tahun 2011 dan tahun 2012;Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli sudah pasti adanya Pihak Penjualdan Pihak Pembeli;Bahwa dalam perkara Perdata a quo menjadi tidak jelas siapa PihakPenjual karena Penggugat tidak turut menarik Pihak Penjual sebagai PihakBerperkara;Bahwa pihak Penjual sudahlah pasti sebagai pihak yang mengetahui danmemahami tentang asa usul tanah terperkara;Bahwa pihak Penjual adalah merupakan pihak yang mempunyai hubunganhukum yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam perkara perdataa

lokasi tanah terperkara adalahmerupakan bahagian lokasi yang termasuk lokasi usaha perkebunan TergugatIll, namun Para Penggugat tetap melakukan Jual Beli pada bulan Desember2011 dan bulan Februari 2012;Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Para Penggugatdinyatakan Pembeli Tidak Beriktikad Baik;Halaman31 dari 74 Halaman Putusan Nomor 280/Pdt/2020/PTMDNBahwa berdasarkan seluruh uraian diatas adalah wajar dan berdasarkan hukumyang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Perdataa

Nomor 156 K/Pdt.SusPailit/20132 Aspek Hukum Administrasi Negara1 ASPEK HUKUM PERDATAa Menurut ajaran hukum perdata tentang hak milik, maka yang palingpenting harus terjadi sebagai pengakuan berpindahnya hak milik adalahadanya penyerahan hak atas benda (/evering) dan yang menjadi syaratpokok penyerahan adalah:e Penyerahan harus dilakukan oleh pemegang hak nya sendiri atau oleh orangyang dapat berbuat bebas terhadap barang itu;e Adanya peristiwa perdata bersifat kontraktuil yang bermaksud memindahkanhak

Bahwaoleh karena itu, langkah hukum para penggugat dalam gugatan perdataa quo adalah tidak lain dan tidak bukan untuk Mengesahkan SHM No.31/ DesaMapanget dan menguasai objek sengketa milik Tergugat , Il, Ill, dan TergugatIV dengan mendalilkan penggugat mempunyai Alas Hak Bukti KepemilikanNo.31 / Desa Mapanget, padahal alat bukti tersebut adalah tidak SAH danTidak Terdaftar;.

DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPATMEMBUKTIKAN UNSURUNSUR PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGATBERDASARKAN PASAL 1238 KUH PERDATAa. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegasdalil gugatan PENGGUGAT dalam Posita Butir 2 Halaman 4 yangmendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuataningkar janji (Wanprestasi);b.

Putusan PK MARI Nomor.10.PK/Pdt/2007, Tanggal 04 Oktober2007, Bahwa semua putusan a quo intinya di menangkan TERLAWAN I,akan tetapi tidak ada satu pun dari perkara perdataa quo dan putusanputusan a quo yang menyinggung mengenai obyek eksekusi berupa rumahtinggal yang terletak di Jl. Kelinci Ill No. 65, Rt. 015/Rw. 004, Kel. PasarBaru, Kec.

ADANYA PEMBUKTIANDUGAAN SURAT PALSU; Bahwa tujuan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melaluipengadilan adalah dalam rangka mencari kebenaran guna menciptakanKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, makaapabila ada pihakpihak untuk mengajukan pembuktian dalam perkaraperdata diduga menggunakan bukti palsu maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara perdata tersebut guna menilai kebenaran buktibuktiyang diajukan para pihak diduga menggunakan surat palsu, wajib danberwenang menundanya sidang perdataa

No.3 tahun1978;Berdasarkan keteranganketerangan dan uraianuraian tersebut di atas,maka TergugatIV dengan segala kerendahan hati mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara, perdataa quo, agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan keputusannyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TergugatlV.DALAM POKOK PERKARA /KONPENSI:1.

Tahir ButarButar yang lainnya dalam perkara perdataa quo, sehingga adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benarapabila para ahli waris lainnya tidak dapat dihukum;*"Bahwa putusan Hakim tidak boleh mencampurkan sesuatukepentingan orang yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara,sebab putusan Hakim hanya terbatas mengadili mereka yangberperkara saja. (Vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 127kK/Sip./1973 tanggal 4 Juni 1974.)

Putusan Mahkamah Agung RI No. 139 PK/PDT/2014, sehingga berdasarkanprinsip RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR, putusan perkara perdataa quo berlaku mengikat, knususnya kepada Para Penggugat dan Tergugat.Berdasarkan halhal tersebut, maka dalil Para Penggugat yang menyatakantelan terdapat putusan pidana sehingga objek sengketa dalam perkara inimenjadi batal demi hukum merupakan dalil yang tidak berdasar, dan olehkarenanya dalil Para Penggugat a quo haruslah dikesampingkan dandinyatakan ditolak.Bahwa

Dengan tidak terpenuhinya unsurunsurperbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkanbahwa secara hukum tidak vernahteriadi perbuatan melawan hukum pada perkarda @ Quo: Bahwa bukanya menjelaskan secara terperinci unswunsw perbuatan melawahukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang undangHukum perdata, PARA PENGGUGAT dalam Angka 3 Halama 7 SwatGugatannya malah menyebutkan adanya pelanggaran prinsip Pacta SuntServandaHukum perdata Perdataa PARA PENGGUGAT seharusnya sadarsebagaimana

Petitum dalam Gugatan bertentangan dengan Hukum Acara Perdataa. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menarik DirekturUtama PT. PP Properti Tok selaku Turut Tergugat;b. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, kedudukan TurutTergugat hanya sebagai pelengkap karena tidak berkaitanlangsung dengan para pihak dalam hubungan hukum yangdipersoalkan dan putusan pengadilan hanya mewajibkan TuruitTergugat untuk sekedar tunduk dan patuh terhadap isi putusantanpa ada kewajiban lain;c.

