Ditemukan 708 data
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
214 — 620
1255/2020, tanggal 28Juli 2020 dan Lampiran IlJadwal Uji Kepatutan, Tanggal 28 Juli 2020 (ObyekSengketa);Bahwa, Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/V1I/1255/2020, tanggal28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi CalonAnggota Konsil MasingMasing Tenaga Kesehatan Tahun 2020,beserta lampiran Penggumuman Hasil Seleksi NomorKT.05.03/V1/1255/2020, tanggal 28Juli 2020 dan Lampiran II JadwalUjiKepatutan, Tanggal 28 Juli 2020, tersebut telah bersifat konkrit,individual dan final sebagaiamana ketenuan
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
100 — 69
Bahwa pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi Setiap klausula baku yangtelah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjianyang memenuhi yang memenuhi ketenuan sebagaimana dimaksudpasa ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
20 — 7
Pasal 152 KH yang menyatakan Bekasisteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuzmaka Pemohon dalam hal ini tidak akan memberikan nafkah iddah kepadaTermohon, namun Pemohon menyanggupi untuk memberikan mutah berupauang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai ketenuan Pasal 160KHI yang menyatakan: besarnya mutah disesuaikan dengan kepatuhandan kemampuan suami mohon kiranya Penggugat Rekonvensi ikhlasmenerimanya;4.
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
41 — 11
- Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putussejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telahHalaman 42 dari 45Putusan Nomor :194/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnmelanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
185 — 96
Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan
Ronald Regianto, S.H, M.H
Terdakwa:
Doran Saragih. S.H
164 — 401
SehinDakwaan terhadap Terdakwa tidak memenuhi Syarat Formil sebdikehendaki Ketenuan UndangUndang No.8 Tahun 1981, pada ayat (2) huruf a maka Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntdinyatakan Batal Demi Hukum.Bahwa jika Berkas Perkara Terdakwa telah dilimpahkan kepacKejaksaan Negeri Banyuasin, selaku Penasehat Hukummempertanyakan kenapa Surat Dakwaan Jaksa PenuntuReg.Perk.No. : PDM168/BA/04/2020, tertanggal 05 Mei 2020, cditandatangani oleh saudari Murni,S.H., Pangkat JAKSAPRATAMA, NIP. 197401181999032003
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
56 — 21
hukumsebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tanpa perlu lagi memeriksa buktibukti yang terkait dengan sikap tidak disiplin dari Penggugat telah cukup bagi MajelisHakim untuk berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pelanggarandalam hubunga kerja;Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat dinyatakan sebagaisuatu. pelangaran dalam hubungan kerja maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan implikasi hukumnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam ketenuan
149 — 116
Tergugatsebagaimana terangkum dalam table di atas, masih terdapat hubungan kerja hinggasampai tanggal 31 Mei 2018, sedangkan dari bukti yang diajukan selamapersidangan tidak ada bukti perjanjian kerja waktu tertentu secara tertulis setelahPutusan No. 149/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PST Hal. 35 dari 42PKWT berakhir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja dibuat secara lisan makamengacu pada ketenuan
16 — 2
antara Pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal setidaktidaknya sejak Juni 2015, dan sejak itu Pemohondan Termohon sudah tidak pernah hidup serumah lagi;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadapkanPemohon tersebut adalah teman dan ibu kandung Pemohon dengandemikian mereka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal22 (2) PP No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi tentang berpisahnyatempat kediaman bersama diketahui sendiri, oleh karena itu telahmemenuhi ketenuan
M.Arifin Nasution
Tergugat:
PT. Smart Adipati
134 — 23
SmartTbk berada di Desa Belangkut Kecamatan Merbaun Kabupaten LabuhanbatuUtara,yang merupakan tempat dan alamat Penggugat bekerja, sehinggaberdasarkan Pasal 8 Undangundang No2 tahun 2004 tentang PPHI harusnyaMediator yang menangani permasalahan kedua belah poihak yaitu DinasKetenagakerjaan Kabupaten lanuhanbatu Utara;Menimbang, bahwa sesuai ketenuan Pasal 8 undangundang No 2 tahun2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial menyatakan Penyelesaian Perselisihan melaui mediasi dilakukan
IRFAN SYAHFITRI
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
17 — 0
Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan
64 — 37
Tergugat.Kesalahankesalahan Tergugat sebagaimana telah kami uraikan di atasnyata mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, khususnya kerugiankarena ketakutan dan depresi dan stress serta menurunnya kinerjaPenggugat di perusahaan tempat bekerja atas perbuatan intimidasi yangdilakukan oleh Tergugat baik langsung atau melalui tenaga penagihandari Perusahaan Penyedia Jasa Penagihan.22.Bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan publik yang harusmenerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik serta mentaatiseluruh ketenuan
29 — 2
No 782/Pdt.G/2020/PA.KdlMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonpensidikategorikan sebagai isteri yang tidak nusyuz, maka sudah sepatutnya apabilaTergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepadaPenggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi
1.Hj.Mahani Binti Abdullah Bin Hama Bin Badula
2.Hj. Sri Sulastri Binti Abdullah Bin Hama Bin Badula
3.H. Burhan Bin Abdullah Bin Hama Bin Badula
4.Nurmila Binti H. Herman
5.A. Azis Bin H. Herman
6.Jurangke Bin H. Herman
7.Marjan Binti H. Herman
8.Sri Binti H. Herman
9.Nasarudin Bin H. Herman
10.Hj. Hatijah
11.Nurjanah Binti Abdullah Bin Hama Bin Badula
12.Saimoh Binti Abdullah bin Hama Bin Badula
13.Amirudin Bin Abdullah Bin Hama Bin Badula
14.Jaleha Binti Mustakim
15.Ismail Bin Abdullah
16.Rio Bin Syamsudin
17.Hendo
18.Halimah Binti M.Hasan Bin Hama Bin Badula
19.Ico Binti M. Hasan Bin Hama Bin Badula
20.Ramlah Binti M.Hasan Bin Hama Bin Badula
21.Wawan Ramadhan Bin Ismed
22.Eka Komalasari Binti Ismed
23.Hery Bin Ismed
24.Bintang Anastasia Binti Ismed
25.Rahmah
26.Salmah Binti Abdul Hamid
27.Syafrudin Bin Abdul Hamid
28.Ibrahim Bin Abdul Hamid
29.Jamilah Binti Abdul Ham
Tergugat:
1.H. Muhtar Bin Goa Alias H.Marsan Goa
2.Khadijah Binti Goa
3.ST.Halimah Binti Goa
4.Husen Bin Mahmud
5.Maemunah Binti Mahmud
6.Kalisom Binti Mahmud
7.Mahmud
154 — 92
Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketenuan hukum yangberlakuDan/Atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menuruthukum oleh Majelis Hakim yang Mulia;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan paraTergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;Bahwa Mediator (Drs. H.
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
14 — 9
- Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugatyaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan
11 — 11
Tanah dan rumah petak dangan ukuran 129 M2;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Sebidangtanah dan bangunan rumah petak ukuran 129 m2, merupakan harta bersama,diakui oleh oleh Tergugat Rekonvensi;Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor 2322/Padt.G/2021/PA.CbnHalaman 45 dari 50, PutusanNomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebutdiakui oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai ketenuan Pasal 174 HIR, makapengakuan tersebut menjadi bukti bukti yang
1.NISWATUL MUNIRAH
2.AHMAD FAWAID
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
149 — 17
Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksan perkara inisesuai dengan ketenuan hukum yang berlaku34. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Para Pemohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1. Fotokopi Surat Panggilan I NomorS.Pgl/346/VII/RES.2.1/2019/Satreskrim, tanggal 21 Oktober 2019,selanjutnya diberi tanda bukti P1.2.
103 — 49
Bahwa perjajian kredit tersebut juga memikat kedua belah pihakkarena sesuai ketenuan hukum, semua persetujuan yang dibuatsecara sah selaku sebagai undangundang bagi Penggugat dan (il e.
197 — 32
Menyatakan bahwa surat anjuran Disnaker Kota Bitung No.181/561/D TK/HI/I/201 7tanggal 2 Februari 2017 adalah sah dan pengusaha (Tergugat) wajib membayaruang tunggu kepada Penggugat berdasakrkan ketenuan Surat Edaran MenteriTenaga keeja RI No: SE.05/M/BW/1978 tentang upah pekerja yang dirumahkan;.
Terbanding/Tergugat I : RIANTI MARTALINA HARIANJA
Terbanding/Tergugat II : FRIDA MARPAUNG
Terbanding/Turut Tergugat : HERLINA PURBA
76 — 68
Maka Perlawanan yang diajukanPembanding Masih dalam tenggang waktu sebagaimana yangdisyaratkan peraturan perundang undang.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan yang disebutkan di atas,tentunya Majelis hakim akan menjelaskan ketentuan yang mana yangtidak dipenuhi Pembanding dalam upaya hukum Perlawanan yangdiajukan sebagaimana dalam Perkara Nomor 34 /Pdt.G/2021/PN.Sbr.Bahwa jika memperhatikan syarat dan ketenuan yang telah diamanatkanoleh peraturan perundangundangan, tentang syarat dan ketentuan yangharus