Bahwa lokasi kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa adalah darikawasan hutan produksi berdasarkan peta kawasan hutan provinsiKalsel ( lampiran kepmenhut No : SK 435/menhut/II/2009 ) tahun2009 dan peta administrasi KAb. Tabalong tahun 2009 dan tempatpenebangan tanpa ijin yang dilakukan oleh Saksi 1 berada padatitik koordinat 013923,5 Lintang selatan dan 11521719,2 Bujurtimur.p.

Agr (PNS pada fakultasIPB Bogor sebagai Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan) :Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki IPHTM tidak dikenalnomnenclaturnya dalam dunia kehutanan, aturan main yang biasadigunakan adalah Kepmenhut Nomor 382 tahun 2004 tentang izinpemanfaatan Kayu atau yang terbaru adalah peraturan MenteriKehutanan Nomor P.58/MenhutlI/2009.

KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.180/MENHUTII/2013Tentang Perubahan Keempat KepMenHut Nomor: 130/KPTSII/1993tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri kepada PT. RAPP, 2.

Nomor 207 PK/Pid.Sus/2015139/K/PT BBKBA/2009 dan Nomor 02/K/TRAD/PT BABBK/2009 tanggal 09November 2009.Bahwa areal KP PT BBK seluas 881,7 hektar setelah di Overlay denganpeta lampiran KEPMENHUT Nomor 76/KPTSII/2001 tanggal 15 Maret 2001tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan,ternyata seluruhnya berada dalam kawasan hutan, yaitu Kawasan HutanProduksi Tetap (HP) seluas 680,7 hektar dan Kawasan Hutang Lindung (HL)seluas 201 hektar dan ahli dari BPKH Wilayah Il Palembang

SMART kepada Menteri KehutananRI No : 019/PSM3/SB/SMART/10/2011 tanggal 12 oktober 2011 perihalPermohonan Proses Pelapasan Kawasan Hutan, yang telah di legalisir olehDirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Peta terlampir1 (satu) eksamplar fotocopy Kepmenhut No : 253/KptsII/ 1998 tanggal 27Februari 1998 tentang Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industriatas areal hutan seluas + 13.090 Ha di Prop. Dati I Kalsel kepada PT.

KodecoTimber beserta lampiran peta areal kerja HPHTI yang telah dilegalisir olehSekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kepmenhut RI No : SK.435/Menhut 11/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal Penunjukkan kawasan hutan prop. Kalselbeserta 8 (delapan) lembar peta lampiran kawasan hutan prop. Kalsel yangtelah dilegalisir oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI.1 (satu) lembar asli Surat Bappeda Prov.

EDI SURIANDI tersebut karena mengetahuibahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yangditerbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/KptsII/2000tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/KptslI/2001tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin UsahaPemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yangkemudian dibalas oleh Menteri

SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahanUBKT UPHHKHT dari PT SERAYA SUMBER LESTARI dan pertimbanganteknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahui bahwa rencanapenebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yang diterbitkan tidaksesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kptsll/2000 tanggal 06 Nopember2000 dan Kepmenhut No. 21/KptslI/2001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta petunjuk keDepartemen

No. 10.1/KptsII/2000 tanggal 06 Nopember 2000dan Kepmenhut No. 21/KptslI/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentangHalaman 23 dari 681 hal.

EDI SURIANDI tersebut karenamengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam diareal IUPHHKT yangditerbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/KptsIl/2000tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/KptslI/2001tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin UsahaPemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau,yang kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan

SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahanUBKT UPHHKHT dari PT SERAYA SUMBER LESTARI dan pertimbanganteknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahui bahwa rencanapenebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yang diterbitkan tidaksesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kptsll/2000 tanggal 06 Nopember2000 dan Kepmenhut No. 21/KptslI/2001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta petunjukkeDepartemen

KEPMENHUT No. SK. 66/Menhutll/2012 tentang Penetapan KawasanHutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli yang terletak di Kec.Anggana Kab. Kutai Prov. Kalimantan Timur seluas 8.850,70 ha;h.

dan penetapan kawasanhutan dengan tujuan untuk memberikankepastian hukum atas status, letak, batasdan luas kawasan hutan.Pasal 14(1) Berdasarkan inventarisasi hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,pemerintahmenyelenggarakan pengukuhan kawasanhutan.(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada Ayat (1),dilakukan untuk memberikan kepastianhukum atas kawasan hutan.kawasan hutanmempunyai Kepastianhukum apabila telahditetapkan pelaksanaantahap pengukuhankawasan hutan (Pasal 1ayat 4 Kepmenhut

Kalista Alam adalahlegal, hal ini tidak bertentangan dengan isi Kepmenhut Nomor : 190/KPTSII/2011 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser diPropinsi Daerah Istimewa Aceh. (Bukti T.II Int11) ;Bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus daerah Kepolisian Aceh telahmengirimkan Surat No. B/173/VIII/2011/DitReskrimus tertanggal 11Agustus 2011 Perihal Pengiriman Hasil Gelar Perkara TP. Perkebunanterlapor An.

Adindo Hutani Lestari berdasarkan Kemenhut Nomor : 935/KPTSII/ 1999 tentang HPHTI yang selanjutnya dijelaskanbahwa berdasarkan Kepmenhut Nomor: 9872/KPTSII/2002tanggal 24 Oktober 2002 ijin PT. Adindo Hutani Lestari telahdicabut dan dinyatakan bahwa PT. Adindo Hutani LestariHal 3 dari 103 Putusan No.50/Pid.Sus/2013/PN.Nnkmenyerahkan barangbarang tidak bergerak (bangunan,kantor, gudang, tanaman, dan lainlain) kepada pemerintahcq.

Pasal 1 butir (7) Peraturan Pemerintah Nomor :44 Tahun 2004, Pasal 1 butir (1) Permenhut RI Nomor : P50/MenhutII/2009, Pasal 1 butir (2) Kepmenhut RI Nomor : 32/Kpts1/2001 adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap makadengan sendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :44/Menhut.I/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang PenunjukkanKawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran petakawasan hutan di Provinsi Sumatera

Pasal 1 butir (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 44Tahun 2004, Pasal 1 butir (1) Permenhut RI Nomor : P50/MenhutII/2009, Pasal 1 butir (2) Kepmenhut RI Nomor : 32/KptsII/2001adalah wilayah tertentu yang ditetapbkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap maka dengansendirinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut.II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang PenunjukkanKawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai

pemantauan titikkkordinat, tim yang ikut turun pada waktu itu antara lain daripihak kepolisian, Kepala Desa, perwakilan masyarakat, sertaperwakilan dari pihak pembeli tanah tersebutBahwa pada saat melakukan pemetaan titik koordinat diambil daripemeriksaan kelapangan dengan menggunakan GPS dan setelahdiukur memang terjadi kecocokan dengan peta penunjukan darimenetri KehutananBahwa dasar untuk melakukan pemetaan yaitu dengan melihatpeta penunjukkan yang berasal dari menteri Kehutanan yaituberdasarkan Kepmenhut

Bualemo, Kab.Banggai dengan menggunakan alat GPS Merk Magelans Tipe GPS Explorist10, sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manualberdasarkan titik koordinat lokasi penebangan dan melakukan posting di 3(tiga) titik pengambilan koordinat selanjutnya diaplikasikan dalam programHalaman 34 dari 59 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.GtokomputerArcgis dan di Overlay dengan Peta Kawasan Hutan Privinsi SulawesiTengah skala 1 : 250.000 yang merupakan Lampiran Kepmenhut No.

No.21/2004, dan Surat No.522.21/7753/Proda.2.1/EK, tanggal 23 Nopember 2004perihal Persetujuan Prinsip dari Gubernur untukkoperasi Beringin; isinya mendukung ; dasar RTRW,KepMenhut No.79, SK.Gub.

ACHYARMAN untuk pembukaan lahan harus ada IzinPemanfaatan Kayu IPK) berkenaan dengan peraturan Kepmenhut Nomor:SK.382/MenhutI/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin PemanfaatanKayu (IPK), dimana antara lain yang diatur dalam Kepmenhut tersebutdisyaratkan pembukaan lahan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan/pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan wajib membayar Provisi SumberDaya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR) kemudian saksi Fuadi, SH memintaPT. Pembangunan Sumbar untuk mengurus IPK.

MADUKORO, dimana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebutmemiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/KptsII/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No.21/KptslI/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan StandarIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, yaitu:1.

MADUKORO, dimana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebutmemiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangandengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/KptsII/2000 tanggal 06Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/KptsII/2001 tanggal 31Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha PemanfaatanHasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:1.

dan melihat kondisi mata air;Bahwa dalam aturan jarak penebangan darisumber mata air adalah 50 meter sampai 150meter dan yang ahli lihat ketika turun kelokasipenebangan di Fatuanas Pohon jati yangditebang jaraknya 30 meter dari sumber mataair serta banyak pohon jati yang ditebangdidekat sumber mata air tersebut,Bahwa sepengetahuan saksi, status hutanFatuanas adalah Hutan Negara dengan fungsiproduksi tetap,6868Bahwa saksi menerangkan dasar hukum hutanFatuanas sebagai kawasan hutan produksiadalah KepMenhut

PLM sebelum memulai kegiatanpembangunan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan tersebutuntuk mengurus pelepasan status kawasan hutan, dengan mempedomaniKepmenhut RI Nomor 70/KptsII/2001 dan Kepmenhut RI Nomor 48/Menhut11/2004, dan terhadap Pertimbangan Teknis ini, dijadikan dasar oleh BupatiIndragiri Hulu dalam Surat Keputusannya yang memberikan IUP kepada PT.PLM tersebut;Bahwa meskipun telah diwajibkan kepada PT.

berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riauberdasarkan Surat Keputusan IUPHHK No.74 tahun 2002 tanggal 11April 2002 yang diterbitkan oleh Bupati Indragiri Hulu (SK TUPHHKNo.74)Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.122/MenhutII/2007 tanggalP8b : = 2 April 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PTArtelindo Wiratama di atas Areak Hutan Produksi Seluas +10.740(sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh) Hektar di Provinsi Riau(Kepmenhut

,M.P.Bahwa Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banda Acehsebagai analis pemetaan yang mengelola data terkait kawasan hutan di aceh;Bahwa mengenai tentang KEL dan APL, KEL adalah Kawasan Sirategisnasional yaitu hubungan timbal balik lingkungan hidup di sekitar KawasanEkosistem Leuser yang di atur dalam:Keppres No. 33 tahun 1998.Kepmenhut No. 190/KPTS/2001 tahun 2001.Pergub Aceh No. 5 tahun 2014.Undangundang No. 11 tahun 2006.APL adalah Area yang bukan kawasan hutan yaitu kawasan lindung