Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45552/PP/M.X1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP1799/WPJ.04/2012 tanggal 14Desember 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB PPN Barang danJasa Nomor 00043/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011Masa Pajak September 2009;: bahwa Pemeriksa mendapatkan temuan

dikabulkan;: bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP1799/WPJ.04/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00043/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011 Masa Pajak September 2009, yang tidakdisetujui olen Penggugat;bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP1799/WPJ.04/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang menolak pengurangan ataupembatalan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00043

/207/09/016/11 tanggal 8Juni 2011 Masa Pajak September 2009;bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00043/207/09/016/11 tanggal 8Juni 2011 Masa Pajak September 2009, Penggugat tidak mengajukan keberatankepada Tergugat berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, tetapi mengajukanPengurangan atau Pembatalan SKPKB berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang

untukmenolak permohonan Gugatan Penggugat;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat NomorKEP1799/WPJ.04/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00043

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1(satu) diatas maka suratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi berupaPencatatan Peralihan Sertifikat Pengganti Hak Milik No 00392 yangterletak di Desa Labanasem dan diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2017dengan Surat ukur Tanggal 7 Juli 2017 No 00043/LABANASEM/2017 Luas1.100 M2 (Seribu Seratus Meter Persegi) Atas Nama Pemegang Hak MilikADI TJIPTO UTOMO.

Usaha Negara di Surabaya.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili danmemutus Perkara Aquo mengenai Sertifikat Pengganti Hak Milik No 00392 yangterletak di Desa Labanasem dan diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2017 denganSurat ukur Tanggal 7 Juli 2017 No 00043/LABANASEM/2017 Luas 1.100 M2(Seribu Seratus Meter Persegi) Atas Nama Pemegang Hak Milik ADI TJIPTOUTOMOIll KEPENTINGAN GUGATAN.

Pada tanggal 14 Juli 2017 terbit Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor392/Desa Laban, Nomor Blangko BZ 038758, NIB. 13.37.14.05.00597,Surat Ukur tanggal 7 Juli 2017 Nomor 00043/Labanasem/2017, luas 1100M2, atas nama Haji Harto Solechan.PUTUSAN No. 88/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 21 dari halaman 65f.

(seribu seratus meter persegi) atas nama ADI TJIPTO UTOMO(Tergugat Intervensi), terletak di Desa Labanasem dan diterbitkantanggal 14 Juli 2017 sesuai Surat Ukur tanggal 07 Juli 2017No.00043/ Labanasaem/ 2017.

Pokokpermasalahan dalam Laporan ini adalah terkait Sertifikat Hak Milik (SHM)No.00392 seluas 1.100 m (seribu seratus meter persegi) atas nama ADITJIPTO UTOMO (Tergugat Intervensi), terletak di Desa Labanasem danditerbitkan tanggal 14 Juli 2017 sesuai Surat Ukur tanggal 07 Juli 2017No.00043/ Labanasaem/ 2017. Sertifikat tersebut tidak lain adalah yangmenjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini;2.

uraian banding tanggal 28 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut106343.16/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00036/KEB/WPJ.25/2016tanggal 18 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00043

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00036/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2012 Nomor 00043/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015, atasnama KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, alamat Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00036/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00043

yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 3 Agustus 2005Nomor 00043/2005 Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cimenyan tercatat atasnama Djadja Wihardja (Tergugat I!)

yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 3 Agustus 2005Nomor 00043/2005 Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cimenyan tercatat atasnama Djadja Wihardja (Tergugat !) yang aktanya telah dibuat oleh dandihadapan Noer Firdaus S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung;5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Buku Sertifikat HakMilik Nomor 862/Cimenyan tercatat atas nama Djadja Wihardja surat ukurtanggal 3 Agustus 2005 Nomor 00043/2005 seluas 3542 m* kepadaTergugat ;6.

yang diurakan dalam surat ukur ukur tanggal 3 Agustus 2005Nomor 00043/2005 Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cimenyan tercatatHal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2400 K/Pdt/201410.11.12.13.atas nama Djadja Wihardja (Tergugat ) yang aktanya telah dibuat olehdan di hadapan Yusri Busra S.H., M.Kn.

Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cimenyan Surat Ukur tanggal 3Agustus 2005 Nomor 00043/2005 luas 3542 m?

