di persidangan;Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN.PgaMenimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan bukti Suratsurat sebagai berikut :1.10.Ad.Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/203/TBU/2019 tanggal 6Mei 2019 atas nama Gunawan Budiato yang dikeluarkan oleh KelurahanTumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam (P1);Fotocopy Surat Keterangan nomor : 3312/SKT/20190109/00080

Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Pemohon juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sunardi dan saksi Nini Hernaniyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa dari bukti P1 Fotocopy Surat Keterangan DomisillNomor 470/203.TBU/2019 tanggal 06 Mei 2019 atas nama Gunawan Budiartoyang dikeluarkan oleh Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam SelatanKota Pagar Alam, bukti P2 Fotocopy Surat Keterangan nomor3312/SKT/20190109/00080

Kompetensi absolut (exceptio declinatoir)Bahwa gugatan penggugat yang melibatkan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat IV dalam perkara inidan meminta dalam gugatannya batal/cacat yuridis/administrasi serta tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 00080 atas nama Agustina Lampung, padadasarnya bukanlah merupakan kewenangan mutlak atau absolut lembagaperadilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili dalam rangkamemeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan Pasal53

Gugatan penggugat kurang pihak (pluruim litisconsortium).Bahwa penggugat dalam gugatannya seharusnya jugamelibatkan pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Andry Pandiangan yangmenjabat sebagai Kepala Desa Koroncia pada saat penerbitan SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 00080/Koroncia, Dilibatkannya Andry Pandiangandalam Perkara ini dikarenakan sebagai pihak yang mengetahui danmembenarkan lokasi dan penguasaan/kepemilikan atas tanah objeksengketa dan sebagai pihak yang bertandatangan di alas hak/dasarpenguasaan

Lamisa/Muchtar Sindara.Bahwa batasbatas pada Sertipikat Hak Milik No. 00080/Koroncia,Surat Ukur (SU) Nomor 00081/Koroncia/2018, tanggal 29/08/2018,seluas 24.110 M* (dua puluh empat ribu seratus sepuluh meterpersegi) adalah :Sebelah Utara : Ji. lrigasi.Sebelah Timur : H.

Tandu.Sebelah Selatan : Saluran Tersier.Sebelah Barat : Yahya Rira.Bahwa hal ini sangat membingungkan dikarenakan tidak jelasnyabatasbatas bidang tanah yang disengketakan, dimana batas yangdimaksud penggugat berbeda dengan batas yang terdapat padaSertipikat Hak Milik No. 00080/Koroncia, Surat Ukur (SU) Nomor00081/Koroncia/2018, tanggal 29/08/2018 sehingga mengakibatkanobjek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.2. bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 4 angka 14 yangpada pokoknya mendalilkan

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00080/Koroncia, Surat UkurNomor 00081/Koroncia/2018, tanggal 29082018, seluas 24.110 M?(dua puluh empat ribu seratus sepuluh meter perseg!i) atas nama atasnama Agustina Lampung, telah sesuai prosedur;c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. O0080/Koroncia, Surat UkurNomor 00081/Koroncia/2018, tanggal 29082018, seluas 24.110 M?

).Bangunan Rumah Tinggal diatas Tanah seluas 146 M2 ( SeratusEmpat Puluh Enam Meter Persegi ) terdaftar dengan sertifikat HakMilik Nomor : XXXX/Kelurahan Pondok Labu, KecamatanCilandak, tercatat Pemegang Hak : ANAK PENGGUGAT denganletak Tanah di Jalan Melati Il Rt.009 Rw.002 Nomor : 26 KelurahanPondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Sertifikat HakMilik No : XXXX ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional(BPN) Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2009,Surat Ukur Nomor : 00080

Bangunan Rumah Tinggal diatas Tanah seluas 146 M2 ( SeratusEmpat Puluh Enam Meter Persegi ) sertifikat Hak Milik Nomor :5671/Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Surat UkurNomor : 00080/2009 Pemegang Hak : ANAK PENGGUGAT letakTanah di Jakarta Selatan, Sertifikat tertanggal 16 Oktober 2009 dengan batas batas tanah :Penetapan Nomor 1822/Pdt.G/201 4/PA.JS., Halaman 7 dari 12Sebelah Utara : Tanah Milik Syamsu Sebelah Timur : Tanah Milik H.

bekerja di PT SIL Kebun Ketahun tersebutuntuk wilayah Afdeling 12 dan 13 PT SIL Kebun III Ketahun Desa BukitHarapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara seringterjadi pengambilan TBS kepala sawit tanpa seijin PT SIL sebagaipemiliknya;Bahwa dasar PT SIL Kebun Ketahun melakukan kegiatan UsahaPerkebunan tersebut adalah adanya Ijin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUP B) Nomor : 219 Tahun 2014 Tentang ljin UsahaPerkebunan PT Sandabi Indah Lestari tanggal 14 Mei 2014 dan SertifikatHGU Nomor : 00080

tahun 2018 seluas 834, 61 Hektar dan komoditi yangditanam adalah tanaman kelapa sawit.Bahwa benar untuk lahan perkebunan PT SIL Kebun Ketahun, adamemiliki 5 (lima) buah sertifikat HGU, yaitu HGU No. 80, HGU No. 81,HGU No. 82, HGU No. 83, HGU No. 84 dan HGU No. 11 dan untuktempat kejadian ini, ada di Sertifikat HGU Nomor : 00080 dimana luasHGUnya dengan Nomor : 00080 adalah seluas 834,61 Ha, yang manawilayahnya meliputi wilayah Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang RayaKabupaten Bengkulu Utara.Terhadap

kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah)sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tigajuta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);Bahwa dasar PT SIL Kebun Ketahun melakukan kegiatan UsahaPerkebunan tersebut adalah adanya ljin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUP B) Nomor : 219 Tahun 2014 Tentang ljin UsahaHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN AgmPerkebunan PT Sandabi Indah Lestari tanggal 14 Mei 2014, dan SertifikatHGU Nomor : 00080

bahwa barang berupa 1.841 (Seribu delapan ratus empatpuluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah milik dariPT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) atau setidaktidaknya adalah kepunyaanorang lain selain dari Terdakwa;Menimbang, bahwa dasar PT SIL Kebun Ketahun melakukan kegiatanUsaha Perkebunan tersebut adalah adanya Ijin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUP B) Nomor : 219 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha PerkebunanPT Sandabi Indah Lestari tanggal 14 Mei 2014, dan Sertifikat HGU Nomor :00080

SHM No. 207/PD dan SHM No.00080 , tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).;36. 1 (Satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuranbiaya AJB, PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU,SHM No. 4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU,tanggal 8 Februari 2013 yang diterima oleh Tn.

No.11/BU, No.4, No.205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yanghal 4 dari 61 hal putusan No. 1179/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr.diterima Tn.

SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 , tanggal 8Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LANG PURNOMO sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).36. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biayaAJB, PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4,SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8 Februari2013 yang diterima oleh Tn.

No.11/BU, No.4, No. 205/PD, No.207/PD,No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yang diterima Tn.

No.11/BU, No.4, No.205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yanghal 59 dari 61 hal putusan No. 1179/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.diterima Tn.

Raya Dimong Balerejo persil nomor 00081 ;

g. Sawah luas 1216 m² yang terletak di Sunjangan Kebonagung persil nomor 00080 ;

Yang kesemuanya ditaksir senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.581.000,- (Satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

sebagaimanadisebutkan dalam UU PPN pasal 1 angka 17 bahwa yang dapatdikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak adalah potongan harga,tidak termasuk potongan harga adalah bonus, premi, komisi, ataubalas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan BKP;Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP125.K/WPJ.14/2012 Tanggal 28 September 2012, Terbanding menolakkeberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dan mempertahankanjumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPN MasaPajak Juli 2009 Nomor: 00080

Putusan Nomor 599/B/PK/Pjk/2017harus dibatalkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53997/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP125.K/WPJ.14/2012 tanggal 28September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00080/207/09/721/11tanggal

karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.53997/ PP/M.IIB/16/2014 tanggal 10 Juli 2014harusdibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.53997/ PP/M.1IIB/16/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP125.K/WPJ.14/2012tanggal 28 September 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009Nomor: 00080

perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP125.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2009 Nomor : 00080

Bahwa pada tanggal 24 April 2010 Pemohon Banding menerima SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKPKBPPh Pasal 23) Masa September 2008 Nomor 00080/203/08/091/10tertanggal 23 April 2010;2. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor009/TaxUJ/Tax Obj/VII/2010 tertanggal 22 Juli 2010, yang diterimaTerbanding tanggal 22 Juli 2010;3.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN KOREKSI TERBANDING;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKBPPh) Pasal 23 Masa September 2008 Nomor 00080/203/08/091/10tertanggal 23 April 2010, menyebutkan sebagai berikut: (dalam Rp)No. Uraiban Menurut Pemohon Menurut SKPKB KoreksiUrut Banding (SPT) PPh Pasal 23 pemeriksa1. Dasar Pengenaan Pajak 2.622.437.807 5.780.197.488 3.157.759.68112.

Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar / 0 288.339.719 288.339.719(lebih bayar) Sumber: SKPKB PPh Pasal 23 Nomor : 00080/203/08/091/10 tertanggal 23 April 2010 dart rekapitulasi SPT;Bahwa Terbanding melakukan koreksi senilai Rp.3.157.759.681,00 karenaberasumsi bahwa terdapat tambahan sejumlah biaya yang dicatat padaBuku Besar adalah semuanya merupakan objek PPh Pasal 23, yang terdiri dari:No Nomo Nama GL Acc Jenis Objek PPh Jumlah PPh PasalGL Acc Januari (Rp) 23 (Rp)1. 3410057 DEALSANNUAL GROWTH

Putusan Nomor 945/B/PK/PJK/2014632/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal23 Masa Pajak September 2008 Nomor 00080/203/08/091/10 tanggal23 April 2010, atas nama : PT Ultramos Jaya, NPWP 01.329.650.4091.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadidasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.42201/PP/M.XV/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 yangmenyatakan: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP632/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 20 Juli 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak September 2008 Nomor 00080/203/08/091/10 tanggal 23 April2010, atas nama : PT Ultramos

Bahwa Pemohon lahir di Klaten, 18 Juni 1976 sebagaimanadapat dibaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310LT301020180016, Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Nomor3310/SKT/20181113/00080 dan juga Kartu) Keluarga Nomor3310030112050272 atas nama Kepala Keluarga SAMINEM GITOPAIRO, di dalamnya pada angka 2 terbaca nama SAPARDI, anakketiga dari GITO PAIRO dan Ibu SAMINEM.2.

Fotocopy Surat keterangan No. 3310/SKT/20181113/00080,tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Klaten, diberi tandaP2;3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310030112050272, tanggal 15Januari 2019 Nama kepala keluarga Saminem Gito Pairo, Tegal salamDesa Sembung, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, yang diterbitkanKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Klaten,diberi tanda P3 ;4.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Desi Marlina selaku orang tua kandung untuk melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan penjualan harta tidak bergerak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Puan Asywaaq Shillanoya berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur Nomor 00080/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan luas

(empat ratus delapan puluh tiga meter persegi)yang terletak di Propinsi Aceh, Kota Banda Aceh, KecamatanUlee Kareng, Kelurahan Pango Deah, dengan surat ukurtanggal 12 Desember 2013, Nomor 00080/Pango Deah/2013,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota BandaAceh tertanggal 7 Maret 2014, terdaftar atas namaZulkarnaini (Tergugat Rekonpensi 1);dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihakketiga lainnya;8. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah danberharga;9.

(empat ratus delapan puluh tiga meter persegi)yang terletak di Propinsi Aceh, Kota Banda Aceh, KecamatanUlee Kareng, Kelurahan Pango Deah, dengan surat ukurtanggal 12 Desember 2013, Nomor 00080/Pango Deah/2013,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota BandaAceh tertanggal 7 Maret 2014, terdaftar atas namaZulkarnaini (Tergugat Rekonpensi 1);Dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihakketiga lainnya;ATAU apabila Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi tidak bersedia menyerahkan

2014 tanggal 16 Oktober 2014, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa bersama ini, perkenanlah Pemohon Banding berdasarkan Pasal27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009, mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP2025/WPJ.07/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00080

jumlah PPhPasal 23 yang masih dibayar sebesar Rp539.715.529,00;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui SCPKB PPh Pasal 23 dimaksuddan oleh karena itu Pemohon Banding telah mengajukan permohonankeberatan kepada Kepala KPP PMB melalui Surat Nomor 02/PPh23/MI/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang diterima oleh KPP PMB padatanggal 26 Juli 2013;bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Terbanding menerbitkan KeputusanTerbanding Nomor KEP2025/WPJ.07/2014 tentang Keberatan Wajib Pajakatas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00080

