Sertipikat Hak Milik.18.1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat TimHalaman 4 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN AmbPersiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri diKota Ambon Provinsi Maluku19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran KeputusanGubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Timdan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan

Akta Jual Belli; 3.Sertipikat Hak Milik.18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim PersiapanPengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota AmbonProvinsi Maluku19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan GubernurMaluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim danSekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk PembangunanDermaga Tawiri

Sertipikat Hak Milik.18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat TimPersiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri diKota Ambon Provinsi Maluku19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran KeputusanGubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Timdan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk PembangunanDermaga Tawiri di Kota Ambon

2853/PPT/PHK/X/198781 170 CNomor sda 4.425 Nomor1048: M2 2854/PPT/PHK/X/198782 93 C Nomor sda 4.800 Nomor153: M2 2855/PPT/PHK/X/198783 115 C Nomor sda 1.155 Nomor1022: M2 2856/PPT/PHK/X/198784 116 C Nomor sda 1.685 Nomor147: M2 2857/PPT/PHK/X/198785 108 C Nomor sda 1.150 Nomor225: M2 2858/PPT/PHK/X/198786 90 C Nomor sda 2.200 Nomor198: M2 2859/PPT/PHK/IX/198787 88 C Nomor sda 3.850 Nomor169: M2 2860/PPT/PHK/IX/198788 159 C Nomor sda 1.845 Nomor659: M2 2861/PPT/PHK/IX/198789 173 C Nomor sda 1.065 Nomor211

MUHAMAD IDRUS, SH berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 932KEP Tahun 2013 Tanggal 3 Oktober 2013 telah diangkat menjadi KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat dan telah dilantik olehSekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pada tanggal4 Oktober 2013 dan telah menduduki jabatan Kepala Sekretariat BawasluProvinsi Papua Barat berdasarkan Surat Pernyataan Nomor211/SP/Set/X/2013 yang ditandatangani oleh GUNAWAN SUSWANTOROselaku Sekretaris

I;TERLAWAN Il, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempatkediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagaiTerlawan Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan dan Terlawan II serta parasaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30Juli 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor211

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2009yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor211/Pdt.G/2009/PA.BM, tanggal 01 April 2009, Penggugat menyatakan keinginannya untukmemutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan AgamaBima.Menimbang

berikut dalamperkara gugatan antara:1.Bani Safari, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama CV LafasaAgrochem, yang beralamat di Jalan Raya Cut Meutia No.70, KarangKriti, Bekasi Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 210 SK/ARA/X1/2018 tertanggal 2 Nopember 2018, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT I;Bani Safari, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT BYPTecnologi Utama, yang beralamat di Jalan Raya Cut Meutia No.70,Karang Kriti, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor211

MPPyang bertindak selaku pembeli dengan AAAC yang bertindak selaku Penjual/Suplier tidak sesuai dengan Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited authorized PT.

CRL05.05107K/PRCH/2010 Tanggal 5 Mei 2010 ;Bahwa terkait dokumen Letter Of Appointment Nomor211/AH/LOA/ XII/2011 Tanggal 8 Desember 2011, isi di dalam Letter OfAppointment (LOA) terdapat Klausul didalam paragraph 2 yangmenyatakan bahwa Agen tidak diberikan wewenang untukmenandatangani kontrak yang berhubungan dengan hal finansial,sehingga dalam hal ini PT.MPP menandatangani pinjaman dari L/C BNIatas nama PT.MPP sendiri, Dalam hal ini Celler tidak bertanggung jawabatas perjanjian finansial apapun

MPP sendiriuntuk mencari pendanaan dari Bank BNI yang dijaminkan oleh PT.ASEI,Dahulunya Celler sebagai Principal dapat membantu menyiapkanpendanaan sendiri akan tetapi Badan Keuangan dan Bank PemerintahSingapore mulai memperketat transaksi yang sifatnya berhubungandengan barangbarang militer sehingga Principal melepaskan kepadaPT.MPP untuk pekerjaan apapun untuk mencari dana sendiri, apabila tidakmampu Celler tidak memaksakan untuk mengambil pekerjaan apapun;Bahwaterkait dokumen Power Of Attorney Nomor211

AAA Komersial dan sesungguhnya PT.MPP tidak dapatbertindak sebagai nasabah pemohon penjaminan L/C disebabkan PT MPPhanya sebatas agen marketing belaka di Indonesia dari perusahaan CelerResources Limited yang berkedudukan di Singapura dan PT.MPP tidakmempunyai otoritas atau kuasa untuk bertindak atas nama CelerResources Limited di bidang keuangan, bertandatangan pada dokumendokumen keuangan sebagaimana Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited

Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011. tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited authorized PT. Mega Persada Prima to act local agent on behalf ofthe Celer Resources Limited on the territory of the right Republic ofIndonesia (agent).

BuktiT25 : Rencana Penyelidikan Nomor211.a/IV/2018/Reskrim,tanggal 18 April 2018.26. Bukti T26 : Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal25 April 2018.27. BuktiT27 : Notulen Gelar Perkara Nomor:GP/13/V/2018/Reskrim,tanggal 1 Mei 2018.28. Bukti T28 : Surat Perintah Tugas NomorSP.Gas/463.b/X/2018/Reskrim, tanggal 9 Oktober 2018.29. Bukti T29 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/463.a/X/2018/ Reskrim, tanggal 9 Oktober 2018.30.

Hal ini sangat tidak bisa diterima karena Penggugat danPenggugat II telah mengajukan surat Permohonan sebelumnya kepadaTergugat supaya Sertipikat jangan diterbitkan karena Putusan PerkaraNO, karena itu Penggugat mengajukan Gugatan kembali, Tergugat yangsaat itu bernama SYAFRI SH ;Bahwa berkenaan dari jawaban Tergugat, dalam perkara Register nomor211/PDT /G2016 yang hanya menyatakan Sertipikat telah terbit makaKuasa Hukum mengirim surat tertanggal 26 April 2017 kepada Tergugatuntuk mempertanyakan

Fotocopy sesuai Asli Surat Pengurus Yayasan Baitul QuranSamarinda Nomor: 12skd/YBQS/XI/2016 Perihal : RekomendasiPerpanjangan Ijin Tetap Operasional Rumah Sakit Islam Samarindayang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur;Fotocopy sesuai Asli Surat Majelis Taklim AlIshlah Nomor 05/mtae/2016 tanggal 08 Nopember 2016 Perihal Dukungan PerpanjanganIjin Tetap Operasional Rumah Sakit Islam Samarinda yang ditujukankepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;Fotocop sesuai Asli Surat Kepala Paud Aulia Nomor211

Sertipikat Hak Milik.18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat TimPersiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri diKota Ambon Provinsi Maluku19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran KeputusanGubernur Maluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Timdan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk PembangunanDermaga Tawiri di Kota Ambon

Akta Jual Belli; 3.Sertipikat Hak Milik.Halaman 182 dari 233 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN Amb18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim PersiapanPengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri di Kota AmbonProvinsi Maluku19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan GubernurMaluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim danSekretariat

Sertipikat Hak Milik.18. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor175.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat TimPersiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga Tawiri diKota Ambon Provinsi Maluku19. 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor211 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan GubernurHalaman 226 dari 233 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN AmbMaluku Nomor 175.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim danSekretariat Tim Persiapan Pengadaan

., sebagai Hakim Ketua , Jubaida Diu, S.H. dan Rio Lery PutraMamonto, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor211/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut pada hariKamis, tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota JubaidaDiu, S.H, dan Yosefina N.

Oleh karena itu, Kepala DesaHalaman 101 dari 163 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbmembentuk TPK pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan pengadaanbarang/jasa di desa.Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas terdakwamenyatakan tidak tahu ;Menimbang, bahwa terdakwa SARBAINI di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:vBahwa terdakwa menjabat Sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Sejaktanggal 07 September 2016 berdasarkan SK Bupati Batanghari Nomor211

Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor211 tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo UluKabupaten Batanghari tertanggal 7 September 2016.14.

Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera PengadilanNegeri Surabaya menerangkan bahwa, pada hari : SENIN tanggal 20APRIL 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor211/Pid.B/2015/ PN. Sby., tanggal 14 April 2015;2.

Menetapkan agar TerdakwaTerdakwa dibebani membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor211/PID.SUS/2011/PTR tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;Hal. 50 dari 76 hal. Put.

B43/Pres/1 1/1986 tanggal 6 November1986 tersebut menyatakan (Bukti PK9):Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0435/03/M.DJP/86 tanggal27 Oktober 1986 serta menunjuk suratsurat rekomendasi dari KetuaDewan Perwakilan Rakyat Nomor KS. 02/2907/DPRRI/86 tanggal 27September 1986 dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor211/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 sampai dengan Nomor245/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 jo Nomor 257/A.1/1986 tanggal17 September 1986, dengan ini diberitahukan bahwa kami

B43/Pres/11/1986 tanggal 6 November 1986 tersebut menyatakan (BuktiPK9):Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0435/03/M.DJP/86 tanggal27 Oktober 1986 serta menunjuk suratsurat rekomendasi dari KetuaDewan Perwakilan Rakyat Nomor KS. 02/2907/DPRRI/86 tanggal 27September 1986 dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor211/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 sampai dengan Nomor245/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 jo Nomor 257/A.1/1986 tanggal17 September 1986, dengan ini diberitahukan bahwa kami

Proposal beserta kuitansi tanda 5 berkas Tidakterima bansos kemasyarakatan lengkapbulan November 2010 Nomor BKU Nomor211 Nomor BKU 213 Nomor BKU BKU215 Nomor BKU 218,219 209,210,212,214,216,217,220 sampai Hal. 43 dari 189 hal Put. No. 153 PK/PID.SUS/2018 dengan 23076. Proposal beserta kuitansi tanda 22 berkas Lengkapterima bansos kemasyarakatanbulan November 2010 Nomor BKU187 sampai dengan 20877.

Adapun jenis bahan terpasang yang tidak sesuai spekyaitu baja CNP 100, Ctruss 80, Hollow dan Reng U sebagaimana padaPosita angka 7;Bahwa kemudian TERGUGAT II melakukan Pemutusan Kontrak denganPENGGUGAT sebagaimana Surat TERGUGAT II Nomor210/PPK.PDBGB/ PRRB/2016 tertanggal 6 September 2016 dan salahsatu tembusannya disampaikan TERGUGAT IV, selanjutnya TERGUGATll mengusulkan kepada TERGUGAT I untuk = penetapan sanksipencatuman dalam Daftar Hitam melalui Surat Nomor211/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 6

Surat Presiden Nomor B43/Pres/11/1986 tanggal 6November 1986 tersebut menyatakan (Bukti PK9):Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0435/03/M.DJP/86 tanggal27 Oktober 1986 serta menunjuk suratsurat rekomendasi dari KetuaDewan Perwakilan Rakyat Nomor KS. 02/2907/DPRRI/86 tanggal 27September 1986 dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor211/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 sampai dengan Nomor245/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 jo Nomor 257/A.1/1986 tanggal17 September 1986, dengan ini diberitahukan

Surat Presiden Nomor B43/Pres/11/1986 tanggal 6 November 1986 tersebut menyatakan (BuktiPK9):Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0435/03/M.DJP/86 tanggal27 Oktober 1986 serta menunjuk suratsurat rekomendasi dari KetuaDewan Perwakilan Rakyat Nomor KS. 02/2907/DPRRI/86 tanggal 27September 1986 dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor211/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 sampai dengan Nomor245/A.1/1986 tanggal 8 September 1986 jo Nomor 257/A.1/1986 tanggal17 September 1986, dengan ini diberitahukan

fotokopi).Halaman 72 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT10.11.12.13.14.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP2Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor155/G/2009/PTUNJKT (fotokopi dari fotokopi).Putusan Pengadian Tata Usaha Negara Nomor217/G/2011/PTUNJKT dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 106/B/2011/PT.TUNJKT (fotokopidari fotokopi).Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor108/K/TUN/2011 (fotokopi dari fotokopi).Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor211