BasukiRekso Wibowo,SH.MS. dan Otje Rau secara pribadi, oleh karenanya agargugatan balik tersebut ditolak ;Menimbang, bahwa dengan melihat dalil gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi tersebut berkaitan dengan usul 118 orang anggotauntuk mengadakan RUALB,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan rapat tersebut ;Menimbang, bahwa usul ke 118 orang anggota PTFSS untuk RUALB Tanggal 28Nopember 2009 didasarkan atas alasan adanya dualisme kepengurusanPTFSS dan adanya Permenhut No.P.53

Suparto Wijoyo (Mediator) yang pada pokoknya agar secepatnyamendorong pada pihakpihak yang bertikai untuk secepatnya membentukbadan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Permenhut No.P.53/Menhut II/2006, tanggal 17 Juli 2006 tentang Lembaga Konservasi palinglambat tanggal 30 Nopember 2009 ;Menimbang, bahwa Pasal 38 Permenhut No.P.53/Menhut II/2006 Tanggal 17 Juli 2006tentang Lembaga Konservasi menentukan :78Ayat (1):Kebun Binatang, Taman Safari, Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Khusus

Suparto Wijoyo (Mediator) yangpada pokoknya agar secepatnya mendorong pada pihakpihak yang bertikai79untuk secepatnya membentuk badan hukum sebagai mana yang dimaksuddalam Permenhut No.P.53/Menhut II/2006, tanggal 17 Juli 2006 tentangLembaga Konservasi paling lambat Tanggal 30 Nopember 2009(bukti T8),tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengadakan RUALB dengan alasantimbul masalah yang memerlukan penyelesaian segera, oleh karena bukti T8tersebut hanya berupa surat anjuran yang ditujukan kepada

Sementara dalam Pasal 38ayat (5) Permenhut No.P.53/Menhut II/2006, tanggal 17 Juli 2006tentang Lembaga Konservasi paling lambat tanggal 30 Nopember 2009menentukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak melakukan pendaftaran sebagai lembagakonservasi, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini. Atau dengankata lain ketentuan ini tidak membatasi waktu harus dilakukan pembentukanbadan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai pembentukanbadan hukum PTFSS yang mendasarkan Permenhut No.P.53/Menhut II/2006,tanggal 17 Juli 2006 tentang Lembaga Konservasi sebagai alasan untukmengadakan RUALB tidak masuk kategori alasan dalam PRT PTFSS Pasal 11ayat (1) huruf (b) ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwaRUALB Tanggal 28 Nopember 2009 bertentangan dengan PRT PTFSS ;Menimbang, bahwa oleh karena RUALB tanggal 28 Nopember 2009 bertentangandengan PRT

., telahmengajukan permohonan sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon lahir dengan nama MAMUDuUl, yang lahir di Kediri, padatanggal 13 April 1946, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3506LT230320170001, tertanggal 23 Maret tahun 2017 yang lahir dari pasangansuami isteri yang bernama SURADI dan SUPINAH dari Kantor Catatan SipilKediri (foto copy terlampir) ;Bahwa sekitar tahun 2007, Pemohon telah mengajukan permohonanpenerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No.P 663077, atas namaMAMUJI SURADI, lahir

B 9612 SAE beserta STNK dan BPKB No.P.08464958 atas nama EMI SUSANTI

- 1 (satu) unit Mobil pick up warna hitam, Merk Suzuki Carry, No. Pol. F 8342 HI beserta STNK dan BPKB No.P.04808428 atas nama JAENAL ABIDIN

dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ADITYA ;

1. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah );

P.6/Menhut 11/2007 tentang RencanaKerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan RestorasiHalaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor : 111/G/2010/PTUNJKTPAGE10Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksiadalah dalil yang tidak benar, dengan alasan1) Meskipun dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut 11/2007 tidak mempersyaratkanpelunasan PSDHDR untuk pengesahan RKUPHHKHA,namun hal tersebut sudah merupakan kewajibanbagi setiap pemegang izin pemanfaatan

) sampai dengan ayat (4),Pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dilarangmeninggalkan areal kerja ;342) Bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan arealkerja sebelum izin berakhir adalaha. tidak menyediakan alat alat atau peralatanuntuk melaksanakan kegiatannya ;b. tidak berfungsinya alat alat atau peralatanyang tersedia ; c. tidak ada lagi tenaga kerja tetap di arealkerjanya ; atau ; d. tidakd. tidak ada kegiatan pemanfaatan =;3) Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 angka 2huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No.P

kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber; Bahwa benar, pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untukmemanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatanpenebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengantidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungi pokoknya; Bahwa Pasal 67 PP No. 6 Tahun 2007 menyatakan pemegang ijin antara lainBUMN, BUMS, BUMD, Koperasi atau Perorangan yang ditegaskan kembalidalam PerMen Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P

IUPHHKHA/IUPHHkKRE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Bahwa perorangan dapat memungut hasil hutan dibuktikan dengan keterangandari Kepala Desa;Bahwa PerMen Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P.43/MenlhkSetjen/2015setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu;Bahwa Surat Keterangan Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan buktilegalitas

DesaSumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Oktober 2008yang menerangkan nama Rias Adiah Elfiano dan Evi Zainal Abidin adalah namasatu orang;Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)tanggal 5 Juni 1992 atas nama Rias Adiah Elfiano;: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tanggal24 Mei 1995 atas nama Rias Adiah Elfiano;: Sertifikat dari Curtin University of Technologi atas nama Rias Adiah Elfiano;: Paspor Republik Indonesia No.P

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:1.Asli Surat Keterangan Kependudukan dari Kepala Desa Lantasan Baru atas nama : BREMASYAHPUTRA TARIGAN, No. 474.1/470/LB/XI1/2012, T anggal 03 Desember 2012, selanjuinya diberitanda bukti P1:2.Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama BREMA SYAHPUTRA TARIGAN yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PAB5 Patumbak, No.07 Mei 2010, No.P

lahir anak yang bernama DINI PATU, anak perempuan, yangdilahirkan di Tarakan, pada tanggal hari Selasa, tanggal 06Maret 2007, pukul 23.30 Wita, yang hingga saat ini belummemiliki akta kelahiran dan dipandang perlu untuk dibuatkanakta kelahiran guna kepentingan hukum dari Pemohon tersebut,maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara iniakan mempertimbangkannya sebagai berikut ; ~~~Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupaFotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Blangko No.P

Banjarmasin ;Bahwa benar tujuan terdakwa mengangkut kayu olahan tersebutadalah karena nantinya akan mendapatkan upah yaitu sebesarRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkubiknya ;Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupaFaktur Angkutan Kayu Olahan ;Bahwa benar menurut Ahli Sumaryono, S.Hut setiap pengangkutankayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah yang mana bentukdokumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P

Sumaryono, S.Hutbahwa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita telahmelakukan pengukuran terhadap kayu yang disita oleh pihak kepolisiantersebut adalah kayu jenis ulin sedangkan setelah dilakukan pengukuran kayujenis ulin yang diangkut terdakwa tersebut sebanyak 702 potong denganvolume 9,9325 m8 ;Menimbang, bahwa menurut Ahli Sumaryono, S.Hut setiappengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah yang manabentuk dokumen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P

P.41/MenhutII/Tahun 2014 tentang piffata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, dan P.42/MenhutII Tahun 2014tentang tentang penataan hasil hutan yang berasal darihutan tanaman pada hutan produksi serta Permenlingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.21/MenLHKII/Tahun 2015 tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak.e Bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutanyang tidak dilengkapi bersamasama dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah pada

P.41/MenhutII/Tahun 2014 tentang piffata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, dan P.42/MenhutII Tahun 2014tentang tentang penataan hasil hutan yang berasal darihutan tanaman pada hutan produksi serta Permenlingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.21/MenLHKII/Tahun 2015 tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hake Bahwa Seseorang harus memiliki Surat keterangan sahnyahasil hutan ketika mengangkut, menguasai atau memilikihasil hutan pada saat memindahkan

