Ditemukan 11325 data
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
51 — 36
mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
66 — 35
Pasal1 angka 10 Undang Undang Nomor 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara.......... oBahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 620
29 — 11
nafkah bagi seorang istritidak dapat dinilai dengan uang apalagi dikalkulasikan dengan jumlah hari,bulan maupun tahun, karena peran istri merupakan peran yang sangat agungdan mulia, namun karena hukum menganut asas kepastian, maka majelismenilai apa yang dipertimbangkan tersebut diatas diharapkan mampumemenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:wy ylo 620
Terbanding/Tergugat : PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
79 — 38
ROYAL ABADI SEJAHTERA;15.Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat Telah ditetapkanseseorang sebagai Tersangka berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka dengan nomor B/620/IX/2020/Reskrim Tanggal 01September 2020;16.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana perjanjian No. 003/MRK/Royal/IX/2018 Tanggal 15 Agustus2018 pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila
98 — 19
Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT
Tergugat:
PT. Bank Papua cabang Yogyakarta
94 — 29
ROGER PURWANTO PURBA, SH. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 69/SKBPD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomorregister No 620/HK/VIII/SK/Pdt/2017.
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
129 — 69
perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620
99 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 294 K/Pdt/2016Negara (Hakim Tata Usaha Negara), bukan Lembaga Peradilan Umum(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian karena ex office MajelisHakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadilidan memutuskan perkara ini;Hal ini sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999 yang berisi kaidah hukumbahwa Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negaradan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat
33 — 23
Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999, tanggal29 Desember 1999 menegaskan yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Oelamasi..
149 — 70
sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.500/371/Kab.RN/IX/2020,Hal: Pembukaan akses jalan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Lurah Namodale;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.005/374/Kab.RN/IX/2020,Hal: Mohon Bantuan Pengamanan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Kapolsek Lobalain dan Danramil 162701 Baa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita AcaraPenyelesaian Masalah Penutupan Akses Jalandisamping Kantor Pos Dan Giro Baa Nomor:KCL.620
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pid/1987, tanggal 13101987 bahwa mengenai uang penggantikepada terdakwa dalam tindak Pidana korupsi untuk dibayar tidakboleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil Korupsitersebut; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah salah dalamPenerapan hukum karena telah menjatuhkan Pidana Denda (Rp.200.000.000,) yang besarnya melebihi kerugian keuangan Negara yangdituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Rp. 136.440.000,);2.
14 — 1
apabila pihak yang berakad karena terpaksa engganmelaksanakan ketentuanketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikanoleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimanaketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2Kompilasi Hukum Islam,;Menimbang, Majlis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab AlMuhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangnan sendirioleh Majelis Hakim sebagai berikut :ue wan lo gor dbgwlg adailolale gairgl lau elodg 620
34 — 12
6.250.000.3. 1 (Satu) buah HP Xiaomi warna hitam;e Bahwa dilakukan penggeledahan di kos terdakwa pada hari sabtu tanggal14 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib dan ditemukan barang buktiberupa :2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam besar isi tembakau super(+ 170 gram);1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau super (+ 25 gram);4 (empat) bungkus plastik klip warna kuning mas isi tembakau super(+ 20 gram);1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE;7 (tujuh) buah kaleng bundar warna kuning emas;620
30 — 9
tergugat yakni selama 9 bulan, sesuai KemampuanTergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddak setiap bulan sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya 9XRp1.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandangperlu. mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin halaman 85 dan mengambil alin sebagai pendapat dalampertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :> grul La ale le) yo 620
Terbanding/Tergugat : PT. PANDEGA CITRA NIAGA,
108 — 82
menyerahkan barangnyadan menanggungnya dan ketentuan pasal 1482 BW yang mengatur bahwaKewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala yang menjadiperlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap,beserta suratsurat bukti milik, penyerahan yang dimaksud diatur dalamketetntuan pasal 616 BW yang mengatur bahwa Penyerahan ataupenunjukan atas kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumumanakan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal620, ada pun ketentuan pasal 620
70 — 51
Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
129 — 20
Bahwa Para Pembantah dalan surat bantahannya menyatakan menundaPeiaksanaan Leiang dimana hai tersebut merupakan kewenangan KPKNL(Kantor Peiayanan Kekayaan Negara dan Leiang) dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tertangga!
108 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalan Sirtu Dusun Ukitukit Hilir P =620 x2M Desa Labian Kecamatan Batang Lupar 24OMS DesaMensiau30/PPIPPIP/DCTKH/201323 Oktober 20131Pemb. Jalan Rabat Beton dusun Kelawik P =130x2M Pemb. Jalan Hamparan Sirtu DusunEntebuloh P = 220 MdanL2M Pemb. Jalan Hamparan Sirtu DusunEngkadan P = 100 x2M Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keluain P=200x2M DDesa Mensiau Kecamatan Batang Lupar 25OMS DesaSungaiSenunuk31/PPIPPIP/DCTKH/201323 Oktober 2013Pemb. Box Beton Dusun Kapar P=5x1M NoPemb.
Jalan Sirtu Dusun Ukitukit Hilir P =620 x2M Desa Labian Kecamatan Batang Lupar 24OMS DesaMensiau30/PPIPPIP/DCTKH/201323 Oktober 20131Pemb. Jalan Rabat Beton dusun Kelawik P =130x2M Pemb. Jalan Hamparan Sirtu DusunEntebuloh P = 220 MdanL2M Pemb. Jalan Hamparan Sirtu DusunEngkadan P = 100 x2M Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keluain P=200x2M DiDesa Mensiau Kecamatan Batang Lupar 25OMS DesaSungaiSenunuk31/PPIPPIP/DCTKH/201323 Oktober 2013Pemb. Box Beton Dusun Kapar P=5x1M NoPemb.
Pembanding/Penggugat II : HEKTOR POMPIDO SURBAKTI Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Pembanding/Penggugat III : LENY PURI CHLEFES Diwakili Oleh : DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
Terbanding/Tergugat I : PT. Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
209 — 49
1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan, denganmana pihak yang satu) mengikatkan = dirinya untukmenyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan.Pasal 1459 : Hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belumdilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616.Pasal 616 : Penyerahan atau penunjukan akan kebendaantah bergerak dilakukan dengan pengumuman akan aktayang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalamPasal 620
.Pasal 620 : Dengan mengindahkan ketentuanketentuantermuat dalam tiga pasal yang lalu pengumuman termaksuddi atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinanotentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yangbersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang manadalam lingkungannya berangbarang tak bergerak yangharus disertakan tv berada dan dengan membukukannyadalam register.Bersama sama dengan pemindahan tersebut di atas, pihakyang berkepentingan harus menyampakan juga kepadapenyimpan hipotik
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
AKHMAD ZULFIAN, S.T.
124 — 20
Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.
Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.