ajukan tersebut dapat dikabulkan olehBadan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengahdan untuk selanjutnya tinggal menunggu penerbitan sertifikat hak milik atasnama Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya;Bahwa atas permohonan peningkatan hak yang Penggugat ajukan tersebutternyata belum sempat diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan atas namaPenggugat oleh Badan Pertanahan Kota Palangkaraya tepatnya pada bulanFebruari 2001 terlebih dahulu terjadi Konflik antara etnis

suku Madura dengansuku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai dampaknya seluruhWarga Etnis Suku Madura terpaksa harus meninggalkan Provinsi KalimantanTengah termasuk Penggugat bersama keluarga kembali ke kampung halamandi Sumenep (Madura) dan meninggalkan Kota Palangkaraya;Bahwa Penggugat sewaktu meninggalkan Kota Palangkaraya akibat terjadikonflik yang disebutkan pada poin angka 6 (enam), Penggugatmeninggalkan harta benda/aset yaitu berupa 2 (dua) kavling tanah yangdisebutkan pada poin

angka 1 (satu) yang ketika itu sedang dalam prosespensertifikatan hak milik, serta 1 (satu) buah rumah tempat tinggal semiparmanen yang disebutkan pada point angka 2 (dua);Bahwa Penggugat pasca konflik atau tepatnya pada pertengahan bulanFebruari Tahun 2008 dimana setelah keadaan telah kondusif dan etnis sukuMadura berangsurangsur bisa diterima oleh masyarakat suku Dayak makaPenggugat memberanikan diri Kembali ke kota Palangkaraya untukmengetahui keberadaan harta benda/aset yang Penggugat dan keluargatinggal

No.615 PkK/Pdt/201410.11.12.13.masih ada atau tidak habis dimusnahkan/dibakar massa pada saat terjadikonfik seperti halnya yang dialami warga etnis suku Madura lainnya yanghabis dibakar, tetapi Penggugat dikagetkan yaitu sekalipun tidak dibakarhabis namun tanah dan rumah Penggugat tersebut telah dikuasai dan atauditempati oleh Tergugat (Ill);Bahwa Tergugat (Ill) sewaktu Penggugat temui secara baikbaik dankekeluargaan telah menerangkan dan atau menjelaskan kepada Penggugatyakni Tergugat (Ill) menguasai

kemampuan ekonomi tidak ada yang dikecualikan ;Bahwa tidak terobukti Pemohon Kasasi, Pembanding semula Tergugat telahcekcok terusmenerus dan selingkuh serta melakukan penganiayaankepada Termohon Kasasi, Terbanding semula Penggugat dan lainsebagainya, yang nyatanyata adalah isapan jempol belaka, dimana cekcok,selingkuh dan penganiayaan yang dikemukakan oleh Penggugat samasekali tidak pernah terjadi ;Bahwa perceraian itu walaupun halal tapi adalah hal yang paling dibenciAllah, bahkan menurut adat etnis

Menurut adat etnis Thionghoa anak selalu mengikuti margasang ayah dan tinggal di rumah sang ayah, kecuali anak di luar nikahadalah mengikuti marga ibunya dan boleh mengikuti dan tinggal di keluargasang ibu ;Bahwa Pemohon Kasasi, Pembanding semula Tergugat sama sekali tidakmelakukan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, sehingga tiadadwangsom maupun putusan sertaserta patut dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat

Susie Siahaan sebagai pewarisharta akan disebut sebagai Pewaris;Bahwa adapun orang tua Para Penggugat sampai dengan IV bersamaPewaris telah meninggal dunia, sedang selama hidupnya Dra Susie Siahaansepengatahuan para Penggugat tidak pernah menikah, Pewaris dan ParaPenggugat berasal dari etnis suku Batak sehingga sesuai dengan adat darietnis suku Batak maka seharusnya seluruh harta peninggalan yang diperolehselama hidupnya seyogyanya menjadi hak para ahli waris, yang kemudian akandibagi menurut hukum

Nomor 1537 K/Pdt/2012Sesuai dengan keadaan ini karena Pewaris dan keluarganya berasal dari etnisSuku Batak adalah sudah tepat bila dalam hal ini menggunakan hukum adatBatak;Bahwa berhubung Pewaris meninggalkan sejumlah harta benda hasilpencariannya sendri, dimana pewaris tidak bersuami dan kedua orang tuapewaris telah meninggal maka yang muncul sebagai ahli warisnya adalahsaudara kandung Pewaris dan ahli waris adalah berasal dari etnis Suku Batakdan akan menggunakan hukum adat Batak yang prinsipnya

tersebut dapat dikabulkan oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya tinggalmenunggu penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat oleh BadanPertanahan Nasional Kota Palangka Raya;Bahwa atas Permohonan Peningkatan Hak yang Penggugat ajukantersebut ternyata belum sempat diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan atasnama Penggugat oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tepatnya padaBulan Pebruari 2001 terlebin dahulu terjadi Konflik antara Etnis

Suku Maduradengan Suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai dampaknyaseluruh Warga Etnis Suku Madura terpaksa harus meninggalkan ProvinsiKalimantan Tengah termasuk Penggugat bersama keluarga kembali kekampung halaman di Sumenep (Madura) dan meninggalkan Kota PalangkaRaya;Bahwa Penggugat sewaktu meninggalkan Kota Palangka Raya akibatterjadi konflik yang disebutkan pada point angka 6 (enam), Penggugatmeninggalkan Harta Benda / Aset yaitu berupa 2 (dua) Kavling Tanah yangHal. 3 dari 29 hal

No. 2608 K/Pdt/2012disebutkan pada point angka 1 (satu) yang ketika itu sedang dalam prosespensertifikatan Hak Milik, serta 1 (satu) Buah Rumah Tempat Tinggal SemiParmanent yang disebutkan pada point angka 2 (dua);Bahwa Penggugat pasca Konflik atau tepatnya pada pertengahan bulanPebruari Tahun 2008 dimana setelah keadaan telah kondusif dan Etnis SukuMadura berangsurangsur bisa diterima oleh masyarakat Suku Dayak makaPenggugat memberanikan diri kembali ke kota Palangka Raya untukmengetahui keberadaan

Penggugat dan keluargatinggal pada waktu terjadi konflik seperti disebutkan pada point angka 1 ( satu )dan point angka 2 (dua);Bahwa Penggugat setelah berada di Kota Palangka Raya lalumendatangi rumah tempat kediaman Penggugat sekeluarga sebelumnya yaitu diJalan Rajawali Km 5,5 No. 51 RT.8 / RW.IX Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya , Kota Palangka Raya dan ternyata rumah Penggugatmasih ada atau tidak habis dimusnahkan / dibakar massa pada saat terjadiKonfik seperti halnya yang dialami warga Etnis

Singkawang Barat di Kantor KPUKota Singkawang telah terjadi tindak pidana yang diduga Pengrusakan yangdilakukan oleh Terdakwa ; Bahwa jabatan Saksi di Kantor KPU Kota Singkawang sebagai Komisioner; Bahwa setahu Saksi kronologis kejadian di Kantor KPU Kota Singkawangpada hari itu , adalah :e Pada hari itu Selasa tanggal 22 Nopember 2016 ada segerombolanmassa yang menamakan diri Lintas Etnis datang ke kantor KPU KotaSingkawang ingin menyampaikan Aspirasi ;e Setelah itu ada sekitar 8 (delapan) orang

Singkawang Barat di Kantor KPUKota Singkawang telah terjadi tindak pidana Pengrusakan yang dilakukanoleh Terdakwa ;Bahwa kronologis kejadian di Kantor KPU Kota Singkawang pada hariSelasa , tanggal 22 Nopember 2016, adalah :e Pada hari itu Selasa tanggal 22 Nopember 2016 ada segerombolanmassa yang menamakan diri Lintas Etnis datang ke kantor KPU KotaSingkawang ingin menyampaikan Aspirasi ;e Setelah itu ada sekitar 8 (delapan) orang perwakilan dari massatersebut dipersilahkan masuk ke ruangan ketua

SingkawangBarat di Kantor KPU Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana Pengrusakanyang dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang didapatkan diPersidangan terbukti bahwa kronologis kejadian di Kantor KPU KotaSingkawang pada hari Selasa , tanggal 22 Nopember 2016, adalah sebagaiberikut:Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN.SKW.e Pada hari itu Selasa tanggal 22 Nopember 2016 ada segerombolan massayang menamakan diri Lintas Etnis datang ke kantor KPU Kota Singkawangingin

Gunung Merapidi Jawa Tengah meniggal 100 orang lebih dan terakhir ini di bumiIndonesia kembali di guncang Gempa dan dahsyatnya Tsunami diPangandaran dan Lombok, Palu dan Donggala sehingga menyebabkanratusan bahkan ribuan orang meninggal dunia, pertikaian etnis, wabahpenyakit dan lain sebagainya, maka Hakim diberikan hak danHal. 3 dari 14 Pen.

Gunung Merapi diJawa Tengah meniggal 100 orang lebih dan terakhir ini di bumi Indonesiakembali di guncang Gempa dan dahsyatnya Tsunami di Pangandarandan Lombok, Palu dan Donggala sehingga menyebabkan ratusanbahkan ribuan orang meninggal dunia, pertikaian etnis, wabah penyakitdan masih banyak yang lainnya.

;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa diasebagai Warga Negara Republik Indonesia dari etnis Tionghoa memiliki namalahir Wong Ngiap Liem dan nama tersebut sudah didaftakan/dipakai dalamberbagai surat, salah satunya Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.4), namunkemudian Pemohon menggunakan nama Nursalim Wijaya dalam Kartu Keluarga(bukti P.2) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1).

Bahwa ulama figih dan menurut hokum Syariah menentukan apabilaorang hilang itu telan ditempuh masa 4 (empat) tahun sejakkeberangkatannya dan mengingat banyak kejadiankejadian yang luarbiasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencanaalam, pertikaian etnis, wabah penyakit dan lain sebagainya, maka hakimdiberikan hak dan kewenangan untuk melakukan istishab untukmenetapkan staus hokum orang hilang tersebut;10.

tertulisdidalam Kartu Identitas Pemohon baik KTP maupun Kartu Keluarga yaitu dariCHRISTINA WUAYA OEY menjadi CHRISTIN WWAYA dan selain itu berdasarkanketerangan saksisaksi bahwa pemohon yang bernama CHRISTIN WWAYA adalahorang yang sama dengan nama yang tertera di dalam bukti P1, P2 dan P3 ; socnnnnnn= Menimbang, bahwa tujuan perbaikan nama tersebut tidaklah bertentangandengan UndangUndang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengananjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis

27/G/2020/PTUN.PLKPemerintahan Setelan Menempuh Upaya Administratif, yangmenyatakan bahwa : Tenggang waktu pengajuan gugatan diPengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusanatas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat ataudiumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasipemerintahan yang menangani' penyelesaian upayaadministratif.Bahwa Obyek Gugatan / Obyek Sengketa a quo telahditerbitkan pada tanggal 21 Mei 2014 dan karena sekitar padabulan Februari 2001 ada kerusuhan etnis

Hal ini mengingatpemilik yang sebenamya atas tanah tersebut yaitu SOLEHAmasih berada di Madura, sehingga ada kewajiban moral terhadaptanah yang ditinggal mengungsi karena kejadian force majeure(kerusuhan etnis) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sebab, Penggugat selamakurun waktu meninggalkan obyek perkara a quo tidak merawatserta mengelola obyek perkara a quo dengan alasan berada diMadura mengungsi karena kerusuhan etnis. Harusnya jikaPenggugat merasa obyek perkara aquo adalah miliknya walaupunberada di luar pulau Kalimantan tetap dapat mengelola danmerawat tanah tersebut dengan tetap memantau ataupun memintabantuan pihak lain yang berada di Palangka Raya.8.

