Ditemukan 471 data
27 — 6
aqilbaligh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 14 September 1988 di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan
15 — 8
Putusan No.1165/Pdt.G/2020/PA.PraMenimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlakuserta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;MENGADILLI:1.
28 — 5
aqilbaligh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1996 di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan
11 — 0
sepuluh ribu rupiah);Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk halinwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang untuk seperlunya dipandangsebagai termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusaninl;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan
8 — 0
alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( f ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi HukumIslam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05Oktober 1991, telah terpenuhi. oleh karenanya permohonan Pemohon patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan
9 — 1
yangdlalim, dan gugurlah haknya";Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas,Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya,sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukun, oleh sebab itu gugatanPenggugatharuslah dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasiperceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan
24 — 14
aaqilbaligh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2005 di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan
63 — 19
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1)RBg.Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talakTergugat dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan pembahan
9 — 0
pasal 116 huruf (f ) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan Pemohon dengan Termohon belum pemah bercerai,maka petitum permohonan Pemohon menjatuhkan thalak satu afitersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itudapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian danmemenuhi Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan pembahan
18 — 3
Pasat 64 A ayat (2 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama:Menimbang. bahwa perkara ini adalah menyangkut bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangeundang Nomor 7 Tahun 1989, juncto UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Pembahan kedua UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peraddan Agama, maka biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat;Mengingat. sega)a ketentuan peraturan perundangundangan yangberfaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara.
8 — 0
Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberi mutah kepadaTermohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa karena Pemohon telah menyatakankesanggupannya, maka majelis hakim perlu menetapkan Pemohon dihukumuntuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan
37 — 11
Panitera Pengadilan AgamaMaros diperintahkan untuk menginmkan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman danpegawai fencaiai NiKan ai lempai perkawinan renggugai aanTergugat dilangsungkan;Menimbang, banwa Karena perkara a auo masuk oiaanain, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomortentang Heraaiian Agama aan h4asai yiA unaangunaangNomor 50 Tahun 2009 tentang pembahan kedua Undangundangperadilan Aaama. biaya perKara harus dibebankan keoada
65 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahanpenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanyakelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampauibatas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan pembahan
54 — 11
shugra, yaitu talak yang tidak bolehdirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah.Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat danTergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 serta pembahan
20 — 9
Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.PraUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, diperintankan kepada PaniteraPengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahanPemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan
7 — 0
yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPe Yadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomer 3Tahun 2006 dan pembahan
30 — 11
agqilbaligh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan
74 — 26
buktibuktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara,hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusanini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan
12 — 3
bahwa Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan NgadiluwihKabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat 06 Oktober 1992 sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/2/IX/1992 dan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai /egal standing untukmengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 03 Tahun 2006 dan Pembahan
9 — 0
alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( b ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi HukumIslam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05Oktober 1991, telah terpenuhi. oleh karenanya permohonan Pemohon patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan