imigrasi akan meminta kepadapemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkaitperbaikan nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sesungguhnya,sehingga barulah perpanjangan paspor milik Pemohon tersebut akan dapatdiproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian;Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 429/Pdt.P/2020/PN MtrMenimbang, bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang meminta kepadapemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilanmerupakan tindakan yang legal dan rasional

Paspor yang menjadi hak dari Pemohon Paspor;Menimbang, bahwa terlebih lagi permohonan yang diajukan olehPemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak menimbulkankerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturankeimigrasian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut,incasu permohonan untuk perbaikan nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohonpada Paspor, menurut pertimbangan Hakim dapat dikabulkan karena padaprinsipnya telah didukung dengan pembuktian yang rasional

/PT JAP.Bahwa seharusnya Para Penggugat bersyukur dan berterima kasihkarena Tergugat tidak mengajukan laporan polisi kepada ParaPenggugat atas penghinaan dan pencemaran nama baik yang telahdilakukan di Mapolda Papua di beberapa waktu lalu, yang sudah pastitelah menimbulkan kerugian besar bagi Tergugat, baik secara materilmaupun moril dengan demikian gugatan Para Penggugat sesungguhnyaadalah tanpa dasar yang logis dan rasional, sehingga haruslahdinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;5.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum yangjelas, maka permohonan yang berkaitan dengan uangpaksa, dan uitvoerbaar bij voorrad adalah tidak rasional dan tidak berdasar hukumpula. Karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidakdapat diterima;6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum yangjelas, maka permohonan yang berkaitan dengan uang paksa, dan uitvoerbaar bij voorrad adalah tidak rasional dan tidak berdasar hukumpula.

perceraian, karenaperkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yangdiberikan oleh para saksi tersebut, Majelis Hakim tetap menilai dan telahmenelaahnya secara rasional

bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupanrumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pulamengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidaksesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundangundangantentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikihmunakahat;Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, makagugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugatmenjadi cukup rasional

maksud gugatan Pembanding/Pelawan terlebihbelum melihat buktibukti yang diajukan Pembanding, padahal jikaPengadilan Negeri Tanjungpinang secara sungguhsungguh memahamimaksud gugatan Pembanding/Pelawan dan terlebih dahulu menilai buktiyang dihadirkan dalam perkara aquo maka pastilah pengadilan NegeriTanjungpinang berpendapat lain dan pastinya juga sependapat dengankami Pembanding, sehingga menurut Pembanding dalam putusantersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak objektifdan tidak rasional

Tanjungpinang sama sekali belummenilai kekuatan Alat Bukti yang dihadirkan oleh Pembanding untukmembuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding,Vide Pasal 284 RBG/164 HIR;Bahwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinangberpendapat bahwa setiap orang baik itu aparat hukum maupun bukanaparat hukum yang tidak menjalankan aturan hukum dapatdikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidakobjektif dan rasional

x Rp. 75.000.000, per hektar = Rp.7. 636.575.000,Kerugian Imaterial.Yaitu. para penggugat dalam mempertahankan hak mengalamikesengsaraan dan trauma bathin akibat adanya tekanantekanan daripara tergugat juga menanggung malu dimasyarakat kalau penggugatdikira mengambil tanah tergugat, hal demikian juga ditaksir denganuang rasional jika diganti rugi Imaterial tergugat kepada penggugatsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Yang harus dibayar tunai;7.

dan sangat tidak rasional sejak zamankerajaan Pasir hingga sekarang hanya Penggugat sendiri yangmengajukan gugatan sebagai ahli waris dan dalam petitum angka 2memohon Penetapan agar bersama ahli waris lainnya tanpa disebutkannamanya sebagai ahli waris dari Punggawa Dana adalah suatu gugatanyang sangat asalasalan, tidak cermat, tidak jelas, dalam menyebutkanidentitas nama subyek hukum ahli waris lainnya dan nama nama daripara ahli waris lainnya juga tidak disebutkan, sehingga gugatandemikian tidak

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yangmengakibatkan gugatan tidak jelas (Obscuur Libel), baik mengenai tidakjelas obyek gugatannya akan tetapi juga posisi subyek hukumnyasebagai Penggugat (PERSONA STANDY In JUDICIO);10.Bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum, diajukan dengan iktikatburuk sehubungan pihak Penggugat tidak memiliki kKapasitas sebagaiPenggugat (disqwalificatoir), sehubungan Tergugat tidak pernah memilikihubungan hukum apapun dengan Penggugat, sedangkan dalil yangtidak rasional

yang diajukan Penggugat pada tahun 2008 bersama sama21 orang subyek hukum lainnya mengaku memiliki obyek tanah 7.700hektar dan menuntut kepada Tergugat obyek tanah seluas 78 hektar,sedangkan pada gugatan perkara No.21/Pdt.G/2014/PN.TG telahmenuntut obyek tanah seluas 1,018.282,8 M2 (terbilang seluas satumeter persegi lebih delapan belas millimeter) selanjutnya telahmenuntut obyek tanah 101,8 hektar atau menuntut sejumlahRp.7.635.000.000, adalah sangat tidak rasional, sehingga gugatanPenggugat yang

30 tahun sehingga sebagian tanah garapan tersebut telahmenjadi milik Tergugat;Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, sehingga dengan tegas menolak seluruhtuntutan Penggugat dan seluruhnya tuntutan sesuai petitum angka1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, tersebut tanpa kecuali, demikian pula terhadaptuntutan Penggugat atas pengosongan tanah obyek sengketa,Tuntutan sita jaminan, Tuntutan Uit Voer Baar Bij Vooraad secaratanggung renteng adalah suatu tuntutan yang tidak rasional

saat saksi berkunjung saksi tidak melihat keberadaan Termohon.Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 10 bulan lamanya.Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi saksimerupakan keterangan de auditu Majelis Hakim berpendapat keterangantestimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapikesaksian de auditu dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, denganpertimbangan yang objektif dan rasional

perceraian, karena perkara perceraianpada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang),sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukansaksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengar langsung dalam halpembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkan adanya keretakan dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikanoleh saksisaksi Pemohon, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnyasecara rasional

Doktrin manadalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional (thedivorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical andirrational);Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarangmenerapkan asas breakdown of marriage, yakni pecahnya perkawinan sebagaistandar penyelesaian sengketa perkawinan.

Asas mana dipandang lebih sesuaidengan hukum perceraian Islam (syigaqg) dan lebih rasional, dimana sendisendiperkawinan telah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukumhukum Allahsudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah, tanpa melihat lagi siapa yang salah dansiapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga.

rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuaidengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagiditerapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salahyang menjadi penyebab timbulnya perselisinan dan pertengkaran, yang manapihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan perceraian, doktrin manadalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional

(the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical andirrational);Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarangmenerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagaistandar penyelesaian sengketa perkawinan, aSas mana dipandang lebih sesuaidengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnyaperkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendisendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali

Bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah kepada Tergugatsebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) adalah tuntutandengan jumlah yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dengan melihat, meneliti danmencermati serta memahami seluruh dialildalil atau alasanalasanperceraian yang diajukan Pemohon in casu Tergugat Rekonvensi khususnyaterkait mengenai penyebab terjadinya perselisihan

Bahwa begitu pula halnya dengan tuntutan Penggugat berupa mutahsebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) adalah tuntutan denganjumlah yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum. Sehingga dengandemikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukum untuk dinyatakanditolak.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami in casu Tergugat.

Bahwa tidak benar mahar Penggugat dijual atas kesepakatanPenggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tahu setelahTergugat menjual dan mengambil semua hasil penjualan tanah mahartersebut, dan dibelikan motor Mio otometik yang dipakai oleh Tergugat,sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat berupa konpensasimahar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah sangatberalasan, rasional dan berdasar hukum untuk dikabulkanAlasan dan dasar hukumnya, yaitu;Mahar adalah hak mutlak

Bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah kepada Tergugatsebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) adalah tuntutan yangsangat wajar, rasional dan berdasar hukum untuk dikabulkan.Alasannya dan dasar hukumnya sebagai berikut ;Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan yang nusyuz sehinggaPenggugat sangat berhak mendapatkan nafkah, sehingga tuntutan nafkahiddah sangat beralasan hukum untuk dikabulkanBahwa oleh karena

Bahwa tuntutan Penggugat berupa Mutah sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah) adalah tuntutan yang sangat rasional dan berdasarhukum untuk dikabulkanAlasan dan dasar hukumBahwa tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan kepatutan dankemampuan in casu Tergugat dengan beberapa alasan sebagai berikut: Tergugat sebagai pengusaha kantong plastik yang berpenghasilandi dua tempat, (1) di Kios Pasar Baru Bantaeng sebesar Rp. 3000.000sampai Rp. 5.000.000 perhari (2) di rumah kediaman bersama tempatsebesar

Termohon sudah tidak mau diajak berhubungan susmi istri oleh Pemohon denganalasan yang tidak rasional.5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakinlama semakin memuncak, akhirnya sejak 11 Juli 2011 antara Pemohon dan Termohontelah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selamakurang kurang lebih bulan;6. Bahwa dulu Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapitidak berhasil ;7.

tanggaantara Pemohon dan Termohon rukun tentram dan harmonis, namun sejak pertengan bulanJuni 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan Termohon cemburudengan rekan kerja Pemohon yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga,Termohon sering kali tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sertaTermohon sudah tidak mau diajak berhubungan susmi istri oleh Pemohon dengan alasanyang tidak rasional

Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upayabanding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad ).Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang ditolakseluruhnya, dengan pertimbangan pokok bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidaklogis serta tidak rasional, dan Tergugat Rekonvensi belum dapat dikualifisir melakukanwanprestasi karena Tergugat Rekonvensi dengan itikat baik telah berupayamerealisasikan

bagi hasil tersebut, namun kenyataannya Penggugat Rekonvensi yang21tidak menerima penawaran mulai dari konsep 80/20, 70/30 dan bahkan 60/40, jikakonsep 50/50 tetap dipertahankan tentu tidak rasional, seharusnya PenggugatRekonvensi memahami dan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 26/Permentan/OT.1402/2007 ;Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding menunjuk alasankeberatan Pembanding dalam Konvensi sebagai alasan keberatan dalam Rekonvensi ; Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori

Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun.Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi saksimerupakan keterangan de auditu, Majelis Hakim berpendapat keterangantestimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapikesaksian de auditu dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, denganpertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikandasar untuk membuktikan sesuatu

perceraian, karena perkara perceraianpada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang),sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukansaksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengar langsung dalam halpembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkan adanya keretakan dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikanoleh saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnyasecara rasional

berlaku;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono)Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama belum menunjukPenetapan Majelis Hakim dan belum juga ditentukan hari persidangannya;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan hendak mencabutsurat permohonannya karena Pemohon masih ingin berpikir kembali danberusaha untuk memusyawarahkan masalah rumah tangga bersamaTermohon;Menimbang, bahwa alasan pencabutan yang diajukan oleh Pemohondianggap cukup rasional

Bagi Wajib Pajak incasu Putusan tersebut merupakan exceptio rei judicatae yaitu penangkisanberdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.bahwa atas dasar itu SKP Kurang Bayar in /itis adalah tidak rasional, dari segi hukumadministrasi, tindakan pejabat yang tidak rasional adalah tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, tindakan sewenangwenang dan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum merupakan pelanggaranterhadap asasasas umum pemerintahan yang

Gunadi)bahwa terkait dengan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yangmenyatakan analogi Ne bis In Idem dalam perkara pidana dapat diterapkandalam sengketa gugatan dan pendapat ahli yang menyatakan SKP yangditerbitkan oleh Tergugat tidak rasional dan melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik, dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :bahwa dalam sistem hukum di Indonesia maupun dalam Undangundangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, tidak adasatu pasal pun yang

Sebagai contoh seorang pegawai negerisipil yang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidanadan mendapatkan vonis pidana, kemudian berdasarkan putusan tersebutpegawai negeri sipil tersebut diproses secara administrasi berupa pemecatan;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan olehTergugat adalah rasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlakuyaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (5) Undangundang tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Meskipun di Indonesia tidakmenganut sistem preseden, hal itu tidak melarang hakim mengikuti putusanperadilan terdahulu (previous decision) secara liberal dan rasional:;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekatpada diri Penggugat.

Saat iniPemohon dan Termohon telah pisah sejak Agustus 2019 dan tidak pernah hidupbersama kembali;Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi Il merupakanketerangan de auditu Majelis Hakim berpendapat keterangan testimonium deauditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian de auditudikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektifdan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikansesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah

No. 497/Pdt.G/2020/PA.PkbMenimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikanoleh saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnyasecara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi rill atas keterangan dandalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaranterusmenerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksisaksi tersebutdapat diterima sebagai alat

saksi dari cerita tetangga sekitar sedangkan saksi hanyamengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan.Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi saksimerupakan keterangan de auditu Majelis Hakim berpendapat keterangantestimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapikesaksian de auditu dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, denganpertimbangan yang objektif dan rasional

perceraian, karena perkara perceraianpada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang),sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukansaksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengar langsung dalam halpembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkan adanya keretakan dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikanoleh saksisaksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnyasecara rasional

karenaperkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksisaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yangdiberikan oleh saksi dan saski Il Penggugat tersebut, Majelis Hakim tetapmenilai dan telah menelaahnya secara rasional

Putusan Nomor 3403/Pdt.G/2019/PA.Krw.mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidaksesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundangundangantentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikihmunakahat;Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, makagugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugatmenjadi cukup rasional, karena citacita perkawinan dan harapan yang ingindibangun oleh Penggugat dalam

perceraian, karenaperkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungandengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalahsulitnya menemukan saksiSsaksi yang benarbenar melihat dan mendengarlangsung dalam hal pembuktian adanya unsurunsur yang menunjukkanadanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yangdiberikan oleh saksi tersebut, Majelis Hakim tetap menilai dan telahmenelaahnya secara rasional

bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupanrumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pulamengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidaksesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundangundangantentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikihmunakahat;Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, makagugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugatmenjadi cukup rasional

manusia,sehingga pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya denganmengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang MahaPencipta;Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, jika tandatanda baligh telah dimiliki(sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga mukallaf maka seorang pria atau wanitasudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, dan sebagaiperbuatan manusia dewasa, perkawinan merupakan peristiwa yang dapat berlangsungsetelah melalui pertimbangan baik rasional

Denganpertimbangan rasional dan emosional, perkawinan manusia dewasa akan semakinmantap, bahagia, dan langgeng ketika pasangan saling mengasihi dan salingmenghargai;Menimbang, bahwa menurut Abu Salma AlAtsari dalam buku BekalBekalPernikahan menyebutkan manfaat pernikahan antara lain :1. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin danmenggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang dijalan Allah danmembela agamanya;2.