Obos Palangka Raya atas nama SOLEHA yang batasbatasnya terlampir dalam SKETS TANAH (fotokopisesuai asli);Surat tulis tangan yang dibuat oleh MAMA WATI(Mursinah/Nursinah) kepada SYARIF (SuamiSOLEHA) sebagai penegasan bahwa MAMA WATI(Mursinah/Nursinah) tersebut hanya menempatisementara karena pemilik tanah SOLEHA bersamaSuaminya yang bemama SYARIF mengungsi keMadura akibat kerusuhan etnis yang merupakanperistiwa force majeure (fotokopi sesuai asli);Kuasa Untuk Menjual tanggal 06 Mei 2019 Nomor 08,yang

BuktiP6 : Foto gambar lokasi tanah yang terletak di Jalan G.Obos Induk Palangka Raya di atasnya berdinreruntuhan rumah yang menunjukkan bahwa di atastanah tersebut pernah didiami dan sebagai bukti cinkhas kalau reruntuhan rumah tersebut merupakankorban dari kerusuhan etnis pada waktu itu. Kemudianmenurut keterangan dalam surat tulis tangan rumahtersebut sempat didiami oleh MAMA WATI(Mursinah/Nursinah) (fotokopi dari fotokopi);7. Bukti P7 : Foto Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 6 Mei2019.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara Aquo terhadap ParaTergugat adalah Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagaitergugat, apabila yang menjadi Dasar Hukum (Recht Grand):> Karena asal usul Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill adalah korbankerusuhan peristiwa ketika terjadi pertikaian dan / atau adanya konflikantar etnis antara tahun 1967 sampai dengan 1971 di sekitar wilayahMonterado dan Samalantan yang dahulu masuk dalam wilayah KabupatenSambas sekarang Kabupaten

SingkawangSelatan Kota Singkawang untuk dijadikan tempat tinggal para korbankerusuhan peristiwa konflik antar etnis termasuk di antara nya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill.

Tergugatmemohon ijin kepada Majelis Hakim yang mulia dalam Perkara Aquo untukmemaparkan kembali latar belakang Para Tergugat menempati objek perkarasebagai berikut:+ Bahwa sekitar tahun 1967 sampai dengan 1971 di sekitar wilayah Monteradodan Samalantan yang dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Sambassekarang Kabupaten Bengkayang terjadi kerusuhan peristiwa konflik antaretnis, Para Pengungsi ketika itu termasuk Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill adalah korban kerusuhan peristiwa konflik antar etnis

Singkawang SelatanKota Singkawang untuk menjadi tempat tinggal bagi para pengungsi korbankerusuhan peristiwa konflik antar etnis termasuk di antara nya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill turun temurun sampai saat ini dan seterusnya;+ Bahwa terhitung sejak di tempatkan oleh Pemerintah sampai hari ini ParaTergugat menempati lokasi di atas Tanah Negara yang terletak di Lirangdahulu RT. 8 /Rk. Xl sekarang Jalan Gunung Besi Rt. 50/ Rw. 08 Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang4.

Gugatan Penggugat telebihmemohon putusan ini dapat di jalankan terlebin dahulu sebagaimana dalamPosita 20 Hingga meminta Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini jelas tidak beralasanHukum dan harus di Tolak Seluruhnya Tanpa Terkecuali karena dari Eksepsi,Jawaban terhadap Pokok Perkara telah dapat kita tarik Kesimpulankesimpulansebagai berikut:> Adalah Nyata Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill adalah korbankerusuhan peristiwa konflik antar etnis

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hinggasaat ini belum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isisurat tersebut;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerahTingkat Bali Nomor MPLA/V234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994 poin 4disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali,terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalamsuatu. kata depan dan nama kelahirannya.

