In specific cases doctors may treatminor patients of 12, even without approval of their parents or custodians.

The approval of the legal representativesis mandatory, as long as the bride or groom is a minor (art. 1:35 DCC).>!Dutch law principally distinguishes handelingsbekwaamheid (legal capacity)from handelingsbevoegdheid (legal competence).According to art. 3:32 par. 1 DCC every natural person has the capacity to perform juridical acts, to the extent that the law does not provide otherwise.

However,the capacity is subject to approval of its legal representatives. The approval hasto be given for a certain act or for a certain goal (art. 1:123 par. 2 DC).This also counts for acts performed in the field of electronic information andtransactions. The law concerning those transactions is integrated in the general civil code; thus the rules on capacity are to be applied on contracts concerned.The approval implies a legal act by the legal representatives.

If a minor concluded a contract without the approval of its legal representatives, but the otherparty trusted that the legal representatives in fact approved of the contract, theother party may be protected against the consequences of a missing approval.Protection is offered by art. 3:35 DCC, under the condition that the reliance onan approval is real and justifiable.

The approval of the legal representatives should suffice.Although the law offers a hard and fast ruleminors have the capacity, subjectto approval of its legal representativesthe law recognizes that becoming of ageisan evolving process.

vehicle, themaximum specified load, the driver and a tank full of fuel;e Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan fisik sehingga tidakmemiliki data GVW akurat;e Bahwa di dalam persidangan tanggal 18 April 2013 Terbandingmenyerahkan fotokopi surat dari Produsen truk merk Mitsubishi diJepang yaitu dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation nomor: ISASAN2091202 tanggal 21 September 2012 dengan catatan pleasenote that we indicated the GVW for each vehicle this time based ondomestic Japan Type Approval

No. 0406/PCJL/2007 tertanggal 18 April 2007 perihalRequest For Approval On Result Of LPG Refigerted Jabung Short Term TenderJune and September 2007 (bukti P2);Bahwa BP MIGAS menanggapi dengan mengirimkan Facsimile No. 172/BPC3000/2007SO tertanggal 20 April 2007 perihal persetujuan hasil tenderpenjualan LPG Ref.

No. 0347/PCJL/2007 tanggal 3 April 2007sebagaimana telah disetujui BP MIGAS;Penggugat berdasarkan rekomendasi BP Migas melalui Surat No. 0425/PCJL/2007 tertanggal 20 April 2007 perihal Request For Approval On Result Of LPGRefrigerated Jabung Short Term Tender June, July and September 2007 (buktiP4);Hal. 3 dari 21 Hal. Put.

The method selected mustbe approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed peridacly byPERTAMINA and CNW';" The Last sentence of Article 3.3 of Exibit D the PSC is amended to be: "The Directand indirect costs incurred by PHE OGAN KOMERING as Operator andTALISMAN in so providing assistance to Operator shall be charged to the JointAccount and sahall be Included in operating costs";Surat Direktur Utama Pertamina Nomor: 947/C.0000/81 Tanggal 5 Juni Tahun 1981,antara lain dinyatakan:" berdasarkan

Bahwa sesuai 20.1 Contractor's Claims paragrafph 6 General Conditionsof Contract (SyaratSyarat Umum Kontrak) menyebutkan:Within 42 days after receiving a claim or any further particularssupporting a previous claim, or within such other period as may beproposed by the Engineer and approved by the Contractor, the Engineershall respond with approval, or with disapproval and detailed comments.He may also request any necessary further particulars, but shallnevertheless give his response onthe principles

Bahwa persetujuan PPK ini sesuai Klausul 3.1 Engineer's Duties andAuthority paragraph 4 General Conditions of Contract (SyaratSyaratUmum Kontrak) menyebutkan, ..Wowever, whenever the Engineerexercises a specified authorityfor which the Employers approval isrequired, then (for the purposes of the Contract) the Employer shall beHal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 550 B/Pat.SusArbt/2015deemed to have given approval...

The method selected mustbe approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed peridacly byPERTAMINA and CNW"."

.: AE1367JF ;e 1 (satu) bendel fotocopy data indentitas costumer atas nama ISMIATI ;1 (satu) bendel SOMASI kepada costumer atas nama ISMIATI ;e 1 (satu) bendel fotocopy Approval History Branch/ laporan hasil surveyuntuk pengajuan Pemohon Kredit atas nama ISMIATI ;e 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tentang pengalihan/sewakendaraan yang ditanda tangani oleh saudari ISMIYATI tertanggal 4 April2014 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.

BCAFinance, cabang Madiun dengan Pemohon Kredit atas nama ISMIATI ;e 1 (satu) bendel fotocopy Approval History Branch/ laporan hasil surveyuntuk pengajuan Pemohon Kredit atas nama ISMIATI ;e 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. : 1331000219PK001, antara Nasabah atas nama ISMIATI, dengan pihak PT.

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Tugas/ Surat Kuasa Pelaporan atas namaPandhudharma Sri Satyani tertanggal Madiun, 04 Juli 2014;e 1 (satu) bendel fotocopy formulir permohonan pembiayaan di PT.BCA Finance, cabang Madiun dengan Pemohon Kredit atas namaISMIATI ;e 1 (satu) bendel fotocopy Approval History Branch/ laporan hasilsurvey untuk pengajuan Pemohon Kredit atas nama ISMIATI ;e 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan No.1331000219PK001, antara Nasabah atas nama ISMIATI

Serta, tidak disertai dokumenpersetujuan (approval) dari pihak owner ;Tidak tersedianya dokumen usulan material, dimana dari jenispekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam metodologipelaksanaan, tidak dilampirkan dokumen Usulan Material, padahalkebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak.Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan ataspengusulan material tersebut ;Tidak tersedianya dokumen pemeriksaan kondisi peralatan di lapangan(bukan dokumen checklist),

Pengetesan; poin 2, tentang hasil pengujian/test(halaman 65) ;Tidak tersedianya Work Method (Metode Kerja), dalam MetodologiPelaksanaan, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaantanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknisberupa gambar yang mendukung, dan tidak disertai dokumenpersetujuan (approval) dari pinak owner ;Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan dijelaskan olehkontraktor dalam Metodologi Pelaksanaan, tidak dilampirkandokumen usulan material, padahal

Spesifikasi Teknis (Umum); tentang Pengetesan(halaman 30) ; Tidak tersedianya Work Method (Metode Kerja) dalam MetodologiPelaksanaan, diuraikan secara deskriptif pelaksanaan pekerjaantanpa adanya standar prosedur operasional dan petunjuk teknisberupa gamabar yang mendukung dan tidak disertai dokumenpersetujuan (approval) dari pihak owner; Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskanoleh kontraktor dalam "Metodologi Pelaksanaan, tidak dilampirkandokumen "usulan material,

Nomor 223 PK/Pid.Sus/2015gambar yang mendukung dan tidak disertai dokumen persetujuan(approval) dari pihak owner ;Tidak tersedianya usulan material dari jenis pekerjaan yang dijelaskanoleh kontraktor dalam metodologi pelaksanaan, tidak dilampirkantdokumen usulan material , padahal kebutuhan material dalammelaksanakan pekerjaan sangat banyak.

Serta, tidak disertai dokumenpersetujuan (approval) dari pihak owner ;Tidak tersedianya dokumen usulan material, dimana dari jenispekerjaan yang dijelaskan oleh kontraktor dalam MetodologiPelaksanaan, tidak dilampirkan dokumen Usulan Material, padahalkebutuhan material dalam melaksanakan pekerjaan sangat banyak.Karena tidak ada usulan, maka tidak ada dokumen persetujuan ataspengusulan material tersebut ;Hal. 40 dari 108 hal. Put.

Jakarta saksi belum mengkelaskan kapal Catamarantersebut, namun pada waktu menyusun perencanaan sudah mengacu padastandar kelas BV (bureau veritas).Bahwa benar, perbedaan perencanaan pembuatan detail design denganpengujian kapal yang dikelaskan dengan yang tidak dikelaskan adalah padabiaya pembuatan karena untuk perencanaan pembuatan detail design denganpengujian kapal yang dikelaskan memerlukan biaya pengesahan (approval)dari BKI dan waktu yang lebih lama.

Sanur Marindo Shipyard ditetapkan sebagai pemenang lelang danmenandatangani kontrak pekerjaan dengan PPK saksiDRADJADADHYAKSA,MT memang spesifikasi teknis dan gambar kapal dalam kontrakkerja belum memperoleh klasifikasi/ approval dari BKI dan kemudian saksimengajukan permohonan klasifikasi kepada PPK, setelah PPK menyetujuiselanjutnya diajukan kepada BKI dan diadakan pertemuan antara PPK, pihakgalangan kapal (PT.

DRADJADADHYAKSHA bahwa kapal Catamaran di kelaskan sehingga harus di setujui(approval) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), hal ini disetujui oleh terdakwaR. DRAJAD ADHYAKSHA selaku PPK secara lisan;Bahwa terdakwa R.

DRADJADADHYAKSHA bahwa kapal Catamaran di kelaskan sehingga harus di setujui(approval) dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), hal ini disetujui oleh terdakwaR. DRAJAD ADHYAKSHA selaku PPK secara lisan;= Bahwa terdakwa R.

Kontrak 5001800013, yang dilegalisir oleh PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk ;

, kalau padaprakiknya ditahan bisa karena memang sistem yang mengajukan seperti itu,tetapi kalau masih manual kemungkinan masih bisa, sedangkan untuk sistemsecara bertahap (sfep by step), dan cara pengisiannya tidak discan melainkansemuanya harus diinout Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dari seorang Kepala Unit secaraumum yaitu berwenang menjalankan operasional BRI sesuai dengan sistem danprosedur, berwenang memutus pinjaman bisnis mikro plus KUR Mikro, BrigunaMikro, berwenang melakukan approval

sebagai pemakarsa pada sistem BRinetatau LAS untuk putusan setingkat lebih tinggi dari Kepala Unit yaitu AMBM atauPimpinan Cabang (Pinca), berwenang menandatangani dokumen kredit danpengikatannya sesuai kKewenangan, berwenang melakukan approval pembukuanselisin kas sesuai dengan ketentuan, berwenang mengusulkan keringanan bungasesuai ketentuan, berwenang memutus biaya eksploitasi sesuai ketentuan,berwenang menandatangani billyet deposito sesuai ketentuan, berwenangmemegang kode kunci brankas, kunci

Proses Prakarsa dan Putusan Kredit:Setelah berkas didisposisi oleh Kepala Unit, selanjutnya berkasdiserahkan kepada Mantri yang bertugas melakukan prakarsa BRIGUNAdalam aplikasi LAS (Loan Approval System) setelah memastikan bahwadebitur telah memeiliki CIF di BRINETS, untuk debitur yang belum memilikiCIF dilakukan register debitur baru pada LAS, analisis kredit dibuat secaraotomatis dalam aplikasi LAS, Mantri bertugas memeriksa kelengkapan danmemastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih

sebagai pemakarsa padasistem BRINET atau LAS, untuk putusan setingkat lebih tinggi dari KepalaUnit yaitu AMBM atau Pimpinan Cabang (Pinca), berwenangmenandatangani dokumen kredit dan pengikatannya sesuaikewenangan, berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas sesuaidengan ketentuan, berwenang mengusulkan keringanan bunga sesuaiketentuan;Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN AmrMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan deskripsi jabatansebagai Kepala Unit BRI Unit Amurang tersebut

, salah satunya adalah untukmemutuskan pinjaman BRIGUNA Purna bagi nasabah, dan dalam halmemutus tersebut Terdakwa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IP K)di form kredit sebagai checker dan signer, yang berarti bahwa sebagaichecker Terdakwa memiliki wewenang dan bertanggung jawab memeriksakebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari pinjaman BRIGUNA Purna,selanjutnya sebagai signer adalah Terdakwa sebagai memiliki Kewenangandan tanggung jawab mengesahkan atau memberikan approval terhadappinjaman

, terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang PembantuBank Mandiri Kab.Sidrap, dimana terdakwa menjabat selaku KepalaCabang Bank Mandiri Kab.Sidrap sejak bulan Pebruari 2017 s/d bulanJuli 2019.Hal. 2 dari 34 halaman Pts.329/PID.SUS/2020/PT.MKSBahwa selaku Kepala Cabang terdakwa memiliki nomor ID yaitu1701001 pada bank Mandiri dimana dengan ID tersebut terdakwapergunakan untuk membuka system pada Kantor Cabang PembantuBank Mandiri Sidrap (Brach Delevery System), dimana system tersebutmeliputi approval

(persetujuan), tranSaksi melalui teller, pembukaanblokir, approval pengaktifan kartu ATM dan menutup system.Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang mempunyai kewenanganmenyetujul transaksi melalui teller yang diajukan nasabah sebesar limittranSaksi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keatas, berdasarkanintruksi internal dan atau operasional cabang.Bahwa selanjutnya Saksi Rosni Dewi Pitasary yang juga adalah agen /pegawai kontrak PT.AXA Mandiri yang ditugaskan di Kantor CabangPembantu Bank Mandiri

kepada Saksi Rosni Dewi Pitasary untukmencari nasabah dan membantu terdakwa untuk memenuhi target danapada Bank Mandiri Kantor Cabang Kabupaten Sidenreng Rappang, dimanabukan merupakan tugas pokok dari Saksi Rosni Dewi Pitasary pada AxaMandiri.Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang memiliki nomor ID yaitu 1701001pada bank Mandiri dimana dengan ID tersebut terdakwa pergunakan untukmembuka system pada Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Sidrap(Brach Delevery System), dimana system tersebut meliputi approval

