Ditemukan 2210 data
94 — 26
Kemudian kisah tersebut Termohon sebarkan di lini masadengan kalimat pembuka Pengalaman religious my roommate. Memangpada saat itu euphoria 212 begitu membahana dan banyak kisahkisahdan tautantautan berita berkaitan moment itu memenuhi newsfeedTermohon untuk beberapa hari ke depannya.
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
69 — 38
Bahwa pertimbangan putusan dalam perkara ini tidak menurut prosedurhukum yang wajar, ha lini karena sangat bertentangan dengan ketentuanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620K/Pdt/1999 Tanggal 21 Desember 1999, Kaidah Hukum menyatakanHalaman 56 dari 108, Putusan Nomor 129/PDT/2019/PT KPGbahwa Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi kewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang mengkadili perkara tersebutadalah
54 — 18
Hasan Buftaimtanggal terbit sertifikat O06 Agustus 2001 seluas + 2.695 M2 dibeli dariB.Maryam Fatima pada perkiraan tahun 1977 yang saat lini sudahdihibahkan pada Najwa Abu Fatim dengan Akta Hibah No.189/MARON/V/2013 dengan batas batas sebagai berikut :Utara : Sawah MantiTimur : SungaiSelatan : Sawah Hasan BuftaimBarat : Sawah Hasan Buftaim (Obyek sengketa IV) ;saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat untuk selanjutnya disebutsebagai obyek sengketa III ;Obyek tanah sawah yang terletak di Desa
102 — 72
Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLKMenimbang, bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukansecara bersamasama, dan itu harus dapat diungkapkan dipersidangan,untuk menentukan sejaun mana kesalahan para Terdakwa dan untukmenentukan sejauh mana keikut sertaan pihak lain dalam perkara ini, hal inipenting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidanayang luar biasa atau Extra Ordinary Crime, yang dilakukan secara sistematis(terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini
366 — 187
mengadilinya.Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas Sudah Sepatutnya Majelis HakimYang Mulia, Dapat Mempertimbangkan Untuk Mengabulkan Eksepsi TurutTergugat Ini.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalildalil Penggugat kecuali yangsecara tegas diakui oleh Turut Tergugat , karena gugatan Penggugattidak didasarkan pada fakta yang menyeluruh, atau ada faktafakta yangtidak diungkapan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang telahdiuraikan pada bagian awal dari jawaban Turut Tergugat lini
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
177 — 137
PARA TERGUGAT dalam melakukan penyidikan kedua yang berulang tersebut sesungguhnya bertentangan ASAS LITIS FINIRIOPORTET yang diterapkan dalam segala lini penegkan hukum terkhusu padakonteks pidana/pidana pajak yang bermakna bahwa setiap perkaraharusada akhirnya demi untuk menciptakan kepastian hukum.40.
92 — 16
Dan selanjutnya dokumen yang telah disiapkan oleh ADK diserahkankepada Bagian operasional untuk dapat dicairkan (Penarikan danakredit dapat dilakukan penarikan sekaligus dan atau dana kredit dapatditarik sesuai dengan kebutuhan nasabah)Bahwa selaku AO terdakwa dalam memprakarsai kredit para nasabahharus dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehatihatian dan asasasas perkreditan yang sehat, serta didukung adanyaitikadbaikdariPejabat Kredit Lini yang terlibat dalam proses tersebut.Halaman 66 dari
Dan selanjutnya dokumen yang telah disiapkan oleh ADK diserahkankepada Bagian operasional untuk dapat dicairkan (Penarikan danakredit dapat dilakukan penarikan sekaligus dan atau dana kredit dapatditarik sesuai dengan kebutuhan nasabah)Bahwa selaku AO terdakwa dalam memprakarsai kredit para nasabahharus dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehatihatian dan asasasas perkreditan yang sehat, serta didukung adanya itikad baik dariPejabat Kredit Lini yang terlibat dalam proses tersebut.Adapun prinsip
114 — 139
; Bahwa cara menghitung potensi terkena dampak kehilangan pekerjaanyaitu referensi kontek sawah produktifitas dalam perkara lini tidak adadihitung potensi kehilangan pekerjaan, kalau profesi tidak dihitung karenatidak ditemukan; Bahwa setelah bukti P.4 atas nama Herman tercantum variabel bangunanbengkel tersebut diperlihatkan maka saksi menerangkan bahwa ketikadilokasi bangunan bengkel tersebut kosong dan tidak dihuni maka yangdihitung luas bangunan bengkelnya saja.
97 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1435 K/Pdt/20102828Mengadili Perkara A quodari Pengadilan Negeri Surabayayang telah melanggar ketentuan hukum,ha lini didasarkandalam posita maupun petitum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang isi dan tujuannya merupakan eksistensi dariKewenangan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara(beschikking) seperti yang dimaksud dalam pasal angka 3UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9Tahun 2004.
138 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1399 K/Pid.Sus/2014Penanggung jawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhankelengkapan dokumen kredit adalah pejabat kredit lini Unit Kerjapemrakarsa kredit;Kemudian sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI(Persero) Tok.
112 — 48
LA NGANTO (almarhum) semasa hidup menikahdengan seorang perempuan bernama WA DII dikarunial4 (empat) orang anak masing masing bernama Wa Alina,La Lini, Landide dan Wa Saliana; Almarhum La Baure meninggal dunia pada tahun 1944 selainmeninggalkan tanah kebun sebagaimana terurai pada angka2.c tersebut diatas juga meninggalkan 5 (lima) orang anakyang masing masing bernama yaitu : 77~777777771. LA IDU (almarhum) tidak ada keturunan; 2.
271 — 161
pemeriksaan lagi Saksi tidakmengerti ini , Saksi tidak paham ;Bahwa saksi tidak tahu Kunci SDB Ratna Dewi disimpan dimana waktu itu, karenayang pegang kan bu Rotua, selama ini Kabag Adk bisa memegang kunci SDBnasabah atau kunci jaminan kalau mendapat kewenangan atau delegasi kewenanganboleh saja ;Bahwa tugas saksi sebetulnya tidak sampai disitu, kebetulan waktu itu Saksimendampingi bu Rotua dan diperintahkan untuk menghitung kepingannya, sesuaiSOP untuk meneliti, menghitung itu tugasnya Kredit Lini
diberikan untuk usaha dagang, jaminannya ada 3 : tanah dan bangunan,setelah itu emas itu sendiri dan asuransi waktu itu ;Bahwa Tanah dan bangunan nilainya Rp.15 milyar, Asuransi Rp.15 milyar Logammulianya total Rp. 26 milyar Jadi total jaminan Rp. 56 milyar, Logam MuliaSebelumnya diikat dengan fidusia dan ketika kami memutus itu diikat dengan gadai ;Bahwa saksi memutus itu diikat dengan gadai sesuai SOP kami, Komite memutuskredit itu mempertimbangkan :Evaluasi analisa dan rekomendasi ;Pejabat kredit lini
pemeriksaan, dokumen waktu itu ada fidusia itusudah ada;Bahwa Saat kredit itu saksi setujui bersama komite, Logam mulia itu yang 9 kg diikatdengan fidusia dan Ada buku fidusianya, Saat kredit cair, saksi tidak dapatmemastikan fidusia sudah lepas, karena bukan tugas Saksi, biasanya itu satu paketdengan notaris urusan itu ;Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa, karena Terdakwa bukan anak buahlangsung Saksi, dan tanggung jawab Saksi langsung kepada wapinwil bidangoperasional ;Bahwa Pejabat lini
Terbanding/Terdakwa : SORAYA JUNIARTI TAUFIK alias AYA Binti TAUFIK MUHAMMAD
332 — 138
Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO) tidak diperkenankan menerimagratifikasi dari pihak ketiga (makelar) terkait prakarsa kredit telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak sesuai dan menyalahi integritas pegawai,Melanggar profesionalisme dan integritas pejabat kredit lini sebagaimana diaturdalam KPB dan PPK Bank Melanggar Kode Etik sebagaiman diatur dalam suratkeputusan Bersama (SKB) dewan komisaris dan Direksi PT.
Terbanding/Terdakwa : DEASY SALY NATALIN KALASE, SH
84 — 31
JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPdipercayakan pengelolaannya kepada setiap birokrat Pemerintahan di pusatmaupun di daerah;Menimbang,bahwa tindak pidana korupsi sudah berada pada tingkatambang batas yang sangat meresahkan seluruh sendisendi kehidupanmasyarakat secara masif dan terhambatnya dayaupaya percepatanpembangunan disegala lini
Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17/Pid.SusTPK/2017/PT JAPmasyarakat secara masif dan terhambatnya dayaupaya percepatanpembangunan disegala lini
ASEP SURYANA. DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA
74 — 19
Bahwa dalam menjamin distribusi Bahan Bakar Minyak ( BBM ) keseluruh pelosok Indonesia, TERGUGAT (PT.Pertamina (Persero)menjalankan fungsi selaku /ogistic provider bagi lini bisnisnya, mulai daripenerimaan, pengelolaan dan penyimpanan hingga penyaluran produkBahan Bakar Minyak ( BBM ) untuk memenuhi kebutuhan konsumen, melaluipengoperasian dan pengelolaan 59 Unit Tanker Milik TERGUGAT dan 160Tanker Charteran; ( Sumber informasi yang ada di halaman 16, laporanTahunan PT.Pertamina (Persero) tahun 2016
128 — 221
Dapat menciptakan suasana kerja kondusif terhadap seluruh lini jabatan.Bahwa Koperasi Pasar Hippatas sampai mendapat dana PPKIPM T.A2006, 2007 dan T.A 2008, pada awalnya adalah tahun 2007 saksi dibawaoleh seseorang yang sudah tidak bisa diingat lagi dari Pemerintah KotaTasikmalaya ( orangnya telah meninggal dunia ) ke Gedung Sate Bandunguntuk membantu mempresentasikan keberhasilan PPK IPM tahun 2006,selanajutnya pada tahun tahun 2007 2008 mendapat bantuan PPKIPMlagi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : OPENG SUBHAN Diwakili Oleh : OPENG SUBHAN
87 — 52
publik danPegawai Negeri Sipil yang masih aktif mengabdi kepada Negara agar tidakterpengaruh prilaku bermainmain dengan kKeuangan Negara yang berasal dariAPBN ataupun APBD yang dipercayakan pengelolaannya kepada setiapbirokrat penyelenggara negara Pemerintahan di pusat maupun di daerah;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sudah berada pada tingkatambang batas yang sangat meresahkan seluruh sendisendi kehidupanmasyarakat secara masif, berakibat pada terhambatnya upaya percepatanpembangunan disegala lini
214 — 46
Dmk.untuk sector pertanian TA 2014 sehingga diaturan tersebut dijelaskan secararinci mengenai penyaluran dari linilke lini lV ;Bahwa Penyaluran pupuk Urea Non Subsidi dengan cara Konsumenberbentuk badan usaha mengajukan kebutuhan pupuk Urea ke PT Pusri kePPD Wilayah kebutuhan dengan melampirkan luas wilayah ;Bahwa Peruntukan dan perizinan perusahaan yang meminta setelahdidukung dengan data pendukung tersebut apabila ada kesepakatan hargamaka pupuk non subsidi jenis Urea dapat dikirim ;Bahwa pupuk
227 — 751
Subag Perencanaan danKeuangan; saksi mahkota MAGGIE PATTIRANE, SE selakuBendahara Pengeluaran lama; merupakan pelaksanaan tugas danwewenang serta berlaku pada setiap organisasi perangkat daerahyang bersifat komando (lini staf) secara berjenjang kepadapejabat/staf struktural di bawahnya.
98 — 17
Dapat menciptakan suasana kerja kondusif terhadap seluruh lini jabatan.Bahwa Koperasi Pasar Hippatas sampai mendapat dana PPKIPM T.A2006, 2007 dan T.A 2008, pada awalnya adalah tahun 2007 saksi dibawaoleh seseorang yang sudah tidak bisa diingat lagi dari Pemerintah KotaTasikmalaya ( orangnya telah meninggal dunia ) ke Gedung Sate Bandunguntuk membantu mempresentasikan keberhasilan PPK IPM tahun 2006,selanajutnya pada tahun tahun 2007 2008 mendapat bantuan PPKIPMlagi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat