Ditemukan 11325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pid.b/2015/pn sky
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 100/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : SULAIMAN Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat II : SAPURA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUPANDI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : SUMRATI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : SUBIR Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : ROHATIN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
81 — 39
  • Negeri untuk memeriksa danmengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang Nomor: 9 Tahun 20004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta azas yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 22 Oktober 2020 — Terdakwa
115 — 15
  • Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/PDT.SUS/2011
A. KUSTIATI, DKK. ; PT. KARINA TATA BUSANA ( DALAM PAILIT KURATOR ENDANG SRIKARTI HANDAYANI)
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 08.09.2004 4 7 1.096.600,00108 Sunirih 463 Sewing 29.11.2005 3 4 1.096.600,00109 Suraminah 844 Sewing 11.11.2005 3 1.096.600,00110 Susanti 387 Sewing 15.04.2005 3 11 1.096.600,00111 Sutini 678 Sewing 02.09.2004 4 7 1.096.600,00112 Tri Astutik 525 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00113 Tuti 857 Sewing 16.01.2008 1 2 1.096.600,00Alawiah114 Ujang 1221 Mekanik 03.11.2007 1 5 1.096.600,00115 Umi 530 Sewing 16.09.2005 3 6 1.096.600,00Habibah116 Umi 532 Packing 17.07.2006 2 8 1.096.600,00Salamah117 Umi 620
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
121 — 71
  • Foto copy sesuai Asli Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, JalanRondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor : 620/75.D/PUB/BM/I/2007tanggal 22 Februari 2007 diberi tanda bukti P.8;9. Foto copy sesuai Asli Kesepakatan bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-01-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 18 September 2017 — Para Penggugat , Tergugat , Turut Tergugat , dan Penggugat Intervensi
115 — 35
  • Jbg.Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tangqgal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengaailan negen"Bahwa dengan demikian berdasarkan konstatasi kewenangan absolutperadilan tersebut diatas sudah sepantasnya dan berdasar hukum
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 16-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA Soreang Nomor 367/Pdt.P/2019/PA.Sor
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
67 — 44
  • Bahwa pada hari Selasa 02 031920 anak ketiga Alnasan bin Irmasan aliasAlhasan bin Irmasan dengan Juyi binti Muhasim, Darta bin Alnasanmenikah dengan Unis binti Murnasih di KUA Ujungberung berdasarkanDuplikat Petikan Dari Buku Pendaptaran Nikah: 620/34/1928 Salinan sesuaiaslinya Reg No : B.247/Kua.10.04.08 /PW. O01/IV/19 tanggal1142018 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan sekarang Cilengkrang, dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :39.1. Unin binti Darta.39.2. Adeng bin Darta (Alm).39.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — H. BASUNI; dkk vs. PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS (diwakili Johnny Ponto dan Sujono Direktur Utama), PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KAPUAS,
98 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya dalamJawaban ini disebut MARI) dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilantata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri;(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dilakukan oleh
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 08-11-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 212 /Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 14 Agustus 2018 — HANOCH TAMTELAHITU,SH, lahir di Ambon, 9 September 1954 (63 tahun) pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl.Dr Kayadoe Kudamati RT 002/RW 06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan AHLI WARIS JANDA MARTHA A SOPACUA/TAMAELA, atas nama : 1. Margaretha Sulilatu/Sopacua, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sirimau RT 002 /RW 02 Kayu Putih Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; 2. Marthen Sopacua, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ina Tuni (Pondok Patty) Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; 3. Willy Frensia Sopacua, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sirimau RT 002/ RW 02, Kayu Putih, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukum THEODORON MAKARIOS SOULISA,SH dan LAURITZKE MANTULAMETEN,SH, beralamat di jalan Haruhun (Karang Panjang) Nomor 06RT 003/RW 01, Kelurahan/Desa Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ; 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II ;
134 — 45
  • Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negarapasal 53 ayat 1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973,tanggal 6 Januari 1976 Karena pengeluaran sertifikat itu sematamatawevenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehinggapembatalannya juga wevenang administrasi, bukan Pengadilan YontoYurisprudensi MA Nomor : 321 K/Sip /1978, tanggal 5 Februari1981Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hakmilik yang dikeluarkan oleh Instansi lain Joncto Yurisprudensi MANomor : 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2896 K/PDT/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — RAHMI, DKK ; WALIKOTA PADANG ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN cq. KOMANDAN KOREM 032 WIRABRAJA cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Hal. 28 dari 38 hal. Put.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer Disersi
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 17-04-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 174-K / PM III-16 / AD / XI / 2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Terdakwa : Steven Patonaung Pratu Nrp 31120226740992. Oditur Militer : Hasta Sukidi, S.H., Mayor CHK NRP.2910087290970,
56 — 36
  • 2016MenimbangAtas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi3 Serka Aris Nrp. 21040216921083 telahmemberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita AcaraPemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh OditurMiliter secara sah sesuai ketentuan Pasal 1389 UndangundangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksitersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang adatugas/dinas sesuai dengan Surat Perintah dari Danrindam VI/WrbNomor Sprin/620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2895 K/PDT/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — H. ZAINAL ALMANAR, SH, DKK ; WALIKOTA PADANG ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL (TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER II BUKIT BARISAN Cq. KOMANDO KOREM 032 WIRABRAJA Cq. KOMANDAN KODIM 0312 PADANG
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2895 K/PDT/2010 Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA dan OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN yang MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA yang BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Ketentuan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 03-08-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 68/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat I : MINTO
Pembanding/Penggugat II : EKO BUDIARDI SAPUTRA
Pembanding/Penggugat III : DAVOT
Terbanding/Tergugat : PT.MAHAKAM SUMBER JAYA
65 — 32
  • 0,00 75.180.000,00112.500,0Durian 362 O 40.725.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40.725.000,00105.000,0Kelapa 400 O 42.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42.000.000,00157.905.000,0 190.050.000,0 1.222.457.000,0Jumlah , 874.502.000,00 5 (3) RANTO RANTE ALLO Jenis, Harga Harga Harga Total HargaNama Kecil Satuan Jumlah Besar Satuan Jumlah Produktif Satuan Jumlah KeseluruhanTanaman (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)450.000,0Sawit 0 0,00 0,00 874 O 393.300.000,00 0 0,00 0,00 393.300.000,00750.000,0Durian 0 0,00 0,00 620
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 555/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT SINAR HOPERINDO Diwakili Oleh : Habibullah, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat III : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I
109 — 42
  • 157/KPTS/M/2018 TentangPengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan LangsungKuasa Pengguna Anngaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan SatuanKerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah II di LingkunganDirektorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PeoimahanRakyat, tertanggal 26 Februari 2018, guna melaksanakan pengadaantanah untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung;Bahwa lokasi pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung ditetapkandengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:620
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-03-2014 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 125 /Pid.B/2013/PN.Ung
Tanggal 12 Februari 2014 — TERDAKWA : MOEDRIK SUSANTO alias H. MOEDRIK SUSANTO MALIK ABDUL AZIZ bin MOH SIPAN ;
90 — 30
  • ; Bahwa pada saat perkara ini mencuat saksi belum menjabat sebagaiKabubag Fasilitas Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan SetdaPropinsi Jawa Tengah ; Bahwa dalam perkara ini saksi tidak pernah melakukan mediasi antara buSumiyatun dengan pak Moedrik ( Terdakwa ) dan saksi tidak tahumengapa diperiksa dalam perkara ini karena saksi tidak tahu masalahyang terjadi dengan Terdakwa ;Bahwa pada saat diperiksa di Polda Jateng saksi diminta menjelaskantentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620
    2005tanggal : 9 Agustus 2005 tentang Persetujuan Penetapan LokasiPembangunan Jalan Tol Semarang Solo dan Surat Gubernur JawaTengah nomor : 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 perihal PenetapanLokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo ;Bahwa yang membedakan Surat Keputusan Gubernur Nomor620/13/2005 tanggal : 9 Agustus 2005 tentang Persetujuan PenetapanLokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo dengan Surat Gubernurnomor : 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 adalah kalau SuratKeputusan Gubernur Nomor : 620
    Semarang Solo dengandilampiri peta serta tanah tanah yang terkena proyek jalan tol dansemuanya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan sedangkan SuratGubernur nomor : 593/11910 tanggal 10 Agustus 2005 mengacu padaPeraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagipelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan SuratGubernur tersebut ditujukan kepada Bupati dan Walikota yang daerahnyaterkena proyek jalan tol sebagai petunjuk pelaksanaan Surat KeputusanGubernur Jawa Tengah Nomor : 620
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sgm
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
H. Ramalang SIriwa
Tergugat:
1.Baharuddin Dg Batang Bin Tubba Alias Barok
2.Hj. Rabasia Dg Tayu
3.Supardi Dg Pasang
4.Ruslan Dg Miala
73 — 15
  • Patut pula dalam menanggapi dalil tersebut pada Positaangka 7 dengan mengemukakan bahwa untuk barang tidak bergerak(tetap,) /everingterjadi melalui perbuatan balik nama (overschrijving) dimuka Pegawai Kadaster sesuai ketentuan Pasal 616 dan 620 BW. Yangmenjadi pokok persoalan dalam hal ini, Penggugat dalam menyusungugatannya tidak berani menyebut dan mencantumkan data fisik dan datayuridis riwayat objek sengketa sebelum terbitnya AJB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. CHAIRUL TAHER, MSc, dkk VS ATTILA MAJIDI DT SIBUNGSU, SP
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, yang pada pokoknya memuat pendapat hukumsebagai berikut : Bila yang digugat adalah badan atau pejabat TataUsaha Negara Dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1146 K/Pdt/2015b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-03-2018 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Maret 2018 — Drs. ASGUL IDIHAN DALIMUNTHE, Msi;
110 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HM.SOLIH PULUNGAN ;Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 30 Juni 2008 An.RIDOAN AHMAD LUBIS' sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) ;Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011 ;Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.0380032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3519/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ANITA, S.H
Terdakwa:
1.JULHAM ARFANDI als ARPAN
2.ANWAR als NUAR
20 — 3
  • ;Bahwa kemudian si pembeli berkata Ada ini bang, itu harganya ga bisaturun kali 620 per Gram lalu si pembeli menunjukkan uangnya setelahTERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN lihat lalu TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Ya sudah bang bisa, tapi akuminta setengah dulu uangnya bang biar aku ambil barangnya dan lalu sipembeli berkata Oh gak bisa bang, kalau barangnya sudah ada baru akulangsung kasih uangnya;Bahwa TERDAKWA JULHAM ARFANDI ALS ARPAN berkata Okelahbang, aku ambil barangnya dulu, nanti
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 112/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 17 September 2018 — Pembanding/Tergugat : BUPATI BIMA
Terbanding/Penggugat I : BAKAR SIDIK
Terbanding/Penggugat II : ABDURAHMAN SIDIK alias RAHMAN SIIDK
67 — 34
  • Hal ini sesuai denganpendapat atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam putusannya Nomor :620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya berbunyi :Bila yang di gugat adalahbadan atau pejabat tata usaha negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebutadalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang PengadilanNegeri.Tentang Eksepsi lain yang bukan kompetensi;Bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili,Tergugat juga
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 29/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
1.BENEDIKTUS RATU
2.AGUSTINUS PROKLAMASI BANI
Tergugat:
1.KLETUS SIGA REGA GADO
2.MARTHA SENGGO
3.EMANUEL KUNU NDOPO
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Prov NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kab Ende
91 — 59
  • ;Bahwa hal lain terkait dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Endetidak berwenang mengadili perkara ini adalah berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yangkaidah hukumnya adalah sebagai berikut: Bila yang digugat adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkutPerbuatan yang menjadi kewenangan Pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata usahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Oleh karena