menertgtkanHalaman 223 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 1/PN Amb1 tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah, menyelesaikanamanat jual/ beli dari pemberi amanat dan menyediakan data dan informasi bagikepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (Ml), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Bahwa Istilah saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang PasarModal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2 UUPTsetiap pendiri perseoran wajib mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikanBerdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda

Dalam Aktatersebut diterangkan:...dalam Keputusan tersebut, telah diambil keputusankeputusansebagai berikut:MENYETUJUI:Penjualan seluruh saham milik PT NEWGOLD tersebut, yaitusebanyak 190 (seratus sembilan puluh) saham dalam Perseroankepada Nyonya Clara, lahir di Singkawang, pada tanggal tigaAgustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (381959),swasta, Warga Negara Indonesia,...e Saham adalah bagian dari permodalan suatu perseroan terbatas menurutketentuan UUPT.

Dimana berdasarkan doktrin UltraVires yang telah diadopsi dalam UUPT dinyatakan bahwa suatuperseroan tidak berhak untuk melakukan suatu tindakan yang berada diluar tujuan perseroan tersebut yang diuraikan dalam anggaran dasarnya.Intinya, apabila ada tindakan direktur atau karyawan yang menyimpangHalaman 200 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.atau melebihi dari tujuan perusahaan maka segala akibatnya menjaditanggung jawab direktur atau karyawan tersebut dan perusahaan tidakdapat ditarik

Surya Panen Subur (tempat Terdakwa bekerja) merupakanbadan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia.Adapun berdasarkan Bukti T 3 dan T 4 di atas terbukti Anggaran Dasar PT.Surya Panen Subur telah dilakukan penyesuaian sebagaimana amanat UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan demikianPT. Surya Panen Subur telah memenuhi legalitas sebagai badan hukum yangsah. Sehingga maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

Surya PanenSubur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT dan karenanya kegiatanusaha PT. Surya Panen Subur tidak dilakukan dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku ;. Bahwa benar PT. Surya Panen Subur telah memperoleh berbagai perizinandari instansi pemerintah, sehingga berwenang mengusahakan arealperkebunannya seluas 12.957 hektar yang berlokasi di Gampong Pulo Kruet,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalamUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengingat Direksi adalah suatu organ perseroan yang menjalankanpengurusan perseroan, meliputi pengurusan seharihari dari perseroantersebut, termasuk berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalammaupun di luar pengadilan (vide Pasal 92 ayat (1) UU PT). Direksi darisuatu PT, sebagai badan hukum, dapat diartikan sebagaipersonifikasi dari badan hukum itu sendiri.

Kepada mereka yangbukan Direksi dan kepada mereka yang bukan pemutus didalam organisasiyang sangat besar seperti HRD/Kepala Bagian sampai level pelaksana tidaklagi didefiniskan sebagai Direksi sebagai Pengurus dalam pengertian UUPT, tetapi jika ditelusuri dalam berdasarkan indentifikasi bahwa pelaksanaanitu bisa dalam suatu tindak pidana ketentuan Pasal 51 ayat 2 misalnyasepatutnya diduga itu bukan tindak pidana tidak bisa dilekatkan karenapelanggaran ketentuan dalam UU atau pelanggaran hukum sehinggapertanggungjawaban

menertgtkanHalaman 223 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/202 1/PN Amb1 tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah, menyelesaikanamanat jual/ beli dari pemberi amanat dan menyediakan data dan informasi bagikepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (Ml), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Bahwa Istilah saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang PasarModal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2 UUPTsetiap pendiri perseoran wajib mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikanBerdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda

tahun 2001 dengan nilai yang diperkirakan mencapaiRp.139.000.000.000, (seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah); tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak101Se)6061Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terkait dengan penyimpangan/penggelapan kewajiban pajak sebesar Rp.139.000.000.000, (seratus tiga puluhsembilan miliar Rupiah); serta Pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkanoleh ketentuan UUPT

Sebagai proses, businessjudgment rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalamperseroan, sedangkan sebagai subtansi, business judgment rule tidakdapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwatindakan tersebut secara subtansi tidak memberikan manfaat bagiperseroan;Bahwa secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalamUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT 40 Tahun 2007 yaitu:1.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), yangmenyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Oleh karena itu, perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPT

DR ERMAN RAJAGUKGUK,SH.MH, dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut: Apabila suatu BUMN menerapkan suatu aturan internal dan sudahditandatangani, disahkan oleh Direksi, maka aturan tersebut harusdilaksanakan sampai level yang paling bawah, tapi apabila aturan tersebutternyata bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, seperti UUPT atauUU BUMN atau UU Korupsi, maka untuk menyatakan aturan tersebutbertentangan atau tidak harus diputus oleh Pengadilan sepanjang belum adaHal. 153 dari 190 hal.

