Ditemukan 2092 data
88 — 65
dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti ParaPihak, mendengar keterangan Saksi Saksi dan mendengar keterangan ParaPihak yang bersengketa;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, yang diterimadan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 12 Agustus 2015, di bawah Register perkara Nomor172
82 — 71
dari 174 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti ParaPihak, mendengar keterangan Saksi Saksi dan mendengar keterangan ParaPihak yang bersengketa;TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, yang diterimadan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 12 Agustus 2015, di bawah Register perkara Nomor172
101 — 36
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR~ menerbitkan Surat Nomor172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi RencanaKegiatan PLTA Asahan Ill dan Pekerjaan Access Road dan Base Camp PLTAAsahan Ill kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebutdiadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara.Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General ManagerPT.
PLN (Persero) PIKITRINGSUAR~ menerbitkan Surat Nomor172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi RencanaKegiatan PLTA Asahan Ill dan Pekerjaan Access Road dan Base Camp PLTAHalaman 42Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnAsahan Ill kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebutdiadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara.Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General ManagerPT.
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
124 — 86
Camat Bermani Ulumelalui surat Nomor : 07/06/55/2018 tanggal 26 Juni 2018 PerihalRekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap II (40 %) ke rekening KasDesa Selamat Sudiarjo Tahun Anggaran 20188. tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa mengajukan berkas PermohonanPenyaluran Dana Desa Tahap III (40 %) sebesar Rp. 302.809.000, kepadaCamat Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor172/55/X1I/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal PermohonanHal 103 dari 136 hal Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN BglPenyaluran
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
144 — 144
(Foto Copy sesuai Asli) ;Buku Tanah Hak Milik Nomor 158/Sinunukan Ill, Atas NamaJUPRI TANJUNG, Tanggal 2221999, Surat Ukur Nomor172/1999 Tanggal 2221999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuaiAsli) ;Buku Tanah Hak Milik Nomor 408/Sinunukan Ill, Atas NamaJUPRI TANJUNG, Tanggal 2221999, Surat Ukur Nomor422/1999 Tanggal 2221999 Luas 7,500 m2.
PT TANGGA BATU JAYA ABADI
Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
2.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG
3.CV MITRA PRATAMA MULIA selaku KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN BATANG
4.BUPATI KABUPATEN BATANG
5.KETUA DPRD KABUPATEN BATANG Cq. KETUA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BATANG
122 — 41
Kepala Kejaksaan Negeri Batang selaku JaksaPengacara Negara dengan surat kuasa khusus nomor172/173/2018 selanjutnya disebut sebagai ............
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
197 — 360
Spektra Adhya Prasarana;###Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal ;###Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor172/KEP/MPDT/XI1I/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasaKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;###Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor001.3/KEP/KPAPDK/KPDT/II/214 tentang
260 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang terletak di KelurahanPancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor172/12/JB/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA. PPAT,wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;BUKTI P 142Sertifikat Hak Milik Nomor 782, atas nama PUTI ALAM NASJAHMOELOEK, Luas Tanah 750 M?
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
244 — 107
Nomor172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden R.I Nomor : 4Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :Pasal5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipprinsip sebagaiD@rikUt !
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
119 — 32
Selayar Nomor172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 diperoleh hasilpemeriksaan sebagai berikut :o Tahun Anggaran 2015" Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan pada dua jeniskegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluhtujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisisebenarnya.=" Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jeniskegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas jutaenam ratus Sembilan puluh lima
121 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
NNR, selanjutnya terhadap perjanjian kerja sama tersebutdilakukan addendum Nomor 113/HKM.0400/IV/2010, Nomor 0408/NNRNNS/BDG/04/2010 tanggal 4 Maret 2010, addendum Il Nomor172/HKM.0400/V1/2010, Nomor 04.019/NNRNNS/BDG/06/2010 tanggal 4Maret 2010, addendum III Nomor 570/SDM.204003/2010, Nomor 0321/NNRNNS/BDG/09/2010 tanggal 29 September 2010, dan addendum IV Nomor583/SDM.204003/2010, Nomor 0321/NNRNNS/BDG/10/2010 tanggal 6Oktober 2010 yang isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut pada pokoknyamengatur
NNR, selanjutnya terhadap perjanjian kerja sama tersebutdilakukan addendum Nomor 113/HKM.0400/IV/2010,00 Nomor 0408/NNRNNS/BDG/04/2010 tanggal 4 Maret 2010, addendum Il Nomor172/HKM.0400/V1/2010,00 Nomor 04.019/NNRNNS/ BDG/06/2010 tanggal 4Maret 2010, addendum III Nomor 570/SDM.204003/2010,00 Nomor 0321/NNRHal. 14 dari 352 hal. Put.