.28.985.958.000,00 yaitu sebesar Rp.1.449.297.900,00 ; 2) Polis asuransi pekerjaan ;3) Rencana kerja ;4) Struktur organisasi lengkap dengan CV personil;)O1Jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart/network planning (microsoftproject);Bahwa menindaklanjuti Surat Penunjukan No.15/56/DLP tanggal 21 Oktober2013, pada tanggal 26 Oktober 2013, dilaksanakan rapat awal dengan Tergugatdalam Rekonvensi dengan kesepakatan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi wajibmelakukan Pekerjaan Persiapan dan Administrasi, Pengajuan Approval

AdhiKarya untuk dapat segera memberikan schedule pelaksanaan di lapangan,metode pelaksanaan untuk semua pekerjaan terutama pekerjaan finishingdinding, schedule penempatan kerja di lapangan dan approval materialpekerjaan arsitektur yang sudah lebih dari 60 hari berjalan belum terealisasiuntuk segera dipesan oleh PT. Adhi Karya ;f. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 melalui surat No.004/S.keluarBlKupang/paket 2/3/14, PT.

fotocopinya Penunjukan PelaksanaPekerjaan No.15/56/Dlp, tanggal 21 Oktober 2013 ;Bukti P 20 : Foto copy sesuai dengan fotocopinya Perjanjian PelaksanaanPekerjaan (Kontrak) No. 15/41/DLP, tanggal 30 Oktober 2013 ;Bukti P 21 : Foto copy sesuai dengan fotocopinya Asuransi Contractor AllRisk No. 1408011, tanggal 31 Oktober 2019 ; Bukti P22 : Foto copy sesuai dengan fotocopinya Jaminan Pelaksanaan(Bank Garansi) MBG774025604413N, tanggal 01 Nopember2013;Bukti P 23 : Foto copy sesuai dengan fotocopinya Approval

Adhi Karya ; > Bahwa sepengetahuan saksi Bank Indonesia mengakomodir perpanjangan waktupekerjaan pelaksanaan dan akan tetapi permintaan eskalasi harga tidak diakomodir; > Bahwa saksi sebelum melakukan 2 tahap pekerjaan pra konstruksi dankonstruksi, saksi melakukan show drawing, approval material; > Bahwa sepengetahuan saksi didalam kontrak pembangunan tidak menggunakan metode fast track ;> Bahwa saksi tidak mengetahui apakah didalam perjanjian atau kontrak ada fsttrack dan biasanya dokumen anwijing

Pekerjaan Pra Konstruksi ini harus mendapatkan Approval lebih dulu dari owmmeratau MK ;Bahwa menurut Ahli batasanbatasan terhadap Kontrak tersebutdalam hal ini batasannya tidak ada dan batasanya kalau /ump sum artinya sampaiproyek selesai waktu tertentu pekerjaan selesai dan diserahkan dengan volumetertentu dengan batas waktu tertentu yang sudah tertentu yang ada diatur di dalamPP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Pasal 21 ;Bahwa menurut Ahli maksud dari Metode Fastrack

AK BinABDULLAH untuk mengentri data ke rekening kredit berdasarkan perjanjiankredit dan selanjutnya dilakukan approval (persetujuan pencairan kredit)oleh Terdakwa II H. ASNAWI ABDULLAH, SE. AK Bin ABDULLAH selakuKabag Kredit Komersial pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe.Bahwa jumlah kredit yang diajukan atas nama Saksi Hj.

Mendapat persetujuan Kepala Kantor Lelang, dimana tidakdengan sendirinya syarat yang diajukan penjual sah dan berlaku,tetapi harus lebih dahulu mendapat persetujuan (approval) dariKepala Kantor Lelang, dengan demikian Kepala Kantor lelangberwenang untuk menolak atau menyetujuinya.c).

Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang dipostingSP2D2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D2949/LS/ DAU/X1/2008 an.BADRUS sebesar Rp2.900.000.000, (Dua milyar sembilanratus juta rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan UserID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;3.