Gung;Menimbang, bahwa dalam poin 8 surat Gubernur Kepala daerahTingkat Bali Nomor MPLA/V/234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994 secaratetegas dinyatakan apabila ada permohonan kepada pemerintah cqDepartemen Kehakiman (saat ini telah satu atap berada di bawahMahkamah Agung RI) mengenai perubahan sebutan kebangsawananyang berlaku dalam masyarakat etnis Bali yang diajukan olehseseorang, maka sebelum pengambilan keputusan hendaknya terlebihdahulu mendengarkan pendapat dari Departemen Agama (saat ini telahberganti

Kelompok masyarakat tertentu: rasa benci dan permusuhan terhadapkelompok masyarakat tertentu di sini adalah kelompok pendukung calonpresiden dan golongan etnis Tiongkok.Bahwa Ahli menerangkan kaitannya UU ITE pada prinsipnya ketentuannorma larangannya tidak berdiri sendiri tetapi merujuk pada undangundang lainnya, baik yang ada di dalam KUH Pidana ataupun dalamundangundang lainnya.

Hal ini sejalan dengan putusan MK No. 50/PUUVI/2008, sehingga kedudukan dari UUITE menjadi terfokus pada ruanglingkup objek atau perobuatan hukum subjek hukum terkait teknologiinformasi dan komunikasi (TIK).Bahwa Ahli menerangkan terkait ketentuan norma larangan pada Pasal 28ayat (2) UUITE rujukan undangundang terkait anti diskriminasi terhadapsuku, agama, ras dan antargolongan adalah Undangundang No. 40 Tahun2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam kaitannyafakta yang dijelaskan pada bagian sebelumnya disebutkan etnis Tiongkok,yang ditunjuk sehingga menimbulkan atau berpotensi tinggi menimbulkankebencian dan/atau permusuhan.

Dalam kaitannya fakta yangdijelaskan pada bagian sebelumnya disebutkan Tionglok, yang ditunjuksehingga menimbulkan atau berpotensi tinggi menimbulkan kebenciandan/atau permusuhan atas etnis TIONGKOK.

menyebarkaninformasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu Paslon No. 1maupun etnis TIONGKOK sebagaimana Pasal 28 ayat (2) jo.

Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 12 Nopember 2019DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal22 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Pekanbaru dengan Register Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Pbr padatanggal 22 Oktober 2019 dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirih pada BulanFebruari 2010 di Bagan dengan pertimbangan pada saat itu Tergugat adalahMualaf dan anak tertua dari keluarga keturunan Etnis

Tergugat anak tertua dari keluarga etnis tionghoa dan keluarga Tergugatsulit menerima Penggugat karena beda agama ditambah lagi TergugatMualaf ikut agama dengan Penggugat ;2. Tergugat tidak mandiri dan bertnggungjawab, hinggal elalu memintabantu kepada kelurganya dan hal ini Penggugat menjadi tidak nyamanhingga terjadi pertengkaran ;3.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal45 Ayat (2) Jo pasal 28 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1)KUHP.AtauKedua:Bahwa ia Terdakwa LUGIS Bin UTUI SALONDANG pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif ke satu terdakwa dengansengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lainberdasarkan diskriminasi ras dan etnis

berlanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Halaman 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN PIkMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:KARENDIS REDIS Bin UTUIS SELONDANG di bawah Jjanji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1.Saksi mengetahui mengenai postingan

Lugis menggunakan akun facebook Logismaskerz alamathttps://www.facebook.com/ lugiz.maskerz.1 telah memenuhi unsurpasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik.Bahwa untuk pengenaan Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasdan Etnis, dapat juga dikenakan kepada oleh Sdr.

Padanan dari istilah suku adalah etnis yang menurutPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang PenghapusanDiskriminasi Ras Dan Etnis sebagai penggolongan manusia berdasarkankepercayaan, nilai, kKebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis,dan hubungan kekerabatan;Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agamaberarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepadaTuhan yang Mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertaliandengan pergaulan

Namun diluar keenam agama tersebut tetapmendapatkan jaminan oleh konstitusi, sehingga agama lain, misalnya: Yahudi,Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai definisi dari Ras, Pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi RasDan Etnis mendefinisikannya sebagai golongan bangsa berdasarkan ciriciri fisikdan garis keturunan.

Penggugat lahir dalam naungan bintang leodari etnis Betawi dan terlahir sebagai anak bungsu, terdiri dari 3 (tiga) saudara yangmasih hidup yaitu : 1 (satu) kakak perempuan dan 1 (satu) kakak lakilaki dari istribapaknya sekarang.

menjadi andalan di dalampengambilan keputusan besar maupun seharihari sehingga ada perasaan di diripenggugat merasa paling dibutuhkan dibanding saudarasaudaranya.Demikianlah sekelumit latar belakang di diri penggugat dan orang tua sertasaudarasaudaranya yang sangat mempengaruhi sifat dan karakter penggugat yang sayaketahui, dan selanjutnya kami juga akan menjelaskan latar belakang didalam keluagakami.Majelis hakim yang terhormat,Saya terlahir sebagai anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) saudara dari etnis

Adik ke 3 lakilaki lulus $1 Teknik Sipil Universitas Indonesia beristri etnis Madura.4 Adik bungsu perempuan lulus Dokter Hewan UGM bersuami Doktor bidangstruktur tanah yang sekarang diperbantukan sebagai staff khusus ketua unit kerjapresiden.Dari keluarga kecil maupun keluarga besar kami belum ada yang pernah bercerai kecualikami yang sedang digugat cerai oleh penggugat.Untuk pekerjaan yang permah saya tekuni :e Bidang arsitektur : menekuni pekerjaanpekerjaan kayu.e Pernah sebagai Designer dari

CLARISSA dari pada BERLIANA CLARISSALODA ODO, demikian pula dalam surat surat penting lainnya semisal suratpermandian telah memakai nama tersebut dan sampai hari tua yang akandatang;Menimbang, bahwa penggantian nama tersebut' selain untukmempermudah anak pemohon dalam kehidupan pergaulannya sehariharidengan masyarakat , juga penggantian nama tersebut tidaklah bertentangandengan undang undang maupun peraturan Hukum lainnya dan telah sesuaidengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis

mendengarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Mei2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 30 Mei2013 dibawah No : 1158/PDT.P/2013/PN.BTA, telah mengajukan permohonan yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon terlahir dengan nama TAN TJIU LIE dilahirkan di Muara Enimpada tanggal 12 Oktober 1971 sebagai anak perempuan dari pasangan suami istriTAN TJIN TIK dan LIAW ANG KAM dari keturunan etnis

Zaini Bakri (yang dilakukanpenuntutan secara terpisah) disuruh oleh Adi Jawa, Anwar (masih dalampencarian pihak Polda Aceh/DPO) dan saksi Shahad Deen Bin Alm.Ashrof Miya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untukmenjemput dan memasukkan rombongan orang asing etnis Rohingya keKuala Idi.

BNA.terpisah) tidak ada memiliki hak ataupun dokumen keimigrasian yang sahuntuk memasukkan 99 (Sembilan puluh sembilan) orang Etnis Rohingyatersebut ke wilayah Indonesia.Perbuatan terdakwa Abdul Aziz Bin M. Yusuf sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) UU R.I.

Menuruthukum adat desa Bowali kecamatan Bajawa pada khususnya dan hukumadat masyarakat etnis Bajawa umumnya (Desa Bowali merupakanbagian dari etnis Bajawa), persetubuhan yang didasarkan suka samasuka tanpa unsur paksaan dan tidak melalui prosedur menurut hukumadat serta tidak diketahui oleh orangtua/keluarga dikenal dengan istilahMena Ghewe Zale Ghewe.