, Tergugat membenarkantentang objek sengketa mengenai mobil dan dalam kondisi yang baik;Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secaralisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap denganjawabannya dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkangugatan Penggugat;Bahwa Tergugat/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulissebagai berikut;Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2021/PA.KisBahwa mengikuti secara saksama proses pemeriksaan perkara perdataa

Yahva Harahap "Hukum Acara Perdataa. Hal 450. Penerbit Sinar Grafika. Cetakan kesembilan.2009) (Bukti: P 01);2. Bahwa berdasarkan definisi obscuur libel tersebut di atas, pada kenyataannya Hal 8 dan 46.Hal. Putusan Nomo 405/PD T.

yang didalilkan oleh ParaPembanding sangat tidak beralasan hukum karena :a) Bahwa terkait keberatan tersebut, oleh Para Pembandingdahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernahmengajukan fakta tersebut baik dalam eksepsi maupun dalamjawaban terhadap pokok perkara;b) Bahwa dengan menyimpan mobilmobil rusak oleh saksi HusenUmar Huki yang memiliki bengkel disamping tanah obyeksengketa bukan berarti saksi Husen Umar Huki menguasai danmemiliki sebagian tanah obyek sengketa dalam perkara perdataa

Kadarman yangdijadikan alasan gugatan oleh Penggugat dalam perkara gugatan Perdataa quo adalah tidak ada relevansinya sama sekali, karena berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI No. 98 K/Pdt/1989 tanggal 17 Juli 1990bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat 3 KUHPidana hak menuntutnya telahkadaluwarsa, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atasdiri Sdr.

Namun Penggugatmenerjemahkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutmenurut versinya sendiri, justru dengan telah adanya Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut menjadikan perkara gugatan perdataa quo Ne bis in idem sebagaimana telah dikemukakan dalam EksepsiLainlain Ne bis in idem tersebut di atas.46.Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada romawi II Alasandan Dasar Hukum Diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan dan GantiRugi butir 28 s/d 30 halaman 7 yang menyatakan

Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatansecara absolut tidak berwenang mengadili perkara gugatan perkara perdataa quo dan tentang eksepsi kompetensi absolut ini telah dipertimbangkan dandiputus dalam putusan sela yang pada pokoknya eksepsi kempetensiabsolut yang diajukan Tergugat II dinyatakan ditolak dan Pengadilan NegeriJakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi, yaitu :a.

Bahwa namun ternyata, kedudukan BPR dalam perkara gugatan perdataa quo telah diposisikan sebagai Turut Tergugat oleh para Penggugat,sehingga dalam hal ini BPR hanya bersifat pasif, mengikuti jalannyapersidangan perkara perdata a quo, wajib patuh dan tunduk padaputusan yang akan terjadi dengan tanpa dapat mengajukan GugatanRekovensi, padahal BPR / Turut Tergugat telah memiliki hakkeperdataan" atas obyek tanah yang disengketakan;.

penyelesaian perkara ;Menimbang, bahwa yang mengetahui maksud dan tujuan dari Gugatanadalah Penggugat, jadi sekaligus memikul beban pembuktian untukmembuktikan dalildalil gugatannya; maka dalam perkara a quo, yang menjadidasar gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yaituadanya perbuatan yang melawan hukum dari Tergugat yang telah diputusdengan Putusan Pidana (P1 sampai P3), yang mana Tergugat dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana Penipuan, kKemudian dalam perkara perdataa

Para Tergugat Rekonpensi / Para PenggugatKonpensi baik secara sendiri maupun bersamasama merupakanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkaraperdata a quo;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahuluwalaupun ada verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi :Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untukmembayar seluruh biaya yang dikeluarkan / timbul dalam perkara perdataa

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.Dalam Konpensi dan Rekonpensi :Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untukmembayar seluruh biaya yang dikeluarkan / timbul dalam perkara perdataa quo.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 21 Januari 2014Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.

dibebankankepada para Tergugat dr. untuk seluruhnya secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukumyang benar apabila Penggugat dr. dan Penggugat II dr. dilindungi oleh hukummaka adalah tepat apabila putusan perkara a quo dinyatakan berkekuatanhukum sejak dibacakan walaupun adanya upaya hukum banding, kasasimaupun upaya hukum lainnya;Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukumyang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdataa

Kitab UndangUndang Hukum Perdataa. Pasal 1313Suatu perjanjian adalah suatu perouatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;b. Pasal 1320Untuk Sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikaian, gsuatu hal tertentu, suatu sebab yang halal;c.