Ditemukan 1411 data
1.M YAHYA BAHAR
2.NAZARUDDIN ABDULLAH
3.JUMIATI BINTI NURDIN
Tergugat:
1.SURYANI BINTI REUBI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PIDIE
59 — 11
Oficio majelisdapat mengabulkan hal tersebut demi adanya kepastian hukum dan putusan yangdijatunkan mempunyai kekuatan eksekotorial, maka majelis menyatakan bahwagugatan para penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)dikarenakan adanya cacat formal dalam gugatan tersebut;Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat II, maka pokokperkara yang diajukan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak tidakdipertimbangkan lagi dan langsung pada penjatuhan amar putusan terkait
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa:hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberpekara;Halaman 13 dari 21 halaman.
33 — 0
Namun Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan nafkah mendatang untuk anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugat Rekonpensi tentang nafkahnafkah tersebut, secara ex oficio oleh Majelis Hakim akan ditetapbkan sesuaikepatutan kondisi kebutuhan hidup yang layak dan kondisi penghasilan TergugatRekonpensi sekarang sebagai berikut :1. Tuntutan nafkah lampau bagi isteri selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) setiapbulan berjumlah Rp 300.000, x 18 bulan = Rp 5.400.000.
9 — 4
isteri yang telah putus perkawinannya dapat diberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi HukumIslam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat tersebut bekas isteriberhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b dalam KompilasiHUkKUM ISIAM ; enna nnn nn nnn nnn nnn nec nnn nnn nen een nnn e ene en nena nesMenimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c Undang UndangNomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex oficio
14 — 7
(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadap Tergugat,namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio akan mempertimbangkan agarTergugat dihukum untuk memberi mutah kepada Penggugat.Menimbang, bahwa Mutah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yangdijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pemberian tersebut wajib diberikankepada bekas isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami berdasarkan Pasal 158 huruf (b)dan Pasal 149
14 — 5
sesuai pula dengan ketentuanPasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaMajelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohonterhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddahdan mutah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secaraex oficio
12 — 3
(seratus enam puluh dua juta ribu rupiah), oleh karena itu tuntutan tersebut harusdikesampingkan karena telah terlambat diajukan, meskipun demikian Majelis Hakimsecara ex oficio mempertimbangkan kewajiban Pemohon dalam rangkainginmenceraikan Termohon,untuk membayar nafkah Iddah dan mutah berdasarkankelayakan ,kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai PNS, karena baik Pemohonmaupun Termohon tidak mengajukan bukti berapa penghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
117 — 58
harus diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik tanpa Syarat;Menimbang, bahwa tuntutan penggugat yang dinyatakan dalam petitum angkaenam dan tujuh dalam permohonan penggugat agar tergugat menyerahkan sejumlahuang merupakan gugatan tersendiri sebagai gugatan ganti rugi dan berdasarkanpenjelasan pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atasundangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama gugatan ganti rugibukan merupakan kewenagan Pengadilan Agama sehingga secara ex Oficio
10 — 1
sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belumpernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua)permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu roj7terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
20 — 1
Dalam KompilasiHukum Islam Pasal 149 huruf (b) menyebutkan bahwa akibat hukum dariputusnya perkawinan karena talak antara lain memberikan nafkah,Hal. 24 dari Putusan Nomor: 0248/Padt.G/2015/PA.Smi .maskan(tempat tinggal) dan kiswah(pakaian) kepada bekas istri selamadalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.Menimbang, bahwaberdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara ex oficio terhadap suami yang menceraikan isterisehubungan Pemohon sebagai pegawai
79 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah miliknya dengan memperhatikanperaturanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimaandimaksud dalam posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telahterjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebutmengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf NomorW.2/90/K13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat olehTergugat (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjoyang secara ex oficio
12 — 1
menjadi dasar gugatan Penggugat rekonpensitersebut diatas, maka majleis tetap akan mempertimbangkan tututanPenggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa antara Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tidakterjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah Iddah dan Muthah , nafkah da lampauyang akan diberikan kepada Termohon/Penggugat, selanjutnya sesuai ketentuan pasa149 huruf (a) dan (b) Kopilasi Hukum, seorang Suami yang menceraikan Istri, makawajib menuhi hak istri akibat dari perceraian maka Majelis secara Ex Oficio
13 — 4
sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belumpernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua)permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu roj7terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
12 — 16
dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 1dikabulkan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkantalak raji satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izintalak raji tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas Kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
14 — 13
tentang anak Penggugat rekonvensi denganTergugat rekonvensi yang bernama Anak Pertama (pr), lahir tanggal 5 April2011 dan Anak Kedua (Ik), lahir tanggal 15 Januari 2016 selama pisah rumahantara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah dibawahasuhan Penggugat rekonvensi, dan selama dalam asuhan Penggugatrekonvensi tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dankurang terurus, namun sebaliknya kondisi anak tersebut sehat, berkembang,dan bersih, oleh karenanya secara ex oficio
122 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa demikian juga halnya dalam Pasal 178 ayat (1) HIR disebutkanbahwa : "Hakim karena jabatannya atau secara ex Oficio, vwajibmencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan parapihak yang berperkara";Bahwa dari uraian pada butir 10 di atas, terbukti Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi DK!
11 — 5
1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal pasal80 ayat 4 kompilasihukum islam;Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiba pula suami terhadapisterinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna selama keduanya telahbergaul sebagai mana layaknya suami isteri, gugur kKewajiban suami tersebuthanya berlaku apbila isteri nuzus, Sebagaimana bunyi pasal 80 ayat 7 khi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanga tidak terdapatPenggugat dikatergorikan sebagai nuzus . maka berdasarkan hal tersebutmaka secara ex oficio
18 — 1
Jbg.dan nafkah lahir batin dari tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah) setiap bulan, tidak dapat diterima harus dikesampingkan karena tidaksesuai dengan ketentuan pasal 132 b HIR;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktur amar putusan, majelis hakim secara ex oficio memandang perluuntuk mempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karenakehendak talak dari Pemohon tersebut
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyai hutang sebesar US$ 22.500, (dua puluhdua ribu lima ratus Dollar Amerika) atau sesuai dengan kurs rupiah yaituUS$1 sama dengan 9.460,00 (sembilan ribu empat ratus enam puluhrupiah) atau setara dengan Rp212,850.000,00 (dua ratus dua belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah" tersebut; karena gugatan TermohonKasasi/ Pembanding/Penggugat haruslah ditotak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa menolak gugatan yang tidak berdasar adalah merupakan kewajibanHakim demi hukum (ex oficio
21 — 10
. = Rp. 272.000.000.Bahwa tuntutan nafkah terutang sebesar Rp. 272.000.000. selainmerupakan kewajiban perdata Penggugat Rekonpensi juga merupakankonpensasi dari indikasi perbuatan pidana Penelantaran dalam RumahTangga yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiselama 11 Tahun 4 bulan, yang secara ex oficio Majelis Hakim dapatmemutuskan Tuntutan Tergugat Rekonpensi tersebut karena masihHal. 13 dari 31 Hal. Pen. No.492/Pat.G/2020/PA.