P.41/MenhutII/Tahun 2014 tentang piffata usahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, dan P.42/MenhutII Tahun 2014tentang tentang penataan hasil hutan yang berasal darihutan tanaman pada hutan produksi serta Permenlingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.21/MenLHKII/Tahun 2015 tentang penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan hak.Bahwa Prosedur untuk dapat melakukan mengangkut, membawahasil hutan (Kayu) berupa kayu Gergajian yang sah darilokasi/areal tersebut, yang mana

(Pasal 1 angka 38 Permenhut No.P.55/Menhutll/2006). Yang dirubah kedua kalinya dengan P.8/menhut 1 1/2009;a.

denganukuran diameter 30 Cm sampai dengan 49 Cm.Kayu Bulat Kecil : Pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan ukuran diameterkurang dari 30 (Tiga puluh) Cm. kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) Cm atau lebih yangdireduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40 %(empat puluh persen) limbah pembalakan, kayu lainya berupa kayu bakau, tonggak,cerucuk. tiang jermal, tiang pancang, dan cabang;Kayu Olahan : Produk hasil pengolahan hasil hutan kayu (Pasal 1 angka 41 Permenhut No.P

Pemohon.Menimbang, bahwa pemohon SUHADI pada hari persidangan yang telahditetapkan datang dan menghadap sendiri didepan persidangan ;Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon, pemohonmembenarkan isinya dan tidak ada perbaikan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya pemohon telahmengajukan suratsurat bukti berupa:1 Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tertulis nama pemegang hak ANDRI SETIADARMA (diberi tanda P1);2 Fotokopi Kartu tanda Penduduk No.P

dalam persidangan/TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBlora, Nono ii, tanggal 19 Februari 2014, telahmengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadapTermohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon adalah sebagai suami sah Termohon yangtelah menikah didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgana i pada tanggal 10Juni 1993 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah No.P

dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Nomor: 01/BAPkPUK/HutbunTpn/2013 tertanggal 27 Nopember 2013, kayu yang diangkut olehTerdakwa adalah kayu ulin berbentuk balokan dengan jumlah 11 (sebelas) potongdengan volume 0,2700 M (nol koma dua puluh tujuh meter kubik), menurut ahliSumaryono, S.Hut Bin Noto Prayitno kayu ulin yang diangkut Terdakwa tersebutdalam setiap pengangkutannya berdasarkan Pasal 13 ayat (7) Peraturan MenteriKehutanan No.P

,M.Hut als GUSRA, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli memiliki tugas dan fungsi pada balai pengelolaan hutan produksiwilayah XIll Makassar berdasarkan Permen LHK No.P.12/MenLHK/Sekjen/OTL.0/1/2016 adalah : Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuanpengelolaan hutan produksi serta pemantauan dan evaluasipelaksanaan usaha hutan produksi dan industry hasil hutanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; Fungsinya adalah melakukan pemantauan

bentuk kayu yangdapat menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SKSHHK) dalam pengangkutannya diatur dalam Permen LHK NoP.43/MenlhkSekjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasaldari hutan alam pada pasal 11 ayat (1) SKSHHK digunakan untuk menyertaipengangkutan : Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPTKB dan industry Primer; Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industryprimer.Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No.P

Nama dan nomor akreditasi lembaga sertifikasi;Bahwa proses pengangkutan kayu olahan diatur dalam pasal 25 Bahwaberdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No.P.17/PHPLSET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasipenatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan yaitu : Ayat (1) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer danserpih dari industry primer disertai dengan SKSHHK yang diterbitkanoleh GANIS PHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi; Ayat (2) pengangkutan

MITRA MANDIRI yang beralamat dikelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba provinsiSulawesi selatan;Bahwa proses pengangkutan kayu olahan diatur dalam pasal 25 Bahwaberdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari No.P.17/PHPLSET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem informasipenatausahaan hasil kayu yang berasal dari hutan yaitu : Ayat (1) pengangkutan kayu olahan berupa gergajian, veneer dan serpihdari industry primer disertai dengan SKSHHK yang diterbitkan

Berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan No.P.33/Menhut.IV2007 tanggal 24 Agustus 2007 maka Terdakwabukanlah melanggar UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan artinya Judex Facti salah dalam menerapkan hukum seharusnyaTerdakwa hanya dikenakan denda membayar retribusi saja bukan dipidanasebagaimana dalam putusan Judex Facti.

dengan mobil Truk No.PolBH 8702 KL berjumlah 8 (delapan) batang dengan volume 6,79 M3 (enamkoma tujuh puluh sembilam meter kubik) dengan kelompok jenis : KayuMeranti 6 (enam) batang volume 4,92 M3, Kayu Rimba Campuran 2 (dua)batang volume 1,87 M3;Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli kayukayu bulat yang diukurtermasuk kategori kelompok jenis Meranti dan kelompok jenis RimbaCampuran, hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.163/KptsII/200 dan Peraturan Dirjen Bin Produksi Kehutanan No.P

Thoha, kayukayu bulat yang diukur termasuk kategori kelompok jenisMeranti dan kelompok jenis Rimba Campuran, hal itu diatur dalam PeraturanDirjen Bin Produksi Kehutanan No.P.14/VIBIKPHH/2009 tanggal 10 Nopember2009 tentang Metoda Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, sub unsur Telahmengakut hasil hutan ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatanterdakwa ;Ad.3.

SakNegara berdasarkan Permenhut No.P.41/Menhut/IV2014 tanggal 10 Juni 2014tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan No.: P.3/VVBIKPHH/2014 tanggal10 Juli 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Hasil Hutan Kayu dariHutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), FakturAngkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) danNota Angkutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.30Methutll2012tentang

empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) MobilCold Diesel;Bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SiakARIFIN TAMPUBOLON, SE., jenis kayu yang dbawa oleh Terdakwa adalahJenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (lima puluh dua) Batang =1,91 M (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yang mana apabilaseseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawa hasil Hutanharus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari HutanNegara berdasarkan Permenhut No.P

untukmemotong kayu mahang yang ada dilokasi tersebut.Menimbang,bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Siak ARIFIN TAMPUBOLON, SE., jenis kayu yang dbawa olehTerdakwa adalah Jenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (limapuluh dua) Batang = 1,91 M (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yangmana apabila seseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawahasil Hutan harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dariHutan Negara berdasarkan Permenhut No.P

P.60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat 1 bahwa setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Ahli menerangkan bahwa mekanisme atau prosedur penerbitan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) untuk pengangkutan hasilhutan berupa kayu olahan sebagaiamana diatur dalam Permenihk No.P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang

Wajib memiliki dokuemn yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturanperundangundangan adalah setiap pengangkutan hasil hutandengan menggunakan alat angkut harus dilengkapi dengandokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan hasil hutan yangHalaman 16 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN PIkmana dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Permenlhk No.P

Pasal 16 UndangUndang Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri KehutananNomor Permenlhk No.P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang PenatausahaanHasil Hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat 1 bahwa setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang RI No

P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/1 2/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi tapi tahun 2006 khusus untuk rusa dan kijang ijin ke Unit Pelayanan Teknisnamun tahun 2020 semua ijin ditarik kembali ke pusat;Bahwa satwa liar ada yang dilindungi dan ada yang tidak dilindungi dan satwa yangdilindungi bisa satwa liar dan satwa tidak liar.

P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi tapi tahun 2006 khusus untuk rusa dan kijang jjin ke Unit Pelayanan Teknisnamun tahun 2020 semua ijin ditaik kembali ke pusat;Bahwa satwa liar ada yang dilindungi dan ada yang tidak dilindungi dan satwa yangdilindungi bisa satwa liar dan satwa tidak liar.

P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan MentenLingkungan Hidup dan Kehutanan No.