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan Asli BukuSertifikat Hak Milik Nomor 862/Cimenyan yang tercatat atas namaDjadja Wihardja surat ukur tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 00043/2005seluas 3542 m? kepada Tergugat ;7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan pensertifikatantanah yang menjadi hak Penggugat yaitu yang bersumber dari:7.1 Akta Jual beli Nomor 312/2009 tertanggal 10 Desember 2009 yaituuntuk seluas 168 m?

menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Rp.296.864.317,00, (menurut Terbanding sebesar Rp.1.464.502.587,00, sedangkanmenurut Pemohon Banding sebesar Rp.1.167.638.270,00);Menurut bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP2483/WPJ.07/2011 tanggal 6 OktoberTerbanding 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor: 00043

Kepada Pemohon Banding telah dimintakan penjelasan lebih detail tentang alasankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor: 00043/204/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008, namun sampai dengan disusunnya Laporan PenelitianKeberatan Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan;c.

Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat cukup data dan alasan yang dapatdigunakan untuk mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon Banding,sehingga Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding danperhitungan Pemeriksa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor: 00043/204/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010 MasalPajak Januari sampai dengan Desember 2008 tetap dipertahankan;bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi yang dilakukan oleh pihak Pemeriksa merupakanhasil

banding Pemohon Banding; Mengingat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Memutuskan Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2483/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor: 00043

GMTDberdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Surat UkurNomor: 00043/2001 tanggal 24 Juli 2001 seluas 68.724 M2, akan tetapi tegurantersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa bahkan tetap melakukan pemagarandengan kawat duri seluas 30.000 M2, bahkan tanah tersebut telah dijual kepadaSyamsul Bunadi dan telah menerima uang panjar, sehingga akibatnyaperbuatan Terdakwa tersebut saksi Amrin sebagai orang yang ditunjuk sebagaipengawas dari PT.

Melihat pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut di mana MajelisHakim Kasasi tidak mencermati secara seksama dan menganalisa secarahukum faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkanbuktibukti yang diajukan di persidangan, di mana alat bukti surat berupaSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 20074 tanggal 13 April 2005, SuratUkur No.00043/ 2001 tanggal 24 Juli 2001, sebagai bukti Hak Penguasaan PT.GMTD atas tanah tersebut apabila dicermati terdapat adanya kejanggalan didalamnya

2001 tanggal 24 Juli 2001yang terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di mana datatentang Letak Tanah Objek Sertifikat tersebut dalam Surat Ukur awalnya tertulisKecamatan Tamalate kemudian dicoret dan diganti atau dirubah menjadiKecamatan Mariso dan Kelurahan awalnya tertulis Kelurahan Maccini Sombalakemudian dicoret dan diganti/dirubah Kelurahan Mattoanging, begitu pula NoSurat Ukur tersebut awalnya tertulis No. 00075/2001/Maccini Sombalakemudian dicoret atau dirubah menjadi Nomor 00043

(enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), dan SHGBNomor 69/Kepatihan, Surat Ukur tanggal 16032006, Nomor 00043/Kepatihan/2006 luas 1.780 m7?

(enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), dan SHGB Nomor69/Kepatihan, Surat Ukur tanggal 16032006, Nomor 00043/Kepatihan/2006luas 1.780 m7?

(enamratus tujuh puluh empat meter persegi), SHGB Nomor 69/Kepatihan, SuratUkur tanggal 16032006, Nomor 00043/Kepatihan/ 2006, luas 1.780 m?

SHGB Nomor 69/Kepatihan, Surat Ukur tanggal 16032006, Nomor 00043/Kepatihan/2006, luas 1.780 m?

(enam ratustujuh puluh empat meter persegi), SHGB Nomor 69/Kepatihan, Surat Ukurtanggal 16032006, Nomor 00043/Kepatihan/2006, luas 1.780 m?

atas namaHerry Hanafi, berdasarkan Surat Ukur No.00043/Penjaringan/2013 tertanggal 03 September 2013 danSertipikat Hak Guna Bangunan No. 6287/ Penjaringan yangditerbitkan tanggal 20 Desember 2013, terletak di JalanKubur Koja RT.011 RW.15, Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,seluas 1.449 m?

atas nama Herry Hanafi, berdasarkanSurat Ukur No.00043/ Penjaringan/2013 tertanggal 03September 2013 ;b) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6287/ Penjaringanyang diterbitkan tanggal 20 Desember 2013, terletak diJalan Kubur Koja RT.011 RW.15, Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utaraseluas 1.449 m?

atas nama Herry Hanafiberdasarkan Surat Ukur No.00043/ Penjaringan/2013tertanggal 03 September 2013 dan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 6287/ Penjaringan yang diterbitkan tanggal20 Desember 2013, terletak di Jalan Kubur Koja RT.011RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 1.449 m?

atas nama HerryHanafi berdasarkan Surat Ukur No.00043/ Penjaringan/2013tertanggal 03 September 2013 maupun Sertipikat Hak GunaBangunan No. 6287/ Penjaringan yang diterbitkan tanggal20 Desember 2013, terletak di Jalan Kubur Koja RT.011RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan,Kota Adminisirasi Jakarta Utara seluas 1.449 m?

atas nama Herry Hanafiberdasarkan Surat Ukur No.00043/ Penjaringan/2013tertanggal 03 September 2013 maupun Sertipikat Hak GunaBangunan No. 6287/ Penjaringan yang diterbitkan tanggal 20Desember 2013, terletak di Jalan Kubur Koja RT.011 RW.15,Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, KotaAdministrasi Jakarta Utara seluas 1.449 m?

