Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2007 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133K/TUN/2006
Tanggal 12 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. KERIS GALLERY
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. KERIS GALLERY
    Wisnu Haryono, sehingga dengan tidak terdapatnya kesepakatan antarakedua belah pihak tersebut, maka Panitia Pusat mengeluarkan putusan Nomor :351/369/779/XIII/PHK/32004 tanggal 23 Maret 2004 yang inti amarnyaberbunyi sebagai berikut :"Memperkuat Putusan Panitia Penyelesai Perselisihnan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya Nomor 567/365/766/112.10/2003 tanggal 02Juni 2003" ;Bahwa dengan dikeluarkan Putusan Panitia Pusat point 7 tersebut diatas, maka Pengusaha PT.
    No. 133 K/TUN/2006MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 245/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2005 ;MENGADILI SENDIRI :Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/TUN/2007
Tanggal 6 Mei 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
    Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KodyaJakarta Selatan.Bahwa oleh karena Penggugat/Pekerja tidak setuju dengan putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Daerah, maka Penggugatmelalui kKuasanya, yakni Serikat Pekerja HSBC, mengajukan banding kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Tergugat.
    Tergugat Intervensi mempertanyakan kejujuran dalil Penggugat padahalaman 2 Gugatannya bahwa Penggugat belum pernah menerima PutusanTergugat, obyek perkara ini, sampai pada 15 Juli 2005 yang lalu.Terbukti Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1965/1593/2933/IX/102002, yang menjadi obyek perkara ini, diputus pada8 Oktober 2002. Selanjutnya atas putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat tersebut, melalui Surat tertanggal 20 Mei 2003, No.
    IMOHRD 2003/019, Hal: Pelaksanaan Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat No. 1965/1593/2933/IX/102002 TergugatIntervensi menyatakan penerimaannya atas Putusan Tergugat dan siapuntuk melaksanakan Putusan ( vide bukti TI1)Hal 15 dari 21 hal Put. No. 226 K/TUN/2007Terlampir rekaman Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat No. 1965/1593/2933/IX/102002 sebagai bukti TI1 dan rekamansurat tertanggal 20 Mei 2003, No.
    IMO HRD 2003/019, Hal PelaksanaanPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat No.1965/1593/2933/IX/102002 sebagai bukti TI2Pula, dalam surat tertanggal 20 Mei 2003 (vide bukti Tl2) tersebut TergugatIntervensi menyatakan bahwa Tergugat Intervensi telah melakukanpengecekan kepada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat bahwa hingga 20 Mei 2003 pihak Penggugat tidakmelalukan upaya hukum apapun apalagi ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara.
    Berdasarkan halhal di atas maka adalah suatu hal yang sangatmengherankan dan karenanya patut diperiksa kejujuran Penggugat dimanaPenggugat dengan ringan menyatakan bahwa ia baru menerima salinanPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat tertanggal 8Hal 17 dari 21 hal Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2005 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381K/TUN/2006
Tanggal 5 Oktober 2005 — CIKARANG INDAH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CIKARANG INDAH ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344K/TUN/2006
Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :OBJEK GUGATAN :1.Surat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    RUDDI, yang amarnya berbunyisebagai berikut :MEMUTUSKANMemperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahDKI Jakarta di Jakarta No. 325/P.7862003/01/IX/PHKN2004 tanggal 18 Mei2004 ;Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 344 K/TUN/2006.2. Bahwa amar Putusan P4Daerah DKI Jakarta Nomor : 325/P.7862003/01/IX/PHK/V2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diperkuat Tergugatadalah :MEMUTUSKANMenyatakan Hubungan Kerja antara Perusahaan PT. MEGAWAJA Jln.
    Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Utara ;Dasar Hukum Gugatan.1.Bahwa sesuai Pasal 1 angka UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, Surat Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1653/1518/3308/IX/PHK/102004,tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antaraPT. MEGAWAJA dengan Pekerja Sdr.
    No. 344 K/TUN/2006.Individual : karena Putusan aquo ditujukan Tergugat kepada Penggugatagar melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalamamar putusannya ;Final : Putusan aquo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalpenyelesaian perselisihan perburuhan antara Pengusaha incasu Penggugat dengan Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 K/TUN/2005
Tanggal 25 Nopember 2008 — GRAHAJASA SWARNABOGA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GRAHAJASA SWARNABOGA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — THAMRIN BERSAUDARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P
7 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THAMRIN BERSAUDARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 21-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung No. 148 K/TUN/2005 tanggal 5 Maret 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :Objek GugatanYang menjadi Objek gugatan Penggugat adalah surat keputusan PanitiaPenyelesaian Perburuhan
    SOBAMBOWO BUULOLO d/aPerum Bukit Cipageran Indah Blok A, No. 55 Kota Cimahi yangselanjutnya di sebut Pekerja, dengan amar putusannya sebagaiberikut :Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.444BPPKD tanggal 02 Juli2003 ;bahwa pihak Penggugat sangat keberatan terhadap putusan P4Ptersebut, karena pertimbangan hukumnya memihak danmempertimbangkan keterangan dari pengusaha saja, tanpasedikitpun mempertimbangkan dari permasalahan
    Menyatakan batal/tidak syah surat keputusan Tata UsahaNegara yang telah di terbitkan oleh Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) No.2005/1940/45613/X/PHK/102003 Tentang PHK sdr.Sobambowo Buulolo sebagai pihak pekerja & PT. MolexAyus sebagai pihak pengusaha ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratkeputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan menerbitkansurat keputusan baru berisikan antara lain :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2007 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2006
Tanggal 16 April 2007 — BATIK KERIS ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATIK KERIS ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191K/TUN/2007
Tanggal 29 Januari 2009 — RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 25-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411K/TUN/2003
Tanggal 28 Nopember 2006 — Prihono Rakhdy Wijaya ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prihono Rakhdy Wijaya ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
    ., KetuaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang digugat
    Balai Pustaka (Persero) tidakmenunjukan adanya peraturan perusahaan yang telah dibuatnya dalamproses perselisihan perburuhan tentang Mutasi maupun mengenai PHK,yang tertuang dalam surat No. 191/SET/B.4.2000, tanggal 24 April 2000.Pernyataan pada surat tersebut bertentangan dengan surat No. 355/SET/B.8.99, tanggal 20 Agustus 1999 (bukti P8) ;Bahwa pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepada Penggugat adalahmengacu pada Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 04-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423K/TUN/2006
Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. DAN LIRIS
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. DAN LIRIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 05-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), VS PT. BATARA SURA MULIA
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;
    PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), VS PT. BATARA SURA MULIA
    Sos, SANDRAYANA S, S.H, INNEKE MSIREGAR, S.H, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat (P4P) yang berkedududkandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2002 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;Melawan:PT. BATARA SURA MULIA, yang diwakili oleh IDRALSAMANUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur PT.
    Bahwa keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah(P4D) Jawa Barat tertanggal 15 Mei 2001 Nomor 327/U/12/V/2001 (bukti P1) amarnya berbunyi sebagai berikut :III.IV.Menyatakan putusan hubungan kerja antara Pengusaha PT. BatarasuraMulia Jalan Raya Bekasi Tambun Km. 37,5 Desa Jatimulya Bekasidengan Pekerja Sdr. Freddy. P Jalan Markisa Nomor 11 Harapan BaruBekasi terhitung akhir bulan Juli 2000 sesuai surat pengunduran diriPekerja ;.
    dalampelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkaraini bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
    Nomor 144 K/TUN/2010dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32K/TUN/2007
Tanggal 25 Maret 2008 — PERTAMINA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERTAMINA (PERSERO) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 26-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240K/TUN/2005
Tanggal 7 Oktober 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. MARTUA DONY
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. MARTUA DONY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. Sdr. EKO SUROYO
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. Sdr. EKO SUROYO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-03-2009 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129K/PDT.SUS/2009
Tanggal 12 Maret 2009 — MITRA MANGGALINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
65 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MITRA MANGGALINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 11-01-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — SUMBER ANEKA SEMPANA, ;PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4),
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMBER ANEKA SEMPANA, ;PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4),
    (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dan upah selama proses dari bulan Februari 2004sampai dengan bulan Maret 2004; Bahwa agar pihak Pengusaha dan Pekerja memberikan jawaban tertulis atasanjuran tersebut selambatlambatnya 7 hari setelah menerima surat anjuran;Bahwa atas anjuran Pegawai Perantara seperti tersebut diatas pihakPengusaha dan pihak Pekerja menolaknya, sehingga penyelesaiannyadilimpahkan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan Pusat, dan olehPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Agus MuhammadMenyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor 1235/764/15214/IX/PHK/72004 tanggal 14 Juli 2004;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 38 K/TUN/20065. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baruberisi memutuskan hubungan kerja antara PT. SUMBER ANEKA SEMPANAdengan Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353K/TUN/2006
Tanggal 13 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2007
Tanggal 19 Februari 2008 — RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P).
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574K/TUN/2006
Tanggal 19 Januari 2007 — Soeing Sriwati ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soeing Sriwati ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)