yang sangatbesar;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (KitabUndangUndang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata)mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salahtersebut mengganti kerugian;Pasal 1865 KUHPer (kutipan):Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutMariam Darus Badrulzaman

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtsmatigedaad) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata sebagai berikut : Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut.Bahwa menurut Mariam Badrulzaman (Mariam Baddrissalam, 2009:1) dalamRancangan/UndangUndang Perikatan berusaha merumuskan secaralengkap sebagai berikut :Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepadaorang

Bahwa berdasarkan pendapat Mariam Darus Badrulzaman(sebagaimana dikutip dari Prof.

Bahwa berdasarkan pendapat Mariam ODarus Badrulzaman(sebagaimana dikutip dari Prof.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam bukunyaberjudul Serial Hukum Perdata Buku Kedua Kompilasi Hukum Jaminan,Penerbit CV Mandar Maju Tahun 2009 halaman 13 menerangkan sebagaiberikut :V. Asas Publisitas : (Penjelasan Umum angka 3c UU HT).Yang dimaksud dengan Publisitas jtalahpencatatan daripembebanan obyek Hak Tanggungan, sehingga terbuka dandibaca dan diketahui oleh umum.

Mariam Darus Badrulzaman,S.H., sebagaimana dimaksud di atas, maka sangat tidak beralasan dan tidakberdasar sehingga harus ditolak kalau kemudian Penggugat dalam dalildalilgugatan Penggugat mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Penggugattidak mengetahui dan tidak tahu sama sekali pemberian Hak TanggunganHalaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2019/PN Skhdimana 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat sebagai jaminan pemberianHak Tanggungan tersebut.11.

Mariam Darus Badrulzaman,Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2019/PN SkhS.H., sebagaimana dimaksud di atas, maka sangat tidak beralasan dan tidakberdasar sehingga harus ditolak kalau kemudian Penggugat dalam dalildalilgugatan Penggugat mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Penggugattidak mengetahui dan tidak tahu sama sekali pemberian Hak Tanggungandimana 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat sebagai jaminan pemberianHak Tanggungan tersebut.3.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daad moet aanschuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (MariamDarus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,Halaman 11 dari 16Putusan Nomor: 78/Pdt.G.S/2017/PN.S md3.

Tahapanini baru merupakan kesepakatan (kKonsensua/) dan harus diikutidengan perjanjian penyerahan (/evering), yaitu ditandatanganinyaakta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah *)) Badrulzaman, Kitab Undangundang Hukum Perdata Buku IllTentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, halaman 92.5. Dengan demikian, karena pengikatan jual beli merupakan perjanjianpendahuluan, maka jangka waktu haruslah secara mutlakdicantumkan di dalam klausula perjanjian;6.

Tahapan ini baru merupakankesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan(levering), yaitu ditandatanganinya akta jual beli dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah *)*) Badrulzaman, Kitab Undangundang Hukum Perdata Buku II!

;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 138/Padt.G.S/2019/PN.Smd.melawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.,FCBArb, dalambukunya Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata, Buku Ketiga,yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, 2015, Citra Aditya Bakti,Bandung, halaman 147, unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumadalah ;1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif ;2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;3. Ada kerugian ;4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian ;5.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb, dalambukunya Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata, Buku Ketiga,Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, 2015, Citra Aditya Bakti, Bandung,halaman 147, unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;2. Perbuatan itu harus melawan hukum ;3. Ada kerugian ;4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudangan kerugian ;5. Ada kesalahan (schuld).Bahwa menurut pendapat Munir Fuady S.H.,M.H.

Mariam Darus Badrulzaman, SH., FCBArb,dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata, BukuKetiga, yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, 2015, Citra AdityaHalaman 47 dari 56 Putusan Nomor 535/Pdt/2020/PT MDNBakti, Bandung, halaman 147, unsurunsur Perbuatan MelawanHukum adalah ;1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupunnegatif;2. Perbuatan itu harus melawan hukum;3. Ada kerugian;4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawanhukum itu dengan kerugian;5.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daadmoet aan schuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehatihatian;Bahwa dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum Perdata adalahpasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, menurutMariam Darus Badrulzaman merinci Perbuatan Melawan Hukum inimenjadi 5 unsur, (1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif)(2) perbuatan itu melawan hukum, (3) ada kerugian ,(4) ada hubungansebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ,(5)ada kesalahan; (Agustina,2003: 4950)Bahwa rumusan Perbuatan Melawan

sengketa tersebut tanpa izindari Penggugat selaku pemilik rumah dan tanah objek sengketa secarahukum tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum,karena perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berlakusebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut";Dan sesuai pula pendapat Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman, S.H. pada halaman 67menyebutkan definisi Klausula Eksonerasi adalah dikutif sebagai berikut:"Klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihakmenghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugiseluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatanmelanggar hukum; Kemudian menurut Pendapat Prof.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deliregister Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Ttd., tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimanadikutif oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka sudah nyatanyata MajelisJudex Facti "telah salah menerapkan hukum yang berlaku";6Bahwa demikian pula menurut Pendapat Ahli bernama: Khotibul Umam, S.H.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.;Dalam bukunya yang berjudul KUHPerdata Buku Ill HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni/1996/Bandung,pada halaman 107108, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H.,menyatakan bahwa:...Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yang dikenaldengan asas partij autonomie. Dengan istilah secara sahpembentuk undangundang menunjukkan bahwa pembuatanperjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuatmenurut hukum atau secara sah adalah mengikat.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daad moet aanschuld zijn te wijten);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (MariamDarus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daadmoet aan schuld zijn te witen);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dkk dalam bukunyaKompilasi Hukum Perikatan terbitan Penerbit PT. Citra Aditya BaktiBandung 2001, halaman 93, memberikan contoh sangat sederhanatentang Prinsip Actio Pauliana, yakni : "Misalnya si A menjual rumahkepada B dengan harga yang sangat murah. C (kreditur A) merasadirugikan dan menuntut pembatalan perjanjian jual beli itu. Rumahtersebut dikembalikan ke dalam kekayaan A dan C dapat menyita danmenjualnya.

Mariam Darus Badrulzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur karenakesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur ituwanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karenadabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukankarena salahnya. (R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet keIV (JakartaPembimbing Masa, 1979), Hal 59.)

Mariam Darus Badrulzaman Dkk,Kompilasi Hukum Perikatan, hal. 71, yang menyatakan bahwa "padaHalaman 13 Putusan NOMOR 578/PDT/2018/PT SBYasasnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakanperjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo.1340 KUHPerdata).

Kenyataan ini terbentuk karena perjanjianbaku memang lahir dan kebutuhan masyarakat sendinr;Bahwa tentang perjanjian baku atau perjanjian standard menurut MariamDanis Badrulzaman (1980:15) mengemukakan sebagai berikut:Perjanjian baku dapat diterima sebagai penjanjian berdasarkan fiksi adanyakemauan dan kepercayaan (fiche van wil en verrouwen) yangmembangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri padaperjanjian itu;Bilamana debitor menerima dokumen perjanjian, berarti ia secara sukarelasetuju

tersebutdi atas, maka jelasjelas bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangdemikian tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dantentunya Jjelasjelas membawa kerugian bagi Penggugat:Bahwa perbuatan melawan hukum secara normatif diatur dalam Pasal 1365Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Bahwa menurut pemikiran Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.Dalam bukunya yang berjudul K.U.H.Perdata Buku III HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni/1996/Bandung,pada halaman 107108, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H.,menyatakan bahwa:...Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yangdikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah secara sahpembentuk undangundang menunjukkan bahwa pembuatanperjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuatmenurut hukum atau secara sah adalah mengikat.