Pembanding/Penggugat : ENDANG ODO
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL

dalam SK 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 syaratsyaratnya adapada poin kedua disebutkan bahwa apabila dalam lokasi tersebut terdapattanah rakyat maka yang bersangkutan tetap mengadakan ganti rugi Sesuaidengan ketetntuan ketentuan yang berlaku, dan apabila tanah tersebutditerlantarkan /tidak dimanfaatkan selama 3 tahun berturutturut maka suratkeputusan penunjukan ini akan ditinjau kembali.Dan faktanya sejakdikeluarkan SK. 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 tersebut, KepolisianRepublik Indonesia cq polda sultra

cq Brimobda Sultra (Tergugat) tidakmemanfaatkan/mentelantarkan tanah tersebut,nanti sekitar tahun 20082010barulah muncul gejolak masyarakat, mulailah Tergugat melakukan klaimdengan dasar SK 137/1980, tanpa membaca kembali ketentuan dalam SK137/1980, bahwa apabila selama 3 tahun berturutturut tanah tersebut tidakdimanfaatkan dan ditelantarkan maka surat keputusan penunjukan ini akanditinjau Kembali dan Faktanya Tergugat tidak memanfaatkan tanah tersebutselama 3 tahun berturutturut, tidak mengajukan

CqBrimobda Sultra (Tergugat) tidak memanfaatkan/ menelantarkan tanahtersebut, nanti sekitar tahun 20082010, ... dst ;Bahwa berdasarkan posita di atas dikorelasikan dengan Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec.Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, senyatanya areal120 Ha tersebut telah dimanfaatkan oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia Cq Kepolisian Daerah Sulawesi

Ranomeeto Untuk LokasiPersiapan Resettlement POLRI, hal mana Surat Keputusan tersebutadalah alat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yangkuat dan mengikat yang telah dipertimbangkan dalam Putusan PengadilanNegeri Kendari Nomor 45/Pdt.G/2001/PN Kdi cq Putusan PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor 07/Pdt/2003/PT Sultra cq PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1844 K/PDT/2004 ;.

Satuan Brimob Polda Sultra. Dalam sengketa Gugatan TataUsaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN Kdi, sebahagian ahli warisPurnawirawan Polri masuk mempertahankan haknya sebagai pihakintervensi yaitu Para Tergugat II Intervensi 2 dan ada pula yang bertindaksebagai saksi. Oleh karena dalil gugatan tersebut sangat tidak berdasar,maka beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan ;10.

MUSHAR UTAMA SULTRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Madani Sultra Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 137 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Madani Sultra Mandiri (KW 08 AGP 007)., Tanggal 23 April 2013 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

Madani Sultra Mandiri (KW 08 AGP 007)., Tanggal 23 April 2013 Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 seluas 136 Hakedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi TenggaraTahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem MinerbaOne Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDMRI adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

Mushar Utama Sultra (KW 08 DSP 029), tanggal 20 Desember 2013 seluas 136 Hakedalam Berita Acara RekonsiliasiData IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem MinerbaOne Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDMRI;

PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA VS DJABLIS

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN(Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESIBAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKITDAN JARINGAN SULTRA tersebut;2.

1. Mengabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon;
3. Menyatakan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti sidik/63.a/III/2018/Reskrim, tanggal 28 Maret 2018 tidak sah dan tidak berdasar hukum apabila tetap digunakan untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA

Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 FebruariCc. Surat Ketetapan Kapolres Kolaka, Nomor: S.Tap/63.b/III/2018/Reskrim, tanggal23 Maret 2018) 222 n nnn nn nnn none n nnnd.

Laporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Februari 2015;* Bahwa Laporan Polisi yang di jadikan dasar Termohon dalam PenghentianPenyidikan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar hukum, olehkarena Laporan Polisi Pemohon berdasarkan fakta hukum yang ada adalahLaporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015,sehingga dengan demikian terjadinya perbedaan tanggal dan bulan makasangatlah jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak bersungguhsungguhmelaksanakan

Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN mengakui terdapat kekeliruan penulisantanggal dan bulan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan yakni denganLaporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 1 Pebruari 2015namun yang TERMOHON PRAPERADILAN maksudkan adalah Laporan PolisiNomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 yang menjadidasar dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan;14.

laporan Pemohon, maka konsekuensi hukumnyaadalah surat perintah a quo tersebut tidaklah memiliki akibat hukum apaapa terhadapLaporan Polisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 milikPemohon atau singkatnya surat perintah a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dantidak memiliki kKekuatan eksekutorial untuk menghentikan Laporan Polisi Nomor:LP/69/II1/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporan Pemohon,dengan demikian, maka konsekuensi hukumnya

hukumapabila tetap digunakan untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:LP/69/I11/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana laporanPemohon dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas LaporanPolisi Nomor: LP/69/III/2015/Sultra/Res Kolaka, tanggal 23 Maret 2015 sebagaimanalaporan Pemohon berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;A.

Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra

Unit Pelaksana ProyekPembangkit Dan Jaringan Sultra, yang beralamat diJalan SaoSao No. 252 Kota Kendari;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 April2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KendariHalaman 1 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.

Konawe, denganberupa, Jati Lokal, Jati Putin, Kelapa, Cengkeh dan berbagai jenistanaman/tumbuhan lainnya;Bahwa pada sekitar bulan Meret Tahun 2016, diatas lahan yang dikuasaipenggugat yang diatasnya terdapat tanaman tumbuh sebagaimana tersebutpada point 1 diatas, akan dilalui proyek jaringan listrik berupa Saluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi(SUTET) yang di kelola oleh tergugat selaku Pelaksana Proyek PembangkitDan Jaringan Sultra, dan atas adanya rencana kegiatan

Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra(tergugat) yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dantanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta Tanggal 20Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik penggugat berupa :> Jati Lokal sebanyak 700 pohon dengan kategori kecil;> Jati Putih sebanyak 160 pohon dengan kategori kecil;> Kelapa sebanyak 260 pohon dengan kategori kecil;> Cengkeh sebanyak 100 pohon dengan kategori kecil;> Kapuk sebanyak 30 pohon dengan kategori

Unit Pelaksana Proyek Pembangkit danJaringan Sultra (Tergugat) yang juga dikuatkan dengan adanya SuratKeterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala DesaTirawuta tanggal 20 Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milikPenggugat berupa :> Jati Lokal sebanyak 700 pohon dengan kategori kecil;> Jati Putih sebanyak 160 pohon dengan kategori kecil;> Kelapa sebanyak 260 pohon dengan kategori kecil;> Cengkeh sebanyak 100 pohon dengan kategori kecil;> Kapuk sebanyak 30 pohon dengan kategori

PLN Unit Pelaksana ProyekPembangkit dan Jaringan Sultra yang merupakan TERGUGAT d/K, mengajukangugatan kepada :Nama : DJABLIS;NIK : 7402041003570001;Tempat/Tgl Lahir : Lahunggumbi, 10 Maret 1957;Alamat : Tirawuta RI/RW 005/003 Desa TirawutaKecamatan Pondidaha Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.

Penggugat:
ENDANG ODO
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL

SK 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 syaratsyaratnya adapada poin kedua disebutkan bahwa apabila dalam lokasi tersebut terdapat tanah rakyat maka yang bersangkutan tetap mengadakan ganti rugi sesuaidengan ketetntuan ketentuan yang berlaku, dan apabila tanah tersebutditerlantarkan /tidak dimanfaatkan selama 3 tahun berturutturut maka suratkeputusan penunjukan ini akan ditinjau kembali.Dan faktanya sejakdikeluarkan SK. 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 tersebut, KepolisianRepublik Indonesia cq polda sultra

cq Brimobda Sultra (Tergugat) tidakmemanfaatkan/mentelantarkan tanah tersebut,nanti sekitar tahun 20082010barulah muncul gejolak masyarakat, mulailah Tergugat melakukan klaimdengan dasar SK 137/1980, tanpa membaca kembali ketentuan dalam SK137/1980, bahwa apabila selama 3 tahun berturutturut tanah tersebut tidakdimanfaatkan dan ditelantarkan maka surat keputusan penunjukan ini akanditinjau kembali dan Faktanya Tergugat tidak memanfaatkan tanah tersebutselama 3 tahun berturutturut, tidak mengajukan

CqHalaman 7 dari 36 Putusan Nomor 104/Pdt/2019/PT KDIBrimobda Sultra (Tergugat) tidak memanfaatkan/ menelantarkan tanahtersebut, nanti sekitar tahun 20082010, ... dst ;Bahwa berdasarkan posita di atas dikorelasikan dengan Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec.Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, senyatanya areal120 Ha tersebut telah dimanfaatkan oleh Kepolisian

Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan ResettlementPOLRI, hal mana Surat Keputusan tersebut adalah alat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan mengikat yang telahdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor45/Pdt.G/2001/PN Kdi cq Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraNomor 07/Pdt/2003/PT Sultra cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1844 K/PDT/2004 ;.

Satuan Brimob Polda Sultra. Dalam sengketa Gugatan TataUsaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN Kdi, sebahagian ahli warisPurnawirawan Polri masuk mempertahankan haknya sebagai pihakintervensi yaitu Para Tergugat II Intervensi 2 dan ada pula yang bertindaksebagai saksi.

FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA

KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA

KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA

SARANA SULTRA VENTURA
Tergugat:
1.MUTALIB, S.Kep.,M.Kes
2.WA ODE MARULANA, S.Kep

Sarana Sultra Ventura, bertempat tinggal diKendari Jalan Mekar nomor 25 O, Kel. Kadia, Kec. Kadia,Kota Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut memberikan kuasa khusus No.006/SSV/STG/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaridibawah nomor : 229/Pdt/2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2021dan surat tugas No. 005/SSV/STG/VI/2021 tanggal 22 Juni2021 kepada 1. Andy Sugianto, Legal Officer PT. SaranaSultra Ventura dan 2.

Ardika Wiranata Saputra , VCO PT.Sarana Sultra Ventura, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan1.Mutaliib, S.Kep,M.Kes, lahir di BaoBao tanggal 13 Agustus 1974, pekerjaanPNS, bertempat Tinggal di Kendari Jalan LumbaLumbaLr. Ikhlas nomor 1, Kel. Lalora, Kecamatan Kambu, KotaKendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.Waode Marulana, S.Kep, lahir di Ujung Pandang, tanggal 8 September 1982,pekerjaan PNS Polri, bertempat Tinggal di Kendari Jalan LumbaLumba Lr. Ikhlas nomor 1, Kel.

Bahwa benar saudara saya Rasyik pemilik Jaminan ke Il dengan SHMNo.00166 dengan berdiri bangunan permanen sebagai rumah induk telahdipinjamkan kepada tergugat untuk dijadikan sebagai bahan jaminanpengajuan kredit pembiayaan di PT Sarana Sultra Ventur dengan niatmembantu saudara yang membutuhkan modal usaha.4.

Bahwa benar tergugat telah menerima dan menyetujui pinjaman tergugatdengan Pokok pinjaman dan bagi hasil setiap bulan tergugat membayar kePT Sarana Sultra Ventura dengan mencicil dalam jangka 36 bulan sebesarRp. 3.021.800, namun dalam perjalanan dari awal kontrak 2 NovemberHalaman 7 dari 15 halaman Putusan No 13 /Pdt.G.S/ 2021 / PN.Kdi2015 sampai 2 Oktober 2018 hanya mampu mengembalikan pinjamanbagi hasil dari pihak Ventura sebesar Rp. 20.778.717,.

Bahwa benar modal pinjaman bagi hasil yang saya dapatkan daripembiayaan PT Sarana Sultra Ventura telah saya gunakan untuk modalusaha sesual dengan data dukung yang saya ajukan sebagai bahanpertimbangan dalam pengajuan pinjaman modal usaha yang sayajalankan, namun karena dalam perjalanannya usaha saya mengalamikebangkrutan dan kontrak berhenti yang saya jalankan sebagai suplalyerbahan material (Suplit) bahan industri Perusahaan Tambang Nikel SonaiKab.

Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra.- Terbanding : DJABLIS.

Kepala Kepolisian Daerah Sultra Cq. Kepala Kepolisian Resort Baubau

., ketiganyaberkedudukan di Kantor POLDA Sultra, Jalan Haluoleo Nomor : 1 Kelurahan AndonohuKec.

SULTRA;Bahwa dengan selesainya dilakukan pemeriksaan terhadap MASHUDIN Als. LAHUDI Bin LAPARANGI dan H.

H.GUNU BAYA, yang mana antara alat bukti satu dan yang lainnya tidak salingberkesesuaian, maka untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, Termohonmelakukan gelar perkara di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra pada hari Selasatanggal 6 Oktober 2020 dengan memaparkan seluruh hasil penyidikansebagaimana dalam uraian angka 11 jawaban ini dengan dihadiri oleh Termohonbersama tim, Personel Dit Reskrimum Polda Sultra, Wassidik Dit Reskrimum PoldaSultra, Itwasda Polda Sultra, Bidkum Polda Sultra dan Bid Propam

GUNU BAYA, yang mana antara alat bukti satu danyang lainnya tidak saling berkesesuaian, maka untuk mewujudkan adanya kepastianhukum, Termohon melakukan gelar perkara di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra padahari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dengan memaparkan seluruh hasil penyidikansebagaimana dalam uraian angka 11 jawaban ini dengan dihadiri oleh Termohonbersama tim, Personel Dit Reskrimum Polda Sultra, Wassidik Dit Reskrimum PoldaSultra, Itwasda Polda Sultra, Bidkum Polda Sultra dan Bid Propam Polda

Sinar Jaya Sultra Utama berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 254 TAHUN 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Sinar Jaya Sultra Utama (KW 07 ME ER 039) tanggal 16 Juli 2014 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum;

Sinar Jaya Sultra Utama (KW 07 ME ER 039) tanggal 16 Juli 2014 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;

KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA

BANK SULTRA ATAU BANK PEMBANGUNAN SULTRA Diwakili Oleh : MARUF AKIB
Terbanding/Penggugat : RUSDI
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA KOTA KENDARI

1. Menyatakan Terdakwa Kabri Wali Sultra Bin Karmin Hamade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

Penuntut Umum:
1.PENUNTUT UMUM KEJARI PONTIANAK
2.ICO ANDREAS HATORANGAN SAGALA, S.H
Terdakwa:
KABRI WALI SULTRA Bin KARMIN HAMADE

MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;

periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;

HADJI KALLA CABANG KENDARI Nomor : 001.01.04.520535.3 periode 01 Januari 2020 s/d 06 Desember 2021;

periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pimpinan Bank Kcp Wawonii Nomor 566 / 135.000 / 12 / 17 / SDU, tanggal 6 Desember 2017;

MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;

periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;

HADJI KALLA CABANG KENDARI Nomor : 001.01.04.520535.3 periode 01 Januari 2020 s/d 06 Desember 2021;

Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);