Nomor 2387K/Pdt/201614.15.16.tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Para Tergugattanpa didasari adanya pertimbangn bisnis yang matang atau cermat dantanpa dilandasi oleh sikap kehatihatian serta melanggar prinsip tata kelolaperseroan yang baik (god corporate governance);Menurut ketentuan Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 4 UUPT, dalammenjalankan peseroan selain tunduk pada ketentuan UUPT, anggaran dasarperseroan terbatas serta ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, setiap

Tergugat IV dan Terguagat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , TergugatIl dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal114 ayat (2) UUPT;20.Selanjutnya berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa ParaHalaman 8 dari 44 hal.Put.

;Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dalam gugatan a quo;.Bahwa, kemudian dalam dalil Penggugat butir 18 gugatan a quo, Penggugatmenyatakan:Halaman 19 dari 44 hal.Put.

In Lieu of a Meeting ofthe Board of Commissioners tertanggal 5 Desember 2007,sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran DasarTermohon Kasasi;Pasal 98 ayat (8) UUPT menyebutkan:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar,atau keputusan Rapat Umum Pemegang saham;Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar

Ketentuan di atas diperkuat dengan Pasal 102 ayat (1) junctoayat (4) UUPT yang menyatakan:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan kepada Direksi Perseroantertanggal 11 Oktober 2021 (Permohonan Kepada Direksi Perseroan) untukmelakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan agar diadakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 79UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), dengan agenda Rapat sebagai berikut : Merubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Alasan : untuk mengoptimalkan

Bahwa Direksi Perseroan tidak melakukan panggilan RUPS sesuai ketentuan Pasal 79ayat (5) dan (6) UUPT, maka Pemohon mengirimkan surat memohon kepada DewanKomisaris Perseroan tertanggal 02 November 2021 (Permohonan Kepada DewanKomisaris Perseroan) untuk melakukan Pemanggilan kepada Pemegang SahamHalaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 610/PDT.G/2021/PN.

dalil jawaban PARA TERMOHON KASASI(sekarang PARA PEMOHON PK) dalam Kontra Memori Kasasinya, akanmengakibatkan tidak objektifnya Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara,karenanya demikian pula buktibukti PARA TERMOHON KASASI (sekarang PARAPEMOHON PK) yang merupakan sanggahan tidak dipertimbangkan;EBahwa Majelis Hakim yang memutus putusan kasasi keliru karena tidakmempertimbangkan ketentuan Peraturan Perundangundangan lainnya, khususnyaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT

ALASAN KASASI: Tentang pertimbanganpertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Niaga yang bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar putusanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang sudahberkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tanggal tanggal 4 Agustus 2010 danpertimbangan tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum tentangtanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas selaku Penerima Kepercayaan (FiduciaryDuties) yang diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT

PARA TERMOHON KASASIBUKAN PIHAK DALAM Perkara Nomor:/Pdt.G/2010/PN.JKT.Tim;2 Bahwa "Perbuatan Direksi Perseroan (Viriyawan Murti) yang telah terbuktimelanggar Fiduciary Duty adalah merupakan MASALAH INTERNAL DARITERMOHON PK yang TIDAK MENGIKAT PIHAK KETIGA TERMASUKPEMOHON PK (sekarang PARA PEMOHON PK);3 Bahwa apabila Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:/Pdt.G/2010/PN.JKT.Tim tertanggal 04 Agustus 2010 diterapkan secaralangsung tanpa memperhatikan ketentuan Undangundang lainnya khususnya UUPT

,maka justeru akan mengakibatkan pelanggaran dan memunculkan ketidakpastian terhadapketentuan UUPT;4 Bahwa dalam hal terdapat tindakan dari Direksi TERMOHON PK yangmerugikan PERSEROAN terkait dengan PARA PEMOHON PK dalam permasalahan AQUO, tidak serta merta bahwa TERMOHON PK dapat melepaskan tanggung jawabnyaterhadap PIHAK KETIGA, dimana dalam hal TERMOHON PK dirugikan akibat tuntutanPIHAK KETIGA, maka kerugiannya PERSEROAN dapat dituntut kembali kepadaDireksi PERSEROAN, karena apabila dilihat dari

karena dokumendokumentersebut adalah untuk kepentingan internal PERSEROAN/TERMOHON PK;Bahwa untuk membuktikan sesuatu dalam perkara Akta Otentik hanyamerupakan satu alat bukti yang diakui oleh Undangundang karena masihterdapat alat bukti lainnya yang sah dan diakui undangundang;Bahwa adanya hubungan hukum antara PARA PEMOHON PK denganTERMOHON PK telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana hubunganhukum tersebut dibuat oleh dan antara PARA PEMOHON PK dengan DireksiTERMOHON PK yang berdasarkan UUPT

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata UmumEdisi 2007, hal.44. sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Judex Factipada halaman 11 sama sekali tidak menyebutkan Pasal 142 ayat (1) hurufc atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT sebagai yang diperlakukan sepertiitu, pun dalam redaksi/bunyi Pasal 142 ayat (1) huruf c dan Pasal 146 ayat(1) huruf c UUPT tidak ada menentukan/mengatur bahwa untukpermohonan pembubaran perseroan terbatas harus melibatkan pemegangsaham yang lain, sehingga

Bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut adalahtidak benar; keliru dan salah menerapkan hukum (khususnya salahmenerapkan Pasal 142 dan Pasal 146 UUPT);Pasal 142 ayat (1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu herdirinya yang ditetapbkan dalam anggaran dasartelah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroantidak cukup untuk

Direksi atau dewan komisarisberdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka Persidanganpermohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbul yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada Pasal 142 ayat (1) huruf cdan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, karena Permohonan a quo diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sesuai dengan tempatkedudukan perseroan PT Abdi Makbul yakni di Tanjung Selor KabupatenBulungan.

;Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) sebelummengajukan permohonan Pembubaran telah menempuh/ melaksanakanprosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundanganyakni khususnya Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) danPasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disingkat UUPT) dan langkahlangkah yangdilakukan oleh Para Pemohon Kasasi itu tertuang dengan sangat rinci danjelas pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Saad Said Bamadhay) sebagai pihak dalampermohonan (sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 12dan 13) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf cJuncto Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT Jika melibatkan Kubu PemegangSaham Sdr.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 142 ayat (2) beserta Penjelasannya jo.Pasal 149 ayat (1) UUPT menyatakan :Pasal 142 ayat (2) UUPT:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Wayib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

PENGGUGAT143 ayat (2) UUPT dalammengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT:telah melanggar ketentuan PasalPasal 143 ayat (2) UUPT:(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroandicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama Perseroan.Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.C. PDPKS DALAM PERKARA A QUO SUDAH BERAKHIR DEMI HUKUMKETIKA PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT.1.

Bahwa mengenai ketentuan Pembubaran Badan Hukum secara tegasdiatur berdasarkan Bab X Pasal 142 152 UUPT yang menjelaskanbahwa pembubaran suatu badan hukum itu sendiri harus dilakukanatau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk Keputusan Tata UsahaNegara dan tindakan hukum lainnya oleh Pejabat atau Instansi yangberwenang, sebagaimana penjelasan pasal 152 ayat (3), ayat (4),ayat (5) dan ayat (7) UUPT :Pasal 152 ayat (3) :Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkanhasil akhir proses likuidasi

PEMBANDING menjelaskan dalam Memori Banding halaman 3angka 2 yang menyatakan:leneees tidak satu pasal pun dalam UUK & PKPU ini secara tegas mengaturtentang Tata Cara ataupun Mekanisme Pembubaran Badan HukumPada BAB X Pasal 142 Pasal 152 UUPT mengatur secara tegas tentangPembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status badan hukum perseroan,hal ini berarti secara tersirat PEMBANDING sendiri telah menyatakanbahwa materi yang diatur dalam UUPT dan UUK&PKPU bukan merupakanhal yang sama.

yang menyatakan:"Pembubaran Perseroan terjadi: karena harta pailit Perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;"Selanjutnya Pasal 142 Ayat 2 huruf b UUPT menyatakan:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1),B.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo.Penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT"), kewenangan bertindak direksi dalammenjalankan kepengurusan suatu perseroan terbatas dan kewenanganbertindak dewan komisaris dalam menjalankan kepengawasan suatuHal 6 dari 73 hal. Put.

Nomor 1150 K/PDT/201515.16.17.18.Bahwa hal ini terlinat jelas dalam dalil Penggugat butir 18.2 yangmenyatakan: "Tergugat IV dan Tergugat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , Tergugat Il,dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat(2) UUPT"Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dinyatakan dalam gugatan

Bahwa, berdasarkan UUPT, tindakantindakan tertentu dari direksiperseroan yang memerlukan persetujuaan RUPS akan tetapmengikat perseroan walaupun persetujuan RUPS tidak diperoleh;(i)(ii)Berdasarkan Pasal 102 (1) dan (4) UUPT, perbuatan hukumtertentu oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebihdahulu dari RUPS.

(iii) Oleh karena itu, adalah jelas bahwa unsur kerugian yangdiderita oleh Termohon Kasasi sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 97 (3) UUPT tidak terpenuhi.Bahkan apabila seandainya terdapat kerugian yang diderita olehTermohon Kasasi karena tindakan dari Turut Termohon Kasasi ,Turut Termohon Kasasi Il, Turut Termohon Kasasi Ill, TurutTermohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V dalampenerbitan LOULOU quod non, upaya hukum yang tersediakepada Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 97(6) dan 114 (6)UUPT

Nomor 1150 K/PDT/2015Pemohon Kasasi dikurangi, yang melanggar semangat dan tujuandari Pasal 102(4) UUPT sebagaimana dijelaskan dalam butir4.2.(b)(ii) di atas.Hal ini karena dalam pemberian jaminan, yang menjadi penilaianadalah kualitas dan kedudukan dari pemberi jaminan.

Anggota direksi wajid melaporkan kepada Perseroan mengenaisaham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/ataukeluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnyadicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengansanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibantersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101ayat (2) UUPT);b.

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsungmaupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikanbahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yangtidak bertentangan dengun ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yangjika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batalkarena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainyatahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelahditelaah olen Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat(1) UUPT);h. Direksi wajid menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepadaakuntan publik untuk diaudit apabila:Halaman 39 dari 96 hal. Put.

(Pasal 68 ayat(1) UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);i.

(Pasal 102 ayat (3)UUPT);. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.

bahwa pemegang saham suatuperseroan sekurangkurangnya adalah 2 (dua) orang dan suatu perseroan tetapdapat berjalan walaupun hanya memiliki 1 (Satu) orang Komisaris (Pasal 108ayat 3 UUPT jo Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar PT PWS);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas bahwa proseduryang dilaksanakan untuk melakukan pembubaran PT PWS ini adalah tidakHal. 11 dari 20 hal.

Nomor 951 K/Pdt/2008sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Anggaran Dasar Perseroanmaupun UUPT, dimana judex facti sebagai pengawal, pengawas dan ujungtombak dari terlaksananya peraturan perundangan telah mengabaikanperaturan perundangan itu sendiri dan juga faktafakta yang ada selama masapersidangan, pada saat judex facti mengabulkan permohonan Termohon Kasasi, jelas judex facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada kewenanganPengadilan untuk membubarkan Perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat

1 hurufc UUPT berikut penjelasannya.

Nomor 951 K/Pdt/2008Pemohon Kasasi hanya semalam sebelum Laporan MKBD tersebut harusdiserahkan ke BEJ dan (ii) tidak diketahui keberadaan Komisaris Utama sejakawal telah diketahui oleh Termohon Kasasi , karena dalam Laporan MKBDtersebut nama Komisaris Utama tidak dicantumkan dalam Laporan MKBD.Dengan demikian secara nyata justru tugas Komisaris sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 108 ayat 1 UUPT dan Pasal 14 Anggaran DasarPerseroan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dalammenjalankan

Nomor 951 K/Padt/2008namun menunjuk Direksi sebagai likuidator berdasarkan Pasal 142 ayat 3UUPT, sedangkan pengaturan dalam UUPT adalah jelas untuk Direksi yangmasih menjabat sebagai Direktur dan bukan untuk Direksi yang telah dikabulkanpengunduran dirinya olen Pengadilan. Di dalam persidangan, terungkap bahwadirektur lainnya yaitu saudara saksi M. A.

Bahwa mengingat pasal 157 UUPT maka PT.

perbuatanPerbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat Sesuatu ataupunpasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajibanhukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yangberlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Utama), sehingga terhadap perbuatan melawanhukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat atau tidak adaunsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalamAnggaran Dasar Perusahaan maupun dalan UUPT

Hukum bukan saja berupaketentuan ketentuan undangundang, tetapi juga aturan aturan hukum tidaktertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.Bahwa menurut pasal 79 ayat (1) dan pasal 85 ayat (1) UUPT diketahuibahwa pengurus perseroan oleh direksi haruslah berlandaskan padakepentingan dan tujuan/usaha perseroan serta itikad baik dan penuhtanggung jawab.

Sanksi tidak dipenuhinya pasal 85 ayat (1) UUPT = inimenurut pasal 82 ayat (2) adalah:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesual denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Bahwa maksud dari kedua pasal diatas adalah, Direksi dalam hal iniTergugat I dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankantugas untuk kepentingan Perusahaan.

YahyaHarahap, S.H dengan itikad baik jelas tidak dimiliki oleh Tergugat sehingga menurut pasal 82 ayat (2) UUPT dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.22.Bahwa namun tindakan Tergugat ini tidak akan berjalan mulus jika tidakdibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; berdasarkan hal haltersebut diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum yang dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatanHalaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 678 /PDT/2021

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengan demikian AktaRisalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPT Tahun 1995 yaituketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD.Dalam Pasal 54 KUHD jelas ditegaskan bahwa : pembatasanmengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegangsaham dapat diatur dalam akta pendirian ..., sehingga oleh KUHDdiberikan hak oleh para pemegang saham untuk mengaturnya

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelahadanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isi Akta PKRTahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Cc.24Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun 1998berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroansesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tetang PerseroanaTerbatas dengan jalan menyusun kembali Memperhatikanketentuan kuorum dalam UUPT Tahun 1995 pada Pasal 73 ayat (1)yang berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan

disebut UUPT Tahun2007).

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86 ayat (1), mengaturmengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umumsebagaimana berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSlebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebut tidakberbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga jelas adanya keinginan daripara pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1)UUPT, yang berbunyi :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjaminkepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

) khususnya dalam Pasal 81 ayat(1) sangat jelas diatur tentang kewajiban Tergugat untuk melakukanpemanggilan terlebin dahulu kepada seluruh pemegang saham perseroansebelum menyelenggarakan RUPS, sebagaimana dikutip: (7) Direksimelakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.Selain diatur pada UUPT, kewajiban pemanggilan pemegang sahamtersebut juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Turut TergugatIsebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSPT TEGALGONDOUNGARAN Nomor:

karena Tergugat tidak pernah melakukan penghitungan laba bersih tahunan terlebih dahulu(yang dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan) dan penyisihanlaba bersin untuk cadangan (vide Pasal 70 UUPT) sebagaimanadisyaratkan UUPT sebelum melakukan pembagian dividen.Halaman 6.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.persetujuanpersetujuanyang diambil Pemegang Saham dalamRUPS nyatanyatamenyimpangi ketentuan UUPT sebagaimanaangka 9 dan 10.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.berkurangnya aset perseroan sehingga nyata menyebabkan kerugian,apalagi uang hasil penjualan aset tersebut tidak pernah masuk keperseroan melainkan langsung dibagibagikan Tergugat .Perbuatanhukum Tergugat dengan Turut Tergugat II dalam penjualan/pengalihanasset perseroan tersebut juga nyatanyata dilakukan diluar bataskewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan UUPT maupunAnggaran Dasar.

TENTANG PERLUNYA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA PT TEGALGONDO UNGARAN TANGGAL 23082017DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT25.Bahwa mengingat pembuatan Risalah RUPS Luar Biasa 2017senyatanya telah bertentangan dengan amanah UUPT danAnggaranDasar maka telah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim untukHalaman 14.

Bahwa ketentuan Pasal 91 Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan :Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syaratsemua pemegang saham dengan haksuara menyetujui secara tertulis dengan menandatanganiusul yangbersangkutan.10.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 91 UUPT dan bagianPenjelasan tersebut, maka Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BPClItanggal 12 Oktober 2017 yang nyatanyata (i) dilakukan secara tertulis, (il)dilakukan di luar RUPS dan (ili) telah disepakati oleh Tergugat II danTergugat Ill selaku seluruh Pemegang Saham Tergugat !

Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT dengan tegas menyatakan15.16.bahwa selain menetapkan pengangkatan, penggantian dan pemberhentiananggota Direksi, Keputusan RUPS juga menetapkan mengenai saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDireksi.

Sel.38.a.tindakan Dewan Komisaris Tergugat yang tidak melaksanakankewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2)UUPT, yaitu melakukan pengawasan terhadap Direksi, pengawasanterhadap segala kebijakan pengurusan Perseroan dan menasihatiDireksi; dantindakan Tergugat II dan Tergugat III yang memberhentikan Penggugatsebagai Presiden Direktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal105 ayat (1), (2) dan (8) UUPT karena dilakukan tanpa adapemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat

Sel.40.berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, yaitumelakukan pengawasan terhadap Direksi, pengawasan terhadapsegala kebijakan pengurusan Perseroan dan menasihati Direksi; danb. tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill yang memberhentikanPenggugat sebagai Presiden Direktur yang tidak sesuai denganketentuan Pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) UUPT karena dilakukantanpa ada pemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat, tanpamemberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri dantanpa

CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES (TERMOHON 1), sesuai dengan dan sebagaimana yang telahdiatur secara tegas dalam Pasal 142 UUPT juncto Pasal 146 UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 142 UUPT (dengan penambahan cetak tebal) menyebutkan sebagaiberikut : (1) Pembubaran Perseroan terjadi :a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalamanggaran dasar telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga

, menurut PEMOHON tidak diperlukan dalamPermohonan ini, mengingat TERMOHON sebagai badan hukum sudahtidak memiliki aset dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2005,sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pemberesan oleh Likuidatorsebagaimana diatur dalam Pasal 146 Angka (2) dari UUPT, oleh karenayamohon untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON memohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

Sebagaimana diketahui diatur didalam pasal 142 dan pasal146 UUPT yang dapat mengajukan pembubaran suatu perseroanterbatas diatur secara limitative adalah:1. Pemegang saham/pihak yang berkepentingan (pemegangsaham)hanyas ebatas/limitative pada akta pendirian yang manaditemukannya cacat hokum pada akta pendirian;2. Pengurus perseroaan;3.

UtrGRAVURE INDUSTRIES danatau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hokum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;2. Alasanalasan Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHONdalam Pembubaran PT.

CAPITOLGRAVURE INDUSTRIES dan atau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hukum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;Menimbang bahwa, terhadap dalil Pokok tersebut Kuasa Termohon Illmendalilkan yang pada pokoknya ;halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.

Asuransi Ramayana TBKmerupakan perusahaan yang berbadan hukum, karena AktaPendiriannya telah mendapat pengesahan dari MenteriKehakiman Republik Indonesia (Sesuai Pasal 7 ayat (6) UUPT),sebagaimana ternyata dari Akta Notaris Raden MeesterSoewandi No. 14 yang telah disyahkan dengan PenetapanMenteri Kehakiman RI No.

Maka, jelas tuntutanPenggugat atas THR juga berlebihan;Selanjutnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan Gaji Direksi dihitungsecara prorata (Sesuai jumlah hari masuk kerja), karena baik AnggaranDasar Perseroan maupun UUPT, tidak mengenal system prorata dalamhal Gaji Direksi.

dankewenangan yang ada melalui organ perseroan (alat kelengkapanperusahaan) yang diakui Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT 2007,disampinguntuk mencegah berlanjutnya kerugian akibat kelalaian danketidakhatihatian Penggugat dalam kasus Cover Note CBnH;Bahwa kaidah hukum Pasal 97 ayat (5) huruf (d) UUPT 2007 dengantegas menyatakan, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkanatas kerugian Perusahaan apabila bisa membuktikan telahmelakukanpengurusandenganitikad baik dan kehatihatian untuk kepentinganPerseroan

Begitu juga kaidah hukum Pasal 114 ayat(5) huruf (a) dan (c) UUPT 2007, tegas menyatakan, Dewan Komisaristidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan telahmelakukanpengawasan denganitikadbaikdankehatihatianuntukkepentingan Perseroan dan telahmemberikan nasihatkepadaDireksiuntuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;25.

Sesuai Pasal 1 angka 5 UUPT 2007, Direksi bertanggungjawab penuhatas pengurusan dan Pasal 92 ayat 1 UUPT 2007 menekankanpengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan Perseroan sertamaksud dan tujuan Perseroan.

per tahun, yang akan dibayarkandengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1)akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bond (MCBA) Perseroan yang berjangka waktu 10tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaanRp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya(UUPT

Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkanCash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapatcukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwalsebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa PorsiTunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversiminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku danketentuan UUPT

antara Perseroan dengan masingmasing Kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masingmasing perjanjian sewa tersebut:100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan ObligasiWajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA)berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan padaTanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UUPT

memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utangkategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuaidengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada klausulIV.A.1);3 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA) Perseroanyang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektifdan dapat diperpanjang oleh Perseroan dengan harga pelaksanaankonversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikanketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

, dan peraturan undangundang lainnya termasuknamun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.Keterlambatan penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond(MCB) dan Saham Baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan olehharus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undangundanglainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Rencana Perdamaian ini.Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian ini dan ketentuan

) yang padapokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yangbersamasama mewakili 1/10 atau lebih pemegang Saham dapat memintadiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan

huruf a UUPT,PEMOHON kemudian mengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPSLBkepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuat dalam SuratNo.029/L/DirutHK/mh/III/19, tanggal 4 Maret 2019, yang dikirimkan olehPEMOHON melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTERMOHON pada tanggal 6 Maret 2019.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyi sebagaiberikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan

wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aHalaman 6 dari 65 Penetapan Nomor 134

wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT maka PEMOHONjuga mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat menetapkanPEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON.Selengkapnya Kami kutip Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

tidak pernah melakukan permintaanpenyelenggaraanRUPSLB kepadaDireksi dengan surat tercatat disertaialasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf b.dan Pasal 79 Ayat (3) UUPT; Bahwa jikapun (quad non) Dewan Komisaris ingin memberhentikanDireksi, hal itu hanya dapat dilakukandenganmekanismepemberhentiansementaradenganmenyebutkanalasannya,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UUPT, yangmenyatakan sebagai berikut:Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh DewanKomisaris

Ketentuan tersebut sejalan denganPasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikanoleh 2 (dua) orang atau lebih, juncto Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yangmenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa padadasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas didirikanberdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu) orangpemegang saham.

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas..

Bahwa pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam Sirkuler aquoselain dari perubahan Pasal 22 yang ditempatkan pada Pasal 10ayat (1)sub a Sirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar TurutTergugat , Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkanPasalpasal yang harusnya tercantum seperti Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut.Tidak dicantumkannya ketentuanketentuan diatas oleh Penggugatdinilai sebagai

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas.

Bahwa pelanggaranpelanggaran dalam penyususnan Sirkuler sebagailampiran dari Keputusan Pemegang Saham tanggal 02 Februari 2009yang dilakukan Penggugat, selain mengubah Pasal 22 dari AnggaranDasar Turut Tergugat yang ditempatkan pada Pasal 10 ayat (1)sub aSirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar Turut Tergugat ,Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkan Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut

PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASIPTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVAB.1.

mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yangdapat mendukung dalihnya.

Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntutbahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebuttidak tepat dan sungguh tidak ada halhal yang bertentangan dengan dalam AnggaranDasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud Hak Prioritas atas saham divestasi.82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasil likuidasi

;c menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secarahukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimilikioleh Para Tergugat.83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masingmasing berbunyi:Pasal 60 UUPTSaham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan

yang menjelaskan bahwa pengambilansuara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapaimufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2)UUPT disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, makakeputusan dapat diambil berdasarkan quaorum sebagaimana ditetapkanoleh UUPT atau anggaran dasar perseroan;2 Ahli M.

Komisaris: PENGGUGAT,;Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr6.10.Bahwa angka 1 Pasal 11 Akta Pendirian TURUT TERGUGAT padapokoknya telah dengan tegas menyatakan mengenai: TURUT TERGUGATdiurus dan dipimpin oleh Direksi;Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, Pasal 92 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut juga: UUPT) pada pokoknya telah dengan tegasmenyatakan mengenai:a.

Menjalankan kewajiban TERGUGAT selaku Direktur TURUTTERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101 UndangUndang Perseroan Terbatas;Bahwa sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT jis.Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas jis. Pasal 79 ayat (3)jis.

Bahwa PENGGUGAT selaku Ketua Rapat memberitahukan dalamRUPSLB, bahwa Rapat tidak dapat diselenggarakan dikarenakanRapat hanya dihadiri oleh 10% (sepuluh persen) pemegang sahamsehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkandalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT jo.Pasal 86 ayat (1) UUPT;Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr18.19.20.21.c.

Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

Bahwa dalam hal kuorum paling sedikit dihadiri oleh 1/3 (Satu per tiga)bagian dari seluruh saham dengan hak hadir atau diwakili tidaktercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketigasebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) UUPT;d.

Namun di bagian petitum PENGGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II (selanjutnyasecara bersamasama disebut "Para Tergugat") telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dananggaran dasar PT AJI, apabila PENGGUGAT selaku pemegang sahammemiliki keberatan atas pemberhentian Direktur Utama, maka keberatantersebut disampaikan dalam forum para pemegang saham yaitu RapatUmum Pemegang Saham dan bukan dengan mengajukan gugatan.Hal.23 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.3.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PT AJIOLEH KOMISARIS TELAH SESUAI DENGAN UUPT DANANGGARAN DASAR PT AJI1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 UUPT dan Pasal 15Anggaran Dasar PT AJI, Komisaris berhak untuk melakukanpengawasan terhadap kinerja Direksi PT AJI.

Untuk selanjutnya, sesuaiketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT, Direktur Utama PT AJI yangHal.29 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Jkt.Sel.Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan penjelasannya, dijelaskanbahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam bahasa Indonesia.