Namun apa bila desease itu berkembang, maka pada akhirnyaperkembangannya berakhir pada komisioner, jadi analisanya tidak berkembanghanya sampai disitu, harus ada manajemen resiko, apa yang harus dilakukanitulah yang dinamakan Risk Management, Penanggulangan resiko.Bahwa terkait dengan direksi khususnya BUMN apakah tunduk dalam UU PT,BUMN, terkait masalah operasinal keputusan, kebijakan selain tunduk dalam UUPT, selain itu mereka juga mengikuti UU BUMN harus tunduk pada AnggaranDasar dan Anggaran

Kewenangan tersebut merupakan kewenanganeksklusif (exclusive authority) yang tidak dapat diserahkan kepada organlain yang telah ditetaokan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRIhanyalah seorang pegawai PT. BPR Bontang Sejahtera yang beritikad baikdalam menjalankan tugas jabatannya.

menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatHalaman95dari174Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdgkonkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata.Oleh karena itu, perkara a quo merupakan sengketa Tata UsahaNegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPT

Bahwa atas halhal tersebut di atas jelas permasalahan Terdakwa adalahmurni perdata bukan pidana apalagi korupsi, karena berangkat dari suatuperjanjian kerjasama antara sebuah PT dengan PT lain yang diatur oleh UUPT;8. Bahwa hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah KabRembang tahun 2012 juga menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukanwanprestasi;9.

Selain itu, denganmenjabatnya SILVIA sebagai Direksi dan penjamin dalam 2 (dua) PTyang berbeda menurut UUPT No. 40 Tahun 2007 akan menimbulkankonflik kKepentingan jika dikemudian hari terjadi Sengketa;Menurut Hukum Perseroan SUMARTO GOSAL, SILVIA dan THEJOHNNY masingmasing dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama,Direktur dan komisaris PT Megah Jaya Prima Lestari dan oleh karenanyabaik secara sendirisendiri dan/atau bersamasama turutbertanggungjawab;Perbuatan PT.

Megah Jaya Prima Lestarimeiaiui organorgan Perseroannya yaitu SUMARTO GOSAL, SILVIA danTHE JOHNNY juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdataserta Pasal 155 UUPT No. 40 Tahun 2007;SUMARTO GOSAL, SILVIA dan THE JOHNNY dimana masingmasingkedudukannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT.Megah Jaya Prima Lestari dapat dimintakan pertanggungjawaban ataskerugian yang diderita PT. Bank Permata, Tbk baik secara sendirisendiridan atas nama Perseroan PT.

menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang darinasabah, menyelesaikan amanat jual/ beli dari pemberi amanat danmenyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (MI), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Halaman 210 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB Bahwa Istilan saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2) UUPTsetiap pendiri perseoran wajidb mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikan Berdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,

Bahwa, Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 UUPT yakni: Direksiwajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publikuntuk diaudit apabila:kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengeloladana masyarakat, seperti bank, asuransi, reksa danaPerseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;Perseroan merupakan perseroanperseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usahadenganjumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00

menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang darinasabah, menyelesaikan amanat jual/ beli dari pemberi amanat danmenyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (MI), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Halaman 210 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB Bahwa Istilan saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2) UUPTsetiap pendiri perseoran wajidb mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikan Berdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,

Pupuk Sriwijaya Palembang yang berlaku efektif 1 Januari 2011PT.Pupuk Sriwijaya Palembang statusnya adalah PT biasa yang tunduk pada UUPT, dia tidak tunduk pada UU BUMN karena dia merupakan anak perusahaanPT.Pupuk Indonesia Persero, pada bulan Oktober 2011 saya diangkat sebagaiGM legal corporate atau kepala hukum perusahaan ;Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan peralatan navigasi pada tahun 2011 ;Bahwa saudara Irman Maruhun tidak pernah menghadap saksi menjelaskanmasalah yang dihadapinya pada

Akta No. 6 tertanggal 12 Juli 2011, seluruhnya dibuatdihadapan Tergugat VI;Bahwa karena telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat V dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pemberitahuan terhadap perubahansusunan pemegang saham dalam Tergugat V telah diberitahukan kepada Tergugat VIIsebagaimana diwajibkan oleh UUPT, maka pengalihan saham dari Para Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat Il adalah sah dan memiliki Kekuatan hukum;Bahwa oleh karenanya, pencatatan yang dilakukan