disetujuidan tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi yaitu: Akte Perjanjian Penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang Nomor37 tanggal 21 Januari 2009; Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 21 Januari 2009; Akte Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 21 Januari 2009; Akte Perjanjian Pengosongan Rumah Nomor 40 tanggal 21 Januari 2009;Bahwa oleh karena itu akteakte tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenaitu haruslah dibatalkan dan lelang tersebut harus pula turut dibatalkan;Penaksir (Apraisal

Putusan Nomor 2803 K/Pdt/20121212Penetapan harga limit menjadi tanggung jawab penjual/pemilik*;Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan MenteriKeuangan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk nilai barang (rumah dan tanahin casu) adalah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehinggapenilai (apraisal) harus independent dan tidak boleh dari pihak intern Bank(Terbanding I), dan juga mengenai penetapan harga limitnya pun haruslahditetapkan oleh Pemohon Kasasi sebagai Pemilik

bahwa dari bukti TI.1 berupa perjanjian kredit Nomor 02yang dibuat oleh Notaris Hana Tresna Widjaya, Notaris di Jakarta halaman 34 pasal9 angka 8 menyebutkan Debitur dalam hal ini Pembantah I dan II mengijikan danmemberikan kuasa kepada Bank dalam hal inin Terbantah I untuk melakukanpenilaian barang jaminan secara intern maupun dengan menggunakan independent,serta menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwakeberatan Para Penggugat tentang tidak diikutsertakannya penaksir (Apraisal

Magelang dan Jalan Sinduadi bukan nama jalan melainkannama Desa, atas hal tersebut menyebabkan Tergugat kesulitan dalam melakukantangkisan atas gugatan Aquo;Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Gugatan Aquo dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona,seharusnya Tergugat bukanlah pihakyang seharusnya di gugat, karena Tergugat menjalankan Apraisal atas dasarPenetapan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga atas hasil Apraisal dari Tergugat yang mengacu pada tolok ukur

Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2 dengan bangunankurang lebih 1.447 m2 yang terletak di jln. Magelang Km 4,5, kelurahan Sinduadi,Kecamatan Mlati,;Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan hukummengikat;3. Menyatakan untuk dapat menjalankan putusan terlebin dahulu meskipun ada upayahukum banding ataupun Kasasi;Rekonpensi1. Menyatakan Gugatan Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2dengan bangunan kurang lebih 1.447 m2 yang terletak di jln. Magelang Km 4,5,kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati,Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah)4.

Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2 denganbangunan kurang lebih 1.447 m2 yang terletak di Jalan Magelang Km 4,5, KelurahanSinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;3.

Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2dengan bangunan kurang lebih 1.447 m2 yang terletak di Jalan MagelangKm 4,5, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIe Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta limapuluh delapan ribu rupiah);3.

hasilpenarikan atau penjualan dari unit yang ditarik dari TERMOHON I PKPUakan digunakan untuk membayar pengeluaranpengeluaran dalam rangkapenarikan, perbaikan, penjualan, biaya penyerahan, komisi yang layak dansisanya untuk membayar kewajiban TERMOHON PKPU dan apabila masihada kekurangan maka TERMOHON PKPU wajib membayarnya kepadaPEMOHON PKPU, namun apabila ada sisa akan dikembalikan kepadaTERMOHON PKPU.Bahwa PEMOHON PKPU telah menjual sebagian unitunit yang telah ditarikdari TERMOHON PKPU setelah dilakukan apraisal

Pst.37.38.39.40.41.42.Hasil Apraisal KJIPP TOTO SUHARTO & REKAN No. P.PP.18.17.0085.1tertanggal 31 Mei 2019;Bukti P36;Hasil Apraisal KJIPP TOTO SUHARTO & REKAN No.

P.PP.18.17.0085.R1.1tertanggal 8 Agustus 2018;Bukti P37;Hasil Apraisal KJPP Maulana, Andesta dan Rekan No. 283/LP/IX/2018tertanggal 3 September 2018;Bukti P38;Bukti Laporan Polisi pada Kepolisian RI Sektor Klapanunggal NomorLP/386/B/V/2016/Sektor tertangal 28 Mei 2016;Bukti P39;Bukti Laporan Polisi pada Kepolisian RI Resort Lampung Tengah Nomor :TBL/627B/IX/2014/Polda Lampung/Res Lampung Tengah;Bukti P40;Bukti Klaim Kehilangan Unit Truk Merk Hino Nopol H 1663 CS dari PT.

Bahwa PEMOHON PKPU telah menjual sebagian unitunit yang telahditarik dari TERMOHON PKPU setelah dilakukan apraisal atau penilaianoleh Kantor Jasa Penilai Publik dengan rincian sebagai berikut :a. Unit dijual dalam Fasilitas Pembiayaan ;Harga Jual 1 Unit Isuzu Giga FVM W+Tanki Harga =Rp400.000.000,Total Harga Jual 11 unit x Rp400.000.000, = Rp4.400.000.000,b.

luas dan batasbatas tanah Pemohon;Bahwa tanah Pemohon yang berada di lokasi pembebasan tersebut lebihdari 1 (Satu) bidang;Bahwa Saksi juga memiliki lahan dalam pembebasan tersebut dimana saksijuga mendapat ganti kerugian senilai kurang lebin Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dimana per M2 (meter persegi) dihitung Rp13.000,00/M2;Bahwa Saksi mengetahui nilai ganti kerugian tersebut dalam sosialisasidengan Dishub Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Pertanahan KabupatenBulungan dan dengan Tim Apraisal

;Bahwa dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh semua peserta yanglahannya akan diganti rugi, dan dalam sosialisasi tersebut ada peserta yangsetuju dengan ganti rugi tersebut dan ada yang tidak setuju;Bahwa Saksi mengetahui bahwa waktu itu disampaikan akan adapengukuran Lahan dari Badan Pertanahan Kabupaten Bulungan;Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat musyawarah diberitahukan rincianharga melalui Surat (tertulis);Bahwa Saksi ikut mendampingi Tim Apraisal di lapangan saat Survey lokasi;Halaman 23 dari

42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN Tjs Bahwa saat turun ke lapangan untuk survey Tim Apraisal didamping!

olehBPN serta didampingi oleh Saksi, dan tidak ada wawancara denganpenduduk sekitar, dan hanya mencatat saja; Bahwa Saksi tidak pernah ditanyakan NJOP oleh Tim Apraisal; Bahwa Saksi tidak mengetahui NJOP tiap bidangbidang tanah, hanya tiaptahunnya membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan; Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasar, karena selama ini belumpernah ada transaksi jual beli; Bahwa kondisi tanah pemohon berupa rawa yang terletak di pinggir Sungai; Bahwa akses

Fotokopi Analisis Pembanding Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T.II5;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I1 sampai dengan T.I5 telahdiberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon Iljuga mengajukan 1 (Satu) orang Saksi sebagai berikut:1.Saksi MUHAMMAD YANUAR MAULANA, S.E., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi merupakan Tim Penilai Independen (Apraisal) dari kantor jasapenilai

Daftar Kwitansi Pembayaran Makan Minum Cetak Fotocopy danPenjilidan.Him 6 daril60 him Putusan No. 105/Pid.Sus/TPK/2016/PN .Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.Asli STS Pengembalian.Asli Daftar HonorAsli Foto Bukti PembayaranAsli Dokumen pengadaan Barang / Jasa Nomor : 01/SPK/PPKBJAPP/IV2015 mengenai pekerjaan Pembebasan Lahan untuk ruangterbuka hijau pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota CirebonTahun anggaran 2015.Asli Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilai harga Tanah(Apraisal

Pak Hadi mengakumendapatkan paket pekerjaan dari Kepala DKP terdahulu (saksiSumanto) berupa pekerjaan Belanja Jasa Apraisal Pembebasan Lahan.Setelah itu saksi menghadap Kepala DKP (saksi M. Taufan Bharata) danmenanyakan perihal penunjukkan apraisal. Kemudian Kepala DKPmenunjuk saksi untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaPekerjaan Belanja Jasa Apraisal untuk Pembebasan Lahan tersebutdengan nilai Pagu Anggaran Rp. 45.000.000, (empat puluh lima jutarupiah).

Selanjutnya saksimelaporkan hasil pekerjaan apraisal kepada Pengguna Anggaran/PA(saksi Mohamad Taufan Bharata) dan Ketua Tim Teknis PendukungKegiatan Pengadaan Lahan tersebut (saksi R.

Miftah FA didapat oleh apraisal pada saat apraisalmelakukan penghitungan, mengenai tanggal pastinya saksi tidak tahudengan keterangan dari apraisal bahwa sertifikat tersebut diserahkanoleh PA. Pada tanggal 08 April 2015 pagi jam 08.00 WIB dokumen atas 3(tiga) bidang tanah didapat apraisal dari Ketua Tim Teknis Pendukungyang barus saja mendapatkan dokumen tersebut dari Joko Jadi. Saat itulangsung digandakan apraisal untuk dicek ulang ke BPN dan KelurahanArgasunya.

antara apraisal dengan Karman ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen berupa pembayaran SPPTPajak Bumi dan Bangunan seluas 11.064 Md?

Negeri Takalar dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tka,tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon untuk sebagian;Menyatakan harga tanah yang di ajukan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T)Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) Kabupaten Takalar terlalu rendah;Menetapkan harga yang layak dan adil untuk ganti kerugian adalah sejumlahRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan harga nilai dasartanah yang telah ditentukan oleh Tim Apraisal

(meter persegi)dihitung Rp 13.000,00/M2;Bahwa saksi mengetahui nilai ganti kerugian tersebut dalam sosialisasidengan Dishub Provinsi Kalimantan Utara, Kantor Pertanahan KabupatenBulungan dan dengan Tim Apraisal;Bahwa Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh semua peserta yanglahannya akan diganti rugi, dan dalam sosialisasi tersebut ada pesertayang setuju dengan ganti rugi tersebut ada yang tidak setuju;Bahwa saksi mengetahui bahwa waktu itu disampaikan akan adapengukuran Lahan dari Badan Pertanahan

Kabupaten Bulungan;Bahwa saksi mengetahui bahwa saat musyawarah diberitahukan rincianharga melalui Surat (tertulis);Bahwa saksi ikut mendampingi Tim Apraisal di lapangan saat Surveylokasi;Bahwa saksi ikut mendampingi pengukuran lahan tersebut oleh BPNKabupaten Bulungan;Bahwa saksi tidak pernah ditanyakan NJOP oleh Tim Apraisal;Bahwa saksi mengetahui Herlina Djalung menguasai Tanah Tersebut;Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tjs Bahwa dalam menuju ke lahan tersebut terdapat 2 (dua)

akses yaitulewat Sungai dan Darat; Bahwa saksi tidak mengetahui Hubungan Herlina Djalung dengan HeberNego; Bahwa saat musyawarah ganti kerugian saksi hanya diberi tahu nilalpergantiannya per bidang bukan per Meter Perseg; Bahwa saat turun ke lapangan Tim Apraisal tidak didampingi oleh BPNdan Dishub, hanya didampingi oleh saksi, dan tidak ada wawancaradengan penduduk sekitar, dan hanya mencatat saja; Bahwa sosialisasi Musyawarah tersebut dilaksanakan tanggal 19 Oktober2020 dan 22 Oktober 2020; Bahwa

Saksi Muhammad Yanuar Maulana, S.E. : Bahwa saksi merupakan Tim Penilai (Apraisal) yang memberikan nilaiuntuk ganti rugi; Bahwa saksi menilai untuk keperluan Pembangunan pelabuhanPesawan; Bahwa metode yang digunakan adalah menurut data pasar; Bahwa saksi mendapatkan nilai pasar bahwa di sekitar lahan yang akandibangun pelabuhan pesawan tersebut adalah untuk pinggir jalan sekitarRp. 40.000,00 Rp. 50.000,00/M2 dan untuk di lapangan Rp.13.000,00/M2; Bahwa saksi memperoleh data pasar tersebut melalui

bahwa prosesPengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa ada unsurpaksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;Menimbang, bahwa apabila merujuk pada peraturan perundangundangan terkait mengenai ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan umummaka secara filosofis konsep musyawarah yang terjadi bukanlah sebuah prosesmusyawarah untuk mufakat, namun sebuah proses take it or leave it, yangmengandung makna apabila setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan timpenilai independen (apraisal

SEMIARDY NDAPPA, Jabatan Apraisal/ Adm. Kredit;. MARKUS CH. SITANIAPESSY, Jabatan Satuan Tugas Khusus;.

kepada masing masing pihak berdasarkan besarnya nominal hargaluas tanah yang telah dibagi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) di atas;Bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembayaran uang ganti untungatas objek tanah dengan Nomor Bidang Tanah 413/Desa Nagrak seluas500 M2 (lima ratus meter persegi) ini akibat adanya pembangunan jalan tolCimanggis Cibitung I, berupa: kerugian bangunan, solatium, biayatransaksi, kompensasi masa tunggu dllnya dihitung berdasarkanmekanisme prosedur yang berlaku oleh pihak apraisal

Bahwa untuk tercapainya pembahagian harta bersama ini,Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatuLembaga Indenpenden (Apraisal) yang menilai objek perkara yangnantinya digunakan untuk di adakan pelelangan di muka umum olehKantor lelang Negara Bukittingi;Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Bukittinggi untuk menetapkan hari persidangan danmemanggil kami para pihak untuk di dengar di persidangan dan selanjutnyamohon kiranya Majelis Ilakim

Pasal 1908KUHPerdata dan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum AcaraPerdata halaman 655 dan 657 sebab keterangan para saksi harus bersesuaian,bukan terbatas pada kesamaan dan keragaman (Uniformilty) tetapi meliputiketerangan yang mengandung Koneksitas yang saling berkaitan antara satudengan yang lain, meskipun keterangan itu tidak sama dan seragam;Menimbang, bahwa tentang taksiran yang didalilkan oleh Penggugatrekonvensi pada obyek tersebut tidak dapat dibenarkan sebab ada lembagakhusus apraisal

Sidrap tidak terbukti dan permintaaanuntuk konpensasi yang ditaksir sendiri oleh Penggugat rekonvensi harus di NO,sebab yang berwenang menaksir asset adalah lembaga Apraisal (lembagapenilai asset);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketaperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dalam UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 sebagai perubahan kedua, maka semua

TolManado Bitung, tapi mengenai jumlah ganti ruginya saksi tidaktahu; Bahwa mengenai bukti P.13 saksi mengetahui karena saksi pernahmengantar ke Popi Dumalang untuk penagihan pajak;Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G/2021/PN Bit Bahwa seingat saksi pembangunan jalan Tol ManadoBitung di lokasitersebut dimulai pada tahun 2013 karena pada tahun 2013 saksipernah diminta pihak kelurahan untuk membantu memasang patokpatok di daerah yang akan dilewati Jalan tol, kemudian tahun 2015pihak Apraisal

sengketa milik Penggugat SHM Nomor 649/Madidir Ure, NIB0023 seluas 841 M2 yang digunakan untuk Pembangunan Jalan TolManadoBitung yang ditetapkan Tergugat sebesar 169.203.112(seratus enam puluh sembilan juta duaratus tiga ribu seratus duabelas rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telahmembantah dallidalil Pemggugat dengan mengemukakan bahwapengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol ManadoBitung telahdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan oleh Penilai (Apraisal

.129/BA/PTT/IV/2021 (bukti T.6 ) dan memperhatikan Kalender bulanApril dan bulan Mei tahun 2021 berpendapat bahwa pendaftaranpermohonan keberatan yang diajukan Penggugat masih dalamtenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan oleh karena perhitungan hari kerja dimulai pada hariberikutnya setelah tanggal 16 April 2021;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan kurang pihak karenapihak Penilai (Appraisal) tidak diajukan sebagai pihak, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tugas Apraisal

alasan Penggugat keberatan atas besarnya ganti kerugianHalaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pat.G/2021/PN Bitkarena adanya hal yang tidak dipertimbangkan oleh Penilai Pertanahanyaitu. kondisi fisik tanah sengketa yang merupakan tanah rata danterdapat akses jalan aspal ke arah pemukiman penduduk danpekuburan, sehingga seharusnya memiliki nilai ekonomis tinggi;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Turut Tergugatmengemukakan bahwa penilaian terhadap objek sengketa oleh TimPenilai (Apraisal

;Bahwa Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh semua peserta yanglahannya akan diganti rugi, dan dalam sosialisasi tersebut ada pesertayang setuju dengan ganti rugi tersebut ada yang tidak setuju;Bahwa saksi mengetahui bahwa waktu itu disampaikan akan adapengukuran Lahan dari Badan Pertanahan Kabupaten Bulungan;Bahwa saksi mengetahui bahwa saat musyawarah diberitahukan rincianharga melalui Surat (tertulis);Bahwa saksi ikut mendampingi Tim Apraisal di lapangan saat Surveylokasi;Halaman 25 dari 47

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tjs Bahwa saksi ikut mendampingi pengukuran lahan tersebut oleh BPNKabupaten Bulungan; Bahwa saksi tidak pernah ditanyakan NJOP oleh Tim Apraisal; Bahwa saksi mengetahui Herlina Djalung menguasai Tanah Tersebut; Bahwa dalam menuju ke lahan tersebut terdapat 2 (dua) akses yaitulewat Sungai dan Darat; Bahwa saksi tidak mengetahui Hubungan Herlina Djalung dengan HeberNego; Bahwa saat musyawarah ganti kerugian saksi hanya diberi tahu nilalpergantiannya per bidang bukan

per Meter Perseg; Bahwa saat turun ke lapangan Tim Apraisal tidak didampingi oleh BPNdan Dishub, hanya didampingi oleh saksi, dan tidak ada wawancaradengan penduduk sekitar, dan hanya mencatat saja; Bahwa sosialisasi Musyawarah tersebut dilaksanakan tanggal 19 Oktober2020 dan 22 Oktober 2020; Bahwa belum pernah ada transaksi jual beli di daerah tersebut;Menimbang, bahwa Para Termohon Keberatan dalam menyangkal dalildalil keberatan Pemohon Keberatan dan untuk memperkuat dalildalilbantahannya telah

Saksi Muhammad Yanuar Maulana, S.E. : Bahwa saksi merupakan Tim Penilai (Apraisal) yang memberikan nilaiuntuk ganti rugi pengadaan tanah; Bahwa dasar nilai ganti rugi tersebut adalah nilai yang wajar; Bahwa dalam memberikan nilai ganti rugi tersebut saksi memperhatikannilai Fisik dan Non Fisik sebagaimana hal tersebut merupakan pedomandalam menilai; Bahwa dalam menilai saksi tidak menggunakan NJOP tetapimenggunakan kesetaraan pasar; Bahwa saksi turut hadir dalam Musyawarah dalam Penetapan Gantikerugian

bahwa prosesPengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa ada unsurpaksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;Menimbang, bahwa apabila merujuk pada peraturan perundangundangan terkait mengenai ganti rugi pengadaan tanah bagi kepentingan umummaka secara filosofis konsep musyawarah yang terjadi bukanlah sebuah prosesmusyawarah untuk mufakat, namun sebuah proses take it or leave it, yangmengandung makna apabila setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan timpenilai independen (apraisal

Bahwa Sosialisasi dan diskusi harga tanah berdasarkan hasil penilaianyang dilakukan oleh KJPP / Jasa Apraisal. Pada tahap ini PARA PEMOHONselaku pemilik tanah dan tanaman tidak menyepakati ganti kerugian tanahdan tanaman yang dinilai oleh KJPP/Jasa Apraisal.Bahwa PARA PEMOHON menminta ganti kerugian atas tanah dan tanamandiatasnya dengan total masingmasing nilai ganti kerugian sebagai berikut:a.

KONSULTAN APRAISAL ADITYA ISKANDAR DANREKAN., NAMA PIMPINAN AHMAD SYAWAL, S.T.,Mappi (cert), beralamat di Jalan Sambas, Nomor 23,Kompleks Perumahan Bukit Baruga, Antang, Manggala,Kota Makassar, Sulawesi Selatan,:3.

Bahwa rumah di Pamulang tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat;e Bahwa saksi tidak melihat bukti pelunasan rumah tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan penolakanpermohonan sita terhadap harta tersengketa, tanggal 04 Januari 2016;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 10Nopember 2015, yang menolak permohonan pelaksanaan sumpah pemutus (decisoir);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugatuntuk mengajukan apraisal

terhadap nilai bangunan tambahan (renovasi) atas hartatersengketa Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang tterletak diwon 2222 22 $22 === 2 === 2 === == 2 === === === === Kabupaten Tangerang, luas tanah 135M2, SHM No. 863 atas nama Nyonya TERGUGAT /Tergugat dan Penggugat telahmengajukan hasilnya sebagaimana laporan dari KJPP Firman Azis & Rekan tanggal 23November 2015;Menimbang, bahwa Tergugat telah pula meminta untuk diberi kesempatanmengajukan apraisal dari pihak lain sebagai pembanding atas

apraisal yang diajukanPenggugat dan telah menyerahkan hasilnya dari KJPP Firmansyah & Rekan tanggal 07Desember 2015;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada gugatannya;Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan harta bersamaPenggugat dan Tergugat adalah harta tersengketa huruf b, c, d, ditambah Satu unitsepeda motor merek/type Honda CBR, Warna merah, No.

bangunan (rumah) asli (sebelumdirenovasi) yang terletak di Peru Kabupaten Tangerang, luas tanah 135M2, SHM No. 863 telah terbukti dibeli oleh TERGUGATbelum menikah denganPenggugat, maka menjadi tidak terbukti dibeli sesudah menikah , sehingga gugatanPenggugat sebatas tanah dan bangunan sebelum direnovasi harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti sebagai harta bersama adalahrenovasi yang dilakukan sesudah Penggugat dan Tergugat menikah, maka MajelisHakim meminta Penggugat mengajukan apraisal

SEMIARDY NDAPPA, Jabatan Apraisal/ Adm. Kredit;. MARKUS CH. SITANIAPESSY, Jabatan Satuan Tugas Khusus;.

M E N G A D I L I :

1. DALAM PROVISI

• Menyatakan Tuntutan Provisionil Penggugat tidak dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan sah rekap invoice pekerjaan yang telah di cek, di apraisal oleh Penggugat

Sucofindo Advisory Utama (dahulu bernama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung sebagai Tergugat Ill.(fotocopy dari fotocpy);Surat Putusan Perkara Perdata Nomor 555/Pdt/2020/PT.BDG tertanggal 16 November 2020 antara PT.

Sucofindo Apraisal Utama sebagaiTerbanding semula Tergugat I, Kantor PertanahanHalaman 50 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG19 Bukti P I1920 Bukti P I2021 Bukti P I21Kabupaten Bogor sebagai Terbanding II semula TergugatTI, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat RI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanTanah Jalan Tol Gmanggis Cibitung sebagai TerbandingIll semula Tergugat III.

Sinar Hoperindo sebagaiTermohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dan PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Turut TermohonKasasi dahulu Termohon Keberatan Ill.

Sucofindo Advisory Utama (dahulu bemama PT.Sucofindo Apraisal Utama sebagai Tergugat I, KantorPertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II, danKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung sebagai Tergugat Ill.(fotocopy dari fotocopy);Surat Putusan Perkara Perdata Nomor 555/Pdt/2020/PT.BDG tertanggal 16 November 2020 antara PI.

Sucofindo Apraisal Utama sebagai TurutTermohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan Ill.(fotocopy dari fotocopy);Surat Penetapan Konsiyansi No. 04/Pen.Pdt/P.Coons/2019/PN.Cbi tertanggal 07 November 2019 atas Tanahyang tercatat dalam Nomor Bidang 2E.

bangunan obyek sengketayang memperolehnya dari lelang, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor PelayananKekayaan Negara Banjarmasin sebagai pihak yang telah melakukanpelelangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan Selatan selaku pihak yang melakukan hak tanggungan atasHalaman 18 dari 58 HalamanSalinan Putusan Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bjmobyek sengketa, dan tim Apraisal

dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Banjarmasin, karena tim Apraisal yang menentukan harga lelang atasbidang tanah dan bangunan sebagaimana yang disengketakan dalamperkara ini.Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugatditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhisyarat formal sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara perdata yangberlaku di Indonesia.DALAM POKOK PERKARA:1.

tidak menjadikan Drg.Ratih Elisa Nandarini sebagai pemilik tanah dan bangunan obyek sengketayang memperolehnya dari lelang, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor PelayananKekayaan Negara Banjarmasin sebagai pihak yang telah melakukanpelelangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan Selatan selaku pihak yang melakukan hak tanggungan atasobyek sengketa, dan tim Apraisal

dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Banjarmasin, karena tim Apraisal yang menentukan harga lelang atasbidang tanah dan bangunan sebagaimana yang disengketakan dalamperkara ini.DALAM POKOK PERKARA:1.

dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Banjarmasin,karena tim Apraisal yang menentukan harga lelang atas bidang tanah danbangunan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmemberikan jawaban tentang eksepsi ini yang pada pokoknya sebagai berikut:1.