Bahwa berdasarkan definisi pasar bersangkutan sebagaimanadiuraikan dalam butir 5.2.3. bagian Tentang Hukum, maka pelakuusaha tertentu adalah operator taksi di Bandara InternasionalSultan Hasanuddin, Makassar;2. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Tertentu terpenuhi;2. Praktik Diskriminasi.

Pembanding/ Penggugat,dalam Objek Sengketa tidak merekomendasikan PERSEBAYA Surabayauntuk mengikuti ISL 2015 tanpa alasan yang jelas karena memangsenyatanya alasan tersebut tidak tercantum dalam dictum ObjekSengketa;Pada hari yang sama Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat jugamengeluarkan statement kepada media bahwa alasan tidak lolosnyaPERSEBAYA Surabaya karena adanya dualisme (vide : bukti P15), danhal ini semakin ditegaskan dalam Jawaban Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat pada halaman 14 point 5.2.3

Bahwa dalil Jawaban Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat padapoint 5.2.3 halaman 14 yang menyatakan persoalan yang dihadapiPERSEBAYA Surabaya adalah klaim adanya dualisme, yangsesungguhnya tidak ada, yang saat ini telah masuk ranahpengadilan;2.

Juli2008 /A.Md A.Md Nauli Simeulue2 Nomor 414 Tahun 2009 Helman Amin Novi Yanti Anggita SK BupatiTanggal 03 Nov 2009 Nauli Simeulue3 Nomor 125 Tahun 2010 Helman Amin Novi Yanti Anggita SK BupatiTanggal 12 Maret 2010 Nauli Simeulue4 Nomor 096 Tahun 2011/Helman Amin Sabdi Anggita SK BupatiTanggal 30 Maret 2011 Ramlan Nauli Simeulue5 Nomor 114 tahun 2012 Helman Amin Susi Anggita SK Bupatitgl 20 Maret 2012 Suryani Nauli Simeuluee Bahwa Berdasarkan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan,point 5.2.3

Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf(j) tentang Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK bahwa PengelolaanAdministrasi meliputi : Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku KasHarian SPP, Kartu pinjaman.e Bahwa terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPkK)Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bersamasama dengan Ketua UPK (saksi Helman Amin) sesuai dengan Penjelasan V tentangPelaku PNPM Mandiri Perdesaan , point 5.2.3

Juli 2008 A.Md A.Md Nauli Simeulue2 Nomor 414 Tahun 2009Helman Amin Novi Yanti Anggita SK BupatiTanggal 03 Nov 2009 Nauli Simeulue3 Nomor 125 Tahun 2010Helman Amin Novi Yanti Anggita SK BupatiTanggal 12 Maret 2010 Nauli Simeulue4 Nomor 096 Tahun Helman Amin Sabdi Anggita SK Bupati2011 Tanggal 30 Maret Ramlan Nauli Simeulue20115 Nomor 114 tahun 2012 Helman Amin Susi Anggita SK Bupatitgl 20 Maret 2012 Suryani Nauli Simeulue e Bahwa Berdasarkan Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan,point 5.2.3

terdakwa Anggita Nauli selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPk)Kecamatan Simeulue Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, yang telahmenggunakan uang pengembalian/setoran SPP untuk kepentingan pribadinya, dantidak menyetorkan sebagian uang pengembalian SPP tersebut ke rekeningpengembalian SPP, serta tidak melarang saksi Helman Amin menggunakan uangsetoran pengembalian SPP untuk kepentingan pribadinya, telah bertentangan denganPenjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan , point 5.2.3

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sara pengangkutbersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit perkelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu KreditKelompok SPPUEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.halaman 44 dari 101 halamanNomor : 14/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatatdalam BKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuaikeadaan sebenarnya.2) Penjelasan V angka 5.2.3

sesuai dengan :1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit perkelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu KreditKelompok SPPUEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatatdalam BKUSPP.(4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuaikeadaan sebenarnya.2) Penjelasan V angka 5.2.3

tidak sesuai dengan :1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :(1)Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit perkelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu KreditKelompok SPPUEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPPUEP (arsip kelompok).(2)Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.(3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalamBKUSPP.(4)Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.(5)Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuaikeadaan sebenarnya.2) Penjelasan V angka 5.2.3

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan PenjelasanIV Point 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untukkelompok perempuan (SPP) antara lain akuntabilitas, artinya dalammelakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan VPoint 5.2.3 UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatanPNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKADmengkordinasikan pertemuanpertemuan di kecamtan.

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan IVPoint 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompokperempuan (SPP) antara lain akuntabilitas, artinya dalam melakukanpengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat.Halaman 34 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTRf.Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan VPoint 5.2.3 UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPMMandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan IVPoint 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompokperempuan (SPP) antara lain akuntabilitas, artinya dalam melakukanpengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat.Petunjuk Teknis Operasional PNPM MANDIRI Pedesaan Penjelasan VPoint 5.2.3 UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPMMandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKADmengkordinasikan pertemuanpertemuan di kecamtan.

Tapi dalam kurun waktu sekian lama tidak adatandatanda perubahan maupun Etika baik dalam rumahtangga / orang tua / keluarga serta warga lingkungan.5.2.3. saya (Penggugat) Merasa tidak pernah menuntut apapundiluar Kemampuan suami (Tergugat) karna sejak kecil sayatelah ditinggal oleh orang tua lakilaki sehingga sudahterbiasa hidup mandiri dan menerima apa adanya.

Bahwa dalam rangka pengujian kepatuhan tersebut makaPemohon Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaanterhadap pelaporan perpajakan Termohon PeninjauanKembali beserta buktibukti transaksi dan pembukuannyauntuk mengetahui apakah pelaporan pajak yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali sudah benar atau masihterdapat objek pajak yang belum dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali;5.2.3.

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan :5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas saranapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2.mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas saranapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2.mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut petugas dari unit pengawasan;5.2.2.mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatan barangcurah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikanpersetujuan muat kepada eksportir.6.

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan :5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas saranapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2.mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

beserta semua isinyaterutama barang dagangan terledak di Jenderal Soedirman KompleksRuko PJKA / Stasiun Timur Blok D1D2D3 Purwokerto, dimana;5.2.1 Tokotoko milik bersama ini telah sepenuhnya diserahkan kepadaPenggugat untuk dikelola dan Penggugat wajib menanggungseluruh kewajiban (hutang);5.2.2 Tidak benar jika Penggugat mengemukakan bahwa ke2 (dua)toko yang dikelola Penggugat tersebut sudah tidak ada, yangbenar adalah sampai saat ini masih berada bahkan masihberoperasional / aktif ditempat semula;5.2.3

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan : 5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sara pengangkutbersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

., sampai dengansekarang;5.2.3. Satu buah Kendaraan Bermotor Merek Toyota, Jenis MobilBeban, Model Truck, warna Hijau/green, dengan Nomor Polisi BL4936 AC, Nomor Rangka BU300679 Nomor Mesin B.0437091An. K.M.ALI, yang kemudian berganti kepemilikan menjadi An.Marzuki dengan Nomor Polisi BL 8765 L, warna hijau dansekarang menjadi milik dari Tergugat, dan belum digantinamakanmenjadi nama Tergugat;6.

., 5.2.2. dan 5.2.3.;

Findrianty Rumampuk binti Hendrik Rumampuk sebagai anak perempuan kandung memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan Sulasmi M Aliwu atau disebut juga Sulasmi Aliwu pada dictum putusan point 5.2.1., 5.2.2. dan 5.2.3.

., 5.2.2. dan 5.2.3.;

Reyhand Rumampuk bin Heri Rumampuk sebagai ahli waris pengganti dari Heri Rumampuk memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan Sulasmi M Aliwu atau disebut juga Sulasmi Aliwu pada dictum putusan point 5.2.1., 5.2.2. dan 5.2.3.

Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Kalibunder KabupatenSukabumi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Generasi SehatCerdas Tahun Anggaran 2010 pada kegiatanSimpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Kalibunder KabupatenSukabumi bertentangan dengan : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan : Penjelasan IX tentang pengelolaan buku bank 9.3.1 huruf b tentangBuku bank Penjelasan V tentang tugas dan tanggung jawab UPK 5.2.3

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sara pengangkutbersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan:5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas saranapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2.mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonan pemuatanbarang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telahdiberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.6.

414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO(petunjuk Tekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPN MP), sehingga semua tindakan dalam pengelolaan program ini harusmengacu dan sesuai dengan peraturan perundangundangan in1;BahwaTugas dan Tanggung Jawab UPK berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam NegeriDirektur Jenderal Pemberdayaan dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November2008 tentang PTO ( Petunjuk Tekhnis operasional ) Penjelasan IV, sub 5.2.3

414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (petunjuk TekhnisOperasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP),sehingga semua tindakan dalam pengelolaan program ini harus mengacu dan sesuai denganperaturan perundangundangan ini;BahwaTugas dan Tanggung Jawab UPK berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam NegeriDirektur Jenderal Pemberdayaan dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008tentang PTO ( Petunjuk Tekhnis operasional ) Penjelasan IV, sub 5.2.3

4.4..8.3, menyebutkan : Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagaiberikut :a Pengalaman kegiatan simpan pinjam.b Persyaratan kelompok.c Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian:e Permodalane Kualitas pinjamane Administrasi dan Pengelolaane Pendapatane Likuiditas (pendanaan jangka pendek)d Penilaiak khusus rencana kegiatane Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumahtangga miskin.f Penilaian kategori kelompok.78b Penjelasan V : PNPM MP Sub 5.2.3

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat DesaNomor : 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5 November 2008 tentang PTO (Petunjuk Tekhnisoperasional) Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional97Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Penjelasan IV, sub 5.2.3.