178 — 121
Surat dari Sekretaris Daerah Sumenep Nomor172/1084/435.031/2015 tanggal 21 September 2015 PerihalHalaman 14 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY.Penyampaian Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan DPRD KabupatenSumenep128. Surat dari Sekretaris Daerah Sumenep Nomor005/1084/435.031/2015 tanggal 21 September 2015 PerihalUndangan kepada Direktur PT. WUS129.
Surat = dari Sekretaris Daerah Sumenep Nomor172/1084/435.031/2015 tanggal 21 September 2015 PerihalPenyampaian Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan DPRD KabupatenSumenep128. Surat = dari Sekretaris Daerah Sumenep Nomor005/1084/435.031/2015 tanggal 21 September 2015 PerihalUndangan kepada Direktur PT. WUS129. Surat = dari Sekretaris Daerah Sumenep Nomor005/1156/435.031/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Perihal RapatParipurna DPRD Kabupaten Sumenep130.
171 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
unsur melakukan atau turutserta melakukan ini :Bahwa tindakan Pemohon Kasasi selaku PPK menyetujui dilakukanSerah Terima Tahap Pertama (PHO) berdasarkan Laporan KontraktorPelaksana, Konsultan Pengawas dan Laporan Panitia Penerima HasilPekerjaan adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundanganmengenai pengadaan barang/jasa yaitu: Perpres Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperbaharui dengan PerpresNomor 70 Tahun 2012, dan yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor172
202 — 141
BonauliReal Estate wajib membayar retribusi dan wajib melaksanakanpembangun 288 rumah dinas beserta fasilitas umum lainnya sebagaimanatersebut dalam Akta Nomor 36 tanggal 17 November 1982, Akta Nomor37 tanggal 17 November 1982, Akta Nomor 238 tanggal 19Desember 1989, Akta Nomor 171 tanggal 30 maret 1990, Akta Nomor172 tanggal 30 Maret1990) ; 922 2222 n nnn nn nnn nn nnn nnn nn nana nnne Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun1977 menyatakan Pemegang Hak Pengelolaan wajib
FRANGKY TICOALU, SH
Terdakwa:
LAODE ADU, A.MA,PD
170 — 99
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakate Pasal 61 ayat (1)Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagihe Pasal 66 ayat (1)Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerma kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah))diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor172
78 — 46
Bahwa Kld Trb Iskandar menjalani tradisi masa Orientasi masuk diKRI Fatahillah361 selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 31 Mei 2012sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di KRI Fatahillah 361,kamar tidur Tamtama ruang nomor 361 kamar tidur Tamtama ruang nomor172 dan loonge room Tamtama, dan dalam bentuk push up, sit up sikap tobatdan pembekalan mengenai karastristik KRI Fatahillah 361 danmengenalkan para pejabat serta ABK KRI Fatahillah 361.10.
147 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemasangan PipaDistribusi PE Diameter 63 125mm sepanjang 4.570 Meter diCirebon Barat 2 Nomor170.SP/234/0254/2003 tanggal18 Juli 2003 ;73.Asli 12 (dua belas) lembar SuratPerjanjian Pemborongan tentangPekerjaan Pemasangan PipaDistribusi PE Diameter 63 125mm sepanjang 4.590 Meter diCirebon Utara 1 Nomor171.SP/234/0254/2003 tanggal18 Juli 2008 ;74.Asli 12 (dua belas) lembar SuratPerjanjian Pemborongan tentangPekerjaan Pemasangan PipaDistribusi PE Diameter 63 125mm sepanjang 5.890 Meter diCirebon Utara 2 Nomor172
107 — 43
PenerimaSurat Perintah : Asnawi, SP.1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor172/BKU/2006 tanggal 20 Februari 2006, Gedung DPRDKalteng. dan ST. 133.01/A 11/B DPRD/2006 an. PenerimaSurat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE.1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor91/BKU/2006 tanggal 19 Januari 2006, Jakarta. dan ST. an.
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
154 — 81
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakate Pasal 61 ayat (1)Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagithe Pasal 66 ayat (1)Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah5)diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor172
535 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor172 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, sebagai berikut (bukti T58):"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai dengan perincianjumlah kerugian tersebut sebagai dasar dari tuntutan tanpa perinciankerugian tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena tidak jelas tidak sempurna";4.4 Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, kami memohon MajelisHakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan