Ditemukan 2139 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-03-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sda
Tanggal 2 Maret 2017 — MA’I INDRA, ST
9911
  • puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sdaball @ 5 (lima) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
    20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)ball @ 5 (lima) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
Register : 26-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Rbg
Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
171
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 30-03-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2015/PTUN.SBY.
Tanggal 2 September 2015 — H. SYAMSUL ARIF MELAWAN LURAH TAMBAK OSOWILANGUN, KECAMATAN BENOWO, KOTA SURABAYA
14086
  • ;Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Walikota dengan berpedoman padaPeraturan Menter!.; ono nnn nnn nnn nnn nem nnn nn nen nne nnnPASELIG 2~~ mene nnn nnn nw nen nnn nr nmin nen enn nnn nnn ann RR OR RRR1.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .4, Lurahmempunyai fungsi: 20+ 2 222 0e Huruf (a) : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
Register : 07-07-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Bpp
Tanggal 13 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
227
  • pribadi maupun status hukum seseorang Penetapan Nomor 365/Pat.P/2021/PA.Bpp 7 dari 10harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pemikahan, nama dantanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yangsebenarnya sebagaimana tertera dalam identitasidentitas resmi lainnya;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalamKutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, makaalasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter
Register : 02-01-2018 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.Rbg
Tanggal 18 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
132
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 11-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 88/Pdt.P/2016/PA.Bgl
Tanggal 19 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
165
  • bernama DIKYDWWI KUSUMA BIN KUSNAN HADI dengan Wali Hakim yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter
Register : 12-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1208/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
MERJA APRIANI
1210
  • Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!
Register : 16-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Kgn
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon:
1.Shaifullah, S.Ag
2.Norhanah, S.Ag
252
  • Pemohon dannama/gelar Pemohon II dalam hal para Pemohon mengajukan permohonanperubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri para Pemohontersebut, hal ini Sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini paraPemohon belum merubah nama/gelarnya dan tempat lahir serta belumdidaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten HuluSungai Selatan mengenai perubahan nama/gelar dan tempat lahir Pemohon dan Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Putus : 25-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT JAMBI Nomor 25/PID/2011/PT.JBI
Tanggal 25 Maret 2011 — MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN
7837
  • hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsisepertie Pajak kendaraan bermotor;e Dan lain lain; Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunanAngaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)dan APBDP tahun angaran 2008 adalah> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuangan111antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter
    Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraanbermotor;> Dan lain lain; Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan = AngaranPendapatan Belanja Daerah (APBD)dan APBDPtahun anggaran 2008 adalah;> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentang125pengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter
    saksi untuk mencairkan dana di BankBNI sebanyak Rp.1.250.000.000, (satu) milyar duaratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahunanggaran 2008 untuk diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, saksi mengetahui dari Sekretaris Daerah(sekda)(MaRuf Kari )Kabupaten Kerinci bahwakalau dana pinjaman Pemda Keinci ke bank BNIsudah cair sebanyak Rp.1.250.000.000, (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dantelah diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah:> Peraturan Menter
    25;Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraan bermotor;> Dan lain lain;Bahwa, yang menjadiAnggaranAPBDPPendapatantahun angaran> Undang undangdasarhukum dalam penyusunanBelanja Daerah (APBD) dan2008 adalah32tentangnomor2004pemerintah Daerah ;tahunUndang nomor33peinbanganundangtahun 2004 tentangKeuanganPusatantara Pemerintahdan Pemerintah Daerah;180> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter
    September 2008S/d 10 September 2008 diadakan di Kantor DPRDKabupaten Keinci;Bahwa, saksi sering ikut untuk membahas anggaranAPBDP Kabupaten Kerinci;Bahwa, saksi sekarang bertugas di DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Sungai Penuh;Bahwa, yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif203pada waktu itu adalah:MAARUF KARI,SYUKUR KELABARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL ; Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah: Bahwa, sumber danaPerubahan APBD berasalPeraturan Menter
Register : 10-05-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN STB
Tanggal 18 Desember 2017 — Penggugat:
Jamarik
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit XXII
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan
3.Ernita Citra Dewi Sagala
22088
  • Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN.StbMahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintahUndangUndang ,Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi,Gubemur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".C) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah diundangkanPERATURAN MENTER
    KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG"sebagai implementasi dari Pasal 6 Undang Hak Tanggungan nomor 4tahun 1996.d) Bahwa berdasarkan UndangUndang nornor 12 tahun 2011tentang Pernbentukan Pernbentukan Peraturan PerundangUndanganPasal 8 ayat 1 "PERATURAN MENTER!
    KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG".f) Bahwa setiap dokurnen persyaratan lelang eksekusi HakTanggungan telah sesuai dengan PERATURAN MENTER!
Register : 13-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 782/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
ARIANTO Alias HERI Bin BONIMIN
9328
  • Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
    Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
    Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
Register : 13-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA Alias RIYAN bin SAMSUL BAHRI
5627
  • Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
    Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.
    Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunHalaman 13 darii 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN SrhAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn.
Register : 20-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 9/P/FP/2018/PTUN.SMD
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pemohon:
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur diwakili Rahmad Hidayat ST
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
246134
  • dilampiri Peraturan Berasama MenteriAgama dan Persetujuan dari warga;Bahwa saksi pernah menelpon pak Aji Sapta agar berkasnya dilengkapi;Bahwa jika unutk penerbitan IMB untuk bangunan biasa tidak perlupersetujuan warga;Bahwa dalam permohonan pemohon sudah dilampirkan persetujuan 90orang warga masyarakat sesuai disyaratkan pasal 14 peraturan bersama itu;Bahwa saksi maupun instansi saksi tidak pernah menanyakan ke FKUB;Bahwa peryaratan itu hanya disebutkan dalam peraturan bersama menteriagama dan menter
    kondisi diLapangan umat masih belum rukun;Bahwa saksi menjadi Lurah di Kelurahan Jawa selama 3 tahun 9 bulan danmayoritas penduduk disana Islam;Bahwa Kelurahan Jawa tidak memiliki kewenangan perihal pemberian rekomdari FKUB karena rekom FKUB ini menjadi kewenangan penuh dari FKUBkota Samarinda;Bahwa saksi sudah memberikan surat pengantar untuk mendapatkanrekomendasi dari FKUB karena panitia sudah bisa memenuhi syarat 90penduduk atau 60 penerima manfaat sesuai disyaratkan dalam peraturanbersama menter
Putus : 22-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/Pdt/2009
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG; SOLAIMAN GUNAWAN
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugatmemenuhi kriteria yang dimaksud danseyogyanya mendapatkan prioritas untukmendapatkan hak sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah No. 224 Tahun 1961 tersebut ;2010.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka penerbitanSertifikat Hak Milik No. 191, 192, 193, 194, 195dan 196/Bencongan atas nama Tergugat , TergugatI, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI oleh Tergugat VII adalah tidakberdasarkan data yuridis dan data fisik dan tidaksesual dengan Peraturan Menter
    i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 dan Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 yaitu) : untuk keperluan penelitiandata yuridis bidang bidang tanah dikumpulkanalat alat bukti mengenai kepemilikan ataupenguasaan tanah baik bukti tertulis maupun tidaktertulis berupa keterangan saksi dan keteranganyang bersangkutan yang ditujukan oleh pemeganghak atas tanah atau kuasanya/pemilik lain yangberkepentingan kepada Panitia Ajudikasi (
Register : 10-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Tmg
Tanggal 18 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
93
  • Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 19-03-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Rbg
Tanggal 6 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
355
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 14-08-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 597/Pdt.P/2019/PA.Tbn
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
104
  • Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas namapara Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu,Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, dandengan adanya kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaian nama paraPemohon yang tercantum dalam ijazah, dan Dokumen lain yang dimiliki oleh paraPemohon, maka berdasarkan Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 jo.Pasal 34 Peraturan Menter!
Register : 06-03-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Rbg
Tanggal 26 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
222
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlashl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 24-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.JT
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
244
  • permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Register : 10-07-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 251/Pdt.P/2017/PA.Plh
Tanggal 24 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
135
  • Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan