permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk dalam bidangperkawinan dimana anak kandung Pemohon dan calon mempelai lakilakiberagama Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 63 ayat (1)huruf (a) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 49 ayat (2) huruf (a) point 3Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah pertamadengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

permohonan para pemohonuntuk mengangkat seorang anak perempuan laki laki bernama Naila Azzahra BintiBaharuddin harus dinyatakan telah memenuhi syarat, baik syarat yang harus dipenuhipara pemohon sebagai calon orang tua angkat, maupun syarat yang hams dipenuhicalon anak angkat oleh karenanya harus dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1 ) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

HukumIslam, kepada Panitera Pengadilan Agama Sanggau diperintahkan mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannyapernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

No. 0518/Pdt.G/2016/PA.TPIdan pembahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, semua biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuanhukum syar*i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT

tahun 9 (Sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebutPenggugat dengan Tergugat tidak pemah lagi bertemu dan tidak salingmenghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangatsulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

1/PA.Mgl.Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang nomor 3 tabun 2006 dan pembahan kedua dengan Undangundang nomor 50tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tabun 1975, makaPanitera Pengadilan Agama Magelang diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatantempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat

MajelisHakim cukup merujuk kepada halhal yang dicatat dalam berita acara sidangperkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mohon adalah agarditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX alias XXXXX sebagaimanadiuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkaraini adalah tentang waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf bUndangundang nomor 3 tahun 2006 tentang pembahan

., telah bersabda :Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasukorang yang dzalim dan gugurlah haknyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang

Tidak lagi mensyukuri atas nikmat yang didapat (pemohon) :Alasan tergugat :e Justru di tahun ini saya (tergugat) ikut berjuang mencari nafkah untuksebuah pembahan ekonomi.e Dari awal pernikahan sampai detik ini saya tidak terlalu banyakmenuntut.

dengan Nomor 298/KH/2018,tanggal 20 Agustus 2018, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa SuratKuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya PenerimaKuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitassebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas namaPemberi Kuasa yaitu Penggugat dalam hal Cerai Gugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

KESIMPULAN:Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada PemeriksaLabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandungMDMA yang terdaftar sebagai golongan nomor urut 37 lampiranperaturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018tentang pembahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 Tahim 2009 tentang Narkotika.BARANG BUKTI:1 (Satu) buah tas wama hitam merk

KESIMPULAN:Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labforsetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminahstik disimpulkanbahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung MDMA yang terdaftarsebagai golongan nomor urut 37 lampiran peraturan menteri kesehatanRepublik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang pembahan penggolongannarkotika di dalam lampiran undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas

.2 dan F.3 alatbukti mana scara prosedural memen uhi syarat pengajuan bukti tertulis. berupafotokopi yang telah di nazegelen cukup dan eetelah dicocakkan dengan aglinyaternyata sesuai, maka berdagarkan katentuan pasal 2 ayat (1) hunuf (a), ayat(2), dan ayat (3). pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) hunuf 2 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1huruf (a) dan huruf (f), serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republikindonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembahan

yang sah, karena itu ketidak hadiran Termohondipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapatdiperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon ( verstek);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonuntuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuanPasal 154 RBG juncto Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan juncto Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pembahan

acara sidang,maka untuk mempersingkat uraian putusan ini halhal yang termuat dalam berita acarasidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) bahwa iaberdomisili di wilayah Kabupaten Kediri dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat(1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan pembahan

Putusan Nomor274/Pdt6/2016/PA Wp"Menimbang, bahwa maksud dan iujuan permononan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, banwa Majelis Hakim teiah meiakukan upaya damai denganmenasehati Pemohon, agar bersabar dan tetap mempertahankan keutunanruman tangga mereka, namun tidak bernasii, hai ini telah sesuai dengan kehendakpasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pembahan ke 2UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor

Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judictio);Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkanPenggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksisaksiyang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mengatasi masalah dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, dengan mencoba memperbaiki danintrospeksi diri, namun hal itu tidak berhasil karena Pemohon merasa jenuhkarena tidak ada perbaikan dan pembahan dalam rumah tangga Pemohondan Termohon, dan bahkan Pemohon yang ditemani oleh keluargaPemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga besar Pemohon.10.

Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judictio);Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkanPenggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksisaksiyang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

sudah 4 (empat)tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugattidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihaksaling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in judictio);Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkanPenggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat denganTergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksisaksiyang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belahpihak (vide: Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan