Termohon agar Pemohon dihukum untuk menyerahkanrumah di XXXX Sidoarjo untuk anak, yang diajukan Termohon secara lisan pada tahapkesimpulan, dan kuasa hukum Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, olehkarenanya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) HIR maka gugatan Termohon tersebut tidak dapatdipertimbangkan karena gugatan balik (rekonpensi) harus diajukan bersamasama denganjawaban ; 22 22222 2222 enone nnn nnn nnn nnn nnn n= Menimbang bahwa permohonan Pemohon di kabulkan, maka secara exs oficio

Dengan demikianpertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikandasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini,karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak

Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten LombokBarat, Terdakwa ex oficio sebagai Pengguna Anggaran (PA),dengan tugas pokok sebagai berikut :1. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah PenggunaAnggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya.2.

didakwakankepadanya.Menimbang, bahwa Terdakwa ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Edadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagaiKepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentangpengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai NegeriSipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;Menimbang, bahwa selain sebagai Kepala Dinas PariwisataKabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex oficio

MtrMenimbang, bahwa Terdakwa ISPAN JUNAIDI, Spd.M.Edadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang menjabat sebagaiKepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor 01/820/01/BKD/2017 tentangpengangkatan/ pelantikan dan pengukuhan kembali Pegawai NegeriSipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Januari 2017;Menimbang, bahwa selain sebagai Kepala Dinas PariwisataKabupaten Lombok Barat, Terdakwa ex oficio

Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.

Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yangdianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945jJuncto UndangUndang Kekuasaan Kehakiman R. dan sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakimsecara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secaraex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaHalalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Padt/2018/PN MDNperkara tersebut.

UndangUndangKekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepadahakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukupberalasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan Para Penggugat a quo.2.

untuk dikabulkan sebagaimana akan dimuatdalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi padapetitum huruf c Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepadaPanitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah, namun untuk memenuhi pasal84 ayat (1) Undangundang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang no 3 Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009,Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio

Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan

Pemohon yaitu sekitar 23 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, makauntuk pemberian mutah Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayarmutah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan akan dituangkandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa bapak yangbertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, oleh karenaitu hakim secara ex oficio

untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio

Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena

No. 0028/Pdt.G/2016/PA Pct.maka Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu untukmempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendaktalak dari Pemohon Konvensi tersebut;Menmbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PemohonKonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agamasebagaimana dalam Konvensi tersebut di muka, berarti tuntutan hakhakPemohon Konvensi sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikianmaka dipandang adil apabila pada saat yang sama

Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Islam,oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung Nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka MajelisHakim secara ex oficio

PENGGUGATtersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum, dan bagaimanamungkin TERGUGAT akan memindahtangankan serta mengalihkan harta harta tersebut dengan cara menjual, karena kenyataannya surat surat berharga yang melekat terhadap hak kebendaan tersebut semuadikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum,sehingga tindakan PENGGUGAT menguasai Hak Milik orang laindikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya unsurPenggelapan dan TERGUGAT dalam situasi demikian mempunyaiHAK EX OFICIO

tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio

Basri Adly Banjar, sebagai KepalaBappeda, karena itu secara ex oficio (Cf. UU No. 33 Tahun 2004,memangku Jabatan Sekretaris Tim Anggaran Pemkab.

Zeth Rahayaan, sebagai KepalaBagian Keuangan Setda Malra, dan karena itu secara ex oficio (UU No.33 Tahun 2004, memangku jabatan PPKD, yang menandatanganiDPASKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007), telahmemberikan keterangan dalam persidangan (Vide halaman 75 76,putusan Pengadilan Negeri Tual), yang antara lain, sebagai berikut : Bahwa Biaya Umum untuk perencanaan biasanya dilaksanakanoleh pihak ketiga, sesuai Keppres Tahun 2005 ;= Bahwa mekanisme pencairan dana melibatkan PPTK ;= Bahwa

Basri Adly Banjar, yang nota beneadalah Kepala Bappeda Matra, karena itu secara ex oficio adalahSekretaris Tim Anggaran Pemkab. Malra, yang sudah tentu sangatpaham tentang APBD Malra, dalam persidangan dengan tegasmenjelaskan bahwa TPA DAK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DAK,sedang pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan (Vide,halaman 75 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa keterangan saksi a de charge Drs.

nafkah kepadaanaknya (nafkah madiyah/nafkah lalu ) tidak bisa di gugat "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,makagugatan Penggugat poin ke 4 untuk nafkah anak yang lampau selama 1tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak yang boleh di tuntut dandiminta adalah nafkah anak untuk masa yang akan datang , oleh karena itusekalipun gugatan Penggugat salah /tidak tepat atau sekalipun Penggugattidak minta nafkah dimaksud , Pengadilan Secara Ex oficio

bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio

dipersidangan, sangat jelas hubungan hukum= antara PemohonBanding/dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat,karena Walikota secara ex Officio melekat jabatan sebagai KetuaPembina Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Surat keputusan(dalam hal ini objek sengketa) merupakan Surat keputusan yang diterbitkan karena adanya sesuatu kekuasaan Tergugat yang telahmenimbulkan akibat hukum bagi pribadi (warga) atau dalam hal iniPemohon Banding/Tergugat sendiri;Bahwa apa yang di maksud dengan ex oficio

untukTermohon sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuanpasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Al BagarahHalaman 22 dari 32 : Putusan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Bjnayat 241 yang berbunyi : Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajibanbagi orang yang bertaqwa ;Majelis Hakim secara ex oficio