39 20 SL wo ld ylipo MbArtinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itupermohonan Pemohon harus dikabulkan, oleh karena itu Majelismenetapkan secara ex oficio nafkah iddah sebesar Rp. 1. 500. 000,;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

RI Tahun 2007 halaman 47 menegaskanPermohoanan yang dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statuskepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak .status kepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan ;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentukdari pernyataan suatu kepemilikan seseorang ;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini,secara ex oficio

Putusan Nomor 38/PDT/2020/P TPLKMenimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbanganpertimbanganputusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Pembandingsemula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusandalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat/ Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secaraex oficio/ karena jabatannya akan

72722 nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Psl 149 (a, b dan d ) KompilasiHukum Islam bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajibmemberikan mutah, nafkah kiswah dan maskan kepada bekas istri, demikian pula biayahadlonah anak;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ps 152 kompilasi hukum Islam, Istriberhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali apabila ia nusyuz;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis karena jabatannyasecara ex oficio

yang dalam pemeliharaanTermohon kepada Termohon;Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia memberikan mut ahkepada Termohon uang sebanyak Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) dan nafkah iddahsebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Termohon rela tapi mohonpertimbangan majelis;Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telahdikaruniai 3 orang anak, yang 2 di pondok dibiayai oleh Pemohon, sedangkan yang 1 dalampemeliharaan Termohon, sehingga majelis secara ex oficio

tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Hal 7 dari 10 Pen No 0686/Pdt.P/2015/PA.SbyBahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kKepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

perceraian pasal 39 (2) UndangUndang nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam , maka permohonn Pemohon dikabulkan; Menimbang, bahwaTermohon dalam perceraian tidak keberatan rela diceraikanPemohon dan bersedia memberikan kepada Termohon hakhanya akibat dalamperceraian berupa nafkah iddah, Muthah seperti tersebut, Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan senaggup memenuhi kewaibankepada Termohon , maka Majelis secara Ex oficio

talaknya terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak yang dimintaoleh penggugat sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rpiah)setiap bulannya dan tergugat hanya menyanggupi Rp900.000, (sembilanratus ribu rupiah) setiap bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak terbukti mempunyaipenghasilan lebih dari Rpo1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiapbulannya maka besaran biaya nafkah anak penggugat dan tergugat secaraex oficio

No. 692/G2016Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan c dan pasal149 huruf d, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai denganFirman Allah dalam Al Qur'an surat Albagarah ayat :Las rally Dei guS 5 Yedd5y rzlyall lesArtinya : "Kewajiban atas Bapak untuk memberi belanja dan pakaiankepada anakanaknya secara ma'ruf",Maka majelis hakim secara ex oficio dapat menghukum tergugatmemberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernamaAgwin Lutfiansyah sebagaimana bunyi diktum dalam amar

., tanggal 30November 2010, sehingga secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberwenang memeriksa dan mengadili serta menetapkan bahwa Undangan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari 2011 adalah tidak sah dantidak berdasar hukum.Bahwa berdasarkan buktibukti yang telah diajukan, maka seharusnya MajelisHakim dalam perkara aquo secara ex oficio dapat memutuskan bahwa RapatHal. 5 dari 7 hal. Put.

terbukti beralasan dan tidak melawan hukummaka berdasarkan pasal 125 HIR/ pasal 27 Peraturan Pemeri ntah Nomor 9 Tahun 1975 gugatanPenggugat dikabulkan denganverstek 5 Menimbang, bahw aberdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, makatalak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain suhgro Tergugat terhadapPeng gu gat; ~ = 2222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun1989 Majelis Hakim secara ex oficio

Pejabat Daerah Pemkab Tapsel / exoficio, maka yang menjadi subjek sebagai pribadi Tergugat II dan bukan dalamkapasitas Tergugat II sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua TimPenyelesaian Permasalahan Terhadap Tanaman dan Pengantian Biaya BangunanRumah Warga yang berada Dalam Areal Pertapakan Kantor Bupati di Sipirok.Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN PspBahwa oleh karena subjek Tergugat II juga adalah dalam kapasitas sebagaipribadi bukan karena jabatan / ex oficio

Akan tetapi adalahmilik atas nama Bupati Tapanuli Selatan ( ex oficio ) sesuai KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.244/MenhutII/2011Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok UntukPembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan Dan SaranaPrasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan Yang Terletak DiKecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera UtaraSeluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus)Hektar.Bahwa areal

Pasariobu,SH denganpenyebutan identitas Tergugat tersebut yang menjadi subjek sebagaipribadi Tergugat dan bukan dalam kapasitas Tergugat sebagai BupatiTapanuli Selatan (Sementara Tergugat Legal Standinya Dalam KapasitasSebagai Bupati Tapanuli Selatan / ex oficio) maka karena subjek Tergugat adalah sebagai pribadi bukan sebagai Pejabat Negara, maka gugatanPenggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelasHalaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Pspsekaligus

error in person, karena tidak terdapat hubungan hukum antaraTergugat dengan Penggugat terkait dengan kesepakatan tanggal 12Januari 2012;Bahwa Penggugat juga telah medalilkan dalam gugatannya denganmenyatakan diri Tergugat II yakni: Hamdan Zein,SH dengan penyebutanidentitas Tergugat II tersebut bukan sebagai Pejabat Daerah PemkabTapsel / ex oficio, maka yang menjadi subjek sebagai pribadi Tergugat IIdan bukan dalam kapasitas Tergugat II sebagai Asisten Pemerintahandan Kesra selaku Ketua Tim Penyelesaian

Permasalahan TerhadapTanaman dan Pengantian Biaya Bangunan Rumah Warga yang beradaDalam Areal Pertapakan Kantor Bupati di Sipirok maka karena subjekTergugat II juga adalah dalam kapasitas sebagai pribadi bukan karenajabatan / ex oficio, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalahgugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in person, karena tidakterdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;2.

pernah hidup serumah kembaii;3 Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antaraPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi fakta hukum yang tetapberdasarkan pengakuan Pemohon dan kesepakatan yang menjadi hakTermohon dan kewajiban Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 1338KUH Perdata yang harus ditepati dan akan di cantumkan dalam amarputusan sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun1979 jo pasal 149 Kompilasi hukum Islam Pengadilan secara ex oficio

pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapatditerbitkan akta nikahnya;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkanpengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya,sehingga akan memudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi sesuai ketentuan Pasal34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, maka secara Ex Oficio

sedangkan Permohonan Pemohon tidakmelawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atau ditalak Pemohon daripadadigantung setatusnya oleh Pemohon yang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkahlahir maupun batin;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatip Pemohon dan Pemohon telahmeninggalkan Termohon selama 2 bulan lamanya, dan Pemohon dan termohon telahmelakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) maka secara ex oficio

dan anak keturunan mereka pada masa yang akandatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaianpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan13Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterimaoleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa di dalam rumah tangga seorang suamiberkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinyaberdasarkan kemampuannya, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat 4 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) Majelis Hakimsecara Eks oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statusHalaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2018/PN.Tjtkepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak statuskepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentuk daripernyataan suatu kepemilikan seseorang;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini, secaraex oficio

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Subsider :Atau, apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Termohon tidak hadirdipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehatikepadaPemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namuntidak berhasil, namun Ketua Majelis secara eks oficio memintakan nafkahkepada Pemohon, adapun nafkah yang di mintakan sebagai berikut; a.Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.000.000

peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid II :ous Il Ube aie y pod lly UluArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasan keresahanmenurut Imam Malik, apabila terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara Ex Oficio