Ditemukan 8357 data
215 — 253
Pst.Dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 disebutkan yang dimaksud denganpejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya di dalam penyelenggaraan negara rawan terhadap praktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha MilikNegara dan Badan Usaha Milik Daerah;2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,ANPejabat Eselon!
1.TRI ANTORO HADI,SH
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
3.YUSSY SRI NURAMELIA, SH.
Terdakwa:
FIKRI SALIM Als KIKY
111 — 100
Dan angkanya pengurusan tinggi untukkonsultannya;Bahwa Saksi memberi info tentang titiktitik rawan di jalan yang akandibangun hotel, karena Saksi sering mengawal lewat daerah atas sehinggaSaksi hapal;Bahwa amdalalin bukan dibidang tugas Saksi;Bahwa pada 25 Maret 2019 di Klinik Medika Nangewer KecamatanCibinong Kabupaten Bogor Saksi pernah menerima uang SebesarRp30.000.000, ( Tiga puluh juta rupiah ) dari Terdakwa Fikri Salim untukbiaya pengurusan Ijin Amdal Lalin Hotel di Cisara milik Prof.
50 — 21
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;a Ff WwW NY.
81 — 22
Saksi MULYADI Bin BACHRUDIN (Alm) : dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai PNS di Puskesmas Munjul Kabupaten Pandeglang ;Bahwa saksi selaku Koordinator RBB Zona 4 ;Bahwa terkait perkara ini pada tahun 2010, saksi bergabung dengan paraTerdakwa dalam ke Ormasan RBB karena saksi bergerak dibidangkesehatan dan diajak mengadakan khitanan massal, bantuan sosial banjir,pogging seperti di wilayah Labuan yang rawan banjir saksi dihubungi olehTerdakwa Deden sebagai
63 — 17
Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desayang salah satu pungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batubara, dimana pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atauPendapatan Asli Desa,yang dibuat olehterdakwa Husni Firdaus sebagaiKepala Desa,dan kenyataan uang yang diterima oleh desa ternyata juga tidakdimasukan dalam kas desa atas keinginan terdakwa selaku kepala desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
75 — 38
September2000, dengan Akta Notaris Nomor 3;bahwa benar keterkaitan saksi dengan Bagian Kesra adalah karenaBagian Kesra sering meminjam uang kepada saksi serta mengambilbarang dari perusahaan saksi, alasannya untuk dipergunakan sebagaidana bantuan sosial;bahwa dasar perjanjian atau kontrak tidak ada, hanya berdasarkankepercayaan sejak bulan Januari tahun 2009;bahwa pada tahun 2008 CV Gloria milik Bernardinus Heymans SHpernah mengambil beras sekitar 200an ton dari UD Surya Putra untukproyek bantuan rawan
239 — 86
petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 145 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
266 — 179
petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 142 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan
81 — 35
Bahwa perkara ini rawan konplik di lapangan maupun sengketa perdatakerena melibatkan orang banyak (masyarakat) yang menguasai tanahperkara aquo yang diikutsertakan sebagai para pihak yaiti sebagai paratergugat untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan dalamperkara ini ternyata masyarakat tersebut tidak diikutsertakan sebagai paratergugat atau para pihak yang berperkara ;8.
63 — 23
Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakanpemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencangkup pencegahan bencanam penanganandarurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;aS epDan lainlainya;Bahwa kaitan saksi dengan perkara yang sedang disidangkan pada hariini, sehubungan
725 — 412
Kalau TIM Koordinasi hanya yang rawan dengan persoalanhukum kalau ada gugatan.
92 — 23
membayarseluruh biaya operasional yang ada sebagaimana Peraturan Desa Nomor 2Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desa yang salah satupungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batu bara, dimanaPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 99 dari 150pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atau PendapatanAsli Desa,yang dibuat oleh saksi Husni Firdaus sebagai Kepala Desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
32 — 7
sebesar 70, 51 %yaitu laporan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan yang terakhir konsultanpengawas buat pada tanggal 1518 Desember 2011 Minggu keXV (lima belas)pada pekerjaan Pembangunan Bengkel dan Pabrik Es adalah sebesar 70, 51 %,yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2011, dengan pertimbangan atas penilaiankinerja Dinas Kelautan dan Pengairan Kabupaten Banjar terhadap penyerapananggaran, oleh karena dana DAK minimal penyerapannya adalah 50 % ke atas,dan keadaan sosial masyarakat kecamatan AluhAluh rawan
71 — 11
JUANDA :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benarBahwa saksi adalah staf bidang manajemen rekayasa dan lalu lintasangkutan jalan, hanya membantu atasan saksi yaitu saksi Dody Rosadiselaku Kasi Manejemen Rekayasa dan Lalu Lintas Angkutan Jalan untukmembuat Surat Rapat Kedinasan dalam arti berkaitan dengan lalu lintastitik rawan kemacetan dan membantu temanteman memasang kebutuhanrambu lalu lintas di jalan terutama yang sudah rusak.Bahwa benar saksi mengetahuinya adanya pembangunan
44 — 12
Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desayang salah satu pungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batubara, dimana pungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atauPendapatan Asli Desa,yang dibuat olehterdakwa Husni Firdaus sebagaiKepala Desa,dan kenyataan uang yang diterima oleh desa ternyata juga tidakdimasukan dalam kas desa atas keinginan terdakwa selaku kepala desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
52 — 13
151pemerintahan desa kepada terdakwa selaku ketua LPM untuk membayarseluruh biaya operasional yang ada sebagaimana Peraturan Desa Nomor 2Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 tentang Pungutan Desa yang salah satupungutannya berupa lintas jalan angkutan dump truck batu bara, dimanapungutan tersebut merupakan salah satu Pendapatan Desa atau PendapatanAsli Desa,yang dibuat oleh saksi Husni Firdaus sebagai Kepala Desa.Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalahmencedarai dari aturan yang ada,dan rawan
Terbanding/Terdakwa : DWI WIDODO
224 — 258
menduga bahwa uang Rp524.350.000,00 (limaratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), voucher hotelsenilai Rp10.807.102,00 (Sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus duarupiah) tersebut diberikan sebagai imbalan/fee pengurusan calling visa, yangdalam jabatannya mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaanterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/persyaratan terhadap warganegara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpuryang berasal dari negaranegara rawan
386 — 278
Haltersebut dilakukan setiap hari kerja;Bahwa dokumen warkat deposito seharusnya disimpan di ruangbrangkas PT BPD Bali Cabang Tabanan, untuk selanjutnyapengambilannya hanya dapat dilakukan oleh Costemer service atauoleh head teller apabila ada debitur yang mendepositkan uang.Hal. 108 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN DpsApabila tidak dokumen tersebut seharusnya tetap tersimpan dibrankas karena rawan untuk dicuri ataupun hilang;Bahwa selain Costumer Service dan atasannya yaitu Head
274 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1164 K/Pid.Sus/201711.12.Investigatif angka 1 disebutkan Pemeriksaan investigatif berbedadengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yangsifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem PengendalianIntern (SPI), terutama yang berkenaan dengan safeguarding of asset,yang rawan akan terjadinya penyimpangan;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, dimana dalam amar putusannya menyatakan kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun
92 — 26
tidakpernah menerima sesuatu dari menanda tangani berita acara serahterima tersebut dan akhirnya saksi menerima meubelair yang saksitanda tangani berita acara serah terima nya tersebut pada tanggal 25Pebruari 2013.Bahwa Kondisi banguan RKB SDN Karang Patri 05 Pebayuran yangpembangunannya hanya sampai pemasangan dinding belum diplesterdan pemasangan genteng tersebut masih berdiri seperti semula tetapikondisi sedikit mengkwatirkan mengingat sudah terjadi retak padadinding sehingga bangunan tersebut rawan