hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;10Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

posita gugatan Penggugat telah didukung pula olehketerangan dua orang saksi Penggugat tersebut disamping itu oleh Tergugat dalamjawabannya yag pada prinsipnya telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat perihaladanya pertengkaran, perselisihan, pisah tempat tinggal dan samasama tidak bisamempertahankan lagiMenimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksisaksi Penggugat tersebut,satu sama lain saling bersesuaian dan oleh karenanya dapat dipakai sebagai alat buktidalam perkara ini dan telah memenuhi ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

di persidangan,meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatanpenggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugatdengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelahmempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, makabentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

dipersatukan lagi, bilamana tetap dipertahankandalam ikatan perkawinan akan timbul kemadharatan yang lebih besar karena tujuanperkawinan yang sejahtera dan bahagia tidak lagi dapat diwujudkan, Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugagtan Penggugat , dantelah menghadirkan keluarganya, pada pokoknya menguatkan dalil gugagatanPenggugat dimana antara Penggugat terlah terjadi perseisihan terus menerus sejak tahun2010 hingga sekarang; maka majelis beroendapat keterangan keluarga tersebut telahemenuhi ketenuan

di persidangan,meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatanPenggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) danPasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek; Menimbang, bahwa petitumPrimer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karenaperceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan faktafakta danmenghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dansesuai pula dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup buktidan beralasan hukum, memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK KE 1hingga gugatan ini di ajukan belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), karenaitu sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9menyatakan bahwa berdasarkan urian pada posita angka 8, terhadapakibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran kontrak kerja tersebutberakibat kepada hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat menjadihubungan kerja menurut ketenuan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ataupermanen, sebagaimana ditegaskan didalam Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (7) yang berbunyi :7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak

terhibur hatinya, dapat mengurangikepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisadimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suamiistri seperti semula;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;10Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

Putusan No. 2002/Pdt.G/2018/PA.Mt.bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan pasal 119 ayat 2huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum

gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasanserta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuanpasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan secara verstek ;Menimbang, bahwa tentang petitum nomor dua gugatan penggugat yangmeminta agar perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karenaperceraian, menurut majelis petitum tersebut terlalu umum, sehingga majelishakim mengabulkan gugatan penggugat dengan produk diktum putusan khusussebagaimana ketenuan