Putusan Nomor 215/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2008 Nomor 00043/207/08/092/13, tanggal 31 Januari2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00075/WPJ.19/KP.0203/2014, tanggal 20 Februari 2014,atas nama PT Kresna Duta Agroindo;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor NomorPut

.71204/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 30 Mei 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP361/WPJ.19/2014,tanggal 28 Februari 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2008 Nomor 00043/207/08/092/13, tanggal 31 Januari2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP361/WPJ.19/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008Nomor 00043/207/08/092/13, tanggal 31 Januari 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00075/WPJ.19/KP.0203/2014, tanggal 20 Februari 2014, atasnama PT Kresna Duta Agroindo, NPWP 01.062.143.1092.000,alamat di Sinar Mas Land Plaza

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP361/WPJ.19/2014, tanggal 28 Februari2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00043

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 09 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005071.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00815/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Maret 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00815/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 28 Maret 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043/207/12/052/17Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043/207/12/052/17tanggal 30 Januari 2017 Masa Pajak Oktober 2012, atas nama PT.Avery Dennison Packaging Indonesia, NPWP 01.957.674.3052.000, beralamat di Bekasi International Industrial Estate JalanInti Blok C1 No 14, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17550,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum

Putusan Nomor 3980/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043/207/12/052/17tanggal 30 Januari 2017 Masa Pajak Oktober 2012 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.957.674.3052.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp7.017.172,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor596/Kel.Kenari yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, KotamadayaJakarta Pusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Kenari, setempat dikenaldengan Jalan Keramat IV, Nomor 15, RT 002/RW 008, tanggal SuratUkur 31 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 00043/Kenari/2016, luas 372 m2(tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas nama Antonius Hutaurukyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Pusat tertanggal 7 Oktober 2016;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 596/Kel.Kenari yang terletak di Provinsi DKI Jakarta,Kotamadaya Jakarta Pusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Kenari,setempat dikenal dengan Jalan Keramat IV, Nomor 15, RT 002/RW 008,tanggal Surat Ukur 31 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 00043/Kenari/2016,luas 372 m2 (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) atas namaAntonius Hutauruk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat tertanggal 7 Oktober 2016;4

Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor596, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat,Kecamatan Senen, Kelurahan Kenari, tanggal Surat Ukur 31 Mei 2016Nomor Surat Ukur 00043/Kenari/2016, luas 372 m2 (tiga ratus tujuhpuluh dua meter persegi) atas nama Antonius Hutauruk yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusattertanggal 7 Oktober 2016;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 596, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya JakartaPusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Kenari, tanggal Surat Ukur 31 Mei2016 Nomor Surat Ukur 00043/Kenari/2016, luas 372 m2 (tiga ratustujuh puluh dua meter persegi) atas nama Antonius Hutauruk yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat tertanggal 7 Oktober 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)yang diterbitkan Tergugat berupa:Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 00392 yang terletak di DesaLabanasem dan diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Surat Ukurtanggal 7 Juli 2017 Nomor 00043/LABANASEM/2017 luas 1.100 m?(seriou seratus meter persegi) atas nama pemegang hak milik Adi TjiptoUtomo;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang diterbitkan Tergugat berupa:Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 00392 yang terletak di DesaLabanasem dan diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Surat Ukurtanggal 7 Juli 2017 Nomor 00043/LABANASEM/2017 luas 1.100 m?(seriou seratus meter persegi) atas nama pemegang hak milik Adi TjiptoUtomo;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Termohon Kasasi (Terbanding) yaitu Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyuwangi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor00392/Labanasem yang terbit tertanggal 14 Juli 2017 dengan Surat UkurNomor 00043/Labanasem/2017 tertanggal 7 Juli 2017 seluas 1.100 m?atas nama Pemegang Adi Tjipto Utomo;2.

Memerintahkan Termohon Kasasi (Terbanding) yaitu Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyuwangi untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00392/Labanasemyang terbit tertanggal 14 Juli 2017 dengan Surat Ukur Nomor 00043/Labanasem/2017 tertanggal 7 Juli 2017 seluas 1.100 m? atas namaPemegang Adi Tjipto Utomo;3.

(SHGB) Nomor 20074/Kel.Mattoanging tanggal 13 April 2005, Surat UkurNomor 00043/2001/Mattoanging, dahulu Surat Ukur Nomor00075/200I/Maccini Sombala, seluas 68.724 M2 (Enam Puluh Delapan RibuTujuh Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), Pemegang Hak PT.

Pada Surat Ukur Nomor 00043/200I/Mattoanging, dahulu surat ukurNomor 000275/200l/Maccini Sombala tertera berada pada Lembar 7Kotak BCD/567, padahal untuk wilayah Kelurahan Mattoangingseharusnya berada pada lembar 39 (tiga sembilan) dan untuk lembar 7(tujuh) berada pada wilayah utara kota yakni sekitar Jalan Tarakan danJalan Yos Sudarso ;d.

Pada Surat Ukur Nomor 00043/200I/Mattoanging dahulu Surat UkurNomor 000275/2001/Maccini Sombala pada sebelah utaranyaberbatasan dengan Bekas Tanah Milik Indonesia, padahal diwilayahtersebut tidak terdapat tanah adat yang ada hanya tanah garapan (P2);Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/2013e. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20074/Kel.

Mattoanging tanggal 13 April2005, Surat Ukur Nomor 00043/2001/Mattoanging, dahulu SuratUkur Nomor 00075/2001/Maccini Sombala, seluas 68.724 M2(Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat MeterPersegi), Pemegang Hak PT.

Mattoanging tanggal 13 April 2005, SuratUkur Nomor 00043/2001/Mattoanging, dahulu Surat Ukur Nomor00075/2001/Maccini Sombala, seluas 68.724 M2 (Enam PuluhDelapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi),Pemegang Hak PT. Gowa Makassar Tourism Development, TbkBerkedudukan di Makassar.

Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, dengan perincian menurut PemohonBanding menjadi Rp0,00; (nihil); dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Pemohon BandingPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut.88921/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00141/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal27 Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalNomor Pajak KEP00141/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 16 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, atasnama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor36, Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111795.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Halaman 4 dari 11 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00002/KEB/WP4J.30/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013 Nomor 00043

mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put.47756/PP/M.1V/16/2013, tanggal 10 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP391/WPJ.10/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Nopember 2006 Nomor 00043

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP391/WPJ.10/2012, tanggal 9 Maret 2012, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor 00043/207/06/504/11, tanggal 25 Maret 2011, atas nama PT BambinoEka Pratama, NPWP 01.287.897.1504.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP391/WPJ.10/2012, tanggal 9 Maret2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2006 Nomor 00043

uraian banding tanggal 26 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115877.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00597/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00043

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00597/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O06 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00043/207/12/092/16 tanggal 02 Juni 2016,atas nama PT Binasawit Abadipratama, NPWP 01.644.830.0092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30,Jalan M.H.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00043/207/12/092/16 tanggal 02 Juni 2016, atas nama PTBinasawit Abadipratama, NPWP 01.644.830.0092.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. ThamrinNomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00597/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 06 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober 2012,Nomor 00043

mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113070.25/2011/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 19 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00006/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 23 Februari2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00043

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00006/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 23 Februari2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember2011 Nomor: 00043/240/11/113/15 tanggal 17 Desember 2015,atas nama: Soeganda Koesuma, NPWP 07.241.123.4113.000,beralamat di Jalan Wahidin Nomor 43 RT 003 RW 007, Pahlawan,Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00006/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 23 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember2011 Nomor: 00043

Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021sesuatu yang wajar yang termasuk dalam biaya yang secara langsungberkaitan dengan kegiatan usaha, dan sesuai dengan Pasal 6 dari Undangundang Pajak Penghasilan yang termasuk dalam biaya untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan;Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas, maka Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00043/206/08/055/10 TahunPajak 2008 tertanggal 28 Juli 2010, semestinya menjadi Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Pemohon Banding tambahkan, bahwa sesuai denganPasal 27 ayat (5a) dan Pasal 27 ayat (5c) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007, yang antara lain menyatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayarpada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yangterutang sampai dengan Putusan banding diterbitkan, maka atas atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:00043

Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60277/PP/M.1IIB/15/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2491/WPJ.07/2011tanggal 06 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010, atas

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2491/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010, atas nama: PT FDKIndonesia, NPWP: 0 1.061.883.3055.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002303.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00988/KEB/WPJ.19/2017tanggal 13 Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00043

Putusan Nomor 1853/B/PK/Pjk/20203. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00988/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00043/207/13/091/16, tanggal 21Desember 2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche

Imam Bonjol No. 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00043/207/13/091/16, tanggal 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00988/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 13 Desember2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00043