Putusan Nomor 1557/B/PK/PJK/2017Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2011Nomor 00080/203/1 1/054/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT MayoraIndah Tbk, NPWP: 01.146.631.5054.000, beralamat di Jalan TelesonikKelurahan Pasir Jaya Jati Uwung Tangerang Banten 15135.

berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2025/WPUJ.07/2014, tanggal 23 Juli 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23, Masa Pajak Februari 2011, Nomor 00080

Bahwa Pemohon lahir di Klaten, 18 Juni 1976 sebagaimanadapat dibaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310LT301020180016, Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Nomor3310/SKT/20181113/00080 dan juga Kartu) Keluarga Nomor3310030112050272 atas nama Kepala Keluarga SAMINEM GITOPAIRO, di dalamnya pada angka 2 terbaca nama SAPARDI, anakketiga dari GITO PAIRO dan Ibu SAMINEM.2.

Fotocopy Surat keterangan No. 3310/SKT/20181113/00080,tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Klaten, diberi tandaP2;3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310030112050272, tanggal 15Januari 2019 Nama kepala keluarga Saminem Gito Pairo, Tegal salamDesa Sembung, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, yang diterbitkanKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Klaten,diberi tanda P3 ;4.

2017Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding Nomor:025/WBETAXES/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini :Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP805/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, yang Pemohon Bandingterima pada tanggal 31 Juli 2012, yang menolak seluruh permohonan KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Oktober 2009 Nomor: 00080

mengajukan banding ke Pengadilan Pajakatas permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut diatas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:Bahwa dasar perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas adalahberdasarkan hasil perhitungan Peneliti Keberatan dari Kantor Wilayah DJPJawa Barat Il atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Oktober 2009 Nomor: 00080

dilandasi dengan UndangUndang pajak yangberlaku;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54804/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 September 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP805/WPJ.22/BD.06/2012tanggal 27 Juli 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor:00080

Pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaanyang sebenarnya;Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 737/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 8ayat (5) UU KUP, Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnyabanding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP805/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 27 Juli 2012,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor:00080

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut54804/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 2 September 2014 yangmenyatakan:Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 737/B/PK/PJK/2017Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP805/WPJ.22/BD.06/2012tanggal 27 Juli 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009Nomor: 00080/207/09/414/11 tanggal 16 Juni 2011

Putusan Nomor 1139/B/PK/PJK/2015Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB PPNNomor 00080/207/10/218/12 tanggal 19 April 2012 untuk Masa Pajak Februari2010 (Lampiran 02) adalah sebesar Rp476.299.015,00 (empat ratus tujuh puluhenam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas Rupiah);Bahwa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (untuk selanjutnyadisebut sebagai "SSP") pada tanggal 16 Mei 2012 dengan NTPN Nomor0411000401151403 (Lampiran 03), telah dibayar dan dilunasi seluruhnyasebesar

Rp476.299.015,00 (empat ratus tujun puluh enam juta dua ratussembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) atas jumlah yang masih harusdibayar berdasarkan SKPKB PPN Nomor 00080/207/10/218/12:Bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud di dalam UndangUndang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat (4) yangmenyebutkan Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telahdibayar sebesar 50% (lima puluh persen);Bahwa pelunasan dengan SSP tanggal 16 Mei 2012 sebesarRp476.299.015,00

Putusan Nomor 1139/B/PK/PJK/2015Pajak Republik Indonesia;ASPEK MATERIPOKOK SENGKETABahwa melalui SKPKB PPN Nomor 00080/207/10/218/12 tanggal 19April 2012, Masa Pajak Februari 2010, Terbanding melakukan koreksi denganperhitungan sebagai: Uraian SPT Masa PPN SKPKB PPN Koreksi(Rp) (Rp) (Rp)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 36.962.999.243 36.992.600.530 29.601.287Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 545.547.250 545.547.250 0JUMLAH 37.508.546.493 37.538.147.780 29.601 .287PK yang

atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000;Bahwa keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor5/75/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yangTerutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;URAIAN TERHADAP ASPEK MATERIBahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbandingmelalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN nomor 00080

putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54445/PP/M.IIA/16/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP493/WPJ.02/2013 tanggal 28Juni 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor 00080

.::00080 3 Redaksi Putusan ................:.0:0060 5 Meterai Putusan ....................00.0!Hakim Ketua,Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.Panitera Pengganti,Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Jumlah ...............Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 2.800.000,Rp. 1.500.000,Rp. 40.000,Rp. 10.000,Rp. 6.000,Rp. 4.436.000, (empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Hal 4 dari 4 halaman Putusan No. 1045/Pdt.G./2018/PN Dps

PK/Pdt/...Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00080/207/05/541/08 tanggal 9Juli 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, denganperhitungan sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :e Ekspor Rp. 4.157.982.860,00e Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp.11.047.807.430,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 15.205.790.290,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp. 1.104.780.743,00PPN yang kurang

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3307/SKT/20180605/00080 tanggal5 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup, disebut bukti P7;8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 330702051 1074953 tanggal 9 Pebruari 2012,telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok sesuai dengan aslinya sertabermeterai cukup, disebut bukti P8;9.

CALON ISTRI, yang aslinyadikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenWonosobo adalah akta autentik dan menurut pertimbangan Majelis telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, olen karenanya telahdapat dijadikan sebagai bukti bahwa CALON ISTRI, lahir pada tanggal 3 Juni1998, yang merupakan anak dari suami istri AYAH CALON ISTRI danKowiyah;Menimbang, bahwa bukti P7 berupa berupa fotokopi Surat KeteranganNomor 3307/SKT/20180605/00080 tanggal 5 Juni 2018,

GS 00080/2004 Luas 937 m2 an.Hadi Wijoto yang terletak di Pomah Tulung Klaten dansebagaimana APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan) kepadaPihak untuk dijual melalui penjualan sukarela maupun penjualanlewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku;4.

Surat Ukur nomor 00080/2009,Tanggal Surat Ukur 02 November 2009,Luas 103 m2 SebatasPeralihannya dari Nyonya TJIONG A YONG (MEILIE) KepadaHardi Singgih Ongko/Budi Kartawijaya.Sertipikat Hak Milik Nomor 3946/Grogol Selatan yang diterbitkantanggal 24 Februari 2010.

Surat Ukur nomor 00080/2009,Tanggal Surat Ukur 02 November 2009,Luas 103 m2 Atas namaTjiong A Yong (MEILIE)..4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3946/Grogol Selatan yang diterbitkantanggal 24 Februari 2010. Surat Ukur nomor 00081/2009,Tanggal Surat Ukur 02 November 2009,Luas 104 m2 Atas namaTjiong A Yong (MEILIE).5. Sertipikat Hak Milik Nomor 3947/Grogol Selatan yang diterbitkantanggal 24 Februari 2010. Surat Ukur nomor 00082/2009,Halaman 8 dari 52 halaman.

(fotokopi yang dilegailisir);Sertipikat Hak Milik Nomor 3945/GrogolSelatan, Surat Ukur Nomor 00080/2009,tanggal 2 Nopember 2009, Luas 103 m3(seratus tiga meter) atas nama 1/ HardiSinggih Ongko dan 2/ Budi Karta Wijaya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertipikat Hak Milik Nomor 3946/GrogolSelatan, Surat Ukur Nomor 00080/2009,tanggal 2 Nopember 2009, Luas 104 m3(seratus empat meter) atas nama 1/ HardiSinggih Ongko dan 2/ Budi Karta Wijaya.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertipikat Hak Milik Nomor 3946/GrogolSelatan, Surat Ukur Nomor 00080/2009,tanggal 2 Nopember 2009, Luas 105 m3(serratus lima meter) atas nama 1/ HardiSinggih Ongko dan 2/ Budi Karta Wijaya.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertipikat Hak Milik Nomor 3949/GrogolSelatan, Surat Ukur Nomor 00088/2009,tanggal 2 Nopember 2009, Luas 155 m2Halaman 39 dari 52 halaman.

Surat Ukur nomor 00080/2009, Tanggal Surat Ukur 02November 2009,Luas 103 m2 Sebatas Peralihannya dari NyonyaTJIONG A YONG (MEILIE) Kepada Hardi Singgih Ongko/BudiKartawijaya. (vide bukti P4b = T.II.Int3)Sertipikat Hak Milik Nomor 3946/Grogol Selatan yang diterbitkan tanggal24 Februari 2010.