Transaksi tanggal 24 Nopember 2008, Nomor SP2D yang dipostingSP2D2949, Nomor urut posting 268, Uraian Pby.SP2D2949/LS/ DAU/XI/2008 an.BADRUS sebesar Rp2.900.000.000, (Dua milyar sembilanratus juta rupiah) mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan UserID Approval saksi DEMUS S. ASIN : 103001 ;3.

Transaksi tanggal 22 Desember 2008, Nomor SP2D yang dipostingSP2D4437, Nomor urut posting 625, Uraian Pby.SP2D44737/LS/DAU/XII/2008 an.SANTAdl sebesar Rp674.175.000, (enam ratus tujuh puluhempat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mempergunakan User IDTerdakwa : 103043 dan User ID Approval saksi HENDRA LOREN danDODI OKTORIAWAN : 103002 ;Hal. 22 dari 116 hal. Put. No. 740 K/Pid.Sus/20134.

WARTONO sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah)mempergunakan User ID Terdakwa : 103043 dan User ID Approval saksiHENDRA LOREN dan DOD! OKTORIAWAN : 103002 ;Bahwa berdasarkan transaksi tersebut di atas Terdakwa selaku teller padaPT.

Setelah semua lengkap laluterdakwa melakukan input data by system, kemudian terdakwamenyerahkan secara bertahap 6 (enam) bundel dokumen pengajuan kreditfiktif tersebut atas nama para debitur ke team leader yaitu saksi Hendrountuk meminta approval atau persetujuan. Setelah saksi Hendro melakukanpengecekan persyaratan yang dinyatakan lengkap dan disetujui laludokumendokumen tersebut diserahkan kembali oleh saksi Hendro kepadaterdakwa untuk dilakukan proses verifikasi dan pencairan.

Bank UOB Buana Tbk pada tanggal 03 Desember 2008 dengantugas pokok dan fungsi antara lain memastikan transaksitransaksiberjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maksudnyamemastikan semua pekerjaan staf operasional sudah dilakukandengan benar dan sesuai dengan Prosedur (SOP) yang berlaku.Bahwa Terdakwa telah menerima pengajuan approval pada tanggal06 Agustus 2012 dari Teller yaitu saksi LIDWINA HARTININGTYASD.P alias LINA dan tanggal 23 Januari 2013 dari Teller yaitu saksi LIETJIEN LAN, SE di

tidakdilakukan konfirmasi H1;Bahwa untuk penarikan dana dibawah Rp. 50.000.000, bolehmembawa foto copy KTP, namun penarikan diatas Rp. 50.000.000,harus identitas asli, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;Bahwa saksi Roestina Cahyo Dewi tidak menerima rekening korandari rekening bersama tersebut, karena rekening koran dikirimkanhanya kepada salah satu pemilik rekening bersama dan ditujukankepada nama pertama yang tertera di rekening yaitu saksi Waseso;Bahwa Terdakwa telah menerima pengajuan approval

) terhadap transaksi tersebutHalaman 87 dari 107 hal.Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Sktdengan memberikan tanda tangan Terdakwa di kolom pejabat bank dislip pengambilan;Bahwa persetujuan (approval) Terdakwa dilakukan karena rekeningbersama atas nama saksi Waseso dan saksi Roestina Cahyo Dewidalam bentuk valuta asing;Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan slip pengambilan danmelakukan pencocokan tanda tangan pada specimen tanda tanganyang terdapat didalam sistem di Bank UOB dan setelah melakukanpengecekan

diatas dan menyimpulkan bahwa pelanggaran SOP adalahtermasuk ke dalam pelanggaran administratif dengan sanksi yang bersifatadministratif yang tidak semertamerta dapat dilakukan penuntutan tindakpidana perbankan terhadap pelanggaran SOP tersebut ;Menimbang, bahwa pelanggaran SOP dapat menjadi suatu tindakpidana perbankan apabila terdapat juga pelanggaran terhadap ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut UmumTerdakwa telah menerima pengajuan approval

) ternadaptransaksi tersebut dengan memberikan tanda tangan Terdakwa dikolom pejabat bank di slip pengambilan;Bahwa persetu juan (approval) Terdakwa dilakukan karena rekeningbersama atas nama saksi Waseso dan saksi Roestina Cahyo Dewidalam bentuk valuta asing;Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan slip pengambilan danmelakukan pencocokan tanda tangan pada specimen tanda tanganyang terdapat didalam sistem di Bank UOB;Bahwa setelah melakukan pengecekan tersebut kemudian apabilaTerdakwa menyetujui maka

tentang wewenang pemberian kredit35. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SK-Dir/2007 tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;36. 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SK-Dir/2008 tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK/II/09 tanggal 24 April 2009 tentang credit commite;38. 1 (satu) lembar surat dewan komisaris Nomor 002/DK/II/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Approval

Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit.35.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007 tanggal01 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit36.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008 tanggal01 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit ;37.2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 001/PK/ii/O9 tanggal 24 April 2009 tentangcredit commite ;38.1 (satu) lembar surat dewan komisaris nomor 002/DK/II/2009 tanggal 24 April2009 tentang Approval

26 Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit.35.2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 01 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit2 (dua) lembarfotocopy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008 tanggal 01Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit ;36.2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 001/PK/ii/09 tanggal 24 April 2009tentang credit commite ;37.1 (satu) lembar surat dewan komisaris nomor 002/DK/II/2009 tanggal24 April 2009 tentang Approval

Juni 2006 tentang wewenang pemberian kredit35.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;36.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK/II/09 tanggal 24 April 2009tentang credit commite;38.1 (satu) lembar surat dewan komisaris Nomor 002/DK/II/2009 tanggal 24 April2009 tentang Approval

lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 03/SKDir/2007tanggal 1 Januari 2007 tentang tingkat bunga kredit;Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 329/Pid.B/2014/PN Pag.36.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Direksi Nomor 02/SKDir/2008tanggal 1 Januari 2008 tentang aturan skim kredit dan jangka waktu kredit;37.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor 001/PK/II/09 tanggal 24 April 2009tentang credit commite;38.1 (satu) lembar surat dewan komisaris Nomor 002/DK/II/2009 tanggal 24 April2009 tentang Approval

Surat Nomor: KU.503/IV/17/KA2009 tanggal 27 April 2009 perihal PeyerahanSurat Jaminan, MoU GEL, Approval, Spektek dan Gambar Teknis ditujukan kepadaPT. Muara Teknindo Engineering (Foto Copy);54. Nota Nomor Panpel/30/IV 12009 tanggal 15 April 2009 perihal Proses PengadaanBarang dan Jasa (Asli);55. Keputusan atas Berita Acara Nomor: 134/BAHPPLT/S2009 tanggal22 April 2009(Asli);56.

Buana perihal Approval Spektek;121.Foto copy yang dilegalisir SK Direksi Nomor: PL.102/V/27/KA2009 tanggal 13Mei 2009 tentang Surat Penunjukan Rekanan;122.Foto copy yang dilegalisir Garansi Bank Nomor 2009/JPK122114769/Jumat tang gal1 Mei 2009 diterbitkan PT.

Surat Nornor: KU.503/IVI17/KA2009 tanggal 27 April 2009 perihal PeyerahanSurat Jaminan, MoU GEL, Approval, Spektek dan Gambar Teknis ditujukan kepadaPT. Muara Teknindo Engineering (Foto Copy);18454. Nota Nomor Panpel/30/IV 12009 tanggal 5 April 2009 perihal Proses PengadaanBarang dan Jasa (Asli);55. Keputusan atas Berita Acara Nomor: 1 34/BAHPPLT/S2009 tanggal 22 April 2009(Asli);56.

Buana perihal Approval Spektek;121. Foto copy yang dilegalisir SK Direksi Nomor: PL.1 02/V 127/KA2009 tanggal 13Mei 2009 tentang Surat Penunjukan Rekanan;122. Foto copy yang dilegalisir Garansi Bank Nomor 2009IJPK122 114769 Jumat tanggal1 Mei 2009 diterbitkan PT. BNI (Persero)123. Foto copy yang dilegalisir S3/IV1/6/KA2009 tanggal 24 April 2009ditujukankepada CV Buana perihal Penyerahan Surat Jaminan Pelaksanaan, MoU GEL,Approval Spektek dan Gambar Teknik;124.

Buana perihal Approval Spektek;121. Foto copy yang dilegalisir SK Direksi Nomor: PL.1 02/V 127 IKA2009 tanggal 13Mei 2009 tentang Surat Penunjukan Rekanan;122. Foto copy yang dilegalisir Garansi Bank Nomor 20091JUPKI22 114769 1Jumat tanggalI Mei 2009 diterbitkan PT. BNI (Persero)123. Foto copy yang dilegalisir S3/V116/KA2009 tanggal 24 April 2009ditujukankepada CV Buana perihal Penyerahan Surat Jaminan Pelaksanaan, MoU GEL,Approval Spektek dan Gambar Teknik;124.