tanah melalui jual beli labur yangtelah memenuhi asas Terang, Tunai dan Ril serta jual beli melalui aturanadat yang berlaku antara H. YASIN suami turut tergugat dengan Alm. INATIMA TIA, Alm. SANE WAI FATAMA DAN Alm. OMPU HAMA, Alm.JALISA, Alm.

Tertanggal 28Nopember 2013 yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo.Berpendapat; Berdasarkan ketenuan pasal 19 huruf f telah menguatkanputusan Pengadilan tingkat pertama;3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.Yang menyatakan gugatan cerai tersebut dapat di terima apabila telahcukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab sebab perselisihnan danpertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorangyang dekat dengan suami isteri itu;4.

bakar minyak yang dibenarkanadalah dengan menggunakan truck tanhgki pengangkutan yangharus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebutjuga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumenakhir, dan untuk agen dan transporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan olehpemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya MineralHalaman 15 Putusan No. 91/Pid.B/2014/PN Tjp(ESDM) sebagaimana ketenuan

bdan usaha swasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakarminyak yang dibenarkan adalah denganmenggunakan truck tanhgkipengangkutan yang harus' memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order)atau LO (Loading Order) dari badanusaha yang menjual BBM tersebut jugadisertai dengan surat jalan yang ditujukanke konsumen akhir, dan untuk agen dantransporter yang memiliki truck tangkiharus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melaluiMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sebagaimana ketenuan

usahaswasta;Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalahdengan menggunakan truck tanhgki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (Deliveri Order) atau LO (Loading Order) daribadan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan suratjalan yang ditujukan ke konsumen akhir, dan untuk agen dan transporteryang memiliki truck tangki harus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) sebagaimana ketenuan

disebabkanTermohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempatPemohon, sejak Oktober 2009 Pemohon pisah rumah/tempattinggal dengan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakniduplikat Kutipan Akta Nikah atas Pemohon dan Termohon,maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31Juli 2004, sehingga Pemohon mempunyai alas hak sebagaiprinsipal dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggilsecara patut sebagaimana ketenuan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketenuan perundangundangan yang berlaku dandalildalil syari ataupun kaidah fighiyah yang bersangkutan ;MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami yang sah yang menikahpada tanggal 12 Agustus 1998 yang dilaksanakan menurut tata cara agamaIslam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telahmengajukan bukti dua orang saksi, keduanya tidak terhalang secara hukumuntuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masingmasing telahmemberikan keterangannya secara terpisah dan sendirisendiri serta di bawahsumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat fomal saksi sesuai ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Hal ini juga telahdibuktikan bahwa kakak Pemohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadlir.Menimbang, bahwa oleh karena itu dan sesuai dengan ketenuan pasal18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernamaKakak Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlal.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (4) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007

No. 264/Pdt.G/2013/PAPenggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuandan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraianadalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan faktafakta danmenghubukan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepatdan sesuai pula dengan ketenuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islamadalah menjatuhkan talak satu

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurutkemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikianitu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

sebagai jaminan untuk mengusrus kredit pada Bank BRI Sorong,yang pengurusannya mensyaratkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undangundang nomor 1 tahun 1974disebutkan;1. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasannya;2. orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa dari ketenuan

Hal ini juga telah dibuktikan bahwa XXXX yang telah dipanggil 3 (Tiga) kaliuntuk didengar keterangannya namun tidak pernah hadlir. begitu juga calon suamiPemohon beserta orang tuanya tidak pernah ditemui oleh XXXX pada saatmelamar Pemohon tersebutMenimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketenuan pasal 18 ayat(5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo pasal 23 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon yang bernama XXXXtersebut dapat dinyatakan sebagai wali Adlol.Menimbang

menyangkutkewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikanbiaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka haltersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan