Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya, mohonmenetapkan biaya sesuai dengan ketenuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Berdasarkan dalildalil di atas, Pemohon dan Pemohon Il mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:Primer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Pemohon II;2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antaraPemohon (A. Muh. Ahyul bin A.

yang telah dipanggildengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainmenghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jikaHalaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN BtmPengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidakberalasan;Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (RumusanHukum Kamar Perdata Tahun 2015) Putusan dapat dijatuhkan secara verstekapabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikanMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengantalak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

penetapanPengadilan Negeri pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkanakta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

membelakepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai denganPenggugat namun karena perkara ini perkara khusus, maka Penggugat tetapdibebani pembuktian.Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri dapatdibuktikan perkawinannya dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 294/33/X1/2005, tanggal 28 Nopember 2005 bermeterai cukupdan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dantelah memenuhi syarat formil dan materil bernilai sempurna dan mengikatsebagaimana ketenuan

alasan perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;10Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

1975, MbijelisHakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usahatersebut tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidakpernah hadir dipersidangan, maka perkara ini patutdinyatakan tidak layak dimediasikan ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon,Majelis Hakim = menilai bahwa yang dijadikan alasanpermohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tanggaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihanyang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi danalasan tersebut sesuai dengan ketenuan

bergaul setelah perkawinandilangsungkan, dengan demikian gugatan Pemohon Rekonpensipatut untuk dikabulkan sebagian dan untuk melaksanakankewajiban Termohon Rekonpensi tersebut , maka TermohonRekonpensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensipada saat ikrar talak diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan PemohonRekonpensi akan dikabulkan sebagian dan selebihnyadinyatakan ditolak;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; begituhalnya terhadap biaya melahirkan Termohon agar Pemohon bersedia memberikanbiaya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebutPemohon tidak bersedia memberikan, maka Termohon tidak menuntutnya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, terhadapkewajiban suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketenuan

Termohon, makaberdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sedangkan Termohon telah pergtanpa izin meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut, makaberdasarkan ketenuan

Menetapkan biaya perkara menurut ketenuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukanPemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukanmeskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi pesidangan sebagaimana Berita Acara panggilan panggilan nomor5093/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak